Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor: 5 Tahun 2003

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a.

bahwa Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana ditetapkan dengan Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 6 Tahun 2002 menyangkut dengan tarif retribusi pemakaian alat-alat berat tidak sesuai lagi dengan perkembangan dewasa ini, dikarenakan tingginya biaya pemeliharaan maupun peralatan alat berat, disamping untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Aceh Timur dari sektor Retribusi Daerah, untuk itu dipandang perlu diadakan perubahan Qanun yang sesuai dengan prinsip-prinsip pelayanan terhadap masyarakat;

b.

bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu menetapkan dalam suatu Qanun.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten-Kabupaten dalam Daerah Propinsi Sumatera Utara

2.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara;

3.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok- Pokok Agraria;

4.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1980 tentang Jalan;

5.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

6.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;

7.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman;

8.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

9.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;

10.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;

11.

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

12.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;

13.

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;

14.

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah;

15.

Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tehnik Penyusunan Peraturan Per-UU-an dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;

16.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1997 tentang Pedoman mengenai Penetapan Uang Pemasukan, Uang Wajib Tahunan dan Biaya-Biaya Administrasi yang Bersangkutan dengan Pemberian Hak-Hak Atas Tanah Negara;

17.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1977 tentang Tata Cara Permohonan dan Penyelesaian Pemberian Hak atas Tanah Bagian- Bagian Tanah Hak Pengelolaan serta Pendaftarannya;

18.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintahan Daerah;

22.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Barang Daerah;

23.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130-67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kota;

24.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-produk Hukum Daerah.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR TENTANG PERUBAHAN QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR NOMOR 6 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 6 Tahun 2002 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Nomor 2 Tanggal 22 Januari 2003 Seri B Nomor 2, dirubah sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ditetapkan di Langsa
Pada Tanggal 29 Oktober 2003 M (03 Ramadhan 1424 H)
BUPATI ACEH TIMUR,
Dto
Drs. AZMAN USMANUDDIN, MM

DIUNDANGKAN DALAM LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH TIMUR NOMOR: 17 TANGGAL: 30 OKTOBER 2003 SERI: B NOMOR: 6
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
Dto
Drs. T. SYAHRIL