Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor: 3 Tahun 2003

 

 

 

 

a. 

bahwa dalam upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat petani dalam Kabupaten Aceh Timur sesuai dengan semangat Otonomi Daerah, dalam rangka menjaga kesinambungan produksi Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura serta melakukan pengawasan, pengendalian, dan pemeriksaan terhadap komoditi pertanian guna menjaga/meningkatkan mutu dan kualitas agar berdaya guna dan berhasil guna;

b.

bahwa berdasarkan hal tersebut di atas untuk meningkatkan PAD sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001, dipandang perlu memungut Retribusi Hasil Bumi Tanaman Pangan dan Hortikultura;

c.

bahwa untuk maksud tersebut perlu menetapkan dalam suatu Qanun.

 

 

 

1. 

Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;

2.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara;

3.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;

4.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

5.

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

6.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;

7.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;

8.

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah;

9.

Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tehnik Penyusunan Peraturan perUndang-Undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;

10.

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 859/Kpts/TP.250/II/1998 tentang Pedoman Pembinaan Perusahaan Penggilingan Padi, Huller dan Penyongsongan Beras;

11.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;

12.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;

13.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-Produk Hukum Daerah;

14.

Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Timur Nomor 1 Tahun 2001 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Timur Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Aceh Timur.

 

 

 

QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR TENTANG RETRIBUSI HASIL BUMI TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA.

 

 

 

 

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

a.

Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Aceh Timur;

b.

Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;

c.

Bupati adalah Bupati Aceh Timur;

d.

Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

e.

Dipenda adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Aceh Timur;

f.

Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura adalah Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Aceh Timur;

g.

Kepala Dipenda adalah Kepala Dipenda Kabupaten Aceh Timur;

h.

Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura adalah Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Aceh Timur;

i.

Hasil Bumi Tanaman Pangan dan Hortikultura adalah segala jenis hasil bumi padi-padian, palawija, buah-buahan, sayur-sayuran dan bunga-bungaan yang berada dalam Kabupaten Aceh Timur;

j.

Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komonditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis Lembaga, Dana Pensiun, Bentuk Usaha tetap serta bentuk Badan Usaha lainnya;

k.

Retribusi Jasa Usaha adalah Retribusi atas Jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta;

l.

Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;

m.

Retribusi perizinan tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;

n.

Wajib retribusi adalah usaha pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;

o.

Masa retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu tertentu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa pelayanan atas perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan;

p.

Surat Pendaftaran Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SPRD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan data objek retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang berhutang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah;

q.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang;

r.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar untuk selanjutnya disingkat SKRDKB adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang, jumlah kredit retribusi, jumlah kekurangan pokok, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar;

s.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan;

t.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar selanjutnya dapat disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada yang terhutang atau tidak seharusnya terhutang;

u.

Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau benda;

v.

Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas keberatan terhadap SKRD, SKRDBT, SKRDLB atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Retribusi;

w.

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan/atau keterangannya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah.

 

 

 

 

Dengan nama Retribusi Hasil Bumi Tanaman Pangan dan Hortikultura dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Timur.

 

 

 

Objek retribusi adalah hasil produksi dari semua tanaman pangan dan hortikultura baik yang bersumber pada usaha tani dan pribadi maupun Badan Usaha dan sejenisnya.

 

 

 

Subjek Retribusi adalah (pedagang hasil produksi pertanian tanaman pangan dan hortikultura pribadi atau badan usaha dan sejenisnya) yang memasarkan atau mengolah hasil/produksi usaha di Daerah.

 

 

 

 

Retribusi Hasil Bumi Tanaman Pangan dan Hortikultura digolongkan sebagai retribusi jasa usaha.

 

 

 

 

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa dapat diukur berdasarkan, kapasitas produksi dan tingkat pelayanan, pengawasan yang diberikan oleh Pemerintah.

 

 

 

 

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi berdasarkan untuk menutupi biaya pemeriksaan, pengendalian mutu dan pengawasan serta pemeriksaan mutu produk pertanian.

 

 

 

 

(1)

Struktur dan besarnya tarif retribusi dapat digolongkan menurut jenis pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah.

(2)

Besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

Retribusi terhutang dipungut apabila hasil bumi tanaman pangan dan hortikultura dijual/dibawa ke Daerah lain atau dimasukkan ke wilayah Kabupaten Aceh Timur dikutip pada Pos perbatasan atau pos-pos lain yang ditentukan oleh Bupati.

 

 

 

 

Saat retribusi terhutang pada saat ditetapkan SKRD dan/atau dokumen lainnya yang dipersamakan.

 

 

 

 

a.

Wajib retribusi wajib mengisi SPDORD;

b.

SPDORD dimaksud pada ayat (2) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap dan ditandatangani oleh wajib retribusi atau kuasanya;

c.

Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPDORD sebagai dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Aceh Timur.

 

 

 

 

a.

Berdasarkan SPDORD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) ditetapkan retribusi terutama dengan penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;

b.

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terhutang maka dikeluarkan SKRDKBT;

c.

Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) menyangkut teknis pelaksanaannya ditetapkan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Aceh Timur.

 

 

 

 

a.

Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan;

b.

Retribusi yang terhutang harus dilunasi sekaligus dimuka;

c.

Tata cara pembayaran penggunaan jasa, tempat pembayaran retribusi diatur oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Aceh Timur;

d.

Semua hasil pungutan retribusi yang dilakukan berdasarkan Qanun ini harus disetor ke Kas Daerah sesuai dengan Peraturan perUndang-Undangan yang berlaku.

 

 

 

 

Dalam hal wajib retribusi tidak dibayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terhutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

 

 

 

 

a.

Pembayaran retribusi yang terhutang harus dilunasi sekaligus;

b.

Retribusi yang terhutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan STRD;

c.

Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dan ditetapkan kemudian oleh Bupati.

 

 

 

 

a.

Retribusi yang terhutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT, STRD dan Surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib retribusi dapat ditagih melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN);

b.

Penagihan retribusi melalui BUPLN dilaksanakan berdasarkan Peraturan perUndang-Undangan yang berlaku.

 

 

 

 

a.

Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB;

b.

Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia disertai alasan-alasan yang jelas;

c.

Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas penetapan retribusi, wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidak benaran Ketetapan Retribusi tersebut;

d.

Kebenaran harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya;

e.

Kebenaran yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai Surat Keberatan sehingga tidak dipertimbangkan;

f.

Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

 

 

 

a.

Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi Keputusan atas keberatan yang diajukan;

b.

Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terhutang;

c.

Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah lewat dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

 

 

 

 

a.

Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati;

b.

Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan;

c.

Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan;

d.

Apabila wajib retribusi mempunyai hutang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang retribusi tersebut;

e.

Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB;

f.

Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Kepala Daerah memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

 

 

 

a.

Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Kepala Daerah dengan sekurang-kurangnya menyebut:

 

1.

Nama dan alamat wajib Pajak;

 

2.

Masa retribusi;

 

3.

Besarnya kelebihan pembayaran;

 

4.

Alasan yang singkat dan jelas.

b.

Permohonan pengambilan kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui Pos tercatat;

c.

Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman Pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

 

 

 

a.

Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah membayar kelebihan retribusi;

b.

Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (4) pembayaran dilakukan dengan pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan yang berlaku sebagai bukti pembayaran.

 

 

 

 

a.

Bupati dapat memberikan keringanan dan pembebasan retribusi;

b.

Pengurangan atau keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan antara lain kepada wajib pajak retribusi dalam rangka Hayatan;

c.

Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati.

 

 

 

 

a.

Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluarsa telah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat berhutangnya retribusi, sehingga apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi;

b.

Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:

 

1.

Diterbitkan Surat Teguran, atau

 

2.

Ada pengakuan hutang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

 

 

 

 

a.

Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau dengan paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terhutang;

b.

Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

 

 

 

 

(1)

Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyelidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

(2)

Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

 

a.

Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;

 

b.

Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan Tindak Pidana Retribusi;

 

c.

Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah;

 

d.

Memeriksa bukti-bukti, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah;

 

e.

Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;

 

f.

Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah;

 

g.

Menyuruh berhenti atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan identitas orang dan/atau dokumen yang di bawa sebagaimana dimaksud pada angka 5;

 

h.

Memotret seseorang yang berkaitan dengan Tindak Pidana Retribusi Daerah;

 

i.

Memanggil seseorang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

 

j.

Menghentikan Penyidikan;

 

k.

Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah menurut Hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3)

Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya Penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya pada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

 

 

 

 

Dengan berlakunya Qanun ini maka semua ketentuan yang telah dikeluarkan dan bertentangan dengan Qanun ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

 

 

 

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Qanun ini menyangkut teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

 

 

 

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 

 

 

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur.

 

 

 

Ditetapkan di Langsa
Pada tanggal 29 Oktober 2003 M (03 Ramadhan 1424 H)
BUPATI ACEH TIMUR,
dto.
Drs. AZMAN USMANUDDIN, MM

DIUNDANGKAN DALAM LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH TIMUR NOMOR 15
TANGGAL 30 Oktober 2003
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,
dto.
Drs. T. SYAHRIL