Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor: 14 Tahun 2016

 

 

 

 

a. 

bahwa dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (Memorandum of Understanding Between The Government of Republic of Indonesia And The Free Aceh Movement Helsinki 15 Agustus 2005), Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka menegaskan komitmen mereka untuk menyelesaikan konflik Aceh secara damai, menyeluruh, berkelanjutan dan bermartabat bagi semua, dan para pihak bertekad untuk menciptakan kondisi sehingga Pemerintahan Rakyat Aceh dapat diwujudkan melalui suatu proses yang demokratis dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;

b.

bahwa dalam rangka pengawasan, penegakan hukum, penatausahaan, dan pengendalian dampak negatif dari penggunaan tenaga kerja asing, dan kegiatan pengembangan keahlian dan keterampilan tenaga kerja lokal, penggunaan tenaga kerja asing harus memiliki Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing;

c.

bahwa sesuai dengan lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa penerbitan perpanjangan IMTA yang lokasi kerja dalam 1 (satu) kabupaten/kota merupakan urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota;

d.

bahwa dalam rangka membiayai kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan huruf c, Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan Pasal 13 dan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan IMTA, dapat memungut Retribusi Daerah berdasarkan Qanun;

e.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Qanun Kabupaten Aceh Timur tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing;

 

 

 

1. 

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.

Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

3.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);

4.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

5.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

6.

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

7.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

8.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

9.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

10.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

11.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);

12.

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

13.

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

14.

Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas Dan Retribusi Perpanjangan IMTA (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5358);

 

 

 

 

 

 

QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR TENTANG RETRIBUSI PERPANJANGAN IZIN MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING.

 

 

 

 

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1.

Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Timur.

2.

Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Aceh Timur yang terdiri atas Bupati dan perangkat daerah Kabupaten Aceh Timur.

3.

Bupati adalah Bupati Aceh Timur.

4.

Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Aceh Timur.

5.

Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan.

6.

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

7.

Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

8.

Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat IMTA adalah izin tertulis yang diberikan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk kepada pemberi kerja Tenaga Kerja Asing.

9.

Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disebut Retribusi Perpanjangan IMTA, adalah pungutan atas pemberian perpanjangan IMTA kepada pemberi kerja tenaga kerja asing.

10.

Perpanjangan IMTA adalah izin yang diberikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk kepada pemberi kerja tenaga kerja asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

11.

Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat TKA adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.

12.

Pemberi Kerja TKA adalah badan hukum atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan TKA dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.

13.

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.

14.

Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Kabupaten.

15.

Tahun Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Retribusi menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.

 

 

 

 

Dengan nama retribusi perpanjangan IMTA dipungut retribusi sebagai pembayaran atas penerbitan perpanjangan IMTA.

 

 

 

(1)

Objek retribusi adalah pemberian retribusi perpanjangan IMTA kepada pemberi kerja TKA oleh Pemerintah Kabupaten.

(2)

Pemberi kerja TKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk instansi Pemerintah, Perwakilan Negara Asing, Badan-Badan Internasional, Lembaga Sosial, Lembaga Keagamaan, dan jabatan tertentu di Lembaga Pendidikan.

 

 

 

(1)

Subjek retribusi perpanjangan IMTA meliputi Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing.

(2)

Subjek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wajib retribusi.

 

 

 

 

Retribusi Perpanjangan IMTA termasuk jenis retribusi perizinan tertentu.

 

 

 

 

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah penerbitan izin dan jangka waktu perpanjangan IMTA yang diberikan.

 

 

 

 

(1)

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian perpanjangan izin.

(2)

Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan dilapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari perpanjangan IMTA.

(3)

Dalam rangka menjamin efektifitas pelaksanaan Qanun ini, Pemerintah Kabupaten secara berkala melakukan kegiatan, tindakan, pengawasan, dan penegakan hukum atas penyelenggaraan dan pelaksanaan Qanun ini.

 

 

 

 

(1)

Besarnya tarif retribusi perpanjangan Tenaga Kerja Asing ditetapkan sebesar US$100 (seratus)/bulan/orang.

(2)

Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayar dengan rupiah berdasarkan nilai tukar yang berlaku pada saat penerbitan SKRD.

 

 

 

 

(1)

Masa retribusi ditetapkan selama 1 (satu) bulan.

(2)

Saat terutang retribusi, pada saat diterbitkan perpanjangan IMTA.

 

 

 

 

Retribusi terutang dipungut di wilayah Kabupaten.

 

 

 

 

(1)

Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.

(2)

Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD.

 

 

 

(1)

Pembayaran retribusi dilakukan pada SKPK yang berwenang memungut retribusi.

(2)

Retribusi terutang dibayar atau disetor pada Bendahara Penerimaan SKPK yang berwenang memungut retribusi atau melalui Bank yang ditunjuk oleh Bupati.

(3)

Retribusi yang terutang harus dibayarkan secara tunai.

(4)

Tata cara pembayaran, tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

 

 

 

(1)

Wajib retribusi memiliki hak untuk mengajukan angsuran dan penundaan retribusi.

(2)

Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas permohonan wajib retribusi yang memenuhi persyaratan, dapat memberikan persetujuan untuk mengangsur atau menunda pembayaran retribusi.

 

 

 

 

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua perseratus) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

 

 

 

 

(1)

Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 didahului dengan surat teguran peringatan atau surat lain.

(2)

Surat teguran, peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari kalender sejak jatuh tempo pembayaran.

(3)

Dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kalender setelah tanggal surat teguran, peringatan atau surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.

(4)

Surat teguran, peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

(5)

Tata cara penagihan dan penerbitan surat teguran, peringatan atau surat lain yang sejenis diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

 

 

 

 

(1)

Wajib retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan.

(2)

Keberatan diajukan secara tertulis dengan menggunakan bahasa Indonesia dan disertai dengan alasan-alasan yang jelas.

(3)

Pengajuan dan penyelesaian keberatan atas penetapan retribusi terutang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

 

 

 

 

(1)

Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.

(2)

Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:

 

a.

diterbitkan surat teguran, peringatan atau surat lain yang sejenis; atau

 

b.

ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.

(3)

Dalam hal diterbitkan surat teguran, peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.

(4)

Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Kabupaten.

(5)

Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

 

 

 

(1)

Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.

(2)

Penghapusan piutang retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati berdasarkan permohonan penghapusan piutang retribusi dari Kepala SKPK yang berwenang melakukan pemungutan retribusi.

(3)

Tata cara penghapusan piutang retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

 

 

 

 

(1)

Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.

(2)

Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.

(3)

Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

 

 

 

 

(1)

Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

(2)

Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3)

Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

 

a.

meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi;

 

b.

memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi;

 

c.

melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

 

d.

meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi;

 

e.

menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;

 

f.

memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi;

 

g.

memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

 

h.

menghentikan penyidikan; dan/atau

 

i.

melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4)

Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

(5)

Dalam melaksanakan tugasnya, Penyidik tidak berwenang melakukan penangkapan dan penahanan.

 

 

 

 

Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

 

 

 

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 merupakan penerimaan negara.

 

 

 

 

(1)

Pemberian izin merupakan kewenangan Bupati.

(2)

Pelayanan perizinan diselenggarakan oleh SKPK yang ditunjuk oleh Bupati.

 

 

 

SKPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) berkewajiban:

a.

menyusun persyaratan izin secara lengkap, jelas, terukur, rasional, dan terbuka;

b.

memperlakukan setiap pemohon izin secara adil, pasti, dan tidak diskriminatif;

c.

membuka akses informasi kepada masyarakat sebelum izin dikeluarkan;

d.

menjelaskan persyaratan yang belum dipenuhi apabila dalam hal permohonan izin belum memenuhi persyaratan;

e.

memberikan keputusan atas permohonan izin yang telah memenuhi persyaratan;

f.

memberikan pelayanan berdasarkan prinsip-prinsip pelayanan prima; dan

g.

melakukan evaluasi pemberian layanan secara berkala.

 

 

 

Pemohon izin wajib:

a.

melakukan langkah-langkah penanganan masalah/hambatan yang mungkin muncul atas pelaksanaan perizinan dan dinyatakan secara jelas dalam dokumen izin;

b.

memenuhi seluruh persyaratan perizinan;

c.

menjamin semua dokumen yang diajukan adalah benar dan sah;

d.

membantu kelancaran proses pengurusan izin; dan

e.

melaksanakan seluruh tahapan prosedur perizinan.

 

 

 

Pemohon izin mempunyai hak:

a.

mendapatkan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas-asas dan tujuan pelayanan serta sesuai standar pelayanan minimal yang telah ditentukan;

b.

mendapatkan kemudahan untuk memperoleh informasi selengkap-lengkapnya tentang sistem, mekanisme, dan prosedur perizinan;

c.

memberikan saran untuk perbaikan pelayanan;

d.

mendapatkan pelayanan yang tidak diskriminatif, santun, bersahabat, dan ramah;

e.

menyampaikan pengaduan kepada penyelenggara pelayanan; dan

f.

mendapatkan penyelesaian atas pengaduan yang diajukan sesuai mekanisme yang berlaku.

 

 

 

Pemberi izin dilarang:

a.

meninggalkan tempat tugasnya sehingga menyebabkan pelayanan terganggu;

b.

menerima pemberian uang atau barang yang berkaitan dengan pelayanan yang diberikan;

c.

membocorkan rahasia atau dokumen yang menurut peraturan perundang-undangan wajib dirahasiakan;

d.

menyalahgunakan pemanfaatan sarana prasarana pelayanan;

e.

memberikan informasi yang menyesatkan; dan

f.

menyimpang dari prosedur yang sudah ditetapkan.

 

 

 

Pemohon izin dilarang memberikan uang jasa atau bentuk lainnya kepada petugas perizinan di luar ketentuan yang berlaku.

 

 

 

 

(1)

Dalam setiap tahapan dan waktu penyelenggaraan perizinan, masyarakat berhak mendapatkan akses informasi dan akses partisipasi.

(2)

Akses informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

 

a.

tahapan dan waktu dalam proses pengambilan keputusan pemberian izin;

 

b.

rencana kegiatan dan perkiraan dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat;

 

c.

akses partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengajuan pengaduan atas keberatan atau pelanggaran perizinan dan/atau kerugian akibat kegiatan dan/atau usaha;

 

d.

pemberian akses partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan mulai dari proses pemberian perizinan atau setelah perizinan dikeluarkan;

 

e.

pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diterima jika berdasarkan pada fakta atas ada atau tidaknya gangguan dan/atau masalah lain yang ditimbulkan akibat pemberian izin; dan

 

f.

ketentuan pengajuan atas keberatan atau pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

 

 

 

(1)

Pengawasan dilaksanakan terhadap proses pemberian izin dan pelaksanaan izin.

(2)

Pengawasan terhadap proses pemberian izin secara fungsional dilakukan oleh SKPK yang berwenang melakukan pengawasan.

(3)

Pengawasan terhadap pelaksanaan perizinan dilakukan oleh SKPK yang berwenang secara teknis melakukan pembinaan ketenagakerjaan.

 

 

 

(1)

Dalam pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3), juga dilakukan upaya-upaya sosialisasi bagi masyarakat mengenai kewajiban perizinan.

(2)

Dalam hal pengawasan dan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dilaksanakan, ternyata masih terdapat orang pribadi/badan belum mengurus perizinan, maka akan dilakukan tindakan/kegiatan penegakan hukum/Qanun.

 

 

 

 

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 

 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Aceh Timur.

 

 

 

Ditetapkan di Idi
pada tanggal 13 April 2017 M (16 Rajab 1438 H)
BUPATI ACEH TIMUR,
ttd.
HASBALLAH BIN M. THAIB

Diundangkan di Idi
pada tanggal 13 April 2017 M (16 Rajab 1438 H)
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH TIMUR,
ttd.
M. IKHSAN AHYAT

LEMBARAN KABUPATEN ACEH TIMUR TAHUN 2016 NOMOR 14