Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor: 3 Tahun 2008

 

 

 

 

 

 

 

a.

bahwa dengan Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 11 Tahun 2002 telah ditetapkan Retribusi Pelayanan Umum Tata Usaha Jasa Perkantoran;

b.

bahwa dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah dari Retribusi Pelayanan Umum Tata Usaha Jasa Perkantoran, maka perlu pengaturan penambahan beberapa objek Retribusi Pelayanan Umum Tata Usaha Jasa Perkantoran dan penyesuaian kembali tarif retribusi sesuai perkembangan perekonomian daerah;

c.

bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu dilakukan perubahan Qanun Nomor 11 Tahun 2002 yang ditetapkan dengan Qanun.

 

 

 

 

1.

Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara Jo. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1107);

2.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

3.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);

4.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

5.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

6.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

7.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4633);

9.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);

10.

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

11.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan;

12.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;

13.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;

14.

Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata cara Pembentukan Qanun.

 

 

 

 

 

 

 

 

QANUN TENTANG PERUBAHAN QANUN NOMOR 11 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN UMUM TATA USAHA JASA PERKANTORAN.

 

 

 

 

Beberapa ketentuan dalam Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 11 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Umum Tata Usaha Jasa Perkantoran diubah sebagai berikut:

 

 

 

 

1.

Ketentuan Pasal 6 BAB VI tentang struktur besarnya tarif ayat (2) huruf a, huruf b angka 1, 2, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 24, 25, 26, diubah, angka 3 dan 27 dihapus dan ditambah 18 (Delapan belas) angka baru yaitu angka 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 dan 45 sehingga keseluruhan pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

a.

Golongan kesatu dengan kode huruf “A“ ialah surat-surat umum bersifat keterangan, harus dibayar Rp5.000,-;

 

b.

Golongan kedua dengan kode “B“ ialah rekomendasi dari bupati dalam bentuk surat-surat, akta-akta, tulisan-tulisan harus dibayar, dengan rincian sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Pasal 17 ayat (1) BAB XII tentang Ketentuan Pidana diubah, sehingga keseluruhan Pasal 17 berbunyi:

 

 

 

 

 

 

(1)

Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Qanun ini diancam dengan Pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)

 

 

 

 

(1)

Dengan berlakunya Qanun ini, maka Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 11 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan umum Tata Usaha Jasa Perkantoran, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Qanun ini.

(2)

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 

 

 

 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

 

 

 

 

Disahkan di Takengon
Pada tanggal 14 Maret 2008 M (06 Rabi'ul Awal 1429 H)
WAKIL BUPATI ACEH TENGAH,
Dto,
DJAUHAR ALI

Diundangkan di Takengon
Pada tanggal 15 Maret 2008 M (07 Rabi’ul Awal 1429 H)
Sekretaris Daerah,
Dto.
MUHAMMAD IBRAHIM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN 2008 NOMOR 3