Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor: 7 Tahun 2019

 

 

 

 

 

a. 

bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan pelayanan pengujian, pengendalian, pengawasan terhadap kondisi teknis kendaraan bermotor agar memenuhi persyaratan laik jalan, perlu pengaturan tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;

b.

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 110 huruf g dan Pasal 156 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

b.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Qanun Kabupaten Aceh Singkil tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;

 

 

 

 

1. 

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);

3.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

4.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

5.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

6.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang­-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7.

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);

8.

Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 38);

9.

Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251);

 

 

 

 

 

 

 

 

QANUN KABUPATEN ACEH SINGKIL TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR.

 

 

 

 

 

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1.

Daerah adalah Kabupaten Aceh Singkil.

2.

Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat kabupaten menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas­-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3.

Pemerintah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4.

Bupati adalah Bupati Aceh Singkil.

5.

Satuan Kerja Perangkat Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dan DPRK dalam penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

6.

Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Singkil.

7.

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik, atau Organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

8.

Pengujian kendaraan bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian atau komponen kendaraan bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan.

9.

Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.

10.

Mobil penumpang adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.

11.

Mobil bus adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.

12.

Mobil barang adalah kendaraan bermotor yang dirancang sebagian atau seluruhnya untuk mengangkut barang.

13.

Jumlah Berat diperbolehkan yang selanjutnya disingkat JBB adalah berat maksimum kendaraan bermotor berikut muatannya yang diperbolehkan menurut rancangannya.

14.

Uji berkala adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan yang dioperasikan di jalan.

15.

Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi atas Jasa yang disediakan atau yang diberikan oleh pemerintah kabupaten untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

16.

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.

17.

Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

18.

Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPORD, adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan objek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan.

19.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang dapat disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.

20.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.

21.

Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

22.

Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDLB yang diajukan oleh wajib retribusi.

23.

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.

 

 

 

 

 

Objek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermotor di air sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten.

 

 

 

 

Subjek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan pengujian kendaraan bermotor yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten.

 

 

 

 

 

(1)

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor digolongkan sebagai retribusi jasa umum.

(2)

Retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi Retribusi pengujian kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan.

 

 

 

 

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di jalan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) antara lain meliputi:

a.

pengujian berkala untuk pendaftaran kendaraan;

b.

uji berkala pertama; dan

c.

uji berkala perpanjangan masa berlaku.

 

 

 

 

 

(1)

Besarnya Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor yang terutang adalah dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa pengujian kendaraan bermotor dengan tarif Retribusi.

(2)

Tingkat penggunaan jasa pengujian kendaraan bermotor adalah jumlah pengguna jasa pengujian kendaraan bermotor yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Kabupaten untuk menyelenggarakan pengujian kendaraan bermotor.

 

 

 

 

 

(1)

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektifitas pengendalian atas pelayanan tersebut.

(2)

Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan modal.

(3)

Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

 

 

 

 

 

Struktur dan besarnya tarif retribusi pengujian kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan adalah sebagai berikut:

a.

Pengujian berkala untuk pendaftaran kendaraan sebagaimana terlampir dalam lampiran I Qanun ini.

b.

Besarnya tarif uji berkala pertama sebagaimana terlampir dalam lampiran II Qanun ini.

c.

Besarnya tarif uji berkala perpanjangan masa berlaku sebagaimana terlampir dalam lampiran III Qanun ini.

 

 

 

 

 

Retribusi yang terutang dipungut di tempat pengujian kendaraan bermotor dilaksanakan dalam wilayah kabupaten.

 

 

 

 

 

Masa retribusi adalah sama dengan masa berlaku pengujian kendaraan bermotor.

 

 

 

 

(1)

Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan.

(2)

Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.

 

 

 

 

 

(1)

Bagi orang, badan atau instansi lain yang yang memanfaatkan pelayanan pengujian kendaraan bermotor dilakukan pendaftaran melalui pengisian formulir yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten.

(2)

Formulir pendaftaran diisi oleh Wajib Retribusi dengan jelas, lengkap, dan benar sebagai bahan mengisi Daftar Induk Wajib Retribusi berdasarkan nomor urut.

(3)

Daftar Induk Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat dipergunakan sebagai Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah (NPWRD).

(4)

Bentuk, isi dan tata cara pengisian formulir pendaftaran dan Daftar Induk Wajib Retribusi ditetapkan oleh Bupati.

 

 

 

 

(1)

Setiap wajib Retribusi mengisi SPORD atau dokumen lain yang dipersamakan.

(2)

SPORD atau dokumen lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya.

(3)

Bentuk, isi, dan tata cara pengisian SPORD ditetapkan oleh Bupati.

 

 

 

 

(1)

Bupati atau pejabat yang ditunjuk menetapkan Retribusi terutang dengan menertibkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

(2)

Bentuk dan isi SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

 

 

 

 

(1)

Pembayaran Retribusi dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD.

(2)

Dalam hal pembayaran bukan dilakukan di Kas Daerah, maka hasil penerimaan retribusi harus disetor ke kas umum Daerah paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak uang kas tersebut diterima.

 

 

 

 

(1)

Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak tanggal diterbitkannya SKRD, atau dokumen lain yang dipersamakan dan STRD.

(2)

Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur oleh Bupati.

 

 

 

 

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktu atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa denda keterlambatan sebesar 2% (dua persen) setiap bulannya dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

 

 

 

 

 

(1)

Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi diterbitkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.

(2)

Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran/Peringatan/surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.

(3)

Tata cara penagihan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

 

 

 

 

 

(1)

Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.

(2)

Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran/Peringatan, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.

(3)

Surat teguran sebagaimana dimaksud ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

 

 

 

 

 

(1)

Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi.

(2)

Pemberian, pengurangan dan keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi dan hanya dapat diberikan maksimal 30% dari retribusi yang terutang.

(3)

Pembebasan retribusi yang terutang dapat diberikan berdasarkan penilaian keadaan yang layak berdasarkan alasan-alasan yang dapat dipertanggung jawabkan.

 

 

 

 

 

(1)

Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian secara tertulis kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

(2)

Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dengan sekurang-kurangnya menyebutkan:

 

a.

nama dan alamat Wajib Retribusi.

 

b.

masa Retribusi;

 

c.

besarnya Kelebihan Pembayaran;dan

 

d.

alasan yang singkat dan jelas.

(3)

Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus memberikan keputusan.

(4)

Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), telah dilampaui dan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

(5)

Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainya kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.

(6)

Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB.

(7)

Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, bupati atau pejabat yang ditunjuk memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

 

 

 

 

 

(1)

Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.

(2)

Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:

 

a.

diterbitkan Surat Teguran; atau

 

b.

ada pengakuan utang Retribusi dan Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

(3)

Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.

(4)

Pengakuan Utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Kabupaten.

(5)

Pengakuan Utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

 

 

 

 

(1)

Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa dapat dihapuskan.

(2)

Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kadaluarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3)

Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kadaluarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

 

 

 

 

 

(1)

Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dapat ditinjau kembali paling cepat 3 (tiga) tahun sekali.

(2)

Peninjauan Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga perkembangan perekonomian.

(3)

Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

 

 

 

 

 

(1)

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban nya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.

(2)

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran.

 

 

 

 

 

(1)

Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana yang terhubung dengan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.

(2)

Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah:

 

a.

Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;

 

b.

Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;

 

c.

Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;

 

d.

Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen­ dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;

 

e.

Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukaan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

 

f.

Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi daerah;

 

g.

Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana yang dimaksud dalam huruf c;

 

h.

Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;

 

i.

Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

 

j.

Menghentikannya penyidikan; dan

 

k.

Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan;

(3)

Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

 

 

 

 

 

Dengan berlakunya Qanun ini maka Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

 

 

 

 

Peraturan Pelaksana dari Qanun ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun setelah Qanun ini diundangkan.

 

 

 

 

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 

 

 

 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

 

 

 

 

Disahkan di Singkil
pada tanggal 6 Agustus 2019 (5 Dzulhijjah 1440 H)
BUPATI ACEH SINGKIL,
ttd.
DULMUSRID

Diundangkan di Singkil
pada tanggal 6 Agustus 2019 (5 Dzulhijjah 1440 H)
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL,
ttd.
AZMI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2019 NOMOR 270