Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor: 10 Tahun 2011

 

 

 

 

 

a. 

bahwa Sumber Daya Alam berupa bahan galian bukan strategis dan bukan vital merupakan potensi Pendapatan Daerah yang sangat penting dalam menunjang penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan Kabupaten Aceh Selatan;

b.

bahwa berdasarkan Pasal 60 dan Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

c.

bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Qanun Kabupaten Aceh Selatan tentang pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.

 

 

 

 

1. 

Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah­ daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam lingkungan daerah provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1956 nomor 58. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2.

Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2104);

3.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);

4.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3586) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);

5.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);

6.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

7.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

8.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20044 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

9.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

10.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

11.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

12.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

13.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

14.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);

15.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

16.

Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

17.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

18.

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

19.

Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 03 Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 03);

20.

Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Selatan Nomor 4);

21.

Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kabupaten Aceh Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Selatan Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 7 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Kabupaten Aceh Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Selatan Nomor 7);

22.

Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Aceh Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Selatan Nomor 6).

 

 

 

 

 

 

 

 

QANUN KABUPATEN ACEH SELATAN TENTANG PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN.

 

 

 

 

 

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1.

Daerah adalah Kabupaten Aceh Selatan.

2.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Aceh Selatan yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

3.

Bupati adalah Bupati Aceh Selatan.

4.

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

5.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan.

6.

Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

7.

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan;

8.

Mineral bukan Logam dan Batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batubara;

9.

Wilayah Pertambangan adalah wilayah pertambangan Kabupaten Aceh Selatan;

10.

Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak;

11.

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;

12.

Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang;

13.

Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;

14.

Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;

15.

Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah;

16.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar;

17.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan;

18.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak;

19.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang;

20.

Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda;

21.

Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan;

22.

Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak;

23.

Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak;

24.

Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau penanggung pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan banding, berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

25.

Gugatan adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau penanggung pajak terhadap pelaksanaan penagihan pajak atau terhadap keputusan yang dapat diajukan gugatan berdasarkan peraturan perundang-undangan;

26.

Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Aceh Selatan;

27.

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah;

28.

Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

 

 

 

 

 

Dengan nama Pajak Mineral Bukan logam dan Batuan dipungut Pajak atas kegiatan pengambilan Mineral bukan Logam dan Batuan.

 

 

 

 

(1)

Objek Pajak Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah kegiatan pengambilan Mineral bukan logam dan Batuan yang meliputi:

 

a.

asbes;

 

b.

batu tulis;

 

c.

batu setengah permata;

 

d.

batu kapur;

 

e.

batu apung;

 

f.

batu permata;

 

g.

bentonit;

 

h.

dolomite;

 

i.

feldspar

 

j.

garam batu (halite);

 

k.

grafit;

 

l.

granit/andesit;

 

m.

gips; 

 

n. 

kalsit;

 

o.

kaolin;

 

p.

leusit;

 

q.

magnesit;

 

r.

mika;

 

s.

marmer;

 

t.

nitrat;

 

u.

opsidien; 

 

v. 

oker;

 

w.

pasir dan kerikil;

 

x.

pasir kuarsa;

 

y.

perlit;

 

z.

phospat; 

 

aa. 

talk;

 

bb.

tanah serap (fullers earth);

 

cc. 

tanah diatome; 

 

dd. 

tanah liat;

 

ee.

tawas (alum); 

 

ff. 

tras;

 

gg.

yarosif; 

 

hh. 

zeolit;

 

ii.

basal;

 

jj.

trakkit; dan

 

kk.

mineral bukan logam dan batuan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2)

Dikecualikan dari objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah:

 

1.

kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang nyata-nyata tidak dimanfaatkan secara komersial, seperti kegiatan pengambilan tanah untuk keperluan rumah tangga, pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel listrik/telepon, penanaman pipa air/gas;

 

2.

kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang merupakan ikutan dari kegiatan pertambangan bahan galian lainnya, yang tidak dimanfaatkan secara komersial; dan

 

3.

Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan lainnya yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

 

 

 

 

(1)

Kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Mineral Bukan Logam dan Batuan yang diusahakan baik oleh orang pribadi maupun Badan Hukum.

(2)

Orang pribadi maupun Badan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan penambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan tersebut kepada Bupati.

 

 

 

 

(1)

Subjek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah orang pribadi atau Badan yang dapat mengambil Mineral Bukan Logam dan Batuan.

(2)

Wajib Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil Mineral Bukan Logam dan Batuan.

 

(1)

Dasar pengenaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Nilai jual hasil pengambilan mineral bukan logam dan batuan.

(2)

Nilai Jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan mengalikan volume/tonase hasil pengambilan dengan harga pasar atau harga standar masing­ masing jenis Mineral Bukan Logam dan Batuan.

(3)

Nilai Pasar adalah harga standar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada masing-masing jenis Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan secara periodik berdasarkan Keputusan Bupati.

(4)

Dalam hal nilai pasar dari hasil produksi mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sulit diperoleh, digunakan harga standar yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang dalam bidang pertambangan mineral bukan logam dan batuan.

 

 

 

 

 

Tarif Pajak Mineral Bukan Logam ditetapkan sebesar 20% (dua puluh lima persen).

 

 

 

 

Besaran pokok Pajak terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Qanun ini.

 

 

 

 

 

Pajak Mineral Bukan Logam terutang dipungut di wilayah daerah tempat Mineral Bukan Logam berada, dalam Kabupaten Aceh Selatan.

 

 

 

 

 

(1)

Masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan 1 (satu) bulan takwim atau Jangka waktu lain yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

(2)

Tahun pajak adalah jangka waktu yang lamanya satu tahun takwim kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwim.

(3)

Pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat pengambilan mineral bukan logam dan batuan.

 

 

 

 

 

(1)

Pemungutan pajak dilarang diborongkan.

(2)

Wajib Pajak wajib membayar Pajak yang terutang berdasarkan SPTPD, SKPDKB, dan/atau SKPDKBT.

(3)

Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan sendiri dibayar dengan menggunakan SPTPD, SKPDKB, dan/atau SKPDKBT.

 

 

 

 

 

(1)

Setiap Wajib Pajak mengisi SPTPD,

(2)

SPTPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap ditandatangani oleh Wajib Pajak atau orang yang diberi kuasa olehnya.

 

 

 

 

(1)

Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Bupati dapat menerbitkan:

 

a.

SKPDKB dalam hal:

 

 

1)

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang bayar;

 

 

2)

Apabila SPTPD disamping tidak disampaikan kepada Bupati dalam jangka waktu tertentu dan setelah ditegur secara tertulis;

 

 

3)

Apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, maka pajak yang terutang dihitung secara jabatan.

 

b.

SKPDKBT apabila ditemukan data baru yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang;

 

c.

SSKPDN apabila jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

(2)

Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a angka 1) dan angka 2) dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

(3)

Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.

(4)

Kenaikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak dikenakan apabila Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.

(5)

Jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a angka 3) dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau tertambat dibayar untuk jangka paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

 

 

 

 

 

(1)

Tata cara penerbitan SPTPD, SKPDKB, dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) dan ayat (5) diatur dengan Peraturan Bupati.

(2)

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengisian dan penyampaian SPTPD, SKPDKB, dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pasal 13 ayat (3) dan ayat (5) diatur dengan Peraturan Bupati.

(1)

Bupati dapat menerbitkan STPD apabila:

 

a.

pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;

 

b.

dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis atau salah hitung; dan

 

c.

Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

(2)

Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.

(3)

Bentuk, isi, kualitas, ukuran dan tata cara penyampaian STPD ditetapkan oleh Bupati.

 

 

 

 

(1)

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dilunasi setiap bulan sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 10 ayat (1).

(2)

Bupati menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah saat terutangnya pajak oleh Wajib Pajak.

(3)

SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, surat Keputusan pemberatan, dan putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.

(4)

Bupati atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.

(5)

Pembayaran dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati.

(6)

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran diatur dengan Peraturan Bupati.

 

 

 

 

(1)

Pajak yang terutang berdasarkan SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan putusan banding yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Pajak tepat pada waktunya, dapat ditagih dengan Surat Paksa.

(2)

Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang­-undangan.

 

 

 

 

 

(1)

Wajib Pajak dapat melakukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas suatu:

 

a.

SPPT

 

b.

SKPD;

 

c.

SKPDKB;

 

d.

SKPDKBT;

 

e.

SKPDLB;

 

f.

SKPDN; dan

 

g.

Pemotongan atau pemungutan oleh pihak Ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

(2)

Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan­-alasan yang jelas.

(3)

Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan atas ketetapan pajak secara jabatan, Wajib Pajak harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan pajak tersebut.

(4)

Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena di luar kekuasaannya.

(5)

Keberatan dapat diajukan apabila wajib pajak telah membayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui wajib pajak.

(6)

Tanda penerimaan Surat Keberatan yang diberikan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atau tanda pengiriman surat keberatan melalui surat pos tercatat sebagai tanda bukti penerimaan surat keberatan.

(7)

Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.

(8)

Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

 

 

 

 

(1)

Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan diterima, sudah harus memberi keputusannya atas keberatan yang diajukan.

(2)

Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya pajak yang terutang.

(3)

Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, maka keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

 

 

 

 

(1)

Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Pengadilan Pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Bupati.

(2)

Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima, dilampiri salinan dari surat keputusan tersebut.

(3)

Pengajuan permohonan banding menunggakkan kewajiban membayar pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.

 

 

 

 

(1)

Apabila pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan tambahan imbalan bunga 2% (dua persen) sebulan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

(2)

Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKPDLB.

(3)

Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

(4)

Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan.

(5)

Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian. Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pajak berdasarkan putusan Banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

 

 

 

 

 

(1)

Bupati karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat membetulkan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD yang dalam penerbitannya yang terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

(2)

Bupati dapat:

 

a.

mengurangkan atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya;

 

b.

mengurangkan atau membatalkan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar;

 

c.

mengurangkan atau membatalkan STPD;

 

d.

membatalkan hasil pemeriksaan atau dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan

 

e.

mengurangkan ketetapan pajak terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak atau kondisi tertentu objek pajak.

(3)

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

 

 

 

 

(1)

Bupati karena jabatannya dapat memberikan keringanan, pengurangan atau pembebasan pajak terhadap pajak Air permukaan terutang.

(2)

Tata cara pemberian pembebasan dan/atau keringanan pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

 

 

 

 

 

(1)

Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada Bupati atau pejabat secara tertulis dengan menyebutkan sekurang­-kurangnya:

 

a.

nama dan alamat Wajib Pajak;

 

b.

masa pajak;

 

c.

besarnya kelebihan pembayaran pajak; dan

 

d.

alasan yang jelas dengan melampirkan bukti-bukti yang diperlukan.

(2)

Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.

(3)

Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampaui Bupati atau pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan.

(4)

Apabila wajib pajak mempunyai hutang pajak lainnya kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang pajak dimaksud.

(5)

Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan pajak.

(6)

Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, Bupati atau Pejabat memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan paJak.

 

 

 

 

Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan utang pajak lainnya sebagaimana dimaksud pada pasal 24 ayat (4), maka pembayarannya dilakukan dengan cara pemindahbukuan, dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

 

 

 

 

 

(1)

Hak untuk melakukan penagihan pajak kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila wajib pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.

(2)

Kadaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila.

 

a.

diterbitkan surat teguran dan/atau surat paksa, atau

 

b.

ada pengakuan utang pajak dari wajib pajak, baik langsung maupun tidak langsung.

(3)

Dalam hal diterbitkan surat teguran dan surat paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluwarsa penagihan pajak dihitung sejak tanggal penyampaian surat paksa tersebut.

(4)

Pengakuan utang pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

(5)

Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib pajak.

 

 

 

 

(1)

Piutang pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapus.

(2)

Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang pajak yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3)

Tata cara penghapusan piutang pajak yang sudah kadaluwarsa akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

 

(1)

Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan pemerintah Kabupaten Aceh Selatan diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara pidana yang berlaku.

(2)

Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3)

Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah:

 

a.

menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;

 

b.

meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;

 

c.

meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;

 

d.

memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;

 

e.

melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

 

f.

meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan;

 

g.

menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;

 

h.

memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;

 

i.

memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

 

j.

menghentikan penyidikan; dan/atau

 

k.

melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(4)

Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik Polisi Negara Republik Indonesia sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

 

 

 

 

 

(1)

Wajib pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

(2)

Wajib pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

 

 

 

 

 

(1)

Hal-hal yang belum diatur dalam qanun ini sepanjang mengenai ketentuan pelaksanaannya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

(2)

Dengan berlakunya qanun ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Selatan Nomor 8 Tahun 1998 tentang Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Gol C (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Selatan Tahun 1999 Nomor 7) dinyatakan tidak berlaku lagi.

 

 

 

 

Qanun ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

 

 

 

 

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Selatan.

 

 

 

 

Ditetapkan di Tapaktuan
pada tanggal 5 September 2011 M (6 Syawal 1432 H)
BUPATI ACEH SELATAN,
ttd.
HUSIN YUSUF

Diundangkan di Tapaktuan
pada tanggal 5 September 2011 M (6 Syawal 1432 H)
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,
ttd.
HARMAINI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH SELATAN TAHUN 2011 NOMOR