Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor: 3 Tahun 2018

 

 

 

 

 

a.

bahwa dalam rangka menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PPU-XIII/2014 Tanggal 26 Mei 2015 tentang Penjelasan Pasal 124 Undang-Undang 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

b.

bahwa untuk menindaklanjuti Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34-5042 Tahun 2016 tentang Pembatalan Beberapa Ketentuan Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 11 Tahun 2010 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;

c.

bahwa berdasarkan Surat Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor S-743/PK/2015 Tanggal 18 November 2015 Perihal Penghitungan Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dan Surat Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor S-209/PK.3/2016 Tanggal 9 September 2016 Perihal Pedoman Penyusunan Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;

d.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Qanun Kabupaten Aceh Besar tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 11 Tahun 2010 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

 

 

 

 

1.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.

Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Wilayah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

3.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);

4.

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

5.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

6.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

7.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang­-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8.

Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);

9.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

10.

Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 11 Tahun 2010 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2010 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Nomor 08), sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 19 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 11 Tahun 2010 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2012 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Nomor 16).

 

 

 

 

 

 

 

 

QANUN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS QANUN KABUPATEN ACEH BESAR NOMOR 11 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI.

 

 

 

 

Beberapa Ketentuan dalam Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 11 Tahun 2010 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2010 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Nomor 08) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 19 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 11 Tahun 2010 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2012 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Nomor 16) diubah sebagai berikut:

 

 

 

 

1.

Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

(1)

Tingkat Penggunaan Jasa diukur berdasarkan jumlah pelaksanaan pengawasan dan pengendalian atas pemanfaatan ruang menara telekomunikasi.

 

(2)

Setiap menara telekomunikasi dilaksanakan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

 

 

 

 

2.

Diantara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 6A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

(1)

Dikecualikan dari Objek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah:

a.

menara telekomunikasi yang digunakan hanya untuk fungsi pertahanan, keamanan dan ketertiban;

b.

menara telekomunikasi yang dibangun dengan menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan Pemerintahan;

c.

menara telekomunikasi yang semata-mata digunakan untuk kepentingan radio penyiaran, Organisasi Radio Amatir Indonesia (ORARI), Radio Antar Penduduk Indonesia (RAPI) dan Radio Antar Kampung (RAK) dan pemancar siaran televisi;

d.

menara telekomunikasi yang dibangun semata-mata untuk tujuan non-komersial atau bukan untuk mendapatkan keuntungan; dan

e.

menara telekomunikasi yang tidak difungsikan secara teknis, yang ditunjukkan dengan Surat Pernyataan dari pemilik dan Berita Acara verifikasi oleh Perangkat Daerah.

 

 

 

 

3.

Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

(1)

Prinsip dan sasaran dalam penetapan Tarif Retribusi ditetapkan untuk menutup sebagian biaya Penyediaan Jasa Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi.

 

(2)

Biaya Penyediaan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya belanja langsung terkait kegiatan pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.

 

 

 

 

4.

Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

(1)

Besarnya Retribusi dihitung berdasarkan perkalian antara Tarif Retribusi dengan Nilai Menara Telekomunikasi dan dengan Tingkat Penggunaan Jasa.

 

(2)

Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara biaya operasional Pengawasan dan Pengendalian setiap Menara Telekomunikasi dengan total nilai Menara Telekomunikasi.

 

(3)

Nilai Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:

 

 

a.

Pemanfaatan ruang;

 

 

b.

Ketinggian menara telekomunikasi;

 

 

c.

Struktur menara telekomunikasi;

 

 

d.

Lokasi menara telekomunikasi; dan

 

 

e.

Pemanfaatan menara telekomunikasi secara mandiri atau bersama.

 

(4)

Retribusi terutang dihitung dengan rumus sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(5)

Nilai menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.

 

 

 

 

5.

Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

(1)

Pembayaran Retribusi Daerah dilakukan di kas daerah atau di tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

 

(2)

Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk maka hasil penerimaan Retribusi Daerah harus disetor ke kas daerah paling lambat 1 x 24 jam.

 

(3)

Tempat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

 

 

 

 

6.

Pasal 31 dihapus.

 

 

 

 

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 

 

 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Aceh Besar.

 

 

 

 

Ditetapkan di Kota Jantho
pada tanggal 15 November 2018 M (7 Rabiul Awal 1440 H)
BUPATI ACEH BESAR
ttd.
MAWARDI ALI

Diundangkan di Kata Jantho
pada tanggal 15 November 2018 M (7 Rabiul Awai 1440 H)
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH BESAR,
ttd.
ISKANDAR

LEMBARAN KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN 2018 NOMOR 3

 

 

 

Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PUU-XII/2014, menyatakan bahwa Penjelasan Pasal 124 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan Penjelasan Pasal tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dengan memperhatikan hal tersebut maka penetapan tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kabupaten Aceh Besar sebagaimana diatur dalam Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 11 Tahun 2010 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 19 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 11 Tahun 2010 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi yang menetapkan besaran tarifnya sebesar 2% (dua persen) yang mengambil dari penjelasan Pasal 124 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tidak dapat diterapkan sehingga Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 11 Tahun 2010 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi perlu diubah.

 

 

 

Pasal I

 

 

 

 

Pasal II

 

 

TAMBAHAN LEMBARAN KABUPATEN ACEH BESAR NOMOR 59