Perda Provinsi Sumatera Utara Nomor: 15 Tahun 2007

 

a.

bahwa dengan perkembangan kebutuhan mengenai angkutan orang di jalan dengan kendaraan umum diperlukan izin penyelenggaraannya;

b.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara tentang Retribusi Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum.

 

1.

Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1103) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Propinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

2.

Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);

3.

Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

4.

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

5.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);

6.

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3527);

7.

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);

8.

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

9.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

10.

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara ·Nomor 3 Tahun 2001 tentang Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2001 Nomor 3);

11.

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum.

 

 

PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG DI JALAN DENGAN KENDARAAN UMUM.

 

 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.

Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara.

2.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

3.

Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

4.

Gubernur adalah Gubernur Sumatera Utara.

5.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara.

6.

Dinas adalah Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara.

7.

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara.

8.

Angkutan adalah pemindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan.

9.

Jaringan transportasi jalan adalah serangkaian simpul dan/atau ruang kegiatan yang dihubungkan oleh ruang lalu lintas sehingga membentuk satu kesatuan sistem jaringan untuk keperluan penyelenggaraan lalu lintas angkutan jalan.

10.

Kendaraan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.

11.

Trayek adalah lintasan kendaran umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus, yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal.

12.

Jaringan trayek adalah kumpulan dari trayek-trayek yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan orang.

13.

Angkutan antar Kota Dalam Provinsi adalah angkutan dari satu kota ke kota lain yang melalui antar daerah kabupaten/kota dalam satu daerah provinsi dengan menggunakan bus umum yang terikat dalam trayek.

14.

Angkutan Khusus adalah angkutan yang mempunyai asal dan/atau tujuan tetap yang melayani antar jemput penumpang umum, antar jemput karyawan, permukiman, dan simpul yang berbeda.

15.

Angkutan Taksi adalah angkutan dengan menggunakan mobil penumpang umum yang diberi tanda khusus dan dilengkapi dengan argometer yang melayani angkutan dari pintu ke pintu dalam wilayah operasi terbatas.

16.

Angkutan Sewa adalah angkutan dengan menggunakan mobil penumpang umum yang melayani angkutan dari pintu ke pintu, dengan atau tanpa pengemudi, dalam wilayah operasi yang tidak terbatas.

17.

Angkutan Pariwisata adalah angkutan dengan menggunakan mobil bus umum yang dilengkapi dengan tanda-tanda khusus untuk keperluan pariwisata atau keperluan lain diluar pelayanan angkutan dalam trayek, seperti untuk keperluan keluarga dan sosial lainnya.

18.

Kartu Pengawasan adalah kartu yang merupakan turunan dari keputusan izin trayek bagi angkutan umum.

19.

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.

20.

Retribusi Perizinan tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan kelestarian lingkungan.

21.

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.

22.

Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan kekayaan Daerah.

23.

Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah selanjutnya dapat disingkat SPdORD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan objek retribusi dan Wajib Retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan di bidang Retribusi Daerah.

24.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.

25.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT adalah surat ketetapan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.

26.

Surat Tagihan Retribusi Daerah selanjutnya dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

27.

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.

28.

Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

 

 

(1)

Penyelenggaraan angkutan orang di jalan dengan kendaraan umum dimaksudkan untuk mewujudkan asas adil dan merata, keseimbangan, kepentingan umum, keterpaduan dan penegakan hukum.

(2)

Tujuan penyelenggaraan angkutan orang di jalan dengan kendaraan umum untuk mewujudkan angkutan orang yang tertib dan teratur sekaligus sebagai pendorong, penggerak dan penunjang pembangunan Nasional.

(3)

Sasaran penyelenggaraan angkutan orang di jalan dengan kendaraan umum, adalah sebagai berikut:

 

a.

meningkatkan penyelenggaraan angkutan orang di jalan dengan kendaraan umum yang selamat, nyaman, lancar dan efisien;

 

b.

terwujudnya jaringan transportasi angkutan orang antar kota dalam provinsi untuk menunjang kelancaran mobilitas orang lintas Kabupaten/Kota.

 

BAB III
PERIZINAN
 

Seluruh kendaraan angkutan orang antar kota dalam provinsi yang beroperasi di jalan dengan kendaraan umum harus memiliki izin yang diberikan oleh Kepala Dinas atas nama Gubernur.

 

(1)

Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, diberikan berdasarkan pemenuhan persyaratan administratif dan persyaratan teknis sesuai Peraturan Menteri Nomor Km. 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Umum di Jalan dan hasil survei faktor muat dan hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan oleh Dinas.

(2)

Tata cara, bentuk dan persyaratan permohonan izin dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

 

BAB IV
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI
 

Dengan nama retribusi izin penyelenggaraan angkutan orang di jalan dengan kendaraan umum dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin trayek, izin operasi, izin insidentil dan rekomendasi.

 

 

Objek retribusi adalah pemberian izin dengan kartu pengawasan kendaraan, meliputi:

a.

Izin trayek:

 

1.

angkutan antar kota dalam provinsi;

 

2.

angkutan antar kota dalam provinsi untuk angkutan antar jemput;

 

3.

angkutan antar kota dalam provinsi untuk angkutan karyawan;

 

4.

angkutan antar kota dalam provinsi untuk angkutan permukiman; dan

 

5.

angkutan antar kota dalam provinsi untuk angkutan pemadu moda.

b.

Izin insidentil untuk trayek antar kota antar provinsi;

c.

Izin operasi:

 

1.

angkutan taksi ke dan dari bandara serta antar kota dalam provinsi; dan

 

2.

angkutan sewa.

d.

Rekomendasi izin operasi angkutan pariwisata

 

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin trayek, izin operasi, izin insidentil dan rekomendasi.

 

BAB V
GOLONGAN RETRIBUSI
 

(1)

Izin trayek, izin operasi, izin insidentil digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu.

(2)

Pemberian rekomendasi digolongkan sebagai retribusi jasa umum.

 

BAB VI
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
 

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan izin yang diberikan, jenis kendaraan dan kapasitas angkutan penumpang.

 

BAB VII
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN RETRIBUSI DAN BESARNYA TARIF
 

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi untuk menutupi biaya penyelenggaraan pemberian izin, yaitu berupa biaya administrasi, supervisi, survei lapangan serta biaya transportasi untuk pengendalian dan pengawasan.

 

BAB VIII
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
 

(1)

Struktur dan besarnya tarif digolongkan berdasarkan izin yang diberikan.

(2)

Struktur dan besarnya tarif objek retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, meliputi:

 

 

 

BAB IX
WILAYAH PEMUNGUTAN
 

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat izin diberikan.

 

 

(1)

Masa berlaku izin trayek dan izin operasi adalah 5 (lima) tahun.

(2)

Masa berlaku izin insidentil adalah 14 (empat belas) hari perjalanan.

(3)

Masa berlaku kartu pengawasan izin trayek dan izin operasi adalah 5 (lima) tahun dengan kewajiban pengesahan ulang setiap 1 (satu) tahun.

(4)

Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (3) dilakukan oleh Dinas.

 

Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD WA atau dokumen lain yang dipersamakan.

 

BAB XI
SURAT PENDAFTARAN
 

(1)

Wajib retribusi wajib mengisi SPdORD atau dokumen lain yang dipersamakan.

(2)

SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diisi dengan jelas dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib retribusi atau kuasanya.

(3)

Bentuk, isi dan tatacara pengisian serta penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

 

BAB XII
PENETAPAN RETRIBUSI
 

(1)

Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

(2)

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRDKBT atau dokumen lain yang dipersamakan.

(3)

Bentuk, isi, dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan SKRDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

 

BAB XIII
TATA CARA PEMUNGUTAN
 

(1)

Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.

(2)

Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

 

 

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi berupa denda sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

 

BAB XV
TATA CARA PEMBAYARAN
 

(1)

Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.

(2)

Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD;

(3)

Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

 

 

(1)

Retribusi yang terutang berdasarkan SKRD, SKRDKBT, STRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan surat keputusan keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi yang dibayar harus bertambah, yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib retribusi dapat ditagih melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN).

(2)

Penagihan retribusi melalui BUPLN dan dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

 

BAB XVII
KETENTUAN PIDANA
 

(1)

Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 6 dan Pasal 11 ayat (2), diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,-(Lima puluh juta rupiah).

(2)

Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelanggaran.

 

BAB XVIII
PENYIDIKAN
 

(1)

Pejabat Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah, diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah sebagaimana dimaksud Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

(2)

Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:

 

a.

menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;

 

b.

meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi;

 

c.

meminta keterangan dan bahan bukti bagi orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi;

 

d.

memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana retribusi;

 

e.

melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

 

f.

meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak Pidana di bidang retribusi;

 

g.

menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e;

 

h.

memotret seseorang berkaitan dengan tindak pidana retribusi;

 

i.

memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

 

j.

menghentikan penyidikan; dan

 

k.

melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

(3)

Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

 

BAB XIX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
 

Pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah ini menjadi tugas, wewenang dan tanggung jawab Kepala Dinas.

 

Pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Dinas yang meliputi:

a.

pengawasan preventif; dan

b.

pengawasan represif

 

Pengawasan Preventif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a, meliputi:

a.

pembinaan kesadaran hukum terhadap aparatur dan pemilik atau operator angkutan barang;

b.

peningkatan profesionalisme aparatur pelaksana; dan

c.

peningkatan peran dan fungsi pelaporan;

 

Pengawasan refpresif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b, meliputi:

a.

tindakan penertiban terhadap pelanggaran Peraturan Daerah sesuai ketentuan peraturan yang berlaku; dan

b.

pengenaan sanksi administrasi dan hukuman disiplin kepada pegawai yang melanggar Peraturan Daerah ini;

 

BAB XX
KETENTUAN PENUTUP
 

(1)

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara Nomor 19 Tahun 1998 tentang Retribusi Izin Trayek, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

(2)

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Gubernur.

 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara.

 

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 19 September 2007
GUBERNUR SUMATERA UTARA,
dto.
RUDOLF M. PARDEDE

Diundangkan di Medan
pada tanggal 5 Desember 2007
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI,
dto
H. MUHYAN TAMBUSE

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2007 NOMOR 15

 

 

Transportasi Angkutan orang berkembang dengan pesat dan membutuhkan pengaturan dan pengendalian yang tepat sehingga dapat mewujudkan transportasi yang andal dan berkemampuan tinggi dalam menunjang dan menggerakkan pembangunan. Mengingat makin pentingnya peranan pelayanan transportasi serta makin besarnya kebutuhan masyarakat terhadap angkutan orang, pemerintah melakukan penataan penyelenggaraan angkutan orang dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 35 Tahun 2003 tentang penyelenggaraan angkutan orang di jalan dengan kendaraan umum.

Sehubungan dengan diberlakukannya Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 35 Tahun 2003 tersebut, peraturan daerah provinsi sumatera utara nomor 19 tahun 1998 tentang retribusi izin trayek juga perlu dilakukan perubahan karena dianggap sudah tidak mampu mengakomodasi perkembangan kebutuhan angkutan orang dan Peraturan Daerah ini disesuaikan dengan kewenangan provinsi dalam bidang perhubungan.

 

 

 

Pasal 1 s/d 28

 

 

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2007 NOMOR