Perda Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 21 Tahun 2004

 

 

 

 

 

 

 

a.

bahwa Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan memiliki fasilitas khusus perparkiran yang merupakan aset kekayaan daerah sekaligus sebagai salah satu sumber penerimaan daerah;

b.

bahwa dalam rangka untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dan sebagai upaya penertiban pengelolaan fasilitas khusus parkir sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu diadakan pengaturan retribusi parkir di tempat khusus aset milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;

c.

bahwa retribusi parkir di tempat khusus sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

 

 

 

 

1.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1814);

2.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);

3.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

4.

Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

5.

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);

6.

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 11 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 2 Serie D) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 6 Tahun 2002 (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 1 Serie D).

 

 

 

 

 

 

 

 

PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TENTANG RETRIBUSI PARKIR DI TEMPAT KHUSUS.

 

 

 

 

 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.

Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.

2.

Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

3.

Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.

4.

Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan.

5.

Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

6.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menetapkan besarnya jumlah retribusi yang terhutang.

7.

Wajib Retribusi adalah orang atau badan yang mendapat jasa pelayanan parkir.

 

 

 

 

 

Dengan nama Retribusi Parkir di Tempat Khusus dipungut retribusi atas pelayanan jasa parkir pada tempat khusus parkir aset kekayaan Pemerintah Provinsi.

 

 

 

 

(1)

Objek Retribusi adalah jasa pelayanan parkir yang disediakan di tempat khusus parkir aset/kekayaan Pemerintah Provinsi seperti Stadion Bumi Sriwijaya, Gedung Olahraga/Sport Hall, Kolam Renang Lumban Tirta, Lapangan Tembak, Stadion Utama Jakabaring, Komplek Dekranasda, Kolam Retensi, Taman Budaya Sriwijaya, GOR A dan GOR B di Jakabaring.

(2)

Subjek Retribusi adalah setiap orang atau badan yang menggunakan jasa pelayanan parkir di tempat khusus parkir aset kekayaan Pemerintah Provinsi.

 

 

 

 

 

Retribusi Parkir di tempat khusus parkir aset kekayaan Pemerintah Provinsi digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

 

 

 

 

 

Prinsip yang dianut dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan untuk menutupi biaya penyelenggaraan pemberian jasa pelayanan dan fasilitas tempat khusus parkir berdasarkan jenis dan klasifikasi kendaraan yang di parkir.

 

 

 

 

 

(1)

Struktur dan besarnya tarif retribusi parkir di tempat khusus parkir adalah:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2)

Setiap parkir yang lamanya melebihi dari 1 jam dikenakan tambahan tarif progresif sebesar Rp250,- per jam.

 

 

 

 

 

(1)

Retribusi dipungut setelah mendapatkan jasa pelayanan parkir.

(2)

Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

(3)

Retribusi terhutang terjadi pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

 

 

 

 

 

(1)

Pembinaan dan pengawasan, pengelolaan pemungutan retribusi parkir dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan.

(2)

Instansi pengelola/instansi pemungut retribusi akan ditentukan lebih lanjut oleh Gubernur.

 

 

 

 

 

(1)

Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Provinsi diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

(2)

Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah:

 

a.

menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;

 

b.

meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;

 

c.

meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;

 

d.

memeriksa buku-buku, catatan-catatandan dokumen-dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;

 

e.

melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

 

f.

meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;

 

g.

menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;

 

h.

memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;

 

i.

memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

 

j.

menghentikan penyidikan;

 

k.

melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang. Retribusi Daerah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3)

Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

 

 

 

 

 

(1)

Setiap orang atau Badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 6 Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak 4 kali jumlah retribusi yang terhutang.

(2)

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah tindak pidana pelanggaran.

 

 

 

 

 

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur, sepanjang mengenai pelaksanaannya.

 

 

 

 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 

 

 

 

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

 

 

 

 

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 8 Juni 2004
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,
dto.
SYAHRIAL OESMAN

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 25 Juni 2004
Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN,
dto.
H. MAHYUDDIN NS

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2004 NOMOR 6 SERIE C