Perda Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor: 7 Tahun 2000

 

 

 

 

 

 

a.

bahwa perkembangan kondisi Sosial Ekonomi yang terus meningkat, maka tarif pelayanan kesehatan perlu disesuaikan dengan perkembangan yang ada;

b.

bahwa tuntutan masyarakat akan mutu pelayanan RSUD PROF. Dr. W.Z. YOHANNES Kupang perlu diimbangi dengan fasilitas pelayanan kesehatan yang memadai;

c.

bahwa sehubungan dengan itu maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa tenggara Timur Nomor 10 Tahun 1998 tentang Retribusi pelayanan Kesehatan.

 

 

 

 

 

1.

Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649);

2.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan lembaran Negara Nomor 3209);

3.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);

4.

Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan lembaran Negara Nomor 3685);

5.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

6.

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 5);

7.

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);

8.

Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Keputusan Presiden;

9.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Barang-barang Daerah;

10.

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 031/berhub/1972 tentang Rumah Sakit-Rumah Sakit Pemerintah;

11.

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 582/Menkes/SK/VI/1997 tentang Pola Tarif Rumah Sakit Pemerintah;

12.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;

13.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;

14.

Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 883/MenKes/SKB/VIII/1998, 06.446-915 Tahun 1999 tentang Tarif dan Tatalaksana Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah bagi Peserta PT. (Persero) Asuransi Kesehatan Indonesia dan Anggota Keluarganya;

15.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 974.63-858 Tahun 1999 tentang Pengesahan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 6 Tahun 1998 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, Nomor 7 Tahun 1998 tentang Retribusi Ijin Trayek, Nomor 8 Tahun 1998 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Nomor 9 Tahun 1998 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah dan Nomor 10 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan;

16.

Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 10 Tahun 1998 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Tambahan Lembaran Daerah Nomor 07 Tahun 1998, Seri B Nomor 07);

17.

Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 6 Tahun 2000 tentang Pengundangan Peraturan Daerah dan Keputusan Gubernur.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERATURAN DAERAH PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 10 TAHUN 1998 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN.

 

 

 

 

 

(1)

Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 10 Tahun 1998 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan yang disahkan oleh Menteri Dalam Negeri Nomor 974.63-858 tanggal 10 Agustus 1999 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Tahun 1998 Nomor 07 diubah dan harus dibaca sebagai berikut:

 

1.

Pada BAB I Pasal 1 butir a, b dan c diubah dan harus dibaca sebagai berikut:

 

 

a.

Daerah adalah Propinsi Nusa Tenggara Timur.

 

 

b.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Timur.

 

 

c.

Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.

 

2.

Pada BAB VI Pasal 9 Peraturan Daerah ini diubah dan harus dibaca sebagai berikut:

(2)

Tarif sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) butir 2 Peraturan Daerah ini dapat ditetapkan oleh Gubernur setiap akhir tahun dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur.

 

 

 

 

 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 

 

 

 

 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur.

 

 

 

 

 

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 7 Desember 2000
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
CAP TTD
PIET ALEXANDER TALLO, SH.

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 7 Desember 2000
SEKRETARIS DAERAH PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR,
CAP TTD
DRS.TH. M. HERMANUS

LEMBARAN DAERAH PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2000 NOMOR 345 SERI B4 NOMOR 345

 

 

 

Bahwa Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. W.Z. Johannes merupakan Rumah Sakit milik Pemerintah Daerah Nusa tenggara Timur yang dalam pelayanannya berfungsi sebagai Rumah Sakit Rujukan maupun melayani masyarakat Kota Kupang yang langsung datang untuk dilayani tanpa melalui rujukan. Selain itu Rumah Sakit juga dipersiapkan untuk pelayanan yang bermutu sesuai standar pelayanan masing-masing bagian dalam Rumah Sakit melalui Akreditasi Rumah sakit.

Bahwa dalam penyelenggaraan Rumah Sakit saat ini sering terjadi fluktuasi ekonomi berupa kenaikan biaya komponen penunjang sarana dan prasarana Rumah Sakit terutama biaya listrik, air, telpon, bahan makanan, kenaikan harga bahan kamar operasi, anasthesi, bahan baku obat, bahan laboratorium, dan radiologi, maka dipandang perlu untuk dilakukan penyesuaian tarif (Retribusi Pelayanan Kesehatan).

Prinsip Perubahan atau penyesuaian tarif ini ialah untuk memberlakukan tarif yang riil namun bersifat fleksibel untuk mengantisipasi fluktuasi yang bisa terjadi dengan tetap memperhatikan keadaan sosial ekonomi masyarakat dan kesejahteraan karyawan yang merata sesuai profesionalisme.

Sebagai produsen, tarif Rumah Sakit ini diharapkan dapat menyelenggarakan kegiatan pelayanan yang optimal bagi pasien sebagai konsumen dan dapat mewujudkan Rumah Sakit yang mandiri.

Untuk itu, prinsip dasar dalam menetapkan perubahan atas penyesuaian tarif ini ialah didasarkan pada beberapa pertimbangan yaitu sikap dan suasana gotong royong secara terus menerus dengan cara pasien yang lebih mampu membantu pasien yang berpenghasilan rendah serta pemberlakuan Rumah sakit Umum Daerah dengan memberi kesempatan kepada semua warga negara untuk memperoleh pelayanan kesehatan.

Sehubungan dengan itu, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Propinsi daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 10 tahun 1998 tentang Retribusi pelayanan kesehatan.

 

 

 

Pasal I

 

Pasal II