Perda Provinsi Lampung Nomor: 2 Tahun 2000

 

 

 

 

 

 

a.

Bahwa dalam rangka menunjang penyelenggaraan Pembangunan Daerah sehubungan dengan Otonomi Daerah, perlu dilakukan usaha-usaha untuk meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang didasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku;

b.

Bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut di atas Pemerintah Daerah dalam upaya menjaga keselamatan dan kondisi yang baik dari setiap kapal perikanan, memberikan jasa pelayanan berupa pengujian terhadap kapal-kapal perikanan untuk memperoleh sertifikasi laik layar;

c.

Bahwa atas jasa Pemerintah Daerah dimaksud pada huruf b, dipandang perlu mengenakan retribusi;

d.

Bahwa untuk mengadakan dan melaksanakan pungutan dimaksud pada huruf c di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

 

 

 

 

 

1.

Undang-undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2104);

2.

Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);

3.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

4.

Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3299);

5.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);

6.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

7.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);

8.

Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);

9.

Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;

10.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah;

11.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;

12.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;

13.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 147 Tahun 1998 tentang Komponen penetapan tarif Retribusi;

14.

Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 815 Tahun 1990 tentang Perizinan Usaha Perikanan;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERATURAN DAERAH PROPINSI LAMPUNG TENTANG RETRIBUSI PENGGUNAAN KAPAL PERIKANAN.

 

 

 

 

 

 

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

a.

Daerah adalah Propinsi Lampung;

b.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi lampung;

c.

Gubernur adalah Gubernur Propinsi Lampung;

d.

Dinas adalah Dinas Perikanan Propinsi Lampung;

e.

Wilayah Pengujian adalah Wilayah Propinsi Lampung;

f.

Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undang Daerah yang berlaku.

g.

Kapal Perikanan adalah Kapal atau perahu atau alat apung lainnya yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan, termasuk untuk melakukan survei atau eksplorasi perikanan;

h.

Alat Penangkapan Ikan adalah Sarana dan perlengkapan atau benda-benda lainnya yang dipergunakan untuk menangkap ikan;

i.

Nelayan adalah Orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan;

j.

Penangkapan Ikan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal perikanan yang memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, mengolah atau mengawetkan;

k.

Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga Dana Pensiun, Bentuk Usaha Tetap serta Bentuk Badan Usaha lainnya;

l.

Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;

m.

Retribusi Pengujian Kapal Perikanan yang selanjutnya dapat disingkat retribusi adalah retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pengujian kapal perikanan;

n.

Wajib Retribusi adalah orang pribadi yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;

o.

Masa retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa pengujian kapal perikanan;

p.

Surat pendaftaran Obyek Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SPdORD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan obyek retribusi dan yang digunakan untuk menetapkan besarnya retribusi yang terutang;

q.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD Surat Ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;

r.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;

s.

Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;

t.

Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD, SKRDKBT, SKRDLB atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh wajib retribusi;

u.

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi Daerah;

v.

Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti ini membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangka;

w.

Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Propinsi Lampung.

 

 

 

 

 

 

Dengan nama Retribusi Pengujian Kapal Perikanan sebagai pembayaran atas pelayanan pengujian kapal perikanan.

 

 

 

 

 

Objek retribusi adalah pelayanan pengujian kapal perikanan.

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayan pengujian kapal perikanan.

 

 

 

 

 

 

Retribusi Pengujian Kapal Perikanan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

 

 

 

 

 

 

Tingkat penggunaan jasa pengujian kapal perikanan didasarkan atas frekuensi pengujian.

 

 

 

 

 

 

(1)

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi adalah untuk menutup sebagian atau seluruhnya biaya penyelenggaraan pengujian kapal perikanan.

(2)

Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, meliputi:

 

a.

biaya investasi;

 

b.

biaya penilaian teknis;

 

c.

biaya pemeriksaan kelaikan layar;

 

d.

biaya pemeriksaan lampu-lampu, perlengkapan dan peralatan lainnya;

 

e.

biaya tanda uji dan segel;

 

f.

biaya operasional dan pemeliharaan.

 

 

 

 

 

 

(1)

Struktur tarif digolongkan berdasarkan kapasitas mesin dan volume kapal perikanan yang diuji.

(2)

Besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut:

(3)

Penerimaan Retribusi Pengujian Kapal Perikanan merupakan Pendapatan Daerah yang harus disetorkan sepenuhnya ke Kas Daerah.

 

 

 

 

 

 

Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Daerah tempat pengujian kapal perikanan dilaksanakan.

 

 

 

 

 

 

Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) Tahun.

 

 

 

 

 

Saat retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

 

 

 

 

 

 

(1)

Wajib Retribusi wajib mengisi SPdORS.

(2)

SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya.

(3)

Bentuk, isi serta tata cara pengisian SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, ditetapkan oleh Gubernur.

 

 

 

 

 

 

(1)

Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) Peraturan Daerah ini, ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

(2)

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan data bam dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRDKBT.

(3)

Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan SKRDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, ditetapkan oleh Gubernur.

 

 

 

 

 

 

(1)

Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.

(2)

Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, dan SKRDKBT.

 

 

 

 

 

 

(1)

Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.

(2)

Retribusi yang terutang dilunasi dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRD.

(3)

Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

 

 

 

 

 

 

(1)

Retribusi terutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT, STRD dan Surat Keputusan keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi yang hams dibayar bertambah, yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib Retribusi dapat ditagih melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN).

(2)

Penagihan retribusi melalui BUPLN dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

 

 

 

 

 

 

(1)

Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Gubernur atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB.

(2)

Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.

(3)

Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan retribusi tersebut.

(4)

Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.

(5)

Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) Pasal ini, tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.

(6)

Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

 

 

 

 

 

(1)

Gubernur dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat keberatan tidak diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.

(2)

Keputusan Gubernur atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang.

(3)

Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, telah lewat dan Gubernur tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

 

 

 

 

 

 

(1)

Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Gubernur.

(2)

Gubernur dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, harus memberikan keputusan.

(3)

Apabila jangka waktu sebagaimana yang dimaksud ayat (2) Pasal ini, telah dilampui dan Gubernur tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDBL harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

(4)

Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.

(5)

Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.

(6)

Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan. Gubernur memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

 

 

 

 

 

(1)

Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Gubernur dengan sekurang-kurangnya menyebutkan:

 

a.

Nama dan Alamat Wajib Retribusi;

 

b.

Masa Retribusi;

 

c.

Besarnya kelebihan pembayaran;

 

d.

Alasan yang singkat dan jelas.

(2)

Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.

(3)

Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Gubernur.

 

 

 

 

 

(1)

Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.

(2)

Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4) Peraturan Daerah ini, pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

(3)

Apabila terjadi kekeliruan pembayaran, Pemerintah Daerah hams menerbitkan Surat Pemberitahuan Kekeliruan Pembayaran.

 

 

 

 

 

 

(1)

Gubernur dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.

(2)

Pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal Ini, dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.

(3)

Tata cara pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Gubernur.

 

 

 

 

 

 

(1)

Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.

(2)

Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, tertangguh apabila:

 

a.

Diterbitkan surat teguran; atau

 

b.

Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

 

 

 

 

 

 

(1)

Kepada instansi pengelola dan pembantu diberikan uang upah pungut sebesar 5% dari seluruh penerimaan yang telah disetor ke Kas Daerah.

(2)

Tata cara permintaan pembayaran uang upah pungut dimaksud ayat (1) Pasal ini, dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

 

 

 

 

 

 

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

 

 

 

 

 

 

(1)

Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah, masyarakat dan pencemaran lingkungan diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp5.000.000,- (lima juta rupiah).

(2)

Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

(3)

Petugas pelaksana yang dengan sengaja melakukan tindakan yang nyata-nyata merugikan Pemerintah Daerah, akan diambil tindakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

 

 

 

 

 

 

(1)

Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.

(2)

Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah:

 

a.

Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;

 

b.

Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi Daerah;

 

c.

Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah;

 

d.

Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi;

 

e.

melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

 

f.

meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah;

 

g.

menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana yang dimaksud pada huruf e pasal ini;

 

h.

Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi Daerah;

 

i.

Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

 

j.

Menghentikan penyidikan;

 

k.

Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3)

Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

 

 

 

 

 

 

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Gubernur.

 

 

 

 

 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 

 

 

 

 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Lampung.

 

 

 

 

 

Disahkan di Telukbetung
Pada Tanggal 22 Februari 2000
GUBERNUR LAMPUNG
dto
Drs. OEMARSONO

Diundangkan di Telukbetung
Pada tanggal 29 Februari 2000
SEKRETARIS DAERAH PROPINSI LAMPUNG
dto
Drs. HERWAN ACHMAD

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROPINSI LAMPUNG NOMOR 10

 

 

 

 

 

 

 

Dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah, sehingga pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan dapat berdaya guna dan berhasil guna serta berkelanjutan, maka perlu mencari terobosan-terobosan bam antara lain dengan menggali sumber-sumber penerimaan daerah.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, memberikan keleluasaan kepada Daerah untuk melaksanakan pemungutan sebagai pembayaran atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada orang atau Badan Hukum yang memanfaatkan jasa tersebut.

Bahwa sehubungan dengan itu, maka Pemerintah Daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah Propinsi Lampung tentang Retribusi Pengujian Kapal Perikanan.

 

 

 

 

 

 

Pasal 1 s/d 29

 

 

 

 

 

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROPINSI LAMPUNG NOMOR 02