Perda Provinsi Kalimantan Barat Nomor: 1 Tahun 2015

 

 

 

 

 

 

 

a.

bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, kepada daerah diberikan kewenangan untuk melakukan pemungutan Retribusi Jasa Umum;

b.

bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pembangunan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat;

c.

bahwa dengan adanya penambahan objek retribusi serta beberapa tarif yang perlu disesuaikan, maka Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum perlu disempurnakan;

d.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.

 

 

 

 

1.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);

3.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);

4.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

5.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

6.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

7.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

8.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

9.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

10.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

11.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

12.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3256);

13.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

14.

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

15.

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

16.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);

17.

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3);

18.

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8);

19.

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2);

 

 

 

 

 

 

 

 

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM.

 

 

 

 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8), diubah sebagai berikut:

 

 

 

 

1.

Diantara angka 12 dan angka 13 Pasal 1 disisipkan 2 (dua) angka, yaitu angka 12a dan angka 12b, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

 

1.

Daerah adalah Provinsi Kalimantan Barat.

 

2.

Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan daerah.

 

3.

Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat.

 

4.

Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soedarso, Rumah Sakit Jiwa, Rumah Sakit Khusus Kalimantan Barat, dan Direktur Akademi Keperawatan Sintang Provinsi Kalimantan Barat.

 

5.

Kepala adalah Kepala Unit Pengobatan Penyakit Paru-paru Kalimantan Barat.

 

6.

Kepala Unit adalah Kepala Unit Pelayanan Kemetrologian Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Barat.

 

7.

Unit Pelayanan Kemetrologian Provinsi Kalimantan Barat adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Barat.

 

8.

Kepala Sekolah adalah Kepala Sekolah Pendidikan Pertanian Menengah Atas Provinsi Kalimantan Barat.

 

9

Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

 

10.

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan satu kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, kongsi, Koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, Yayasan, Organisasi Masa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

 

11.

Retribusi adalah pungutan sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah.

 

12.

Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

 

12.a

Pelayanan Rawat Darurat adalah pelayanan kesehatan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi resiko kematian atau kecacatan.

 

12.b

Rawat Inap khusus adalah pelayanan perawatan pasien yang memerlukan pengawasan dan tindakan intensif pada High Care Unit atau Intermediate Ward.

 

13.

Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pembayaran atas pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soedarso, Rumah Sakit Khusus Provinsi Kalimantan Barat, Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat, dan Unit Pengobatan Penyakit Paru-paru yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

 

14.

Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soedarso adalah Retribusi yang dipungut oleh Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soedarso.

 

15.

Retribusi pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Khusus Provinsi Kalimantan Barat adalah Retribusi yang dipungut oleh Rumah Sakit Khusus Provinsi Kalimantan Barat.

 

16.

Retribusi pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat adalah Retribusi yang dipungut oleh Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat.

 

17.

Retribusi pelayanan Kesehatan di Unit Pengobatan Penyakit Paru-paru Provinsi Kalimantan Barat adalah Retribusi yang dipungut oleh Unit Pengobatan Penyakit Paru-paru Provinsi Kalimantan Barat.

 

18.

Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.

 

19.

Pelayanan Farmasi adalah Pelayanan Penyediaan Obat-obatan, Bahan Kimia dan Bahan-bahan/Alat Kesehatan Pakai Habis yang digunakan langsung dalam rangka Observasi dan Diagnosis Pengobatan Rehabilitasi.

 

20.

Tera adalah hal menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang belum dipakai.

 

21.

Tera Ulang adalah hal menandai berkala dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang telah di tera.

 

22.

Pelayanan Kemetrologian adalah pelayanan yang berkaitan dengan kegiatan tera/tera ulang dan kalibrasi alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) serta pengujian Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT) yang diwajibkan diselenggarakan oleh Unit Pelayanan Kemetrologian Provinsi Kalimantan Barat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

 

23.

Barang Dalam Keadaan Terbungkus yang selanjutnya disingkat BDKT adalah barang yang ditempatkan dalam bungkusan atau kemasan tertutup yang untuk mempergunakannya harus merusak pembungkusnya atau segel pembungkusnya.

 

24.

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara.

 

25.

Penyelenggaraan Pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan.

 

26.

Retribusi Pelayanan Pendidikan adalah pembayaran atas pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis oleh pemerintah daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soedarso, Rumah Sakit Jiwa, Rumah Sakit Khusus, Unit Pengobatan Penyakit Paru-paru dan Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Kalimantan Barat.

 

27.

Penjamin adalah orang atau badan hukum sebagai penanggung biaya pelayanan kesehatan dari seseorang yang menggunakan/mendapat pelayanan di rumah sakit.

 

28.

Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima oleh rumah sakit atas pemakaian sarana dan fasilitas rumah sakit, tidak termasuk penggunaan bahan dan alat medik pakai habis.

 

29.

Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi visite dan rehabilitasi medik dan/atau pelayanan lainnya.

 

30.

Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah pembayaran atas pelayanan tera/tera ulang dan kalibrasi alat-alat ukur, Timbang dan Perlengkapannya serta pengujian barang dalam keadaan terbungkus.

 

31.

Wajib Retribusi Daerah adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut dan atau pemotong retribusi tertentu.

 

32.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.

 

33.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah Surat Ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

 

34.

Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

 

35.

Penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

 

 

 

 

2.

Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

Tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 tercantum dalam Lampiran I yang diubah dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

 

 

 

 

3.

Ketentuan Pasal 15 ayat (1) dihapus, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

(1)

Dihapus.

 

(2)

Harga obat generik tidak melebihi harga eceran tertinggi yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.

 

 

 

 

4.

Ketentuan Pasal 20 ayat (1) diubah, ayat (2), ayat (3) dan ayat (6) dihapus sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

(1)

Besaran tarif rawat inap khusus, rawat inap sehari, observasi di Instalasi Gawat Darurat, observasi kamar bersalin, Hemodialisa, dan pusat pelayanan Thalasemia tercantum dalam Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.

 

(2)

Dihapus.

 

(3)

Dihapus.

 

(4)

Tarif Rawat Inap bayi baru lahir yang dirawat gabung dengan ibunya ditetapkan sebesar 50% dari tarif rawat inap ibunya, sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

 

(5)

Bagi bayi yang tidak dirawat gabung dikenakan tarif sesuai dengan tempat perawatannya.

 

(6)

Dihapus.

 

 

 

 

5.

Ketentuan Pasal 21 dihapus.

 

 

 

 

6.

Ketentuan Pasal 22 dihapus.

 

 

 

 

7.

Ketentuan Pasal 25 dihapus.

 

 

 

 

8.

Ketentuan Pasal 32 diubah, sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

Besaran tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang diubah dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

 

 

 

 

9.

Ketentuan Pasal 42 diubah, sehingga Pasal 42 berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

Besaran tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) tercantum dalam Lampiran III yang diubah dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

 

 

 

 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 

 

 

 

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

 

 

 

 

Ditetapkan di Pontianak

Pada tanggal 11 Mei 2015

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

ttd.

CORNELIS

 

Diundangkan di Pontianak

Pada tanggal 11 Mei 2015

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

ttd.

M. ZEET HAMDY ASSOVIE

 

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2015 NOMOR 1

 

PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
NOMOR 1 TAHUN 2015

 

 

Dengan dibentuknya Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa umum yang merupakan salah satu perwujudan semangat untuk menggali potensi dari jasa umum yang dimiliki Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat dalam rangka mengembangkan kemampuan daerah untuk dapat mengurus rumah tangganya sendiri serta meningkatkan pendapatan daerah secara intensif guna lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Akan tetapi dalam pelaksanaan di lapangan, ternyata terdapat beberapa tarif retribusi yang perlu disesuaikan dengan kondisi riil yang ada, disamping itu juga ditemukan adanya objek retribusi yang belum dan/atau perlu diakomodir oleh Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, yang tentunya menimbulkan kendala legalitas pada pemungutan retribusi dimaksud.

 

Guna menyikapi hal tersebut di atas, dan agar memberikan landasan hukum yang jelas dan tegas dalam rangka kelancaran tugas pada setiap pelaksanaan pemungutan retribusi pelayanan umum, dipandang perlu untuk melakukan perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

 

Pasal I

Pasal II

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR