Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor: 3 Tahun 2000

 

 

 

 

 

bahwa Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 1999 tentang Retribusi Pasar Grosir Dan/Atau Pertokoan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan utamanya yang menyangkut bagian penerimaan yang mengarah pada upaya untuk membantu penyelenggaraan otonomi Kabupaten/Kota, maka dipandang perlu merubah Peraturan Daerah tersebut yang pengaturannya dituangkan dalam Peraturan Daerah Perubahan.

 

 

 

 

1. 

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah;

2.

Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);

3.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

4.

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 5);

5.

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);

6.

Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, Dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);

7.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 970-893 Tahun 1981 tentang Manual Administrasi Pendapatan Daerah;

8.

Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tempat Pelelangan Ikan Di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tahun 1986 Nomor 13 Seri B Nomor 2);

9.

Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 1999 tentang Retribusi Pasar Grosir Dan/Atau Pertokoan (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tahun 1999 Nomor 27 Seri B Nomor 1).

 

 

 

 

 

 

 

 

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH NOMOR 3 TAHUN 1999 TENTANG RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN/ATAU PERTOKOAN.

 

 

 

 

Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 1999 tentang Retribusi Pasar Grosir Dan/Atau Pertokoan, yang disahkan Menteri Dalam Negeri dengan Keputusannya tanggal 3 Mei 1999 Nomor 974.33-415 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tahun 1999 Nomor 27 Seri B Nomor 1 tanggal 17 Mei 1999 diubah sebagai berikut:

 

 

 

 

A.

Pasal 10 diubah dan dibaca sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

(1)

Retribusi terutang dipungut oleh Wajib Pungut di tempat Obyek Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berada.

 

(2)

Penunjukan Wajib Pungut dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

 

(3)

Dinas Pendapatan Daerah adalah koordinator pemungutan retribusi dimaksud pada ayat (1).

 

 

 

 

B.

Penjelasan Pasal 8 diubah dan dibaca sebagai berikut:

 

 

 

 

 

Pasal 8

 

 

 

 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 2000.

 

 

 

 

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah.

 

 

 

 

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 20 September 2000
GUBERNUR JAWA TENGAH
ttd.
H. MARDIYANTO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 23 September 2000
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
ttd.
Drs. HENDRAWAN

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2000 NOMOR 22

 

 

 

 

Terhadap perubahan Pasal 10 dimaksudkan guna pemantapan perumusan, sehingga lebih mudah dipahami substansinya.

Selanjutnya dalam rangka membantu penyelenggaraan otonomi Daerah Kabupaten/Kota, maka Pemerintah Propinsi Jawa Tengah perlu meningkatkan bagian penerimaan Retribusi Pasar Grosir Dan/Atau Pertokoan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dari sebesar 0,40% (empat puluh perseratus persen) menjadi sebesar 0,95% (sembilan puluh lima perseratus persen) dengan merubah Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 1999 yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Perubahan.

 

 

 

Pasal I dan Pasal II