Perda Provinsi Jawa Barat Nomor: 16 Tahun 2008

 

 

 

 

 

 

a.

bahwa dalam rangka pengelolaan pelayanan kesehatan di rumah sakit khusus, balai kesehatan dan laboratorium kesehatan milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat, telah ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 17 Tahun 2003 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan;

b.

bahwa untuk meningkatkan pelayanan kesehatan dan operasional rumah sakit khusus, balai kesehatan dan laboratorium kesehatan perlu dilakukan peninjauan kembali Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 17 Tahun 2003;

c.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu mengadakan perubahan terhadap Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 17 Tahun 2003 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat;

 

 

 

 

 

1.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);

3.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

4.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

7.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

8.

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

9.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

10.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

11.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

12.

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 582/MENKES/SK/VI/1997 tentang Pola Tarif Rumah Sakit Pemerintah;

13.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan Lain-lain;

14.

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 359/MENKES/SK/IV/2002 tentang Pedoman Perhitungan Tarif Laboratorium Kesehatan;

15.

Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Medik Departemen Kesehatan Nomor HK.00.06.7.1.759 Tahun 2003 tentang Petunjuk Teknis Pedoman Perhitungan Tarif Laboratorium Kesehatan;

16.

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 17 Tahun 2003 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 7 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 5);

17.

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 12 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1);

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 17 TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN.

 

 

 

 

 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 17 Tahun 2003 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 7 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 5) diubah sebagai berikut:

 

 

 

 

 

1.

Ketentuan Pasal 1 angka 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

7.

Balai Pengembangan Laboratorium Kesehatan yang selanjutnya disebut Laboratorium adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat.

 

 

 

 

 

2.

Diantara angka 7 dan angka 8 Pasal 1 disisipkan 1 (satu) angka, yakni angka 7a sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

7a.

Balai Kesehatan Kerja Masyarakat yang selanjutnya disebut Balai adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat.

 

 

 

 

 

3.

Ketentuan Pasal 1 angka 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

11.

Kepala Laboratorium adalah Kepala Balai Pengembangan Laboratorium Kesehatan pada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat.

 

 

 

 

 

4.

Diantara angka 11 dan angka 12 Pasal 1 disisipkan 1 (satu) angka, yakni angka 11a sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

11a.

Kepala Balai adalah Kepala Balai Kesehatan Kerja Masyarakat pada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat.

 

 

 

 

 

5.

Ketentuan Pasal 2 ayat (1), (2) dan (3) ditambahkan kata laboratorium, sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Dengan nama retribusi pelayanan kesehatan dipungut pembayaran atas jasa pelayanan kesehatan di Rumah Sakit, Kantor, Laboratorium dan Balai.

 

(2)

Objek Retribusi adalah setiap pelayanan kesehatan di Rumah Sakit, Kantor, Laboratorium dan Balai yang berupa:

 

 

a.

pelayanan medik;

 

 

b.

pelayanan non medik;

 

 

c.

pelayanan laboratorium.

 

(3)

Subjek Retribusi adalah setiap orang yang menikmati pelayanan kesehatan di Rumah Sakit, Kantor, Laboratorium dan Balai.

 

 

 

 

 

6.

Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

Retribusi dipungut di wilayah Provinsi Jawa Barat.

 

 

 

 

 

7.

Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.

 

(2)

Hasil pemungutan retribusi disetorkan ke Kas Daerah Provinsi Jawa Barat.

 

(3)

Pengaturan lebih lanjut tentang tata cara pemungutan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

 

 

 

 

 

8.

Diantara BAB II dan BAB III disisipkan 1 (satu) Bab dan 1 (satu) Pasal, yakni BAB IIA dan Pasal 16a sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Dalam hal terjadi Kejadian Luar Biasa (KLB), Rumah Sakit, Kantor, Laboratorium dan Balai menyelenggarakan pelayanan kesehatan sesuai rujukan.

 

(2)

Biaya pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Rumah Sakit, Kantor, Laboratorium dan Balai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditanggung sepenuhnya oleh Pemerintah Daerah pengirim.

 

(3)

Tagihan retribusi atas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditagihkan kepada Pemerintah Daerah pengirim.

 

 

 

 

 

9.

Ketentuan mengenai struktur dan besaran tarif retribusi yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2003 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 7 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 5) diubah sebagaimana struktur dan besaran tarif retribusi yang tercantum dalam Lampiran, sebagai bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

 

 

 

 

 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 

 

 

 

 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat.

 

 

 

 

 

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 4 November 2008
GUBERNUR JAWA BARAT,
ttd
AHMAD HERYAWAN

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 4 November 2008
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA BARAT,
ttd
LEX LAKSAMANA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2008 NOMOR 15 SERI C

 

 

 

Dalam pencapaian visi Pemerintah Provinsi Jawa Barat “Jawa Barat dengan Iman dan Taqwa sebagai Provinsi termaju di Indonesia dan Mitra terdepan Ibukota Negara Tahun 2010,” dengan misi utama peningkatan kualitas dan produktivitas sumber daya manusia, perlu adanya upaya peningkatan mutu pendidikan, kualitas kesehatan dan peningkatan produktivitas masyarakat Jawa Barat.

 

Pembangunan kesehatan ditujukan untuk meningkatkan derajat kesehatan dengan menurunkan Angka Kematian khususnya angka kematian bayi, angka kematian ibu dan angka kematian balita, serta meningkatkan kualitas kesehatan lingkungan dan perilaku sehat pada masyarakat.

 

Dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, Pemerintah Provinsi Jawa Barat memiliki rumah sakit khusus, balai kesehatan dan laboratorium kesehatan yaitu Rumah Sakit Jiwa Bandung, Rumah Sakit Jiwa Cimahi, Rumah Sakit Paru Sidawangi Cirebon, Kantor Pelayanan Pengobatan Penyakit Paru Cirebon, Balai Pengembangan Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat dan Balai Kesehatan Kerja Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat yang melaksanakan tugas dan fungsi operasional penyelenggaraan pelayanan kesehatan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2003 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan.

 

Melihat kondisi rumah sakit khusus, balai kesehatan dan laboratorium kesehatan pada saat ini serta berbagai tuntutan masyarakat yang semakin tinggi terhadap pelayanan kesehatan di rumah sakit khusus, balai kesehatan dan laboratorium kesehatan milik Pemerintah Daerah, perlu diberikan fleksibilitas di bidang pengelolaan keuangan agar dapat memberikan pelayanan yang lebih baik dan berkualitas tinggi, sehingga dapat bersaing dengan rumah sakit khusus, balai kesehatan dan laboratorium kesehatan milik swasta maupun asing. Oleh karena itu perlu adanya penyesuaian tarif pelayanan kesehatan, sehingga diharapkan secara signifikan dapat meningkatkan pelayanan yang lebih baik terhadap masyarakat.

 

 

 

Pasal I

Pasal II

 

 

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 50