Perda Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 3 Tahun 2016

 

 

a.

bahwa Retribusi Jasa Umum yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, dalam perkembangannya terdapat beberapa jenis Retribusi Jasa Umum yang belum tercantum dan juga terdapat jenis yang dihapus serta adanya perubahan pola pengelolaan keuangan Rumah Sakit Khusus Respira menjadi Badan Layanan Umum Daerah, sehingga perlu dilakukan perubahan Peraturan Daerah dimaksud;

b.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;

 

1.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

3.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

4.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

5.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6.

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10, dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);

7.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

8.

Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1);

 

 

 

 

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM.

 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1), diubah sebagai berikut:

1.

Ketentuan Pasal 2 ditambah 1 (satu) huruf, yakni huruf d sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

Jenis Retribusi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi :

a.

Retribusi Pelayanan Kesehatan;

b.

Retribusi Pelayanan Jasa Tera/Tera Ulang;

c.

Retribusi Pelayanan Pendidikan; dan

d.

Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.

 

2.

Ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (3) diubah, (2) huruf a dan huruf c dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

(1)

Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan meliputi setiap pelayanan kesehatan di tempat pelayanan kesehatan yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan pendaftaran.

(2)

Jenis pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

 

a.

dihapus.

 

b.

Balai Laboratorium Kesehatan, yang jenisnya meliputi:

 

 

1.

pelayanan pemeriksaan mikrobiologi;

 

 

2.

pelayanan pemeriksaan immunologi;

 

 

3.

pelayanan pemeriksaan toksiologi;

 

 

4.

pelayanan pemeriksaan kimia air;

 

 

5.

pelayanan pemeriksaan hematologi;

 

 

6.

pelayanan pemeriksaan kimia klinik; dan

 

 

7.

pelayanan strain/media/reagen dan pemantapan mutu eksternal (PME).

 

c.

dihapus.

(3)

Dikecualikan dari objek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

 

3.

Ketentuan Pasal 19 ayat (1) diubah, ayat (2) huruf a dihapus dan ditambah 3 (tiga) huruf, yakni huruf g, huruf h, dan huruf i sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

(1)

Objek Retribusi adalah pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan, Pendidikan dan Pelatihan Penjenjangan, dan Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Fungsional (Diklat Teknis dan Fungsional) yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

(2)

Jenis pelayanan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

 

a.

dihapus;

 

b.

jasa latihan ketrampilan di Balai Latihan Kerja dan Pengembangan Produktivitas;

 

c.

jasa latihan pengukuran produktivitas di Balai Latihan Kerja dan Pengembangan Produktivitas;

 

d.

jasa latihan dan pelayanan lingkungan kerja, kesehatan dan keselamatan kerja di Balai Hiperkes dan Keselamatan Kerja;

 

e.

dihapus;

 

f.

dihapus;

 

g.

jasa pelayanan pendidikan di Balai Laboratorium Kesehatan;

 

h.

jasa pelayanan pendidikan di Badan Pendidikan dan Pelatihan; dan

 

i.

jasa pelayanan pendidikan kepegawaian di Badan Kepegawaian Daerah.

(3)

Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:

 

a.

pelayanan pendidikan dasar dan menengah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;

 

b.

pendidikan/pelatihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah;

 

c.

pendidikan/pelatihan yang diselenggarakan oleh BUMN dan BUMD; dan

 

d.

pendidikan/pelatihan yang diselenggarakan oleh pihak swasta.

 

4.

Di antara BAB V dan BAB VI disisipkan 1 (satu) BAB yakni BAB VA dan disisipkan 7 (tujuh) pasal, yakni Pasal 24A, Pasal 24B, Pasal 24C, Pasal 24D, Pasal 24E, Pasal 24F, Pasal 24G, sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

Dengan nama Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan jasa pengolahan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

 

(1)

Objek Retribusi adalah pelayanan penyelenggaraan jasa pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

(2)

Jenis jasa pelayanan persampahan/kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jasa pelayanan persampahan di Balai Pengelolaan Infrastruktur Sanitasi dan Air Minum Perkotaan pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Daerah Istimewa Yogyakarta.

(3)

Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.

 

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau lembaga baik Pemerintah Kabupaten/Kota maupun Swasta se-Daerah yang memanfaatkan fasilitas dan mendapat pelayanan persampahan di Tempat Pembuangan Akhir Regional.

 

Wajib Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan meliputi orang pribadi atau lembaga baik Pemerintah Kabupaten/Kota maupun Swasta se-Daerah yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran atas jasa pelayanan persampahan/kebersihan.

 

 

(1)

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan tonase sampah yang masuk di Tempat Pembuangan Akhir Regional.

(2)

Jumlah pengguna jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari laporan tahunan dan analisa perkiraan potensi jumlah pengguna jasa pelayanan persampahan/kebersihan.

 

 

(1)

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi adalah untuk menutup sebagian biaya pemberian jasa.

(2)

Prinsip dan sasaran dalam menetapkan struktur dan besarnya tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan.

(3)

Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.

 

(1)

Besarnya Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif retribusi.

(2)

Cara menghitung biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:

 

a.

setiap tahun anggaran, Pemerintah Daerah menyusun belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24F ayat (4) dan potensi pengguna jasa untuk masing-masing jenis pelayanan yang termasuk dalam lingkup pelayanan persampahan/kebersihan.

 

b.

belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikelompokkan berdasarkan belanja langsung dan belanja tidak langsung.

 

c.

belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dialokasikan langsung pada jenis pelayanan yang memanfaatkan belanja tersebut.

 

d.

belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dialokasikan kepada masing-masing jenis pelayanan secara proposional berdasarkan jumlah pengguna jasa yang memanfaatkan pelayanan persampahan/kebersihan.

 

e.

besarnya tarif jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf d ditetapkan dengan cara membagi belanja dengan potensi pengguna Jasa.

(3)

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan tercantum dalam Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

 

5.

Ketentuan dalam Lampiran I, II dan III diubah, dan ditambah 1 (satu) Lampiran, yakni Lampiran IV sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

 

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 24 Februari 2016
GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,
ttd
HAMENGKU BUWONO X

 

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 24 Februari 2016
SEKRETARIS DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,
ttd
ICHSANURI

LEMBARAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2016 NOMOR 3

 

 

 

 

Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, disusun berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, guna meningkatkan pelaksanaan pembangunan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat, serta peningkatan pertumbuhan perekonomian di daerah diperlukan penyediaan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah yang hasilnya memadai. Upaya peningkatan penyediaan pembiayaan dari sumber tersebut, antara lain dilakukan dengan peningkatan kinerja pemungutan, penyempurnaan dan penambahan jenis retribusi, serta pemberian keleluasaan bagi daerah untuk menggali sumber-sumber penerimaan khususnya dari sektor Retribusi Jasa Umum.

 

Pendapatan Daerah dari Retribusi Jasa Umum merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah atas pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum. Perencanaan Anggaran dan Pendapatan Daerah dari Retribusi Jasa Umum harus diselaraskan antara target pendapatan dalam APBD dengan jenis dan besaran tarif yang dikenakan pada Obyek Retribusi Jasa Umum.

 

Bahwa Retribusi Jasa Umum yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2015 tentang Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum dimaksud, dalam perkembangannya terdapat beberapa jenis Retribusi Jasa Umum yang belum tercantum dan juga terdapat jenis yang dihapus serta adanya perubahan pola pengelolaan keuangan Rumah Sakit Khusus Respira menjadi Badan Layanan Umum Daerah, sehingga Peraturan Daerah dimaksud perlu dilakukan perubahan.

 

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan sebagai upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat perlu meninjau kembali sebagian obyek Retribusi Jasa Umum dan tarif Retribusi Jasa Umum yang diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.

 

Pasal I

Pasal II

 

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 3