Perda Provinsi Bali Nomor: 4 Tahun 2003

 

 

 

a. 

bahwa kesehatan merupakan salah satu unsur kesejahteraan umum yang harus diwujudkan dalam kehidupan masyarakat sesuai dengan cita-cita bangsa;

b. 

bahwa pelayanan kesehatan memerlukan sarana/prasarana, tata cara dan tenaga khusus dan karenanya perlu ditunjang dengan system pembiayaan yang memadai;

c. 

bahwa dengan beragamnya tingkat kemampuan masyarakat untuk menjangkau pelayanan kesehatan perlu diberlakukan system pembiayaan yang sesuai dengan kemampuan masyarakat.

d. 

bahwa penyelenggaraan sistem pembiayaan tersebut dilakukan dengan mengadakan retribusi pelayanan kesehatan;

e. 

bahwa Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2000 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan tidak sesuai lagi dengan perkembangan sistem pembiayaan yang diperlukan sehingga perlu diganti;

f. 

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan.

 

 

1. 

Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649);

2. 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);

3. 

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

4. 

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

5. 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

6.

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

7.

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);

 

 

 

 

PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN.

 

 

 

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.

Daerah adalah Provinsi Bali.

2.

Pemerintah Provinsi adalah Gubernur beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.

3.

Gubernur adalah Gubernur Bali.

4.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah.

5.

Badan Pelayanan Khusus Rumah Sakit Indera Masyarakat Provinsi Bali adalah unsur pelaksana Pemerintah Provinsi Bali dalam bidang pelayanan kesehatan indera masyarakat yang meliputi indera penglihatan/mata, indera pendengaran/THT, indera peraba/kulit dan kelamin, selanjutnya disebut BPRSI.

6.

Badan Pelayanan Khusus Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali adalah unsur pelaksana Pemerintah Provinsi Bali dalam bidang pelayanan kesehatan jiwa yang menyelenggarakan dan melaksanakan pelayanan, pencegahan, penyembuhan dan rehabilitasi termasuk ketergantungan obat (napza), selanjutnya disebut BPRSI.

7.

Unit Pelaksana Teknis Balai Laboratorium Kesehatan adalah unsur pelaksana teknis penunjang operasional pada Dinas Kesehatan Provinsi Bali yang melaksanakan pemeriksaan dibidang Laboratorium Kesehatan Masyarakat selanjutnya disebut UPTD BLK.

8.

Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Pengembangan Obat Tradisional dan Kesehatan Olah Raga Masyarakat adalah unsur pelaksana teknis penunjang operasional pada Dinas Kesehatan Provinsi Bali dalam bidang pengobatan tradisional dan kesehatan olah raga masyarakat selanjutnya disebut UPTD BPOTKOM.

9.

Pelayanan Kesehatan adalah segala pelayanan terhadap masyarakat yang dilaksanakan oleh tenaga kesehatan pada unit pelayanan kesehatan meliputi kegiatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.

10.

Retribusi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas jasa pelayanan kesehatan di BPRSI, BPRSJ, UPTD BLK, dan UPTD BPOTKOM yang meliputi jasa medik dan jasa sarana.

11.

Jasa Medik adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang telah diberikan kepada pasien di BPRSI, BPRSJ, UPTD BLK, dan UPTD BPOTKOM dalam rangka observasi, diagnosis pengobatan, konsultasi, visite dokter, perawatan dan rehabilitasi medik.

12.

Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima BPRSI, BPRSJ, UPTD BLK, dan UPTD BPOTKOM atas pemakaian sarana fasilitas yang digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosis pengobatan, konsultasi, visite dokter, perawatan dan rehabilitasi.

13.

Pola tarif retribusi adalah pedoman dasar dalam pengaturan dan perhitungan besarnya tarif retribusi pelayanan kesehatan.

14.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah adalah surat keputusan yang menentukan besarnya Retribusi terhutang, selanjutnya disebut SKRD.

 

 

 

Retribusi ini dinamakan Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut sebagai pembayaran atas pelayanan kesehatan di BPRSI, BPRSJ, UPTD BLK, dan UPTD BPOTKOM.

 

 

Retribusi Pelayanan Kesehatan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

 

 

(1)

Obyek Retribusi adalah pelayanan kesehatan pada BPRSI, BPRSJ, UPTD BLK, dan UPTD BPOTKOM.

(2)

Pelayanan pendaftaran tidak termasuk obyek retribusi.

 

 

Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang menggunakan/memanfaatkan pelayanan kesehatan dari BPRSI, BPRSJ, UPTD BLK, dan UPTD BPOTKOM.

 

 

 

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekwensi pelayanan kesehatan.

 

 

(1)

Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud Pasal 2 dikenakan tarif Retribusi yang meliputi jasa sarana dan jasa medik.

(2)

Besaran tarif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dengan memperhatikan keadaan social ekonomi masyarakat dan kemampuan keuangan Daerah.

 

 

(1)

Jumlah pendapatan dari jasa pelayanan kesehatan seluruhnya disetor ke kas daerah.

(2)

Jasa medik seluruhnya dikembalikan pada unit pelaksana melalui prosedur mekanisme anggaran.

 

 

 

Jenis pelayanan kesehatan yang dilaksanakan di BPRSI, BPRSJ, UPTD BLK, dan UPTD BPOTKOM dikenakan tarif Retribusi yang dikelompokkan dalam pelayanan:

a.

Rawat Jalan;

b.

Rawat Inap;

c.

Tindakan Medik;

d.

Pemeriksaan Penunjang Khusus Jiwa;

e.

Pemeriksaan Penunjang Khusus Indera;

f.

Pemeriksaan Laboratorium;

g.

Kesehatan Olah Raga;

h.

Rujukan Pasien;

i.

Perawatan Jenazah;

j.

Surat Keterangan.

 

 

Pembagian Kelas Perawatan di BPRSI dan BPRSJ ditetapkan sebagai berikut:

a.

Kelas III;

b.

Kelas II;

c.

Kelas I;

d.

Kelas Utama.

 

 

(1)

Besaran Tarif Rawat Inap dan Rawat Jalan di BPRSI dan BPRSJ ditentukan berdasarkan biaya Akomodasi yang dihitung berdasarkan perhitungan unit cost rata-rata rawat inap.

(2)

Tarif Rawat Inap Kelas I, II, III, dan kelas Utama dan Tarif Rawat Jalan sebagaimana tersebut ayat (1) Pasal ini, tidak termasuk biaya bahan/alat habis pakai/obat.

 

 

(1)

Pasien Miskin dibebaskan dari biaya Pelayanan Kesehatan, dengan syarat menunjukan kartu Sehat atau Surat Keterangan Miskin dari Kepala Desa/Lurah yang disahkan oleh Camat.

(2)

Pasien Usia Lanjut, Umur 60 Tahun ke atas diberikan keringanan biaya pelayanan kesehatan sebesar 50% dari biaya Akomodasi.

(3)

Untuk Warga Negara Asing (WNA) berlaku tarif di luar subsidi Pemerintah Daerah.

 

 

 

Retribusi terhitung dipungut ditempat pelayanan kesehatan diberikan.

 

 

 

Saat Retribusi Terhutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.

 

 

 

Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.

 

 

 

(1)

Pembayaran Retribusi yang terhitung harus dilunasi sekaligus.

(2)

Tata cara pembayaran, tempat pembayaran dan penyetoran diatur dengan keputusan Gubernur.

 

 

 

(1)

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2000 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Instalasi Kesehatan Provinsi Bali dinyatakan tidak Berlaku lagi.

(2)

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 

 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Bali.

 

 

Disahkan di Denpasar
pada tanggal 6 Maret 2003
GUBERNUR BALI,
ttd.
DEWA BERATHA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 14 Maret 2003
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,
ttd.
PUTU WIJANAYA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2003 NOMOR 12

 

 

 

 

Bahwa kesehatan merupakan salah satu modal dasar pengembangan dan pembinaan sumber daya manusia, dan lebih jauh merupakan modal dasar pelaksanaan pembangunan Nasional pada umumnya dan pembangunan Daerah Bali pada khususnya untuk menuju pada kesejahteraan masyarakat. Oleh karenanya kesehatan bagi seluruh masyarakat harus diwujudkan, antara lain dengan pemberian pelayanan kesehatan.

Bahwa dalam rangka penyelenggaraan pelayanan kesehatan ini, diperlukan sarana/prasarana, tata cara, tenaga khusus dan karenanya perlu ditunjang dengan system pembiayaan yang tepat dan memadai. Namun demikian pembiayaan ini harus selalu mengacu pada keadaan sosial ekonomi masyarakat dan kemampuan keuangan daerah. Penyelenggaraan system pembiayaan pelayanan kesehatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2000 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan telah tidak sesuai lagi dengan perkembangan system pembiayaan yang diperlukan sehingga perlu diganti.

Berdasarkan pertimbangan di atas perlu membentuk peraturan daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan.

 

 

 

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

 

 

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI BALI NOMOR 1