Perda Provinsi Bali Nomor: 3 Tahun 2018

 

 

 

 

 

a.

bahwa Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah;

b.

bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum saat ini, sehingga perlu diubah;

c.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha;

 

 

 

 

 

1.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.

Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

3.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

4.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

6.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

7.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

8.

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8);

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.

 

 

 

 

 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 9), diubah sebagai berikut:

 

 

 

 

 

1.

Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Struktur Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah meliputi:

 

 

a.

penyewaan tanah dan bangunan;

 

 

b.

laboratorium;

 

 

c.

penyewaan ruangan; dan

 

 

d.

penyewaan kendaraan bermotor.

 

(2)

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

 

 

 

 

 

2.

Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Struktur Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa meliputi:

 

 

a.

sewa kamar; dan

 

 

b.

sewa auditorium.

 

(2)

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

 

 

 

 

 

3.

Ketentuan Pasal 29 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Struktur Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah meliputi:

 

 

a.

penjualan bibit/benih ikan dan udang;

 

 

b.

penjualan bibit/benih tanaman;

 

 

c.

penjualan bibit atau benih ternak; dan

 

 

d.

penjualan air minum SPAM.

 

(2)

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

 

 

 

 

 

4.

Ketentuan Pasal 40 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Struktur Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga meliputi:

 

 

a.

tempat rekreasi;

 

 

b.

kegiatan foto;

 

 

c.

kegiatan shooting film/sinetron dokumenter; dan

 

 

d.

kegiatan penelitian.

 

(2)

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

 

 

 

 

 

5.

Ketentuan Pasal 51 ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3) sehingga berbunyi:

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Dengan diundangkannya Peraturan Daerah ini semua Peraturan Daerah yang mengatur tentang Retribusi Jasa Usaha dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

 

(2)

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, pemakaian/pemanfaatan Objek Retribusi Jasa Usaha yang telah ditetapkan/diperjanjikan sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya batas waktu penetapan/perjanjian.

 

(3)

Retribusi Jasa Usaha yang telah dipungut oleh Perangkat Daerah sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8) sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap sah sepanjang mengenai objek yang sama menurut Peraturan Daerah ini.

 

 

 

 

 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 

 

 

 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Bali.

 

 

 

 

 

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 16 Juli 2018
GUBERNUR BALI,
ttd
MADE MANGKU PASTIKA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 16 Juli 2018
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,
ttd
DEWA MADE INDRA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2018 NOMOR 3 NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI: (3-146/2018)

PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI
NOMOR 3 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

 

 

 

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, Pemerintah Provinsi Bali mempunyai hak dan kewajiban dalam mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya guna meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

 

Untuk menyelenggarakan pemerintahan tersebut, Pemerintah Provinsi berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Retribusi Daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang potensial selain pajak daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, dalam rangka memberikan pelayanan untuk meningkatkan dan memeratakan kesejahteraan masyarakat.

 

Salah satu jenis Retribusi Daerah yaitu Retribusi Jasa Usaha merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat disediakan oleh sektor swasta. Pemerintah Provinsi Bali telah membentuk Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha.

 

Dengan berlakunya Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu untuk menyelaraskan nomenklatur Perangkat Daerah Penghasil Retribusi Jasa Usaha sehingga perlu menyesuaikan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha.

 

 

 

Pasal I

Pasal II

 

 

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI BALI NOMOR 3