Perda Provinsi Bali Nomor: 13 Tahun 2001

 

 

 

 

 

 

 

 

a.

bahwa dalam rangka menjamin dan meningkatkan keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan, maka perlu diadakan pembinaan dan pengendalian angkutan barang;

b.

bahwa dalam rangka pembinaan dan pengendalian angkutan barang tersebut perlu diadakan melalui prosedur perijinan;

c.

bahwa dalam rangka memfasilitasi sarana dan prasarana perijinan perlu diadakan retribusi;

d.

bahwa berdasarkan atas pertimbangan huruf a, b dan c maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Atas Ijin Operasi Angkutan Barang.

 

 

 

 

 

1.

Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Nomor 115; Tahun 1958 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649);

2.

Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 83; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186);

3.

Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);

4.

Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41; Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494) yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2025);

5.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

6.

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERATURAN DAERAH PROPINSI BALI TENTANG RETRIBUSI ATAS IJIN OPERASI ANGKUTAN BARANG.

 

 

 

 

 

 

Dalam Peraturan Daerah, yang dimaksud dengan:

1.

Daerah adalah Propinsi Bali.

2.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Bali.

3.

Gubernur adalah Gubernur Bali.

4.

Retribusi adalah pungutan atas pemberian ijin yang diberikan kepada pengusaha untuk mengoperasikan kendaraan angkutan barang.

5.

Wajib Retribusi adalah pengusaha angkutan barang yang dikenakan retribusi.

6.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya pokok Retribusi.

7.

Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

8.

Angkutan Barang adalah pemindahan barang dari satu tempat ketempat lain dengan menggunakan kendaraan bermotor angkutan barang.

9.

Mobil Barang adalah setiap kendaraan bermotor yang peruntukannya khusus mengangkut barang selain sepeda motor, mobil penumpang, mobil bus.

10.

Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.

11.

Jumlah berat yang diperbolehkan (JBB) adalah berat maksimum kendaraan bermotor berikut muatannya yang diperbolehkan menurut rancangannya.

 

 

 

 

 

 

(1)

Pengangkutan barang dengan kendaraan bermotor wajib dilakukan dengan menggunakan mobil barang.

(2)

Pengangkutan barang sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini terdiri dari:

 

a.

Barang umum;

 

b.

Barang berbahaya;

 

c.

barang khusus;

 

d.

Petikemas;

 

e.

Alat berat.

(3)

Pengecualian terhadap ketentuan ayat (1) dan (2) Pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

 

 

 

 

 

Tata cara pengangkutan barang harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a.

kendaraan bermotor yang digunakan harus sesuai dengan peruntukannya;

b.

tersedianya tempat muat dan bongkar barang yang tidak mengganggu keamanan kelancaran dan ketertiban lalu lintas;

c.

wajib melalui jalan yang sesuai dengan kelas jalan.

 

 

 

 

 

 

(1)

Setiap pengusaha angkutan barang yang berdomisili di Daerah wajib memiliki ijin operasi.

(2)

Setiap pengusaha angkutan barang yang telah memiliki ijin sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, diberikan kartu pengawasan.

 

 

 

 

 

(1)

Ijin operasi sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) dikeluarkan oleh Gubernur.

(2)

Kartu Pengawasan sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) dikeluarkan oleh Gubernur.

 

 

 

 

 

(1)

Permohonan ijin sebagaimana dimaksud Pasal 5 diajukan secara tertulis kepada Gubernur.

(2)

Syarat-syarat pengajuan ijin operasi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, sebagai berikut:

 

a.

melampirkan foto copy (salinan) ijin usaha angkutan dari Bupati/Walikota;

 

b.

melampirkan akte pendirian bagi perusahaan yang berbadan hukum dan tanda jati diri bagi pemohon perorangan;

 

c.

memiliki dan menguasai kendaraan bermotor yang dibuktikan dengan foto copy Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan surat tanda uji kendaraan yang masih berlaku.

 

 

 

 

 

(1)

Ijin operasi sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

(2)

Kartu Pengawasan sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) berlaku selama 5 (lima) tahun dan setiap tahun wajib untuk mendaftar ulang.

 

 

 

 

 

(1)

Pendaftaran ulang ijin operasi dilaksanakan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum habis masa berlakunya ijin.

(2)

Prosedur dan persyaratan permohonan pendaftaran ijin operasi mengikuti persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (2).

(3)

Pendaftaran ulang kartu pengawasan dilaksanakan paling lambat 1 (satu) minggu sebelum habis masa berlakunya kartu pengawasan.

(4)

Prosedur dan persyaratan permohonan pendaftaran ulang kartu Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (3) adalah sebagai berikut:

 

a.

menyerahkan Kartu Pengawasan yang lama;

 

b.

apabila terjadi perubahan kepemilikan, alamat dan atau nomor kendaraan agar melampirkan:

 

 

-

Foto copy Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK);

 

 

-

Foto copy Buku Uji;

 

 

-

Surat pelimpahan hak atas ijin dari pemilik lama kepada pemilik baru khusus untuk perubahan kepemilikan.

 

c.

menunjukkan bukti pelunasan retribusi.

 

 

 

 

 

(1)

Ijin operasi dapat dicabut dalam hal:

 

a.

perusahaan angkutan melanggar ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

 

 

1.

tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam ijin operasi;

 

 

2.

mengoperasikan kendaraan bermotor yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;

 

 

3.

tidak melaporkan perubahan domisili perusahaan.

 

b.

melakukan pengangkutan melebihi daya angkut;

 

c.

Tidak mampu menyediakan kendaraan sesuai dengan kewajiban yang telah ditetapkan dalam ijin operasi dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah ijin diberikan.

(2)

Pencabutan ijin operasi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dilakukan melalui proses peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan.

(3)

Apabila peringatan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, tidak diindahkan, dilanjutkan dengan pembekuan ijin operasi untuk jangka waktu 1 (satu) bulan.

(4)

Jika pembekuan ijin operasi dimaksud ayat (3) Pasal ini, habis jangka waktunya dan tidak ada usaha perbaikan, maka ijin operasi dicabut.

 

 

 

 

 

a.

Ijin operasi yang diperoleh dengan cara tidak sah, dicabut tanpa peringatan.

 

 

 

 

 

Kartu Pengawasan yang tidak diperpanjang kembali setelah melampaui 90 (sembilan puluh) hari dari sejak habis masa berlakunya dengan tanpa alasan yang sah kartu pengawasan dicabut.

 

 

 

 

 

 

Dengan nama Retribusi Atas Ijin Operasi Angkutan Barang dipungut retribusi sebagai pembayaran atas ijin operasi kepada pengusaha yang menyediakan pelayanan angkutan barang dalam wilayah.

 

 

 

 

 

Obyek retribusi adalah pemberian ijin operasi untuk menyediakan angkutan barang pada lintas antar Kabupaten/Kota.

 

 

 

 

 

Subyek retribusi adalah pengusaha yang memiliki ijin operasi.

 

 

 

 

 

 

Retribusi ijin operasi Angkutan Barang digolongkan sebagai Retribusi ijin operasi.

 

 

 

 

 

 

Tingkat pengguna jasa yang diukur berdasarkan jumlah ijin yang diberikan dan atau yang dimiliki serta jenis angkutan barang yang ditentukan.

 

 

 

 

 

 

(1)

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi ijin pengoperasian didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan pemberian ijin pengoperasian.

(2)

Biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, meliputi komponen biaya survei lapangan dan biaya transportasi dalam rangka pengendalian pengawasan dan biaya pembinaan.

 

 

 

 

 

 

(1)

Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis angkutan barang dan daya angkut.

(2)

Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat ijin operasi dikeluarkan.

 

 

 

 

 

 

(1)

Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun.

(2)

Ijin pengoperasian diberikan kepada perusahaan angkutan berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan wajib mendaftar ulang setiap 1 (satu) tahun sekaligus melunasi pembayaran retribusi.

 

 

 

 

 

Saat terutangnya retribusi adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

 

 

 

 

 

 

(1)

Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.

(2)

Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

 

 

 

 

 

 

(1)

Pembayaran Retribusi yang terhutang harus dilunasi sekaligus.

(2)

Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

(3)

Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Gubernur.

 

 

 

 

 

 

(1)

Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.

(2)

Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib Retribusi harus melunasi retribusinya yang terhutang.

(3)

Surat teguran sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dikeluarkan oleh Gubernur.

 

 

 

 

 

 

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya dikenakan denda sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang dan ditagih dengan menggunakan STRD.

 

 

 

 

 

 

(1)

Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah.

(2)

Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

 

a.

menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;

 

b.

meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;

 

c.

meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;

 

d.

memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;

 

e.

melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

 

f.

meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;

 

g.

menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;

 

h.

memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;

 

i.

memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

 

j.

menghentikan penyidikan;

 

k.

melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3)

Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

 

 

 

 

 

 

(1)

Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama (tiga) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.

(2)

Setiap orang dan atau pengusaha angkutan barang yang melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah ini, diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp5.000.000,- (lima juta rupiah).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 

 

 

 

 

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi.

 

 

 

 

 

Disahkan di Denpasar
pada tanggal 29 Juni 2001
GUBERNUR BALI
ttd.
DEWA BERATHA

Diundangkan di Denpasar

pada tanggal 25 Juli 2001
SEKRETARIS DAERAH PROPINSI BALI,
ttd.
PUTU WIJANAYA, SH

LEMBARAN DAERAH PROPINSI BALI TAHUN 2001 NOMOR 81 SERI B NOMOR 4.

 

 

 

 

Lalu lintas dan angkutan jalan memiliki peranan yang sangat penting dan strategis sehingga penyelenggaraannya dikuasai oleh negara dan pembinaannya dilakukan oleh Pemerintah, dengan tujuan untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan yang selamat, aman, cepat, lancar, tertib, dan teratur, nyaman, efisien, menjangkau seluruh pelosok wilayah serta untuk menunjang pemerataan, pertumbuhan dan stabilitas sebagai pendorong, penggerak dan penunjang pembangunan nasional dengan biaya yang terjangkau oleh daya beli masyarakat. Pembinaan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan khususnya terhadap pengoperasian angkutan barang di Propinsi Bali yang meliputi aspek-aspek pengaturan, pengendalian dan pengawasan lalu lintas ditujukan untuk terciptanya keselamatan, keamanan, ketertiban, kelancaran dan kesinambungan hidup dari pada pengusaha angkutan barang itu sendiri. Berpedoman dari hal tersebut diatas maka dipandang perlu untuk mengatur/mengendalikan diri pada pengoperasian angkutan barang di Propinsi Bali.

 

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28