Perda Kota Ternate Nomor: 8 Tahun 2008

 

 

 

 

 

 

 

 

a.

bahwa guna mencegah dan mengantisipasi terhadap pemotongan hewan ternak yang tidak memenuhi syarat aman, sehat, utuh dan halal (ASUH), maka perlu dilakukan pantauan dan pelayanan pemerintah daerah secara intensif terhadap pelaksanaan pemotongan hewan ternak;

b.

bahwa pelayanan sebagaimana dimaksud pada huruf a, berupa pengawasan, pemeriksaan kesehatan sebelum pemotongan dan penyediaan tempat serta pelayanan lainnya bagi pemotongan hewan ternak, yang dikenakan pungutan terhadap pemberian pelayanan tersebut sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2001;

c.

bahwa sebagai upaya untuk mengoptimalkan pendapatan asli daerah, maka dipandang perlu dilakukan perubahan tarif pungutan atas pelayanan dalam kerangka rumah potong hewan untuk disesuaikan dengan perkembangan/kondisi saat ini;

d.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Ternate tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 17 Tahun 2001 tentang Rumah Potong Hewan;

 

 

 

 

 

1.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2824);

2.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3656);

3.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);

4.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3834);

5.

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

6.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

7.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);

8.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

9.

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983, tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3253);

10.

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1986, tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL);

11.

Peraturan Pemerintah Daerah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3258);

12.

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);

13.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Ketentuan Umum Mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah;

14.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pengesahan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

15.

Keputusan Menteri Dalam Negeri 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;

16.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;

17.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 147 tahun 1998 tentang Komponen Penetapan Tarif Retribusi;

18.

Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 22 Tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Ternate (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2000 Nomor 22);

19.

Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 17 Tahun 2001 tentang Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2001 Nomor 17);

20.

Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pelayanan Umum (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2007 Nomor 13 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ternate Nomor 28);

21.

Peraturan Daerah Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 15 Tahun 2007 tentang Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kota Ternate (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2007 Nomor 15, Seri D);

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA TERNATE NOMOR 17 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN.

 

 

 

 

 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 17 Tahun 2001 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2001 Nomor 17) diubah sebagai berikut:

 

 

 

 

 

1.

Ketentuan Pasal 8 ayat (3) dan ayat (6) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Struktur Tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan, jenis dan jumlah ternak.

 

(2)

Besarnya tarif ditetapkan berdasarkan tarif pasar berlaku di Daerah Kota Ternate.

 

(3)

Dalam hal tarif pasar yang berlaku sulit ditemukan, maka tarif ditetapkan sebagai jumlah pembayaran per satuan unit pelayanan/jasa, yang merupakan jumlah unsur-unsur tarif yang meliputi:

 

 

a.

Unsur biaya per satuan penyediaan jasa;

 

 

b.

Unsur keuntungan yang dikehendaki per satuan jasa.

 

(4)

Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi:

 

 

a.

Biaya operasional langsung yang meliputi biaya belanja pegawai termasuk tidak tetap, belanja barang, belanja pemeliharaan, sewa tanah dan bangunan, biaya listrik dan semua biaya rutin/periodik lainnya yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa.

 

 

b.

Biaya tidak langsung yang meliputi biaya administrasi umum dan biaya lainnya yang mendukung penyediaan jasa.

 

 

c.

Biaya modal yang berkaitan dengan tersedianya aktiva tetap dan aktiva lainnya yang berjangka menengah dan panjang yang meliputi angsuran dan bunga pinjaman, nilai sewa tanah bangunan, dan penyusutan aset.

 

 

d.

Biaya-biaya lainnya yang berhubungan dengan penyediaan jasa, seperti bunga atas pinjaman jangka pendek.

 

(5)

Keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b Pasal ini, ditetapkan dalam prosentase tertentu dari total biaya sebagaimana pada ayat (4) Pasal ini, dan dari modal.

 

(6)

Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3), ditetapkan sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

2.

Ketentuan Pasal 18 ayat (2) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Pejabat atau pegawai yang tidak melaksanakan tugasnya dengan baik sehingga merugikan keuangan daerah diberi sanksi sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

 

(2)

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.

 

(3)

Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah pelanggaran.

 

 

 

 

 

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 

 

 

 

 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Ternate.

 

 

 

 

 

Ditetapkan di Ternate

pada tanggal 1 Maret 2008

WALIKOTA TERNATE,

ttd.

Drs. H. SYAMSIR ANDILI

 

Diundangkan di Ternate

pada tanggal 1 Maret 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA TERNATE,

ttd.

H. BURHAN ABDURAHMAN, S.H., M.M.