Perda Kota Ternate Nomor: 22 Tahun 2018

 

 

 

 

 

 

 

a.

bahwa kekayaan daerah merupakan aset daerah yang harus dikelola secara optimal dan efektif sehingga tercipta tertib pengelolaan dan mampu memberikan kontribusi bagi daerah dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat;

b.

bahwa dalam rangka pemanfaatan atas pemakaian barang/aset daerah serta penambahan objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah berdasarkan potensi yang dimiliki oleh Pemerintah daerah, maka Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 perlu diubah;

c.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;

 

 

 

 

1.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3824);

3.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

4.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5.

Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2011 Nomor 78) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2014 Nomor 119);

 

 

 

 

 

 

 

 

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 18 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH.

 

 

 

 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kota Ternate tahun 2011 Nomor 78) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2014 Nomor 119) diubah sebagai berikut:

 

 

 

 

1.

Ketentuan Pasal 3 ayat (2) diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (3), sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

(1)

Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pelayanan atas pemakaian fasilitas kekayaan daerah yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

 

(2)

Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyediaan fasilitas yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta serta penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi tanah tersebut.

 

(3)

Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pemakaian kekayaan daerah diatur dengan Peraturan Walikota.

 

 

 

 

2.

Ketentuan Pasal 4 ayat (2) diubah sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

(1)

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan dan/atau menikmati/memakai fasilitas pelayanan pemakaian kekayaan daerah yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

 

(2)

Dihapus

 

(3)

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan dan/atau menikmati/memakai fasilitas pemakaian kekayaan daerah yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

 

 

 

 

3.

Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

Struktur dan besarnya tarif dihitung berdasarkan jenis dan frekuensi pemakaian kekayaan daerah yang ditetapkan sebagai berikut: