Perda Kota Tegal Nomor: 2 Tahun 2009

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a.

bahwa untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan lingkungan maka perlu meningkatkan penyelenggaraan pelayanan di bidang kesehatan;

b.

bahwa agar peningkatan penyelenggaraan pelayanan di bidang kesehatan sebagaimana tersebut huruf a dapat dilaksanakan secara optimal maka perlu menyesuaikan retribusi pelayanan kesehatan dengan perkembangan situasi dan kondisi saat ini;

c.

bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut huruf b maka perlu mengubah Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 1 Tahun 2003 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2003 Nomor 1);

d.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Tegal tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 1 Tahun 2003 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan;

 

 

 

 

 

 

1.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;

2.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Tengah/Barat;

3.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

4.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

5.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);

6.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

7.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);

8.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

9.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4355);

10.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

11.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

12.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

13.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

14.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);

15.

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);

16.

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3409);

17.

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1991 tentang Pemeliharaan Kesehatan Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiunan, Veteran dan Perintis Kemerdekaan Beserta Keluarganya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3456);

18.

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

19.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

20.

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

21.

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Tegal dengan Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah di Muara Sungai Kaligangsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4713);

22.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4737);

23.

Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;

24.

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 15 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1988 Nomor 2);

25.

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas dan Luas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Memberlakukan Semua Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal serta Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Tegal di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1989 Nomor 4);

26.

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 6 Tahun 2001 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah “Kardinah” Kota Tegal Menjadi Unit Swadana (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2006 Nomor 2);

27.

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 1 Tahun 2003 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2003 Nomor 1);

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL NOMOR 1 TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN.

 

 

 

 

 

 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 1 Tahun 2003 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2003 Nomor 1), diubah sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

1.

Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

 

1.

Daerah adalah Kota Tegal.

 

2.

Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

 

3.

Walikota adalah Walikota Tegal.

 

4.

Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kardinah Kota Tegal yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

 

5.

Direktur adalah Kepala Badan Pengelola Rumah Sakit Umum Daerah Kardinah Kota Tegal.

 

6.

Dinas Kesehatan adalah Dinas yang diberi kewenangan untuk melaksanakan tugas pemerintahan di bidang kesehatan yaitu Dinas Kesehatan Kota Tegal.

 

7.

Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Kesehatan Kota Tegal.

 

8.

Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah Pusat Kesehatan Masyarakat Kota Tegal yang hanya melayani rawat jalan.

 

9.

Pusat Kesehatan Masyarakat Rawat Inap yang selanjutnya disebut Puskesmas Rawat Inap adalah Pusat Kesehatan Masyarakat Kota Tegal yang melayani rawat inap dan rawat jalan.

 

10.

Kepala Puskesmas adalah Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat Kota Tegal.

 

11.

Kepala Puskesmas Rawat Inap adalah Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat Rawat Inap Kota Tegal.

 

12.

Balai Pengobatan Penyakit Paru-Paru yang selanjutnya disingkat BP4 adalah Balai Pengobatan Penyakit Paru-Paru Kota Tegal.

 

13.

Sarana Pelayanan Kesehatan adalah tempat untuk melaksanakan kegiatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang meliputi RSUD, Dinas Kesehatan, Puskesmas, Puskesmas Rawat Inap dan BP4.

 

14.

Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan dan jasa yang diberikan kepada pasien baik yang dipungut biaya atau yang tidak dipungut biaya meliputi kegiatan promotif, preventif dan kuratif.

 

15.

Pelayanan Kesehatan Dasar (Strata Pertama) adalah pelayanan kesehatan tingkat pertama yang dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan yang meliputi pelayanan kesehatan perorangan dan masyarakat.

 

16.

Pelayanan Kesehatan Lanjutan adalah pelayanan kesehatan tingkat kedua dan ketiga yang penanganannya lebih komplek.

 

17.

Perawatan adalah pelayanan yang diberikan secara terus-menerus kepada pasien selama rawat inap atau rawat jalan di Sarana Pelayanan Kesehatan.

 

18.

Pengobatan adalah pelayanan pengobatan oleh dokter dan atau tenaga keperawatan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan kepada pasien dengan tujuan untuk menghilangkan gejala, mencegah dan menyembuhkan suatu penyakit.

 

19.

Tindakan adalah tindakan yang dikerjakan dalam pelayanan kesehatan untuk menunjang penentuan diagnosa atau dalam usaha menyembuhkan pasien yang diberikan oleh dokter dan atau tenaga keperawatan di luar perawatan dan pengobatan.

 

20.

Tindakan Medis dan Terapi adalah tindakan pembedahan, tindakan pengobatan dengan menggunakan alat dan tindakan diagnostik lainnya.

 

21.

Tindakan Medis dan Terapi Terencana adalah tindakan medis dan terapi yang telah direncanakan sebelumnya sesuai dengan standar medis dan terapi yang telah ditetapkan.

 

22.

Tindakan Medis dan Terapi Tidak Terencana adalah tindakan medis dan terapi yang tidak direncanakan sebelumnya dalam rangka penyelamatan jiwa dan usaha mengurangi kecacatan yang timbul.

 

23.

Penunjang Diagnostik adalah pelayanan untuk menunjang ketegasan diagnosa.

 

24.

Rehabilitasi Medis adalah upaya mencegah kecacatan dan mengembalikan kelainan fungsi dan mental seoptimal mungkin atau melatih pasien menggunakan fungsinya yang masih tertinggal.

 

25.

Pemeriksaan Uji Kesehatan adalah pemeriksaan uji kesehatan atas diri seseorang yang memerlukan surat keterangan tentang kesehatan.

 

26.

Visum et Repertum adalah laporan tertulis yang dibuat atas sumpah untuk yustisi tentang apa yang dilihat dan ditemukan pada korban oleh dokter atau dokter spesialis forensik dan hanya dapat diminta oleh hakim, jaksa atau polisi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

 

27.

Pemulasaraan Jenazah adalah kegiatan merawat jenazah yang dilakukan oleh RSUD untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pemakaman, bukan untuk kepentingan proses peradilan.

 

28.

Rawat Jalan adalah pelayanan terhadap orang yang datang ke Sarana Pelayanan Kesehatan untuk keperluan observasi, diagnosa, pengobatan, rehabilitasi medis dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di ruang Rawat Inap.

 

29.

Rawat Inap adalah pelayanan terhadap orang yang datang ke Sarana Pelayanan Kesehatan dan menempati tempat tidur untuk keperluan observasi, diagnosa, pengobatan, rehabilitasi medis dan pelayanan kesehatan lainnya.

 

30.

Instalasi Bedah Sentral adalah suatu instalasi di RSUD tempat melakukan tindakan pembedahan dari semua jenis spesialisasi secara sentral.

 

31.

Poliklinik Umum adalah poliklinik yang pemeriksaannya dilakukan oleh dokter umum.

 

32.

Poliklinik Spesialis adalah poliklinik yang pemeriksaannya dilakukan oleh dokter spesialis tertentu.

 

33.

Poliklinik Sub Spesialis adalah poliklinik yang pemeriksaannya dilakukan oleh dokter sub spesialis tertentu.

 

34.

Retribusi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan atas jasa yang diberikan oleh Sarana Pelayanan Kesehatan kepada pengguna jasa dalam bentuk tarif yang terdiri dari komponen Bahan dan Alat (BA), Jasa Sarana (JS) dan Jasa Pelayanan (JP).

 

35.

tarif adalah sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan medis dan non medis yang dibebankan kepada masyarakat sebagai imbalan atas jasa pelayanan kesehatan yang diterima.

 

36.

Pola tarif adalah pedoman dasar pengaturan tarif.

 

37.

Bahan dan Alat (BA) adalah obat, bahan kimia, alat kesehatan, bahan radiologi dan bahan makan untuk digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosa, pengobatan, perawatan, rehabilitasi medis dan pelayanan kesehatan lainnya.

 

38.

Jasa adalah pelayanan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosa, pengobatan, perawatan, rehabilitasi medis dan pelayanan kesehatan lainnya.

 

39.

Jasa Pelayanan (JP) adalah imbalan yang diterima pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosa, pengobatan, perawatan, rehabilitasi medis dan pelayanan kesehatan lainnya.

 

40.

Jasa Rumah Sakit (JR) adalah imbalan yang diterima RSUD atas pemakaian sarana dan fasilitas (JS) serta Bahan dan Alat (BA) yang digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosa, pengobatan, perawatan, rehabilitasi medis dan pelayanan kesehatan lainnya.

 

41.

Jasa Sarana (JS) adalah imbalan yang diterima Sarana Pelayanan Kesehatan atas pemakaian sarana dan fasilitas.

 

42.

Jasa Pengelola adalah komponen pendapatan Sarana Pelayanan Kesehatan yang dikembalikan kepada pelaksana.

 

43.

Pendapatan RSUD adalah komponen Jasa Rumah Sakit (JR) dan Jasa Pelayanan (JP).

 

44.

Pasien kurang mampu adalah mereka yang mempunyai penghasilan tetapi tidak cukup untuk membayar biaya atas pelayanan kesehatan yang telah dibuktikan dengan surat keterangan kurang mampu dari lurah setempat.

 

45.

Pasien tidak mampu adalah mereka yang sama sekali tidak dapat membayar biaya atas pelayanan kesehatan yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu dari Lurah setempat.

 

46.

Pasien Kehakiman/Tahanan Kepolisian adalah mereka yang dihukum di Lembaga Pemasyarakatan atau yang ditahan di kepolisian dan memerlukan pelayanan kesehatan.

 

47.

Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil Pusat atau Daerah menurut Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999.

 

48.

Anggota TNI/Polri adalah anggota dari TNI AD, TNI AL, TNI AU serta Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

 

49.

Pensiunan adalah Pegawai Negeri Sipil dan anggota TNI/Polri yang telah berhenti dan mendapat pensiun.

 

50.

Perintis Pergerakan Kebangsaan Kemerdekaan Republik Indonesia adalah mereka yang dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 1960.

 

51.

Veteran Republik Indonesia adalah veteran yang telah menerima Petikan Surat Keputusan Veteran dari pejabat yang berwenang.

 

52.

Anggota keluarga adalah:

 

 

a.

isteri/suami yang sah;

 

 

b.

anak-anak yang sah, anak tiri dan anak angkat yang disahkan.

 

53.

Peserta PT. (Persero) Asuransi Kesehatan Indonesia yang selanjutnya disebut Peserta Askes adalah yang mempunyai tanda pengenal peserta PT. (Persero) Asuransi Kesehatan Indonesia beserta keluarga yang tercantum dalam kartu tanda pengenal yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

 

54.

Penjamin adalah orang atau badan hukum sebagai penanggung biaya pelayanan kesehatan dari seseorang yang menjadi tanggungannya.

 

55.

Pelayanan Kesehatan Khusus adalah pelayanan kesehatan yang bersifat khusus dengan menggunakan sistem penyelenggaraan pelayanan kesehatan berdasar ketentuan tersendiri.

 

56.

Kelas Khusus adalah tempat pelayanan kesehatan yang bersifat khusus dengan menggunakan sistem penyelenggaraan pelayanan kesehatan berdasar ketentuan tersendiri.

 

57.

Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

 

58.

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.

 

59.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi.

 

60.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang, jumlah kredit retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.

 

61.

Surat Ketetapan Retribusi Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat ketetapan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.

 

62.

Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa denda.

 

63.

Pelayanan Mobil Ambulan untuk evakuasi pasien adalah pelayanan yang diberikan kepada pembawa (pasien dengan keluarga) dengan mobil ambulan.

 

64.

Pelayanan Mobil Jenazah untuk evakuasi jenazah adalah pelayanan yang diberikan kepada pembawa (Jenazah dengan keluarga) dengan mobil jenazah.

 

65.

Pelayanan pemeriksaan spesimen kesehatan lingkungan adalah pemeriksaan terhadap air, es konsumsi, makanan, minuman, udara, tanah, tinja dan residu pestisida di Laboratorium Kesehatan Lingkungan.

 

66.

Laboratorium Kesehatan Lingkungan adalah laboratorium yang mempunyai tugas fungsional melaksanakan pelayanan pemeriksaan secara laboratorium di bidang kesehatan lingkungan dan berada di bawah kewenangan Dinas.

 

67.

Air adalah air minum, air bersih, air kolam renang dan air pemandian umum serta air yang dipergunakan di tempat-tempat umum.

 

68.

Tempat-tempat Umum yang selanjutnya disingkat TTU adalah tempat berkumpulnya sekelompok orang untuk melakukan aktivitas tertentu yang bersifat sementara, seperti hotel, gedung bioskop, salon kecantikan, tempat rekreasi, pasar, kolam renang, pemandian umum, stasiun kereta api, terminal, panti pijat, tempat kebugaran jasmani, rumah sakit dan sarana pelayanan kesehatan lainnya.

 

69.

Tempat Produksi Penjualan dan Pengelolaan Makanan Minuman yang selanjutnya disingkat TPM adalah restoran, rumah makan, warung makan, kafe, jasa boga, pedagang kaki lima makanan, kantin pengelolaan makanan minuman di rumah sakit, panti asuhan, asrama serta industri makanan dan toko makanan minuman.

 

70.

Tempat Penjualan Pengecer, Penyimpanan Pestisida yang selanjutnya disingkat TP3 adalah toko penjual/pengecer pestisida, perusahaan pemberantasan hama, perusahaan yang menggunakan pestisida dan gudang penyimpanan pestisida;

 

71.

Sertifikat Laik Sehat adalah suatu keterangan atau pernyataan yang menerangkan obyek TTU, TPM, TP3 dan sarana pelayanan kesehatan lain telah memenuhi syarat kesehatan berdasarkan hasil peninjauan dan pemeriksaan kesehatan.

 

72.

Sertifikat Penyuluhan yang selanjutnya disingkat SP adalah sertifikat yang diberikan kepada produk makanan minuman dalam kemasan pada industri skala rumah tangga sebagai pengganti Nomor MD atau Tanda Daftar Makanan Minuman Dalam Negeri.

 

73.

Pengawas Sanitasi atau Pengawas Kesehatan Lingkungan adalah petugas dari Dinas/Puskesmas dengan pendidikan teknis kesehatan lingkungan (D-1/D-II/D-III/S-1/S-2 Kesehatan Lingkungan) yang mempunyai tugas mengawasi upaya kesehatan lingkungan yang meliputi penyehatan air dan udara, tanah, makanan, minuman, pengamanan limbah padat, limbah cair, limbah gas, radiasi dan kebisingan, pengendalian vektor, residu pestisida dan pengamanan lainnya.

 

74.

Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

 

75.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil atau PPNS yang selanjutnya disebut Penyidik adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

 

 

 

 

 

 

2.

Diantara ayat (3) dan ayat (4) Pasal 8 disisipkan 1 ayat yaitu ayat (3a) sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Jenis-jenis pelayanan jasa yang ada di RSUD adalah sebagai berikut:

 

 

a.

Rawat jalan;

 

 

b.

Rawat Inap;

 

 

c.

Tindakan medis dan terapi;

 

 

d.

Penunjang diagnostik;

 

 

e.

Pelayanan farmasi;

 

 

f.

Pemulasaran jenazah;

 

 

g.

Visum et Repertum;

 

 

h.

Mobil Ambulan dan Mobil Jenazah;

 

 

i.

Pelayanan khusus;

 

 

j.

Pendidikan dan pelatihan.

 

(2)

Jenis-jenis pelayanan jasa yang ada di Dinas adalah sebagai berikut:

 

 

a.

Pemeriksaan kesehatan jemaah calon haji;

 

 

b.

Pemeriksaan laboratorium sampel air, makanan, minuman, tanah, udara dan kebisingan.

 

(3)

Jenis-jenis pelayanan jasa yang ada di Puskesmas adalah sebagai berikut:

 

 

a.

Rawat jalan;

 

 

b.

Tindakan medis dan terapi;

 

 

c.

Pelayanan uji kesehatan/pemeriksaan kesehatan;

 

 

d.

Pelayanan penunjang diagnostik;

 

 

e.

Pelayanan farmasi;

 

 

f.

Visum et Repertum;

 

 

g.

Pelayanan kesehatan jemaah calon haji;

 

 

h.

Pelayanan lain sesuai dengan perkembangan.

 

Jenis-jenis pelayanan jasa yang ada di Puskesmas Rawat Inap:

 

 

a.

Rawat Jalan;

 

 

b.

Rawat Inap;

 

 

c.

Tindakan medis dan terapi;

 

 

d.

Pelayanan uji kesehatan/pemeriksaan kesehatan;

 

 

e.

Pelayanan penunjang diagnostik;

 

 

f.

Pelayanan farmasi;

 

 

g.

Visum et Repertum;

 

 

h.

Pelayanan kesehatan jemaah calon haji;

 

 

i.

Mobil Ambulan;

 

 

j.

Pelayanan lain sesuai dengan perkembangan.

 

(4)

Jenis-jenis pelayanan jasa yang ada di BP4 adalah sebagai berikut:

 

 

a.

Rawat jalan khusus paru-paru;

 

 

b.

Tindakan medis dan terapi;

 

 

c.

Pelayanan uji kesehatan khusus;

 

 

d.

Pelayanan penunjang diagnostik;

 

 

e.

Pelayanan farmasi;

 

 

f.

Pelayanan spesialistik;

 

 

g.

Pelayanan lain sesuai dengan perkembangan.

 

 

 

 

 

 

3.

Ketentuan Pasal 25 ayat (1) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Setiap pengunjung/penderita yang datang ke Puskesmas untuk mendapatkan pelayanan kesehatan terlebih dahulu mendaftarkan diri.

 

(2)

Pelayanan kesehatan di Puskesmas dilaksanakan oleh tenaga medis, paramedis atau petugas lain yang diberi wewenang oleh Kepala Puskesmas.

 

(3)

Puskesmas dapat menyelenggarakan pelayanan lain sesuai dengan perkembangan Puskesmas.

 

(4)

Bagi penderita yang tidak mampu, wajib melengkapi dengan Surat Keterangan Tidak Mampu dari lurah setempat serta bagi penderita Peserta Askes, Veteran, Perintis Kemerdekaan, PT. Jamsostek, KUD dan keluarganya diberlakukan tarif sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

 

 

 

 

 

 

4.

Diantara Bagian Keempat dan Bagian Kelima pada Bab V disisipkan 1 (satu) Bagian yaitu Bagian Keempat A yang berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Setiap pasien yang dirawat di Puskesmas Rawat Inap harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

 

 

a.

Membawa Surat Pengantar (Riwayat Penyakit) dari dokter/perawat;

 

 

b.

Membawa keterangan lain yang diperlukan;

 

 

c.

Membayar biaya perawatan di loket pembayaran.

 

(2)

Tempat Rawat Inap untuk kepentingan perawatan meliputi:

 

 

a.

Kelas I terdiri dari kamar dengan fasilitas 1 (satu) tempat tidur beserta perlengkapannya;

 

 

b.

Kelas II terdiri dari kamar dengan fasilitas 2 (dua) tempat tidur beserta perlengkapannya;

 

 

c.

Kelas III terdiri dari ruangan meliputi:

 

 

 

1)

Pasien yang membayar dengan tarif biasa;

 

 

 

2)

Pasien kurang mampu;

 

 

 

3)

Pasien yang tidak mampu.

 

 

d.

Klasifikasi dan jenis kelas yang ada dapat bertambah sesuai dengan perkembangan Puskesmas Rawat Inap.

 

(3)

Bagi pasien yang tidak mampu/kurang mampu wajib menyerahkan Surat Keterangan Tidak Mampu/Kurang Mampu yang dibuat oleh lurah setempat dan paling lambat 3 (tiga) hari kerja harus diserahkan ke Loket Puskesmas Rawat Inap.

 

(4)

Tempat perawatan ditetapkan berdasarkan permintaan pasien dan atau pertimbangan dokter.

 

(5)

Setiap pasien yang dirawat tidak diperbolehkan ditunggu kecuali atas izin dokter/perawat jaga.

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Bagi PNS dan Pensiunan sebagai peserta PT. (Persero) Asuransi Kesehatan Indonesia, Veteran dan Perintis Kemerdekaan beserta keluarganya berhak menempati kelas sesuai ketentuan yang berlaku.

 

(2)

Bagi Pasien Kehakiman/Tahanan Kepolisian dirawat di Kelas III kecuali yang bersangkutan mampu dan menghendaki kelas yang lebih tinggi.

 

(3)

Penjagaan keamanan bagi pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi tanggung jawab Instansi pengirim yang bersangkutan.

 

(4)

Apabila pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menempati ruang perawatan yang lebih tinggi dari kelas seharusnya atas permintaan sendiri, maka wajib menambah biaya perawatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

 

 

 

 

 

 

 

 

Biaya perawatan dihitung dari sejak hari masuknya pasien, kecuali pasien yang menempati tempat tidur kurang dari 24 jam dikenakan tarif rawat inap 1 (satu) hari.

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Bagi bayi yang dilahirkan di Puskesmas Rawat Inap dan oleh orang tuanya tidak dipelihara serta ditinggalkan begitu saja, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari Kepala Puskesmas Rawat Inap mempunyai wewenang untuk menyerahkan bayi tersebut kepada orang atau badan sosial yang bersedia memeliharanya setelah mendapat persetujuan Pengadilan Negeri Tegal.

 

(2)

Apabila hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terlaksana, maka pihak Puskesmas Rawat Inap wajib menyerahkan penyelesaiannya pada instansi yang berwenang.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puskesmas Rawat Inap dapat mengadakan pelayanan kesehatan yang bersifat khusus yang pada dasarnya memberikan pelayanan kesehatan secara khusus kepada pasien, sesuai perkembangan Puskesmas Rawat Inap.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Setiap pasien Puskesmas Rawat Inap yang meninggal dunia, dapat diambil oleh pihak keluarga/ahli waris setelah mendapat persetujuan Kepala Puskesmas Rawat Inap/petugas yang ditunjuk atau dikirim ke RSUD atau rumah sakit swasta yang memiliki fasilitas kamar jenazah.

 

(2)

Terhadap jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimintakan Visum et Repertum kepada Puskesmas Rawat Inap, RSUD atau rumah sakit swasta atas permintaan yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

 

(3)

Terhadap Jenazah yang oleh keluarganya tidak diambil dalam waktu 1 x 24 jam, Kepala Puskesmas Rawat Inap dapat melaksanakan penguburan bekerjasama dengan instansi terkait dengan mendapat persetujuan dari Kepolisian.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Puskesmas Rawat Inap menyediakan fasilitas untuk kelancaran pemberian jasa pelayanan kesehatan dan pembinaan/pengembangan Puskesmas Rawat Inap.

 

(2)

Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penyediaan tempat parkir, kendaraan, kantin dan fasilitas lain sesuai dengan perkembangan di lingkungan Puskesmas Rawat Inap.

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalam upaya pengembangan dan peningkatan pelayanan kesehatan, pihak Puskesmas Rawat Inap dapat bekerjasama dengan pihak ketiga.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Mobil ambulan disediakan untuk pengangkutan:

 

 

a.

Orang sakit dan atau korban kecelakaan;

 

 

b.

Wanita yang akan bersalin;

 

 

c.

Petugas medis, paramedis dan non medis dalam tugas dinas Puskesmas.

 

(2)

Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mobil ambulan tidak diperbolehkan untuk mengangkut apapun termasuk jenazah, kecuali pasien yang sedang diangkut meninggal dunia dalam perjalanan.

 

 

 

 

 

 

5.

Ketentuan Pasal 43 diubah sehingga keseluruhan Pasal 43 berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

tarif rawat inap meliputi komponen:

 

 

a.

pada RSUD:

 

 

 

1.

Jasa Rumah Sakit (JR);

 

 

 

2.

Jasa Pelayanan (JP).

 

 

b.

pada Puskesmas Rawat Inap:

 

 

 

1.

Jasa Pelayanan (JP);

 

 

 

2.

Jasa Sarana (JS);

 

 

 

3.

Bahan dan Alat (BA).

 

(2)

tarif rawat inap pada:

 

 

a.

RSUD sebagaimana tercantum dalam lampiran I; dan

 

 

b.

Puskesmas Rawat Inap sebagaimana tercantum dalam lampiran II.

 

(3)

Ketentuan tarif perawatan pada ruang-ruang tertentu adalah:

 

 

a.

ICU/ICCU sebesar 1,5 x tarif kelas tertinggi yang ditempati;

 

 

b.

Ruang Perinatologi untuk bayi bermasalah sebesar 1,5 x tarif kelas tertinggi yang ditempati ibunya.

 

(4)

tarif perawatan bayi rujukan di Ruang Perinatologi sebesar tarif perawatan kelas II.

 

(5)

tarif tindakan medis (non operatif) Dokter rawat inap:

 

 

a.

RSUD sebagaimana tercantum dalam lampiran I; dan

 

 

b.

Puskesmas Rawat Inap sebagaimana tercantum dalam lampiran II.

 

(6)

tarif pelayanan konsultasi gizi pada:

 

 

a.

RSUD sebagaimana tercantum dalam Lampiran I; dan

 

 

b.

Puskesmas Rawat Inap sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.

 

(7)

Setiap pasien rawat inap dikenakan biaya rekam medik sebagai berikut:

 

 

a.

pada RSUD sebagaimana tercantum dalam lampiran I; dan

 

 

b.

pada Puskesmas Rawat Inap sebagaimana tercantum dalam lampiran II.

 

 

 

 

 

 

6.

Diantara Pasal 56 dan Pasal 57 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 56A yang berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Jenis tarif pelayanan Farmasi pada:

 

 

a.

Puskesmas adalah pelayanan Farmasi penderita rawat jalan tingkat pertama;

 

 

b.

Puskesmas Rawat Inap adalah pelayanan farmasi penderita rawat jalan dan rawat inap.

 

(2)

Pelayanan Farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipungut biaya, kecuali pada unit rawat inap bila dibutuhkan obat di luar yang tersedia di Puskesmas sesuai diagnosa penyakit.

 

(3)

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digunakan penulisan resep di luar Puskesmas.

 

 

 

 

 

 

7.

Ketentuan Bab VII Bagian Kedua ditambah 1 (satu) paragraf yakni Paragraf 18A, yang berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Pelayanan Kesehatan Dasar bagi warga masyarakat Daerah dibebaskan dari semua tarif (gratis).

 

(2)

Warga masyarakat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan menunjukkan identitas diri berupa KTP dan/atau Kartu Keluarga (KK).

 

(3)

tarif Pelayanan Kesehatan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi warga masyarakat luar Daerah.

 

(4)

Jenis dan tarif Pelayanan Kesehatan Dasar sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini.

 

 

 

 

 

 

 

 

Jenis dan tarif Pelayanan Kesehatan Lanjutan sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan Daerah ini.

 

 

 

 

 

 

8.

Diantara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 73 disisipkan 1 (satu) yakni ayat (2a), sehingga keseluruhan Pasal 73 berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Tata cara penerimaan, penyetoran, penyaluran seluruh pendapatan Sarana Pelayanan Kesehatan ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

 

(2)

Penerimaan Jasa Pelayanan (JP) pada Sarana Pelayanan Kesehatan ditetapkan:

 

 

a.

15% (lima belas persen) sebagai pendapatan;

 

 

b.

85% (delapan puluh lima persen) untuk para pelaksana.

 

Penerimaan Jasa Pelayanan (JP) pada pelayanan kesehatan dasar gratis menggunakan Sistem Kapitasi.

 

(3)

Penggunaan/pembagian Jasa Pelayanan (JP) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

 

(4)

Bagi pengelola Sarana Pelayanan Kesehatan diberikan jasa pengelolaan yang besarnya ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari hasil pendapatan Sarana Pelayanan Kesehatan.

 

(5)

Pembagian Jasa Pengelolaan (JP) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

 

 

 

 

 

 

9.

Lampiran II Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 1 Tahun 2003 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 1) diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

 

 

 

 

 

 

10.

Lampiran III Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 1 Tahun 2003 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 1) diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

 

 

 

 

 

 

11.

Lampiran IV Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 1 Tahun 2003 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 1) diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

 

 

 

 

 

 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 

 

 

 

 

 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tegal.

 

 

 

 

 

 

Ditetapkan di Tegal

pada tanggal 3 Maret 2009

WALIKOTA TEGAL,

ttd.

ADI WINARSO

 

Diundangkan di Tegal

Pada tanggal 3 Maret 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL

ttd.

EDY PRANOWO

 

LEMBARAN DAERAH KOTA TEGAL TAHUN 2009 NOMOR 2

 

 

 

 

 

 

 

Bahwa untuk menciptakan masyarakat dan lingkungan yang sehat maka perlu meningkatkan derajat kesehatan yang diusahakan dalam bentuk penyelenggaraan pelayanan di bidang kesehatan dengan pengaturan-pengaturan yang sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi saat ini.

 

Dengan adanya kenaikan harga obat-obatan dan alat-alat kesehatan sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan pelayanan di bidang kesehatan. Untuk dapat memelihara dan meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu, merata dan terjangkau diperlukan adanya operasional yang memadai sehingga dapat memberikan pelayanan kesehatan dapat berjalan baik. Dalam upaya mensejahterakan warga masyarakat diperlukan peningkatan pelayanan kesehatan dengan memberikan pelayanan kesehatan yang membebaskan dari biaya khususnya pelayanan kesehatan dasar bagi warga masyarakat Kota Tegal.

 

Bahwa sehubungan Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 1 Tahun 2003 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan sudah tidak sesuai lagi dengan situasi dan kondisi saat ini, maka perlu ada perubahan.

 

Bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut di atas maka perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

 

 

 

 

Pasal I

Pasal II