Perda Kota Tarakan Nomor: 1 Tahun 2015

 

 

a.

bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sudah tidak sesuai dengan kondisi yang ada, sehingga perlu dilakukan perubahan dan penyesuaian;

b.

bahwa sesuai putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-I/2011, Kata "golf" dalam pasal 42 ayat (2) huruf g Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;

c.

bahwa surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 188.34/384.9/SJ perihal Klarifikasi Peraturan Daerah, meminta agar Walikota menyesuaikan materi Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dengan surat Menteri Dalam Negeri m1;

d.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;

 

1.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3711);

3.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

4.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang­ Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang • Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5.

Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tarakan Nomor 1);

 

 

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA TARAKAN NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH.

 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tarakan Nomor 1) diubah sebagai berikut:

 

1.

Ketentuan ayat (3) huruf g Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

(1)

Dengan nama Pajak Hiburan dipungut pajak atas setiap penyelenggaraan hiburan.

 

(2)

Objek Pajak Hiburan adalah Jasa penyelenggaraan Hiburan dengan dipungut bayaran.

 

(3)

Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:

 

 

a.

tontonan film;

 

 

b.

pagelaran kesenian, musik, tari, dan/ atau busana;

 

 

c.

kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya;

 

 

d.

Pameran;

 

 

e.

diskotik, karaoke, kelab malam, dan sejenisnya;

 

 

f.

sirkus, akrobat, dan sulap;

 

 

g.

permainan bilyar dan boling;

 

 

h.

pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan;

 

 

i.

panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran, (fitness center); dan

 

 

j.

pertandingan olahraga.

 

2.

Ketentuan ayat (2) huruf f dan huruf h Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

(1)

Tarif Pajak Hiburan untuk jenis pertunjukan dan keramaian umum yang menggunakan sarana film di bioskop ditetapkan sebagai berikut:

 

 

a.

Bioskop/Cineplek sebesar 35% (tiga puluh lima persen)

 

 

b.

Bioskop keliling sebesar 5% (lima persen).

 

(2)

Tarif Pajak Hiburan khusus ditetapkan sebagai berikut:

 

 

a.

pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana sebesar 15% (lima belas persen);

 

 

b.

kontes kecantikan, binaraga dan sejenisnya sebesar 15% (lima belas persen);

 

 

c.

pameran sebesar 15% (lima belas persen);

 

 

d.

sirkus, akrobat dan sulap sebesar 15% (lima belas persen);

 

 

e.

diskotik, karaoke dan kelab malam sebesar 35% (tiga puluh lima persen);

 

 

f.

karaoke keluarga sebesar 15% (lima belas persen);

 

 

g.

permainan ketangkasan sebesar 35% (tiga puluh lima persen);

 

 

h.

permainan bilyar dan bowling sebesar 35% (tiga puluh lima persen);

 

 

i.

panti pijat sebesar 35% (tiga puluh lima persen);

 

 

J.

mandi uap/spa sebesar 25% (dua puluh lima persen);

 

 

k.

pacuan kuda dan kendaraan bermotor sebesar 15% (lima belas persen);

 

 

l.

pertandingan olahraga sebesar 15% (lima belas persen).

 

 

m.

pusat kebugaran (fitness Centre) sebesar 15% (lima belas persen).

 

(3)

Tarif Pajak Hiburan khusus hiburan kesenian rakyat/tradisional ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

 

3.

Ketentuan ayat (4) huruf c Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

(1)

Dengan nama Pajak Reklame dipungut pajak atas setiap penyelenggaraan reklame.

 

(2)

Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame.

 

(3)

Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:

 

 

a.

Reklame papan/billboard/videotron/megatron dan sejenisnya;

b.

Reklame kain;

 

 

c.

Reklame melekat, stiker; 

d.

Reklame selebaran;

 

 

e.

Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;

 

 

f.

Reklame udara;

 

 

g.

Reklame apung;

 

 

h.

Reklame suara;

 

 

i.

Reklame film/slide; dan

 

 

j.

Reklame peragaan.

 

(4)

Tidak termasuk sebagai objek Pajak Reklame adalah:

 

 

a.

penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;

 

 

b.

label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan yang

 

 

c.

berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;

 

 

d.

nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut.

 

 

e.

reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

 

4.

Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 26 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

(1)

Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari PLN bukan oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam ditetapkan sebesar 2% (dua persen);

 

(2)

Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari PLN untuk industri pertambangan minyak bumi dan gas alam sebesar 3% (tiga persen);

 

(3)

Penggunaan tenaga listrik yang berasal bukan dari PLN, bukan untuk industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam sebesar 1,5% (satu koma lima persen);

 

(4)

Penggunaan tenaga listrik yang berasal bukan dari PLN, untuk industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam sebesar 3% (tiga persen);

 

(5)

Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen).

 

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tarakan.

 

Ditetapkan di Tarakan
pada tanggal 22 Juni 2015
WALIKOTA TARAKAN,
ttd.
SOFIAN RAGA

Diundangkan di Tarakan
pada tanggal 23 Juni 2015
SEKRETARIS DAERAH KOTA TARAKAN,
ttd.
KHAIRUL

LEMBARAN DAERAH KOTA TARAKAN TAHUN 2015 NOMOR 12