Perda Kota Surakarta Nomor: 32 Tahun 1977

 

 

 

 

 

Bahwa dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Tentang Retribusi kuburan dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta.

 

 

 

 

1.

Undang-undang No. 5 Tahun 1974.

2.

Undang-undang No. 16 Tahun 1950.

3.

Undang-undang No. 12/Drt. Tahun 1957

4.

Peraturan daerah Kota Besar Surakarta No. 3 / DPR /Ska /51.

 

 

 

 

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya daerah Tingkat II Surakarta.

 

 

 

 

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA TENTANG RETRIBUSI KUBURAN.

 

 

 

 

Dalam Peraturan ini yang dimaksud:

 

 

 

 

Kepala Daerah menetapkan tempat-tempat dalam wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta untuk Kuburan Umum dan Kuburan Cina.

 

 

 

 

Untuk pemakaman di Kuburan hanya dapat dilakukan setelah yang berkepentingan menyerahkan surat Kematian dari Kepala Kampung yang bersangkutan dan Surat Keterangan Pemeriksaan Mayat dari pejabat yang berwenang kepada Pengawas Kuburan setempat.

 

 

 

 

Pasal 4

(1)

Persetujuan pemakaman diberikan berdasarkan atas permintaan setelah yang berkepentingan membayar bea pemakaman seperti tersebut dalam pasal 5 ayat (1).

(2)

Semua kegiatan pemakaman di Kuburan diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

 

 

 

 

Pasal 5

(1)

Bea pemakaman sebagai dimaksud dalam pasal 4 dan pemakaman kembali kerangka jenazah, dengan mengingat luas dan letak makamnya ditetapkan untuk orang dewasa sebagai berikut:

 

a.

Untuk kuburan umum:

 

 

 

b.

Untuk kuburan Cina Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

(2)

Bea pemakaman untuk anak-anak di bawah umur 10 tahun ditetapkan sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari tarif tersebut ayat (1).

(3)

Kepala Daerah menetapkan Kelas-kelas Kuburan Umum.

 

 

 

 

Bagi mereka yang tidak mampu dan atau pemakaman oleh instansi yang berkewenangan, pemakaman dapat diselenggarakan sendiri dan utuk itu dibebaskan dari bea pemakaman.

 

 

 

 

(1)

Di atas tiap makam dapat dipasang kijing atau didirikan bangunan lain atau usaha dan bea sendiri dari yang berkepentingan.

(2)

Untuk memasang kijing dikenakan Retribusi yang besarnya ditetapkan sebagai berikut:

 

a.

Untuk makam pada kuburan umum Rp750,- (tujuh ratus lima puluh rupiah);

 

b.

Untuk makam pada kuburan Cina Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

(3)

Untuk pendirian bangunan di atas makam (makam-makam) yang berkepentingan harus lebih dahulu mendapat ijin dari Kepala Daerah menurut Peraturan Daerah tentang bangunan dengan tarif 10 (sepuluh) kali bea sempadan.

 

 

 

 

(1)

Pemeliharaan makam, kijing dan bangunan di atas makam (makam-makam) diselenggarakan oleh yang berkepentingan.

(2)

Pemeliharaan Lingkungan dalam kuburan diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, terutama pada waktu-waktu ziarah umum.

 

 

 

 

(1)

Untuk kepentingan umum Kepala Daerah dapat mengosongkan dan memindahkan kuburan sebagian atau seluruhnya.

(2)

Apabila dipandang perlu Kepala Daerah dapat menutup suatu kuburan.

(3)

Di kuburan umum ditiadakan Pamijen.

 

 

 

 

(1)

Pemindahan kerangka jenazah harus mendapat ijin lebih dulu dari Kepala Daerah.

(2)

Di dalam Surat Ijin dicantumkan syarat-syarat dan tata cara memindahkan kerangka jenazah yang harus dipenuhi oleh orang yang berkepentingan.

(3)

Kepala daerah memberikan ijin setelah menerima pertimbangan dari kepala Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Kesehatan dan Sub direktorat Pemerintahan Kotamadya daerah Tingkat II Surakarta.

(4)

Atas pemberian ijin Pemindahan Kerangka Jenazah dikenakan Retribusi yang ditetapkan sebesar:

 

a.

Untuk kerangka jenazah dikuburan umum Rp500,- (lima ratus rupiah);

 

b.

Untuk kerangka jenazah dikuburan umum Rp1000,- (seribu rupiah).

 

 

 

 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 

 

 

 

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Tingkat II Surakarta No. 4 Tanggal 25 Februari Tahun 1978 Seri B nomor 4.
Sekretaris Wilayah/Daerah,
ttd.
DJOKO SANTOSO, B.A.

Peraturan Daerah ini telah disahkan oleh GUBERNUR KEPALA DAERAH JAWA TENGAH dengan surat Keputusan tanggal 28-1- 1978 No. HK.20/1978.
Sekretaris daerah B/ Kepala Biro Hukum,
ttd.
Nawawi, S.H.