Perda Kota Surakarta Nomor: 21 Tahun 1977

 

 

 

 

 

 

a.

Bahwa untuk memberikan ijin pemakaian tanah-tanah yang dikuasai Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta dikenakan bea ijin dan retribusi pemakaian tanah daerah.

b.

Bahwa berhubung dengan itu dipandang perlu menetapkan besarnya bea ijin dan retribusi pemakaian tanah daerah.

 

 

 

1.

Undang-undang No. 5 Tahun 1974;

2.

Undang-undang No. 16 Tahun 1950;

3.

Undang-undang No. 12/Drt. Tahun 1957;

 

 

 

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya daerah Tingkat II Surakarta.

 

 

 

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA TENTANG BEA IJIN DAN RETRIBUSI PEMAKAIAN TANAH YANG DIKUASAI PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA.

 

 

 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

 

 

 

Setiap pemakaian tanah daerah harus mendapat ijin lebih dahulu dari Kepala daerah.

 

 

 

(1)

Untuk memperoleh ijin yang dimaksud dalam pasal 2, yang berkepentingan harus mengadakan permohonan secara tertulis dengan mengisi formulir yang telah disediakan dan disertai gambar tanah yang dikehendaki.

(2)

Permohonan dapat ditolak berdasarkan alasan-alasan mengenai kepentingan umum dan tidak memenuhi ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.

(3)

Ijin disertai syarat-syarat yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

(4)

Ijin diberikan untuk waktu tertentu selama-lamanya satu tahun.

(5)

Ijin hanya berlaku atas nama Pemohon dan tidak boleh dipindahtangankan kepada orang lain kecuali dengan persetujuan Kepala Daerah.

 

 

 

Ijin sewaktu-waktu dapat dicabut oleh Kepala Daerah dengan alasan-alasan yang jelas dan disampaikan kepada Pemegang ijin.

 

 

 

Untuk memperoleh ijin sebagai dimaksud dalam pasal 2, dikenakan bea ijin, menurut tarif yang ditetapkan dalam Lampiran Peraturan daerah ini.

 

 

 

Selama masa berlakunya ijin dipungut retribusi pemakaian tanah daerah menurut tarif yang ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Daerah Ini.

 

 

 

Bea ijin dan retribusi pemakaian tanah daerah harus dibayar di muka pada Kas Pemerintah Daerah lewat Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta.

 

 

 

Kepala Daerah berdasarkan alasan-alasan untuk kepentingan social/umum dan berdasarkan pernyataan tidak mampu oleh pemegang ijin yang diketahui Kepala Kampung yang bersangkutan, dan dapat memberikan pembebasan untuk seluruhnya atau sebagian bea ijin dan retribusi yang telah atau akan dibayarkan pada Kas Pemerintah Daerah.

 

 

 

Ijin tidak berlaku lagi apabila:

a.

Sudah habis masa berlakunya.

b.

Dicabut karena alasan-alasan untuk kepentingan umum.

c.

Dicabut Karena tidak memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan pada ijin.

 

 

 

(1)

Sejak ijin tidak berlaku lagi, pemegang ijin berkewajiban mengusahakan supaya tanah daerah dikembalikan dalam keadaan layak.

(2)

Apabila ketentuan ayat (1) tidak dipenuhi, maka Kepala daerah dapat memerintahkan penyelesaian pekerjaan-pekerjaan yang diperlukan atas biaya yang bersangkutan.

 

 

 

Pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini dapat dikenakan hukuman kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau dengan denda setinggi-tingginya Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan atau tidak dengan perampasan barang-barang milik si terhukum.

 

 

 

Kewajiban mengawasi pelaksanaan Peraturan Daerah ini dan mengusut pelanggaran terhadapnya diserahkan pula kepada Kepala Dinas Pengawasan Umum, Kepala Dinas Pendapatan Daerah, Kepala Dinas Pekerjaan Umum, dan Kepala Sub Direktorat Pemerintahan Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta.

 

 

 

Ketentuan-ketentuan yang belum diatur dalam peraturan Daerah ini akan diatur oleh Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.

 

 

 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 

 

 

Surakarta, 27 Oktober 1977.
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA
ttd.
(Roedjito)

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA
ttd.
(Soemari Wongsopawiro)

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 1 Tanggal 25 Pebruari Tahun 1978 Seri B nomor 1.
Sekretaris Wilayah/Daerah,
ttd.
DJOKO SANTOSO, BA