Perda Kota Semarang Nomor: 6 Tahun 2017
Status tidak tersedia
Gunakan versi desktop untuk pengalaman lengkap
|
PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG
NOMOR 6 TAHUN 2017TENTANG
REKLAME DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA SEMARANG, | |||
|
|
|
|
|
Menimbang | |||
|
a.
|
bahwa untuk melindungi dan menjamin keamanan bagi masyarakat, menjaga ketertiban dan estetika kota serta fungsi jalan, maka penyelenggaraan reklame perlu ditata kembali dan dikendalikan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang;
| ||
|
b.
|
bahwa Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Reklame sudah tidak sesuai lagi dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebutuhan di masyarakat, maka perlu ditinjau kembali;
| ||
|
c.
|
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Reklame.
| ||
|
|
|
|
|
Mengingat | |||
|
1.
|
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
| ||
|
2.
|
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
| ||
|
3.
|
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
| ||
|
4.
|
Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
| ||
|
5.
|
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2007, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
| ||
|
6.
|
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2009, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
| ||
|
7.
|
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
| ||
|
8.
|
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
| ||
|
9.
|
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
| ||
|
10.
|
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
| ||
|
11.
|
Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap,Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
| ||
|
12.
|
Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
| ||
|
13.
|
Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
| ||
|
14.
|
Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 3 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 4 Tahun 1988 Seri D Nomor 2);
| ||
|
15.
|
Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 35);
| ||
|
16.
|
Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61);
| ||
|
17.
|
Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 81);
| ||
|
18.
|
Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perizinan dan Non Perizinan (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 93);
| ||
|
19.
|
Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Pohon pada Ruang Terbuka Hijau Publik, Jalur Hijau Jalan, dan Taman (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 108).
| ||
|
|
|
|
|
|
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG dan WALIKOTA SEMARANG | |||
|
|
|
|
|
|
MEMUTUSKAN:
| |||
Menetapkan | |||
|
PERATURAN DAERAH TENTANG REKLAME
| |||
|
|
|
|
|
|
BAB I
KETENTUAN UMUM Pasal 1 | |||
|
Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:
| |||
|
1.
|
Daerah adalah Kota Semarang.
| ||
|
2.
|
Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
| ||
|
3.
|
Walikota adalah Walikota Semarang.
| ||
|
4.
|
Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintah negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia.
| ||
|
5.
|
Pemerintah Daerah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah.
| ||
|
6.
|
Pemerintah Daerah Lain adalah Pemerintah Daerah selain Pemerintah Daerah Kota Semarang.
| ||
|
7.
|
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang.
| ||
|
8.
|
Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
| ||
|
9.
|
Dinas adalah Dinas Daerah Kota Semarang yang bertanggung jawab dalam bidang pengelolaan reklame yang berada di lingkungan Pemerintah Daerah.
| ||
|
10.
|
Perangkat Daerah yang bertanggung jawab dalam Perizinan Reklame adalah Perangkat Daerah yang bertanggung jawab dalam bidang Perizinan Reklame di lingkungan Pemerintah Daerah.
| ||
|
11.
|
Petugas Pengawas adalah petugas pengawas yang berada pada Dinas.
| ||
|
12.
|
Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota.
| ||
|
13.
|
Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja di lingkungan Pemerintah Daerah.
| ||
|
14.
|
Persil adalah suatu perpetakan tanah, yang menurut pertimbangan Pemerintah Daerah dapat dipergunakan untuk menempatkan reklame.
| ||
|
15.
|
Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.
| ||
|
16.
|
Reklame baliho adalah reklame yang terbuat dari papan kayu, besi atau bahan lain dan dipasang pada konstruksi yang tidak permanen dan tujuan materinya mempromosikan suatu even atau kegiatan yang bersifat insidentil.
| ||
|
17.
|
Reklame kain/MMT adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kain, plastik, karet atau bahan lain yang sejenis dipasang pada konstruksi yang tidak permanen dan tujuan materinya mempromosikan suatu even atau kegiatan yang bersifat insidentil.
| ||
|
18.
|
Reklame selebaran adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas yang diselenggarakan dengan cara disebarkan, diberikan, atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempel, dilekatkan, dipasang,digantung pada suatu benda lain.
| ||
|
19.
|
Reklame melekat/stiker/poster adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebarkan, diberikan untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantungkan pada suatu benda baik yang bergerak maupun tidak bergerak.
| ||
|
20.
|
Reklame kendaraan adalah reklame yang ditempatkan atau ditempelkan pada kendaraan yang diselenggarakan dengan mempergunakan kendaraan.
| ||
|
21.
|
Reklame udara adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan balon gas, laser, pesawat atau alat lain yang sejenis.
| ||
|
22.
|
Reklame peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.
| ||
|
23.
|
Reklame suara adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dari atau oleh perantara alat.
| ||
|
24.
|
Reklame Megatron adalah reklame yang bersifat tetap menggunakan layar monitor berupa program reklame atau iklan bersinar dan bergerak dengan gambar dan/atau tulisan berwarna yang dapat berubah-ubah, terprogram dan menggunakan tenaga listrik.
| ||
|
25.
|
Reklame Multivision adalah reklame papan yang berupa program reklame atau iklan bersinar dengan gambar dan atau tulisan berwarna yang dapat berubah-ubah, terprogram dan difungsikan dengan tenaga listrik.
| ||
|
26.
|
Reklame grafiti (Graffity) adalah reklame yang berupa tulisan atau gambar atau lukisan yang dibuat pada dinding bangunan dengan menggunakan cat.
| ||
|
27.
|
Penyelenggara Reklame adalah pemilik produk baik perorangan maupun badan dan/atau perusahaan jasa periklanan yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
| ||
|
28.
|
Penyelenggaraan reklame adalah upaya yang sistematis dan terpadu yang dilakukan berhubungan dengan reklame yang meliputi kegiatan perencanaan, penataan, pelaksanaan, perizinan, pengawasan dan pengendalian serta penegakan hukum.
| ||
|
29.
|
Perencanaan reklame adalah kegiatan survey dan pendataan, penyusunan kriteria peruntukan lokasi, jarak, pemetaan, penyusunan Rencana Tata Ruang Reklame dan Rencana Tata Letak dan Bangunan Reklame dengan memperhatikan rencana tata ruang kota, estetika kota, sosial budaya masyarakat, keselamatan dan keamanan masyarakat, serta keserasian bangunan dan lingkungan.
| ||
|
30.
|
Rencana Tata Ruang Reklame yang selanjutnya disingkat RTR Reklame adalah hasil perencanaan tata ruang reklame di Daerah.
| ||
|
31.
|
Rencana Tata Letak dan Bangunan Reklame yang selanjutnya disebut dengan RTLB Reklame adalah panduan rancang untuk reklame yang meliputi lokasi peruntukan, jenis dan bentuk, sifat, jarak dan letak, dimensi serta konstruksi.
| ||
|
32.
|
Perizinan reklame adalah proses pelayanan penyelenggaraan reklame permanen dan reklame non permanen untuk memperoleh pengesahan dari Walikota dengan terlebih dahulu melengkapi syarat dan kewajiban administrasi dan teknis yang ditentukan.
| ||
|
33.
|
Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan yang lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi,koperasi, persekutuan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, Lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap, serta bentuk badan lainnya.
| ||
|
34.
|
Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
| ||
|
35.
|
Ruang manfaat jalan adalah ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar, tinggi dan kedalaman tertentu yang ditetapkan oleh penyelenggara jalan dan digunakan untuk badan jalan, saluran tepi jalan, dan ambang pengamannya.
| ||
|
36.
|
Ruang milik jalan adalah ruang manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu di luar manfaat jalan yang diperuntukkan bagi ruang manfaat jalan, pelebaran jalan, penambahan jalur lalu lintas di masa datang serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan dan dibatasi oleh lebar, kedalaman dan tinggi tertentu.
| ||
|
|
|
|
|
|
BAB II
ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP Pasal 2 | |||
|
Pengaturan reklame diselenggarakan berdasarkan asas:
| |||
|
a.
|
keterpaduan;
| ||
|
b.
|
keindahan, keserasian, keselarasan, dan keseimbangan;
| ||
|
c.
|
keterbukaan;
| ||
|
d.
|
keselamatan, keamanan, dan ketertiban;
| ||
|
e.
|
kepastian hukum dan keadilan; dan
| ||
|
f.
|
akuntabilitas.
| ||
|
|
|
|
|
Pasal 3 | |||
|
Pengaturan reklame bertujuan untuk:
| |||
|
a.
|
terwujudnya keterpaduan dan keserasian dalam perencanaan dan penyelenggaraan reklame;
| ||
|
b.
|
menjaga kualitas visual kota yang meliputi keindahan, keserasian, keselarasan, dan keseimbangan;
| ||
|
c.
|
menjamin keselamatan dan keamanan masyarakat; dan
| ||
|
d.
|
menjaga ketertiban penyelenggaraan reklame.
| ||
|
|
|
|
|
Pasal 4 | |||
|
Ruang lingkup pengaturan reklame meliputi:
| |||
|
a.
|
wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah;
| ||
|
b.
|
perencanaan dan penataan reklame;
| ||
|
c.
|
pelaksanaan penyelenggaraan reklame;
| ||
|
d.
|
perizinan reklame;
| ||
|
e.
|
hak, kewajiban, dan larangan;
| ||
|
f.
|
peran serta masyarakat;
| ||
|
g.
|
kerja sama dan kemitraan;
| ||
|
h.
|
pengawasan dan pengendalian; dan
| ||
|
i.
|
penegakan hukum.
| ||
|
|
|
|
|
|
BAB III
WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB SERTA KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH Bagian Kesatu Wewenang dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Pasal 5 | |||
|
Wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan reklame di Daerah meliputi:
| |||
|
a.
|
menetapkan kebijakan penyelenggaraan reklame;
| ||
|
b.
|
menetapkan perencanaan dan penataan reklame;
| ||
|
c.
|
mengatur dan menyelenggarakan perizinan reklame;
| ||
|
d.
|
mengatur dan melaksanakan pemungutan pajak reklame;
| ||
|
e.
|
melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian reklame; dan
| ||
|
f.
|
melaksanakan penegakan hukum.
| ||
|
|
|
|
|
|
Bagian Kedua
Kewajiban Pemerintah Daerah Pasal 6 | |||
|
Kewajiban Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan reklame meliputi:
| |||
|
a.
|
menyusun perencanaan program pengembangan dan evaluasi kebijakan;
| ||
|
b.
|
menyusun perencanaan dan penataan reklame;
| ||
|
c.
|
menyusun sistem informasi perencanaan dan penataan reklame;
| ||
|
d.
|
menyusun standar pelayanan minimal perizinan reklame;
| ||
|
e.
|
melaksanakan survey lapangan, pemantauan dan evaluasi;
| ||
|
f.
|
mengelola pajak reklame;
| ||
|
g.
|
melaksanakan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian; dan
| ||
|
h.
|
melaksanakan penegakan hukum.
| ||
|
|
|
|
|
|
BAB IV
PERENCANAAN DAN PENATAAN REKLAME Bagian Kesatu Perencanaan Pasal 7 | |||
|
(1)
|
Perencanaan reklame meliputi kegiatan:
| ||
|
|
a.
|
survey dan pendataan;
| |
|
|
b.
|
penyusunan kriteria penetapan titik reklame;
| |
|
|
c.
|
pemetaan; dan
| |
|
|
d.
|
penyusunan RTR Reklame dan RTLB Reklame.
| |
|
(2)
|
Perencanaan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan:
| ||
|
|
a.
|
Rencana Tata Ruang Kota;
| |
|
|
b.
|
estetika kota;
| |
|
|
c.
|
sosial budaya masyarakat;
| |
|
|
d.
|
keselamatan dan keamanan masyarakat; dan
| |
|
|
e.
|
keserasian bangunan dan lingkungan.
| |
|
|
|
|
|
Pasal 8 | |||
|
(1)
|
Perencanaan reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilaksanakan pada seluruh wilayah Pemerintah Daerah yang meliputi:
| ||
|
|
a.
|
persil dan/atau bangunan milik Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Pusat;
| |
|
|
b.
|
persil dan/atau bangunan milik BUMN dan BUMD;
| |
|
|
c.
|
persil dan/atau bangunan milik Pemerintah Daerah yang dikelola oleh Pihak Ketiga;
| |
|
|
d.
|
persil dan/atau bangunan milik perorangan dan/atau badan; dan
| |
|
|
e.
|
kendaraan yang meliputi:
| |
|
|
|
1.
|
angkutan umum dan/atau angkutan barang yang izin usahanya merupakan kewenangan Pemerintah Daerah; dan
|
|
|
|
2.
|
kendaraan milik perorangan/badan yang berdomisili di Daerah.
|
|
(2)
|
Perencanaan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, dapat melibatkan para pemangku kepentingan yang terdiri dari:
| ||
|
|
a.
|
Pemerintah Pusat;
| |
|
|
b.
|
Pemerintah Daerah Provinsi; dan
| |
|
|
c.
|
Badan termasuk BUMN dan BUMD.
| |
|
(3)
|
Perencanaan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d,disusun dalam bentuk:
| ||
|
|
a.
|
RTR Reklame; dan
| |
|
|
b.
|
RTLB Reklame.
| |
|
(4)
|
Perencanaan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e disusun dalam bentuk penetapan Kriteria Reklame Berjalan.
| ||
|
(5)
|
Perencanaan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
| ||
|
|
|
|
|
|
Bagian Kedua
Penataan Pasal 9 | |||
|
Penataan reklame diatur menurut kriteria:
| |||
|
a.
|
lokasi peruntukan;
| ||
|
b.
|
jenis dan bentuk;
| ||
|
c.
|
sifat;
| ||
|
d.
|
isi/materi;
| ||
|
e.
|
penempatan yang meliputi jarak dan letak;
| ||
|
f.
|
dimensi yang meliputi ukuran dan ketinggian; dan
| ||
|
g.
|
konstruksi.
| ||
|
|
|
|
|
Pasal 10 | |||
|
(1)
|
Lokasi peruntukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a berdasarkan ruas jalan dan termuat dalam RTR Reklame.
| ||
|
(2)
|
Lokasi peruntukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
| ||
|
|
a.
|
lokasi peruntukan reklame:
| |
|
|
b.
|
lokasi peruntukan reklame terbatas; dan
| |
|
|
c.
|
lokasi peruntukan tanpa reklame.
| |
|
(3)
|
Lokasi peruntukan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi lokasi pada persil dan/atau bangunan yang dapat didirikan/dipasang/ditempel/digambar reklame.
| ||
|
(4)
|
Lokasi peruntukan reklame terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi lokasi pada persil dan/atau bangunan yang dapat didirikan/dipasang/ditempel/digambar reklame yang hanya memuat identitas penyelenggara reklame dan layanan masyarakat.
| ||
|
(5)
|
Lokasi peruntukan tanpa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:
| ||
|
|
a.
|
jalan yang meliputi ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan kecuali petunjuk arah menuju kantor/fasilitas pelayanan milik pemerintah;
| |
|
|
b.
|
taman kota dan jalur hijau jalan;
| |
|
|
c.
|
di sekitar rambu lalu lintas;
| |
|
|
d.
|
di sekitar kantor Pemerintah; dan
| |
|
|
e.
|
lokasi tertentu yang ditetapkan Pemerintah Daerah.
| |
|
(6)
|
Lokasi peruntukan tanpa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (5) hanya dapat digunakan untuk reklame insidentil untuk mendukung kegiatan yang sedang diselenggarakan sesuai peraturan perundang-undangan.
| ||
|
|
|
|
|
Pasal 11 | |||
|
(1)
|
Jenis reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b terdiri dari:
| ||
|
|
a.
|
reklame papan (billboard/neon box);
| |
|
|
b.
|
reklame baliho;
| |
|
|
c.
|
reklame kain/MMT;
| |
|
|
d.
|
reklame selebaran;
| |
|
|
e.
|
reklame melekat/stiker/poster;
| |
|
|
f.
|
reklame kendaraan;
| |
|
|
g.
|
reklame udara;
| |
|
|
h.
|
reklame peragaan;
| |
|
|
i.
|
reklame suara;
| |
|
|
j.
|
reklame megatron;
| |
|
|
k.
|
reklame multivision; dan
| |
|
|
l.
|
reklame grafiti (graffity).
| |
|
(2)
|
Bentuk reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b memuat desain dan karakteristik reklame yang diatur dalam RTLB Reklame.
| ||
|
|
|
|
|
Pasal 12 | |||
|
Reklame menurut sifat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c terdiri dari:
| |||
|
a.
|
permanen meliputi;
| ||
|
|
1.
|
reklame papan(billboard/neonbox);
| |
|
|
2.
|
reklame kendaraan;
| |
|
|
3.
|
reklame megatron;
| |
|
|
4.
|
reklame multivision; dan
| |
|
|
5.
|
reklame graffiti.
| |
|
b.
|
tidak permanen meliputi
| ||
|
|
1.
|
reklame baliho
| |
|
|
2.
|
reklame kain/MMT;
| |
|
|
3.
|
reklame selebaran;
| |
|
|
4.
|
reklame melekat/stiker/poster;
| |
|
|
5.
|
reklame udara;
| |
|
|
6.
|
reklame peragaan; dan
| |
|
|
7.
|
reklame suara.
| |
|
|
|
|
|
Pasal 13 | |||
|
(1)
|
Isi/materi reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d harus memenuhi persyaratan:
| ||
|
|
a.
|
menggunakan bahasa yang baik dan benar;
| |
|
|
b.
|
tidak melanggar norma agama, kesopanan, kesusilaan, ketertiban umum, dan peraturan perundang-undangan.
| |
|
(2)
|
Penyelenggara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi berupa:
| ||
|
|
a.
|
teguran/peringatan;dan/atau
| |
|
|
b.
|
paksaan pemerintah.
| |
|
(3)
|
Paksaan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa pembongkaran/pencopotan materi reklame.
| ||
|
|
|
|
|
Pasal 14 | |||
|
Penempatan yang meliputi jarak dan letak reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e diatur dalam RTLB Reklame.
| |||
|
|
|
|
|
Pasal 15 | |||
|
Dimensi yang meliputi ukuran dan ketinggian reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf f diatur dalam RTLB Reklame.
| |||
|
|
|
|
|
Pasal 16 | |||
|
Konstruksi reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf g terdiri dari:
| |||
|
a.
|
kaki tunggal, yaitu sarana reklame yang konstruksinya hanya satu tiang;
| ||
|
b.
|
kaki ganda, yaitu reklame yang konstruksinya terdiri atas dua tiang atau lebih;
| ||
|
c.
|
rangka, yaitu sarana reklame yang konstruksinya berbentuk rangka; dan
| ||
|
d.
|
menempel, yaitu sarana reklame yang konstruksinya menyatu pada bangunan.
| ||
|
|
|
|
|
|
BAB V
PERIZINAN REKLAME Bagian Kesatu Umum Pasal 17 | |||
|
(1)
|
Setiap Penyelenggara Reklame yang akan menyelenggarakan reklame di Daerah wajib memiliki izin Penyelenggaraan Reklame yang diterbitkan Pemerintah Daerah.
| ||
|
(2)
|
Izin Penyelenggaraan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi penyelenggaraan reklame:
| ||
|
|
a.
|
hanya memuat informasi mengenai pemilikan/peruntukan tanah milik sendiri dengan ketentuan ukuran reklame tidak melebih 2 M² (dua meter persegi)dan diselenggarakan di atas tanah/bangunan yang dimiliki/dikuasainya;
| |
|
|
b.
|
hanya memuat informasi tentang nama/profesi/badan dengan ketentuan reklame tidak melebihi 2 M² (dua meter persegi) dan diselenggarakan di atas tanah/bangunan yang dimiliki/dikuasainya;
| |
|
|
c.
|
hanya memuat nama lembaga formal yang bergerak di bidang pendidikan/kesehatan dengan ketentuan ukuran reklame tidak melebihi 4 M² (empat meter persegi) dan diselenggarakan di atas tanah/bangunan yang dimiliki/dikuasainya;
| |
|
|
d.
|
hanya memuat nama tempat ibadah dan panti asuhan dengan ketentuan tanpa disertai kepentingan/muatan komersial dan ukuran tidak melebihi 2 M2(dua meter persegi)dan diselenggarakan di atas tanah/bangunan yang dimiliki/dikuasainya;
| |
|
|
e.
|
diselenggarakan oleh Partai Politik/Organisasi Kemasyarakatan dengan ketentuan tanpa disertai kepentingan/muatan komersial dan diselenggarakan di atas tanah/bangunan yang dimiliki/dikuasainya;
| |
|
|
f.
|
diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi,Pemerintah Daerah dan Lembaga Pemerintah lainnya tanpa disertai kepentingan atau muatan komersial dan diselenggarakan di atas tanah/bangunan yang dimiliki/dikuasainya; dan
| |
|
|
g.
|
diselenggarakan oleh Perwakilan Diplomatik, Perwakilan Konsulat, Perwakilan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) serta badan-badan khususnya, badan-badan atau Lembaga Organisasi Internasional yang diselenggarakan di atas tanah/bangunan yang bersangkutan.
| |
|
(3)
|
Penyelenggara reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, huruf f, dan huruf g, wajib memberitahukan kepada Dinas sebelum menyelenggarakan reklame.
| ||
|
(4)
|
Penyelenggara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi berupa:
| ||
|
|
a.
|
teguran/peringatan;
| |
|
|
b.
|
paksaan pemerintah; dan/atau
| |
|
|
c.
|
pencabutan Surat Keterangan Terdaftar.
| |
|
(5)
|
Paksaan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b berupa:
| ||
|
|
a.
|
menghentikan kegiatan pemasangan reklame sementara waktu;
| |
|
|
b.
|
mengurus izin penyelenggaraan reklame; dan/atau
| |
|
|
c.
|
membongkar reklame.
| |
|
(6)
|
Penyelenggara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dikenai sanksi berupa:
| ||
|
|
a.
|
teguran/peringatan;dan/atau
| |
|
|
b.
|
paksaan pemerintah berupa membongkar reklame.
| |
|
(7)
|
Apabila dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c dan ayat (6) huruf b tidak dilaksanakan, pembongkaran dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
| ||
|
|
|
|
|
|
Bagian Kedua
Penyelenggara Pasal 18 | |||
|
(1)
|
Penyelenggara reklame terdiri dari:
| ||
|
|
a.
|
instansi pemerintah;
| |
|
|
b.
|
perorangan;
| |
|
|
c.
|
badan; dan
| |
|
|
d.
|
perusahaan jasa periklanan.
| |
|
(2)
|
Penyelenggara reklame perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b hanya untuk penyelenggaraan reklame:
| ||
|
|
a.
|
nama kantor profesi; dan
| |
|
|
b.
|
nama usaha yang tergolong usaha mikro dan kecil.
| |
|
(3)
|
Penyelenggara reklame badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c wajib memenuhi persyaratan:
| ||
|
|
a.
|
memiliki Izin usaha/kegiatan sesuai bidang usaha/kegiatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan;
| |
|
|
b.
|
berdomisili di Daerah/memiliki cabang di Daerah; dan
| |
|
|
c.
|
reklame hanya memuat/berkaitan dengan produksi.
| |
|
(4)
|
Penyelenggara reklame perusahaan jasa periklanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d wajib terdaftar sebagai Biro Reklame di Daerah.
| ||
|
(5)
|
Penyelenggara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), dikenai sanksi berupa:
| ||
|
|
a.
|
teguran/peringatan;
| |
|
|
b.
|
paksaan pemerintah; dan/atau
| |
|
|
c.
|
pencabutan Izin Penyelenggaraan Reklame.
| |
|
(6)
|
Paksaan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b berupa mengurus Surat Keterangan Terdaftar dan/atau izin Penyelenggaraan Reklame.
| ||
|
|
|
|
|
Pasal 19 | |||
|
(1)
|
Setiap perusahaan jasa periklanan yang akan menyelenggarakan reklame di Daerah wajib memiliki Surat Keterangan Terdaftar yang diterbitkan Pemerintah Daerah.
| ||
|
(2)
|
Permohonan Surat Keterangan Terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Walikota.
| ||
|
(3)
|
Walikota berwenang mengabulkan dan menolak permohonan Surat Keterangan Terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
| ||
|
(4)
|
Walikota dapat melimpahkan tugas dan tanggung jawab dalam permohonan Surat Keterangan Terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) kepada Kepala Dinas.
| ||
|
(5)
|
Pelimpahan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
| ||
|
(6)
|
Penyelenggara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi berupa:
| ||
|
|
a.
|
teguran/peringatan;dan/atau
| |
|
|
b.
|
paksaan pemerintah.
| |
|
(7)
|
Paksaan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b berupa:
| ||
|
|
a.
|
mengurus Surat Keterangan Terdaftar; dan/atau
| |
|
|
b.
|
membongkar reklame.
| |
|
(8)
|
Apabila dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b tidak dilaksanakan, pembongkaran dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
| ||
|
|
|
|
|
Pasal 20 | |||
|
(1)
|
Permohonan pengajuan Surat Keterangan Terdaftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dilakukan dengan cara mengisi Formulir Permohonan dan dilengkapi dengan persyaratan yang terdiri dari:
| ||
|
|
a.
|
fotokopi KTP pemohon;
| |
|
|
b.
|
SIUP dalam bidang jasa periklanan; dan
| |
|
|
c.
|
uraian tentang adanya fasilitas berupa bengkel reklame yang dilengkapi dengan foto/gambar bengkel yang berada di Daerah.
| |
|
(2)
|
Surat Keterangan Terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
| ||
|
(3)
|
Tata cara permohonan Surat Keterangan Terdaftar dan perpanjangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
| ||
|
|
|
|
|
|
Bagian Ketiga
Persyaratan dan Tata Cara Perizinan Paragraf 1 Umum Pasal 21 | |||
|
(1)
|
Izin Penyelenggaraan Reklame diterbitkan dengan mempertimbangkan rekomendasi teknis dari:
| ||
|
|
a.
|
pengelola jalan tol apabila reklame menghadap ke arah jalan tol atau terletak pada persil dan/atau bangunan yang merupakan kewenangan/milik pengelola jalan tol;
| |
|
|
b.
|
pengelola kereta api apabila reklame berada pada persil dan/atau bangunan yang merupakan kewenangan/milik pengelola kereta api;
| |
|
|
c.
|
pengelola bandar udara apabila reklame berada pada persil dan/atau bangunan yang merupakan kewenangan/milik pengelola bandar udara; dan
| |
|
|
d.
|
pengelola pelabuhan apabila reklame berada pada persil dan/atau bangunan yang merupakan kewenangan/milik pengelola pelabuhan.
| |
|
(2)
|
Izin Penyelenggaraan Reklame terdiri atas:
| ||
|
|
a.
|
Izin Penyelenggaraan Reklame permanen; dan
| |
|
|
b.
|
Izin Penyelenggaraan Reklame tidak permanen.
| |
|
(3)
|
Permohonan Izin Penyelenggaraan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b diajukan kepada Walikota.
| ||
|
(4)
|
Walikota berwenang mengabulkan atau menolak permohonan Izin Penyelenggaraan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
| ||
|
(5)
|
Walikota dapat melimpahkan tugas dan tanggung jawab dalam pemberian Izin Penyelenggaraan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) kepada Kepala Perangkat Daerah yang bertanggung jawab dalam bidang Perizinan Reklame.
| ||
|
(6)
|
Pelimpahan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
| ||
|
|
|
|
|
|
Paragraf 2
Izin Reklame Permanen Pasal 22 | |||
|
(1)
|
Pemohon Izin Penyelenggaraan Reklame Permanen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a terdiri dari:
| ||
|
|
a.
|
perorangan;
| |
|
|
b.
|
badan yang berdomisili di Daerah; dan
| |
|
|
c.
|
perusahaan jasa periklanan.
| |
|
(2)
|
Izin Penyelenggaraan Reklame diwajibkan bagi badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b baik untuk kepentingan sendiri atau bekerja sama dengan instansi pemerintah.
| ||
|
(3)
|
Jangka waktu Izin Penyelenggaraan Reklame dapat diberikan untuk paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
| ||
|
(4)
|
Penyelenggara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi berupa:
| ||
|
|
a.
|
teguran/peringatan;
| |
|
|
b.
|
paksaan pemerintah; dan/atau
| |
|
(5)
|
Paksaan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b berupa:
| ||
|
|
a.
|
mengurus Surat Keterangan Terdaftar; dan/atau
| |
|
|
b.
|
membongkar reklame.
| |
|
(6)
|
Apabila dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b tidak dilaksanakan, pembongkaran dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
| ||
|
|
|
|
|
Pasal 23 | |||
|
(1)
|
Permohonan Izin Penyelenggaraan Reklame Permanen yang dilakukan oleh perorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a wajib memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis.
| ||
|
(2)
|
Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)meliputi pengisian Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan Reklame dan kelengkapan persyaratan yang terdiri dari:
| ||
|
|
a.
|
fotokopi KTP pemohon yang masih berlaku;
| |
|
|
b.
|
surat kuasa pengurusan apabila dikuasakan;
| |
|
|
c.
|
fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB tahun terakhir;
| |
|
|
d.
|
fotokopi dokumen bukti penguasaan/pemanfaatan/perjanjian sewa-menyewa atas tanah dan/atau bangunan di atasnya yang digunakan sebagai tempat pemasangan reklame;
| |
|
|
e.
|
fotokopi IMB atas bangunan yang digunakan untuk penyelenggaraan reklame;
| |
|
|
f.
|
fotokopi kartu keanggotaan profesi/keterangan usaha mikro dan usaha kecil yang diterbitkan instansi yang berwenang bagi kegiatan usaha mikro dan kecil;
| |
|
|
g.
|
surat keterangan domisili kantor kegiatan jasa profesi/usaha mikro dan usaha kecil yang diterbitkan kelurahan dan disahkan Kecamatan;
| |
|
|
h.
|
desain dan karakteristik reklame dituangkan dalam gambar teknis reklame;
| |
|
|
i.
|
foto terbaru rencana lokasi penempatan reklame berukuran 10 R;
| |
|
|
j.
|
Surat kesanggupan menaati segala ketentuan yang termuat dalam Izin Penyelenggaraan Reklame, peraturan perundang-undangan, dan menanggung segala kerugian yang timbul sebagai akibat penyelenggaraan reklame.
| |
|
(3)
|
Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa hasil verifikasi di lapangan yang dituangkan dalam bentuk Berita Acara/rekomendasi teknis.
| ||
|
(4)
|
Berita Acara/rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan dengan mendasarkan pada:
| ||
|
|
a.
|
RTR Reklame; dan
| |
|
|
b.
|
RTLB Reklame.
| |
|
(5)
|
Persyaratan dan tata cara permohonan Izin Penyelenggaraan Reklame Permanen beserta Berita Acara/Rekomendasi Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
| ||
|
|
|
|
|
Pasal 24 | |||
|
(1)
|
Permohonan Izin Penyelenggaraan Reklame Permanen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b dan ayat (2) yang dilakukan badan usaha/cabang badan usaha, wajib memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis.
| ||
|
(2)
|
Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengisian Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan Reklame dan kelengkapan persyaratan yang terdiri dari:
| ||
|
|
a.
|
fotokopi KTP pemohon yang masih berlaku;
| |
|
|
b.
|
surat kuasa pengurusan apabila dikuasakan;
| |
|
|
c.
|
fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB tahun terakhir;
| |
|
|
d.
|
fotokopi/salinan akta pendirian untuk pemohon berbadan hukum;
| |
|
|
e.
|
fotokopi dokumen bukti penguasaan/pemanfaatan/perjanjian sewa-menyewa atas tanah dan/atau bangunan di atasnya yang digunakan sebagai tempat pemasangan reklame;
| |
|
|
f.
|
fotokopi IMB atas bangunan yang digunakan untuk penyelenggaraan reklame;
| |
|
|
g.
|
desain dan karakteristik reklame dituangkan dalam gambar teknis reklame dan gambar teknis bangunan reklame;
| |
|
|
h.
|
foto terbaru rencana lokasi penempatan reklame berukuran 10 R;
| |
|
|
i.
|
perhitungan konstruksi bangunan pertandaan untuk reklame yang dipasang di atas tanah;
| |
|
|
j.
|
fotokopi kajian kelayakan bangunan gedung untuk reklame tertentu yang dipersyaratkan yang akan dipasang menempel pada bangunan gedung;
| |
|
|
k.
|
data hasil penyelidikan tanah (sondir) bagi bangunan pertandaan reklame yang dipersyaratkan;
| |
|
|
l.
|
fotokopi ijazah/sertifikat keahlian dan KTP milik penanggung jawab konstruksi untuk kelengkapan persyaratan huruf i dan huruf j; dan
| |
|
|
m.
|
Surat kesanggupan menaati segala ketentuan yang termuat dalam Izin Penyelenggaraan Reklame, peraturan perundang-undangan, dan menanggung segala kerugian yang timbul sebagai akibat penyelenggaraan reklame.
| |
|
(3)
|
Persyaratan administratif berupa perjanjian sewa-menyewa atas tanah dan/atau bangunan di atasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e harus memuat ketentuan tentang:
| ||
|
|
a.
|
kewajiban bagi penyelenggara reklame dan/atau pemilik tanah dan/atau bangunan untuk membongkar konstruksi reklame apabila izin penyelenggaraan reklame telah berakhir.
| |
|
|
b.
|
apabila kewajiban sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak dilaksanakan oleh penyelenggara reklame dan/atau pemilik tanah dan/atau bangunan, Pemerintah Daerah berwenang untuk melaksanakan pembongkaran berdasarkan Peraturan Daerah ini.
| |
|
(4)
|
Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa hasil verifikasi di lapangan yang dituangkan dalam bentuk Berita Acara/rekomendasi teknis.
| ||
|
(5)
|
Berita Acara/rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan dengan mendasarkan pada:
| ||
|
|
a.
|
RTR Reklame; dan
| |
|
|
b.
|
RTLB Reklame.
| |
|
(6)
|
Persyaratan dan tata cara permohonan Izin Reklame Permanen beserta Berita Acara/Rekomendasi Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
| ||
|
|
|
|
|
Pasal 25 | |||
|
(1)
|
Permohonan Izin Penyelenggaraan Reklame Permanen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf c yang dilakukan badan wajib memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis.
| ||
|
(2)
|
Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengisian Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan Reklame dan kelengkapan persyaratan yang terdiri dari:
| ||
|
|
a.
|
fotokopi KTP pemohon yang masih berlaku;
| |
|
|
b.
|
surat kuasa pengurusan apabila dikuasakan;
| |
|
|
c.
|
fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB tahun terakhir;
| |
|
|
d.
|
fotokopi/salinan akta pendirian untuk pemohon berbadan hukum;
| |
|
|
e.
|
fotokopi dokumen bukti penguasaan/pemanfaatan/perjanjian sewa-menyewa atas tanah dan/atau bangunan di atasnya yang digunakan sebagai tempat pemasangan reklame;
| |
|
|
f.
|
fotokopi IMB atas bangunan yang digunakan untuk penyelenggaraan reklame;
| |
|
|
g.
|
desain dan karakteristik reklame dituangkan dalam gambar teknis reklame dan gambar teknis bangunan reklame;
| |
|
|
h.
|
foto terbaru rencana lokasi penempatan reklame berukuran 10 R;
| |
|
|
i.
|
perhitungan konstruksi bangunan pertandaan untuk reklame yang dipasang di atas tanah;
| |
|
|
j.
|
fotokopi kajian kelayakan bangunan gedung untuk reklame tertentu yang dipersyaratkan yang akan dipasang menempel pada bangunan gedung;
| |
|
|
k.
|
data hasil penyelidikan tanah (sondir) bagi bangunan pertandaan reklame yang dipersyaratkan;
| |
|
|
l.
|
fotokopi ijazah/sertifikat keahlian dan KTP milik penanggung jawab konstruksi untuk kelengkapan persyaratan huruf i dan huruf j; dan
| |
|
|
m.
|
Surat kesanggupan menaati segala ketentuan yang termuat dalam Izin Penyelenggaraan Reklame, peraturan perundang-undangan, dan menanggung segala kerugian yang timbul sebagai akibat penyelenggaraan reklame.
| |
|
(3)
|
Persyaratan administratif berupa perjanjian sewa-menyewa atas tanah dan/atau bangunan di atasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e harus memuat ketentuan tentang:
| ||
|
|
a.
|
kewajiban bagi penyelenggara reklame dan/atau pemilik tanah dan/atau bangunan untuk membongkar konstruksi reklame apabila izin penyelenggaraan reklame telah berakhir;
| |
|
|
b.
|
apabila kewajiban sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak dilaksanakan oleh penyelenggara reklame dan/atau pemilik tanah dan/atau bangunan, Pemerintah Daerah berwenang untuk melaksanakan pembongkaran berdasarkan Peraturan Daerah ini.
| |
|
(4)
|
Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa hasil verifikasi di lapangan yang dituangkan dalam bentuk Berita Acara/rekomendasi teknis.
| ||
|
(5)
|
Berita Acara/rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan dengan mendasarkan pada:
| ||
|
|
a.
|
RTR Reklame; dan
| |
|
|
b.
|
RTLB Reklame.
| |
|
(6)
|
Persyaratan dan tata cara permohonan Izin Reklame Permanen beserta Berita Acara/Rekomendasi Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
| ||
|
|
|
|
|
Pasal 26 | |||
|
(1)
|
Permohonan Izin Penyelenggaraan Reklame Permanen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf d yang dilakukan badan usaha/penyedia jasa reklame wajib memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis.
| ||
|
(2)
|
Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengisian Surat Permohonan Izin Reklame dan kelengkapan persyaratan yang terdiri dari:
| ||
|
|
a.
|
fotokopi KTP pemohon yang masih berlaku;
| |
|
|
b.
|
fotokopi Surat Keterangan Terdaftar sebagai Biro Reklame di Daerah;
| |
|
|
c.
|
surat kuasa pengurusan apabila dikuasakan;
| |
|
|
d.
|
fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB tahun terakhir;
| |
|
|
e.
|
fotokopi dokumen bukti penguasaan/pemanfaatan/perjanjian sewa-menyewa atas tanah dan/atau bangunan di atasnya yang digunakan sebagai tempat pemasangan reklame;
| |
|
|
f.
|
fotokopi IMB atas bangunan yang digunakan untuk penyelenggaraan reklame;
| |
|
|
g.
|
desain dan karakteristik reklame dituangkan dalam gambar teknis reklame dan gambar teknis bangunan reklame;
| |
|
|
h.
|
foto terbaru rencana lokasi penempatan reklame berukuran 10 R;
| |
|
|
i.
|
perhitungan konstruksi bangunan pertandaan untuk reklame yang dipasang di atas tanah;
| |
|
|
j.
|
fotokopi kajian kelayakan bangunan gedung untuk reklame tertentu yang dipersyaratkan yang akan dipasang menempel pada bangunan gedung;
| |
|
|
k.
|
data hasil penyelidikan tanah (sondir) bagi bangunan pertandaan reklame yang dipersyaratkan;
| |
|
|
l.
|
fotokopi ijazah/sertifikat keahlian dan KTP milik penanggung jawab konstruksi untuk kelengkapan persyaratan huruf i dan huruf j; dan
| |
|
|
m.
|
Surat kesanggupan menaati segala ketentuan yang termuat dalam Izin Penyelenggaraan Reklame, peraturan perundang-undangan, dan menanggung segala kerugian yang timbul sebagai akibat penyelenggaraan reklame.
| |
|
(3)
|
Persyaratan administratif berupa perjanjian sewa-menyewa atas tanah dan/atau bangunan di atasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e harus memuat ketentuan tentang:
| ||
|
|
a.
|
kewajiban bagi penyelenggara reklame dan/atau pemilik tanah dan/atau bangunan untuk membongkar konstruksi reklame apabila izin penyelenggaraan reklame telah berakhir;
| |
|
|
b.
|
apabila kewajiban sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak dilaksanakan oleh penyelenggara reklame dan/atau pemilik tanah dan/atau bangunan, Pemerintah Daerah berwenang untuk melaksanakan pembongkaran berdasarkan Peraturan Daerah ini.
| |
|
(4)
|
Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa hasil verifikasi di lapangan yang dituangkan dalam bentuk Berita Acara/rekomendasi teknis.
| ||
|
(5)
|
Berita Acara/rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan dengan mendasarkan pada:
| ||
|
|
a.
|
RTR Reklame; dan
| |
|
|
b.
|
RTLB Reklame.
| |
|
(6)
|
Persyaratan dan tata cara permohonan Izin Reklame Permanen beserta Berita Acara/Rekomendasi Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
| ||
|
|
|
|
|
Pasal 27 | |||
|
(1)
|
Izin Penyelenggaraan Reklame Permanen dapat diperpanjang paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum Izin Penyelenggaraan Reklame Permanen berakhir.
| ||
|
(2)
|
Permohonan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Reklame Permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis.
| ||
|
(3)
|
Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengisian Surat Permohonan Perpanjangan Izin Reklame dan kelengkapan persyaratan yang terdiri dari:
| ||
|
|
a.
|
fotokopi KTP pemohon yang masih berlaku;
| |
|
|
b.
|
fotokopi Surat Keterangan Terdaftar sebagai Biro Reklame di Daerah;
| |
|
|
c.
|
surat kuasa pengurusan apabila dikuasakan;
| |
|
|
d.
|
fotokopi izin penyelenggaraan Reklame permanen yang dimiliki;
| |
|
|
e.
|
fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB tahun terakhir;
| |
|
|
f.
|
fotokopi dokumen bukti penguasaan/pemanfaatan/perjanjian sewa-menyewa atas tanah dan/atau bangunan di atasnya yang digunakan sebagai tempat pemasangan reklame;
| |
|
|
g.
|
fotokopi IMB atas bangunan yang digunakan untuk penyelenggaraan reklame;
| |
|
|
h.
|
foto terbaru rencana lokasi penempatan reklame berukuran 10 R;
| |
|
|
i.
|
kajian kelayakan konstruksi bangunan pertandaan untuk reklame yang dipasang di atas tanah;
| |
|
|
j.
|
fotokopi kajian kelayakan bangunan gedung untuk reklame tertentu yang dipersyaratkan yang akan dipasang menempel pada bangunan gedung;
| |
|
|
k.
|
data hasil penyelidikan tanah (sondir) bagi bangunan pertandaan reklame yang dipersyaratkan;
| |
|
|
l.
|
fotokopi ijazah/sertifikat keahlian dan KTP milik penanggung jawab konstruksi untuk kelengkapan persyaratan huruf i dan huruf j; dan
| |
|
|
m.
|
Surat kesanggupan menaati segala ketentuan yang termuat dalam Izin Penyelenggaraan Reklame, peraturan perundang-undangan, dan menanggung segala kerugian yang timbul sebagai akibat penyelenggaraan reklame.
| |
|
(4)
|
Persyaratan administratif berupa perjanjian sewa-menyewa atas tanah dan/atau bangunan di atasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f harus memuat ketentuan tentang:
| ||
|
|
a.
|
kewajiban bagi penyelenggara reklame dan/atau pemilik tanah dan/atau bangunan untuk membongkar konstruksi reklame apabila izin penyelenggaraan reklame telah berakhir;
| |
|
|
b.
|
apabila kewajiban sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak dilaksanakan oleh penyelenggara reklame dan/atau pemilik tanah dan/atau bangunan, Pemerintah Daerah berwenang untuk melaksanakan pembongkaran berdasarkan Peraturan Daerah ini.
| |
|
(4)
|
Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa hasil verifikasi di lapangan yang dituangkan dalam bentuk Berita Acara/rekomendasi teknis.
| ||
|
(5)
|
Berita Acara/rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan dengan mendasarkan pada:
| ||
|
|
a.
|
RTR Reklame; dan
| |
|
|
b.
|
RTLB Reklame.
| |
|
(6)
|
Persyaratan dan tata cara permohonan perpanjangan Izin Penyelenggaraan Reklame Permanen beserta Berita Acara/Rekomendasi Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) ayat (4) dan ayat (5) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
| ||
|
|
|
|
|
Pasal 28 | |||
|
(1)
|
Pemegang izin penyelenggaraan reklame wajib mengajukan permohonan izin baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25 dan Pasal26, apabila:
| ||
|
|
a.
|
jangka waktu izin telah berakhir;
| |
|
|
b.
|
terjadi perubahan atas:
| |
|
|
|
1.
|
desain dan karakteristik yang dituangkan dalam gambar teknis;
|
|
|
|
2.
|
jenis;
|
|
|
|
3.
|
bentuk;
|
|
|
|
4.
|
ukuran; dan/atau
|
|
|
|
5.
|
konstruksi.
|
|
(2)
|
Penyelenggara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi berupa
| ||
|
|
a.
|
teguran/peringatan;
| |
|
|
b.
|
paksaan pemerintah; dan/atau
| |
|
|
c.
|
pencabutan Surat Keterangan Terdaftar dan/atau Izin Penyelenggaraan Reklame.
| |
|
(3)
|
Paksaan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa;
| ||
|
|
a.
|
mengurus Surat Keterangan Terdaftar; dan/atau
| |
|
|
b.
|
membongkar reklame.
| |
|
(4)
|
Apabila dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b tidak dilaksanakan, pembongkaran dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
| ||
|
|
|
|
|
|
Paragraf 3
Izin Penyelenggaraan Reklame Tidak Permanen Pasal 29 | |||
|
(1)
|
Pemohon Izin Penyelenggaraan Reklame Tidak Permanen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b terdiri dari:
| ||
|
|
a.
|
instansi pemerintah;
| |
|
|
b.
|
badan yang berdomisili di Daerah; dan
| |
|
|
c.
|
perusahaan jasa periklanan.
| |
|
(2)
|
Izin Penyelenggaraan Reklame diwajibkan bagi Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a apabila bekerja sama dengan badan usaha/cabang badan usaha yang berdomisili di Daerah.
| ||
|
(3)
|
Jangka waktu Izin Penyelenggaraan Reklame Tidak Permanen diberikan untuk 1 (satu) kali penyelenggaraan kegiatan dengan jangka waktu sesuai penyelenggaraan kegiatan dengan ketentuan paling lama 30 (tiga puluh) hari dan tidak dapat diperpanjang.
| ||
|
|
|
|
|
Pasal 30 | |||
|
(1)
|
Permohonan Izin Penyelenggaraan Reklame Tidak Permanen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a dan ayat (2) yang dilakukan badan usaha/cabang badan usaha, wajib memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis.
| ||
|
(2)
|
Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengisian Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan Reklame dan kelengkapan persyaratan yang terdiri dari:
| ||
|
|
a.
|
fotocopy KTP pemohon yang masih berlaku atau bagi permohonan yang dikuasakan wajib dilengkapi dengan Surat Kuasa beserta fotocopy Kartu Tanda Penduduk pemberi dan penerima kuasa;
| |
|
|
b.
|
desain dan karakteristik reklame dituangkan dalam gambar teknis;
| |
|
|
c.
|
uraian rencana lokasi penempatan reklame;
| |
|
|
d.
|
fotokopi dokumen bukti kerja sama kegiatan dan/atau pemasangan reklame antara badan usaha/cabang badan usaha dengan instansi Pemerintahan; dan
| |
|
|
e.
|
Surat kesanggupan menaati segala ketentuan yang termuat dalam Izin Penyelenggaraan Reklame, peraturan perundang-undangan, dan menanggung segala kerugian yang timbul sebagai akibat penyelenggaraan reklame.
| |
|
(3)
|
Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dituangkan dalam bentuk Berita Acara/rekomendasi teknis dengan mendasarkan pada:
| ||
|
|
a.
|
RTR Reklame; dan
| |
|
|
b.
|
RTLB Reklame.
| |
|
(4)
|
Dalam rangka menerbitkan Berita Acara/rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat dilakukan verifikasi lapangan apabila diperlukan.
| ||
|
(5)
|
Persyaratan dan tata cara permohonan Izin Penyelenggaraan Reklame Tidak Permanen beserta Berita Acara/Rekomendasi Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
| ||
|
|
|
|
|
Pasal 31 | |||
|
(1)
|
Permohonan Izin Penyelenggaraan Reklame Tidak Permanen yang dilakukan oleh badan/cabang badan yang berdomisili di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b,wajib memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis.
| ||
|
(2)
|
Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengisian Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan Reklame dan kelengkapan persyaratan yang terdiri dari:
| ||
|
|
a.
|
fotocopy KTP pemohon yang masih berlaku atau bagi permohonan yang dikuasakan wajib dilengkapi dengan Surat Kuasa beserta fotocopy Kartu Tanda Penduduk pemberi dan penerima kuasa;
| |
|
|
b.
|
desain dan karakteristik reklame dituangkan dalam gambar teknis;
| |
|
|
c.
|
uraian rencana lokasi penempatan reklame; dan
| |
|
|
d.
|
Surat kesanggupan menaati segala ketentuan yang termuat dalam Izin Penyelenggaraan Reklame, peraturan perundang-undangan, dan menanggung segala kerugian yang timbul sebagai akibat penyelenggaraan reklame.
| |
|
(3)
|
Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dituangkan dalam bentuk Berita Acara/rekomendasi teknis dengan mendasarkan pada:
| ||
|
|
a.
|
RTR Reklame; dan
| |
|
|
b.
|
RTLB Reklame.
| |
|
(4)
|
Dalam rangka menerbitkan Berita Acara/rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat dilakukan verifikasi lapangan apabila diperlukan.
| ||
|
(5)
|
Persyaratan dan tata cara permohonan Izin Penyelenggaraan Reklame Tidak Permanen beserta Berita Acara/Rekomendasi Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
| ||
|
|
|
|
|
Pasal 32 | |||
|
(1)
|
Permohonan Izin Penyelenggaraan Reklame Tidak Permanen yang dilakukan oleh badan usaha/penyedia jasa reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf c,wajib memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis.
| ||
|
(2)
|
Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengisian Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan Reklame dan kelengkapan persyaratan yang terdiri dari:
| ||
|
|
a.
|
fotocopy KTP pemohon yang masih berlaku atau bagi permohonan yang dikuasakan wajib dilengkapi dengan Surat Kuasa beserta fotocopy Kartu Tanda Penduduk pemberi dan penerima kuasa;
| |
|
|
b.
|
fotocopy Surat Keterangan Terdaftar sebagai Biro Reklame di Daerah;
| |
|
|
c.
|
desain dan karakteristik reklame dituangkan dalam gambar teknis;
| |
|
|
d.
|
uraian rencana lokasi penempatan reklame; dan
| |
|
|
e.
|
Surat kesanggupan mentaati segala ketentuan yang termuat dalam Izin Penyelenggaraan Reklame, peraturan perundang-undangan, dan menanggung segala kerugian yang timbul sebagai akibat penyelenggaraan reklame.
| |
|
(3)
|
Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dituangkan dalam bentuk Berita Acara/rekomendasi teknis dengan mendasarkan pada:
| ||
|
|
a.
|
RTR Reklame; dan
| |
|
|
b.
|
RTLB Reklame.
| |
|
(4)
|
Dalam rangka menerbitkan Berita Acara/rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat dilakukan verifikasi lapangan apabila diperlukan.
| ||
|
(5)
|
Persyaratan dan tata cara permohonan Izin Penyelenggaraan Reklame Tidak Permanen beserta Berita Acara/Rekomendasi Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
| ||
|
|
|
|
|
|
Bagian Keempat
Bentuk Izin Penyelenggaraan Reklame Pasal 33 | |||
|
Izin Penyelenggaraan Reklame diterbitkan dalam bentuk Keputusan Walikota dan paling sedikit memuat:
| |||
|
a.
|
konsiderans yang terdiri dari permohonan izin dan rekomendasi teknis;
| ||
|
b.
|
dasar hukum diterbitkannya Izin Penyelenggaraan Reklame;
| ||
|
c.
|
diktum yang terdiri dari:
| ||
|
|
1.
|
nama izin;
| |
|
|
2.
|
identitas pemegang izin;
| |
|
|
3.
|
persyaratan teknis reklame; dan
| |
|
|
4.
|
kewajiban dan larangan bagi pemegang izin.
| |
|
|
|
|
|
|
Bagian Kelima
Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur Pasal 34 | |||
|
(1)
|
Proses dan jangka waktu penerbitan/penolakan Izin Penyelenggaraan Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, dan Pasal 32, ditetapkan berdasarkan Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur.
| ||
|
(2)
|
Ketentuan mengenai penyusunan Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
| ||
|
|
|
|
|
|
Bagian Keenam
Sistem Informasi Perizinan Pasal 35 | |||
|
Walikota berwenang mengelola dan mengembangkan Sistem Informasi Perizinan Reklame dengan sistem elektronik dan teknologi informasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
| |||
|
|
|
|
|
|
Bagian Ketujuh
Asuransi Pasal 36 | |||
|
(1)
|
Penyelenggara reklame permanen wajib mengasuransikan konstruksi reklame untuk segala risiko yang ditimbulkan akibat penyelenggaraan reklame.
| ||
|
(2)
|
Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai pelaksanaan atas persyaratan perizinan reklame tentang tanggung jawab dalam menanggung segala kerugian yang timbul sebagai akibat penyelenggaraan reklame.
| ||
|
(3)
|
Konstruksi reklame yang diwajibkan untuk diasuransikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
| ||
|
|
a.
|
papan (billboard/neonbox);
| |
|
|
b.
|
reklame megatron; dan/atau
| |
|
|
c.
|
reklame multivision.
| |
|
(4)
|
Kewajiban mengasuransikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pemasangan reklame.
| ||
|
(5)
|
Penyelenggara reklame yang diwajibkan mengasuransikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyerahkan fotokopi polis asuransi dengan menunjukkan aslinya paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah polis diterima penyelenggara reklame.
| ||
|
(6)
|
Penyelenggara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) dikenai sanksi berupa
| ||
|
|
a.
|
teguran/peringatan;
| |
|
|
b.
|
paksaan pemerintah; dan/atau
| |
|
|
c.
|
pencabutan Surat Keterangan Terdaftar dan/atau Izin Penyelenggaraan Reklame.
| |
|
(7)
|
Paksaan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b berupa;
| ||
|
|
a.
|
mengurus asuransi; dan/atau
| |
|
|
b.
|
membongkar reklame.
| |
|
(8)
|
Apabila dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b tidak dilaksanakan, pembongkaran dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
| ||
|
|
|
|
|
|
Bagian Kedelapan
Pajak Daerah Pasal 37 | |||
|
(1)
|
Setiap penyelenggara reklame yang telah memiliki Izin Penyelenggaraan Reklame wajib membayar Pajak Daerah sesuai ketentuan Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pajak Reklame.
| ||
|
(2)
|
Pajak Reklame hanya dapat dibebankan kepada Penyelenggara Reklame yang telah memiliki Izin Penyelenggaraan Reklame.
| ||
|
(3)
|
Penyelenggara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi berupa:
| ||
|
|
a.
|
teguran/peringatan;
| |
|
|
b.
|
paksaan pemerintah; dan/atau
| |
|
|
c.
|
pencabutan Surat Keterangan Terdaftar dan/atau Izin Penyelenggaraan Reklame.
| |
|
(4)
|
Paksaan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b berupa membongkar reklame.
| ||
|
(5)
|
Apabila dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b tidak dilaksanakan, pembongkaran dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
| ||
|
|
|
|
|
|
BAB VI
HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN Bagian Kesatu Penyelenggara Reklame Pasal 38 | |||
|
Setiap penyelenggara reklame berhak melaksanakan kegiatan penyelenggaraan reklame sesuai dengan Izin Penyelenggaraan Reklame yang telah dimilikinya.
| |||
|
|
|
|
|
Pasal 39 | |||
|
(1)
|
Selain kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pasal 17, Pasal 18 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 19 ayat (1), Pasal 22 ayat (2), Pasal 28, Pasal 36, dan Pasal 37 ayat (1) setiap penyelenggara reklame berkewajiban:
| ||
|
|
a.
|
memuat informasi layanan masyarakat pada konstruksi reklame yang belum dimanfaatkan.
| |
|
|
b.
|
memasang reklame sesuai letak, jenis, bentuk, sifat, isi/materi, penempatan, dimensi, dan konstruksi sebagaimana tercantum dalam Izin Penyelenggaraan Reklame;
| |
|
|
c.
|
mentaati semua persyaratan teknis yang tercantum dalam Izin Penyelenggaraan Reklame;
| |
|
|
d.
|
memelihara konstruksi dan reklame agar selalu dalam keadaan baik;
| |
|
|
e.
|
membongkar konstruksi reklame setelah Izin Penyelenggaraan Reklame berakhir dan tidak diperpanjang serta mengembalikan kondisi lahan seperti semula dengan biaya sendiri dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari; dan
| |
|
|
f.
|
menanggung segala kerugian yang timbul sebagai akibat penyelenggaraan reklame.
| |
|
(2)
|
Penyelenggara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikenai sanksi berupa:
| ||
|
|
a.
|
teguran/peringatan; dan/atau
| |
|
|
b.
|
paksaan pemerintah.
| |
|
(3)
|
Paksaan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa menghentikan sementara kegiatan penyelenggaraan reklame selama 3 (tiga) bulan;
| ||
|
(4)
|
Penyelenggara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f dikenai sanksi berupa:
| ||
|
|
a.
|
teguran/peringatan;
| |
|
|
b.
|
paksaan pemerintah; dan/atau
| |
|
|
c.
|
pencabutan Surat Keterangan Terdaftar dan/atau Izin Penyelenggaraan Reklame
| |
|
(5)
|
Paksaan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b berupa:
| ||
|
|
a.
|
menghentikan kegiatan pemasangan reklame sementara waktu;
| |
|
|
b.
|
melakukan kegiatan penanggulangan dan pemulihan akibat kerusakan dan/atau kerugian yang ditimbulkan akibat robohnya reklame/kerusakan yang diakibatkan kegiatan penyelenggaraan Reklame; dan/atau
| |
|
|
c.
|
membongkar reklame;
| |
|
(6)
|
Apabila dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b tidak dilaksanakan, pembongkaran dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
| ||
|
|
|
|
|
Pasal 40 | |||
|
(1)
|
Setiap penyelenggara reklame dilarang:
| ||
|
|
a.
|
mengubah letak, jenis, bentuk, sifat, isi/materi, penempatan, dimensi, dan/atau konstruksi tanpa Izin Penyelenggaraan Reklame;
| |
|
|
b.
|
merusak fasilitas/sarana dan/atau prasarana kota dalam kegiatan pemasangan/pembongkaran reklame;
| |
|
|
c.
|
memindahkan Surat Keterangan Terdaftar dan/atau Izin Penyelenggaraan Reklame kepada pihak lain; dan/atau
| |
|
|
d.
|
melanggar persyaratan yang tercantum dalam Izin Penyelenggaraan Reklame dan Peraturan Daerah ini.
| |
|
(2)
|
Penyelenggara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi berupa pencabutan Surat Keterangan Terdaftar dan/atau Izin Penyelenggaraan Reklame.
| ||
|
|
|
|
|
|
Bagian Kedua
Masyarakat Pasal 41 | |||
|
Setiap warga masyarakat berhak:
| |||
|
a.
|
menyampaikan informasi/pengaduan/keberatan kepada Dinas apabila ada pelanggaran atas penyelenggaraan reklame; dan
| ||
|
b.
|
mendapat pelayanan berupa tindak lanjut atas informasi/pengaduan/keberatan yang telah disampaikan kepada Dinas.
| ||
|
|
|
|
|
Pasal 42 | |||
|
Setiap warga masyarakat berkewajiban menghormati kegiatan penyelenggaraan reklame yang telah mendapat Izin Penyelenggaraan Reklame.
| |||
|
|
|
|
|
Pasal 43 | |||
|
Setiap warga masyarakat dilarang:
| |||
|
a.
|
menyelenggarakan reklame tanpa Izin Penyelenggaraan Reklame;
| ||
|
b.
|
mengubah letak, jenis, bentuk, sifat, isi/materi, penempatan, dimensi, dan/atau konstruksi tanpa Izin Penyelenggaraan Reklame; dan/atau
| ||
|
c.
|
merusak reklame.
| ||
|
|
|
|
|
|
BAB VIII
KERJA SAMA DAN KEMITRAAN Pasal 44 | |||
|
Dalam rangka penyelenggaraan reklame, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota lainnya yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
| |||
|
|
|
|
|
Pasal 45 | |||
|
(1)
|
Pemerintah Daerah dapat mengembangkan program kemitraan dengan badan usaha, perguruan tinggi dan/atau masyarakat dalam kegiatan penyelenggaraan reklame.
| ||
|
(2)
|
Perencanaan dan pelaksanaan program kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan Dinas dan dapat melibatkan instansi terkait.
| ||
|
(3)
|
Pengembangan program kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
| ||
|
|
|
|
|
|
BAB IX
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN Pasal 46 | |||
|
(1)
|
Pemerintah Daerah melaksanakan pengawasan dan pengendalian secara periodik dan secara insidentil atas penyelenggaraan reklame.
| ||
|
(2)
|
Walikota melimpahkan pelaksanaan tugas pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada kepala Dinas.
| ||
|
(3)
|
Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat melibatkan instansi terkait, yang dikoordinasikan oleh Dinas.
| ||
|
(4)
|
Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
| ||
|
(5)
|
Tata cara pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
| ||
|
|
|
|
|
Pasal 47 | |||
|
Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 menjadi dasar untuk melakukan:
| |||
|
a.
|
pembinaan;
| ||
|
b.
|
penjatuhan sanksi administratif; dan/atau
| ||
|
c.
|
penjatuhan sanksi pidana.
| ||
|
|
|
|
|
|
BAB X
PENYELESAIAN SENGKETA Pasal 48 | |||
|
Apabila terjadi sengketa dalam kegiatan penyelenggaraan reklame, para pihak dapat menyelesaikan sengketa dengan cara di luar pengadilan atau melalui pengadilan sesuai dengan kompetensi lembaga peradilan dan ketentuan Hukum Acara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
| |||
|
|
|
|
|
|
BAB XI
PENYIDIKAN Pasal 49 | |||
|
(1)
|
PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.
| ||
|
(2)
|
Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
| ||
|
|
a.
|
menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
| |
|
|
b.
|
melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
| |
|
|
c.
|
menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
| |
|
|
d.
|
melakukan penyitaan benda atau surat;
| |
|
|
e.
|
mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
| |
|
|
f.
|
memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
| |
|
|
g.
|
mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
| |
|
|
h.
|
mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dan penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan/atau
| |
|
|
i.
|
mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
| |
|
(3)
|
Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, melalui penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
| ||
|
|
|
|
|
|
BAB XII
KETENTUAN PIDANA Pasal 50 | |||
|
(1)
|
Dalam hal sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 17 ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7), Pasal 18 ayat (5), ayat (6), Pasal 19 ayat (6), ayat (7), dan ayat (8), Pasal 22 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Pasal 28 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), Pasal 36 ayat (6), ayat (7) dan ayat (8), Pasal 37 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5), Pasal 39 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) telah dijatuhkan, Penyelenggara Reklame/anggota masyarakat tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dipersyaratkan dalam sanksi administratif, maka diancam pidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
| ||
|
(2)
|
Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
| ||
|
|
|
|
|
Pasal 51 | |||
|
(1)
|
Jika Penyelenggara Reklame melakukan pelanggaran yang mengakibatkan terjadinya tindak pidana sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan, diancam dengan ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan.
| ||
|
(2)
|
Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kejahatan.
| ||
|
|
|
|
|
|
BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN Pasal 52 | |||
|
(1)
|
Bagi perusahaan jasa periklanan yang telah memiliki Surat Keterangan Terdaftar berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Reklame, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa Surat Keterangan Terdaftar.
| ||
|
(2)
|
Bagi Penyelenggara Reklame yang telah memiliki Izin Penyelenggaraan Reklame berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Reklame, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa Izin Penyelenggaraan Reklame.
| ||
|
(3)
|
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka setiap penyelenggaraan reklame yang bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini harus menyesuaikan paling lambat 2 (dua) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.
| ||
|
|
|
|
|
|
BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP Pasal 53 | |||
|
(1)
|
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Reklame (Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 19 Tahun 2012 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 79) dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
| ||
|
(2)
|
Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Reklame tetap dinyatakan berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dan belum diganti dengan yang baru.
| ||
|
(3)
|
Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
| ||
|
|
|
|
|
Pasal 54 | |||
|
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
| |||
|
|
|
|
|
|
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Semarang.
| |||
|
|
|
|
|
|
Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 21 Agustus 2017 WALIKOTA SEMARANG ttd. HENDRAR PRIHADI Diundangkan di Semarang pada tanggal 21 Agustus 2017 SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG ttd. ADI TRIHANANTO LEMBARAN DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2017 NOMOR 6 NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG, PROVINSI JAWA TENGAH: 6/2017 | |||
PENJELASANATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG
NOMOR 6 TAHUN 2017
TENTANG
REKLAME
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I. | UMUM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Reklame berfungsi sebagai salah satu media komunikasi dan pada umumnya digunakan sebagai media dalam pemasaran suatu produk/jasa. Namun, dalam perkembangannya reklame juga banyak digunakan Pemerintah sebagai media informasi publik. Keberadaan reklame tersebut terus berkembang hingga saat ini. Perkembangan reklame mengikuti kebutuhan masyarakat dan perkembangan teknologi informasi. Pertumbuhan reklame tersebut dapat dilihat dalam berbagai bentuk dan media yang digunakan antara lain spanduk, poster, papan, baliho maupun videotron. Pertumbuhan reklame di Kota Semarang menunjukkan bahwa reklame sebagai media informasi dan pemasaran suatu produk/jasa memiliki peran penting terutama bagi badan usaha dan instansi pemerintahan. Hal ini akan berdampak pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor Pajak Daerah.
Namun, di sisi lain Pemerintah Daerah Kota Semarang memiliki tanggung jawab untuk melindungi masyarakat terhadap potensi risiko bahaya yang ditimbulkan dari pemasangan reklame pada ruang-ruang publik. Selain itu, untuk menciptakan ketertiban dalam tata ruang dan keindahan kota, maka Pemerintah Kota Semarang perlu menata kembali penyelenggaraan reklame di Kota Semarang. Penataan ulang reklame didasarkan atas ketentuan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031, Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 Tentang Jalan Tol sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 Tentang Jalan Tol, dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 20/PRT/M/2010 Tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah Kota Semarang memandang perlu untuk menata reklame sehingga semua reklame dipasang dalam lahan/persil dan tidak lagi menggunakan bagian-bagian jalan baik ruang manfaat jalan, ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan sebagai media pemasangan reklame.
Selama ini penyelenggaraan reklame diatur dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Reklame. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Reklame tersebut perlu ditinjau kembali terutama yang memanfaatkan bagian-bagian jalan.
Selain itu Pemerintah Kota Semarang menghadapi berbagai persoalan teknis di lapangan untuk pengawasan dan pengendalian sehingga membutuhkan peraturan daerah yang dapat mengatur:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
a.
|
perencanaan dalam bentuk tata ruang reklame dan rencana tata letak bangunan reklame;
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
b.
|
perizinan, pengawasan, pengendalian, dan penegakan hukumnya; dan
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
c.
|
tanggung jawab dan peran serta masyarakat untuk turut serta dalam pengawasan dan pengendalian reklame.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| II. | PASAL DEMI PASAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2
Huruf a
Yang dimaksud dengan asas keterpaduan adalah bahwa reklame diselenggarakan dengan mengintegrasikan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan, yaitu Pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha dan masyarakat.
Huruf b
Yang dimaksud dengan asas keindahan, keserasian, keselarasan, dan keseimbangan adalah bahwa reklame diselenggarakan dengan mewujudkan keindahan/estetika kota, keserasian, keselarasan, dan keseimbangan antara reklame dengan lingkungan di sekitarnya.
Huruf c
Yang dimaksud dengan asas keterbukaan bahwa reklame diselenggarakan dengan memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan reklame.
Huruf d
Yang dimaksud dengan asas keselamatan” adalah reklame diselenggarakan dengan memperhatikan potensi kecelakaan akibat konstruksi teknis reklame.
Yang dimaksud dengan “asas keamanan” adalah terhindarnya potensi kecelakaan akibat penyelenggaraan reklame akibat faktor eksternal, baik berupa gangguan alam maupun manusia.
Yang dimaksud dengan “asas ketertiban” adalah terlaksananya penyelenggaraan reklame sesuai penataan yang telah ditetapkan.
Huruf e
Yang dimaksud dengan “kepastian hukum dan keadilan” adalah bahwa reklame diselenggarakan dengan berlandaskan hukum/ketentuan peraturan perundang-undangan dan bahwa reklame dilaksanakan dengan mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat serta melindungi hak dan kewajiban semua pihak secara adil dengan jaminan kepastian hukum.
Huruf f
Yang dimaksud dengan “akuntabilitas” adalah bahwa penyelenggaraan reklame dapat dipertanggungjawabkan, baik prosesnya, pembiayaannya, maupun hasilnya.
Pasal 3
Cukup jelas.
Pasal 4
Cukup jelas.
Pasal 5
Cukup jelas.
Pasal 6
Cukup jelas.
Pasal 7
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 8
Ayat (1)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “persil dan/atau bangunan milik Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Pusat” antara lain
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Termasuk di dalamnya adalah persil dan/atau bangunan milik BUMN, milik BUMD baik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, TNI, POLRI, maupun BUMD Pemerintah Daerah.
Persil dan/atau bangunan milik BUMN antara lain milik PT Kereta Api Indonesia, PT Angkasa Pura, PT PLN, PT Pelindo, dan PT Jasa Marga.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Kriteria reklame berjalan harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang lalu lintas dan angkutan jalan.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal 9
Cukup jelas.
Pasal 10
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Layanan masyarakat adalah layanan yang menyajikan pesan-pesan sosial yang bertujuan untuk membangkitkan kepedulian masyarakat terhadap sejumlah masalah yang dihadapi.
Ayat (5)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Taman adalah lahan terbuka yang berfungsi sosial dan estetik sebagai sarana kegiatan rekreatif, edukasi, atau kegiatan lain.
Taman kota adalah taman yang pengelolaannya menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah
Jalur hijau jalan adalah jalur penempatan tanaman serta elemen lansekap lainnya yang terletak di dalam ruang milik jalan, maupun di dalam ruang pengawasan jalan.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Pasal 11
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 13
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Pemberitahuan kepada Dinas dimaksudkan agar pemasangan reklame sesuai dengan kriteria dan tujuan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini serta mencegah terjadinya konflik/merugikan kepentingan penyelenggara reklame yang telah memasang reklame pada lokasi yang sama.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Pasal 18
Ayat (1)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “instansi Pemerintah” adalah instansi Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “kantor profesi” misalnya notaris, advokat, dokter, akuntan, arsitek, konsultan pajak.
Huruf b
Yang dimaksud dengan “usaha mikro” adalah Kegiatan ekonomi rakyat yang dimiliki oleh warga Negara Indonesia, dengan memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan memiliki hasil penjualan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
Yang dimaksud dengan “usaha kecil” adalah kegiatan ekonomi rakyat yang dimiliki oleh warga Negara Indonesia, dengan memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan memiliki hasil penjualan Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Pasal 19
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Ayat (8)
Cukup jelas.
Pasal 20
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 21
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Pasal 22
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Pasal 23
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal 24
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Pasal 25
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Pasal 26
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Pasal 27
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Pasal 28
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 29
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 30
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal 31
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal 32
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36
Cukup jelas.
Pasal 37
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal 38
Cukup jelas.
Pasal 39
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Pasal 40
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 41
Cukup jelas.
Pasal 42
Cukup jelas.
Pasal 43
Cukup jelas.
Pasal 44
Cukup jelas.
Pasal 45
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 46
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal 47
Cukup jelas.
Pasal 48
Cukup jelas.
Pasal 49
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 50
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 51
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 52
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 53
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 54
Cukup jelas.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH NOMOR 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Menemukan kesalahan ketik? Klik di sini agar kami dapat memperbaikinya.