Perda Kota Samarinda Nomor: 11 Tahun 2001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a.

bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan di daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab dan untuk meningkatkan pembangunan di segala sektor kepentingan masyarakat yang bertujuan untuk kesejahteraan kehidupan sosial kemasyarakatan;

b.

bahwa sehubungan dengan Restrukturisasi beberapa departemen, termasuk departemen sosial maka seluruh kegiatan dan aktivitas departemen sosial di daerah menjadi tanggung jawab daerah Kota/kabupaten;

c.

bahwa peralihan tanggung jawab dan kewenangan Pemerintah di daerah adalah dalam rangka untuk menggali potensi sumber pendapatan Asli Daerah (PAD) yang menunjang kegiatan pembangunan Pemerintah Kota;

d.

bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1954 tentang Undian;

2.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (LN Tahun 1953 Nomor 9, TLN Nomor 352) sebagai Undang-Undang ;

3.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang;

4.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial;

5.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian;

6.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;

7.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang hukum Acara Pidana (KUHP) (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);

8.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan;

9.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);

10.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (LN Tahun 1999 Nomor 60, TLN Nomor 3839) ;

11.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

12.

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan;

13.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pajak Penghasilan Atas Undian;

14.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);

15.

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan Atas undian;

16.

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);

17.

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

18.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah;

19.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1999 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah perubahan;

20.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah;

21.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Pajak Daerah/Retribusi Daerah;

22.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;

23.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan II;

24.

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Samarinda Nomor 2 Tahun 1990 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Samarinda.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA TENTANG RETRIBUSI IZIN KEGIATAN PENGUSAHAAN DI BIDANG KESEJAHTERAAN SOSIAL KOTA SAMARINDA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

a.

Daerah adalah Kota Samarinda;

b.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Samarinda;

c.

Kepala Daerah adalah Walikota Samarinda;

d.

Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Daerah Kota Samarinda;

e.

Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kota Samarinda;

f.

Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Samarinda;

g.

Bendaharawan khusus penerima adalah bendaharawan khusus penerima pada Kantor Dinas Pendapatan Kota Samarinda;

h.

Undian adalah tiap-tiap kesempatan yang diadakan oleh suatu badan untuk mereka yang setelah memenuhi syarat-syarat tertentu, dapat ikut serta memperoleh hadiah berupa uang atau benda, yang akan diberikan kepada peserta yang ditunjuk sebagai pemenang dengan jalan diundi, atau dengan lain cara yang tidak banyak dipengaruhi oleh peserta sendiri (Undian Murni);

i.

Retribusi Perizinan tertentu adalah Retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;

j.

Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;

k.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;

l.

Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau Surat administrasi berupa bunga dan atau denda;

m.

Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama atau bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan firma, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta badan usaha lainnya;

n.

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Perundang-Undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi;

o.

Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memasyarakatkan Izin Tempat Usaha;

p.

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kebutuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan dan retribusi daerah;

d.

Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan yang dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dengan nama Retribusi Izin Kegiatan Pengusahaan Bidang Kesejahteraan Sosial dipungut pembayaran retribusi atas pelayanan pemberian izin yang diberikan kepada pribadi atau badan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obyek Retribusi adalah Pelayanan yang diberikan atas:

(1).

Pelaksanaan Undian/Promosi barang diberikan batasan ketentuan undian/promosi minimal 3 (tiga) bulan, dan maksimal 1 (satu) tahun, antara lain ;

 

a.

Undian yang dikaitkan dengan perbuatan lain, atau yang baiasa disebut dengan Undian gratis, antara lain:

 

 

1.

Undian Promosi Penjualan Barang atau Jasa (Sales Promotion) secara langsung dimana untuk mempromosikan penjualan barang atau jasa kepada konsumen yang membeli barang/jasa diberikan kupon secara Cuma-Cuma (gratis) kemudian diundi untuk menentukan pemenangnya.

 

 

2.

Undian Promosi Penjualan Barang atau Jasa (Sales Promotion) secara tidak langsung antara lain ;

 

 

 

-

Olahraga/lomba, sepeda santai, gerak jalan dan lain-lain;

 

 

 

-

Kesenian dan pertunjukan;

 

 

 

-

Kesenian dan pertunjukan;

 

 

 

-

kuis media elektronik (Radio, televisi, dll);

 

 

 

-

kuis media cetak (koran, tabloid, majalah, dll);

 

 

 

-

Pameran, pertunjukan, kontes, angket, sayembara dan permainan lainnya yang disertai hadiah undian yang bersifat untung-untungan belaka.

 

b.

Pelaksanaannya dalam jangka waktu atau periode tertentu.

(2)

Pengumpulan Sumbangan Sosial;

(3)

Pendaftaran organisasi sosial/yayasan yang bergerak dibidang usaha kesejahteraan sosial;

(4)

Pengesahan pengangkatan anak (adopsi).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan atau memperoleh izin yang diberikan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retribusi Izin kegiatan pengusahaan bidang kesejahteraan sosial digolongkan sebagai perizinan tertentu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Izin Kegiatan Pengusahaan di Bidang Sosial diukur berdasarkan masing-masing jenis pelayanan/izin yang diberikan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Prinsip dan sasaran dalam menetapkan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup biaya penyelenggaraan pemberian izin.

(2)

Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya pengecekan dan pemeriksaan, dan biaya transportasi dalam rangka pengawasan dan pengendalian.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Struktur besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut:

(1)

Pelaksanaan undian/promosi barang sebagai berikut:

 

a.

Administrasi perizinan undian/promosi barang dengan nominal:

 

 

-

0 s/d 10.000.000 ........................................ Rp50.000,-

 

 

-

10.000.000 s/d 50.000.000 ....................... Rp100.000,-

 

 

-

50.000.000 ke atas .................................... Rp200.000,-

 

b.

Undian/promosi usaha kesejahteraan sosial yang berhadiah dipungut 10% dari total hadiah.

 

c.

Penghasilan atas undian yang diperoleh, dipungut sebesar 20% dikenakan kepada pemenang.

(2).

Perkumpulan/Lembaga Sosial:

 

a.

Administrasi Perizinan .......................... Rp10.000,- Dana Usaha Kesejahteraan Sosial:

 

 

-

Pertunjukan/bazaar sebesar 10% dari total penghasilan

 

 

-

Penjualan barang secara lelang 10% dari total penghasilan

 

 

-

Penjualan kartu undangan 10% dari total penghasilan

 

 

-

Penjualan kupon-kupon sumbangan 10% dari total penghasilan.

(3)

. Pendaftaran organisasi/yayasan sosial yang bergerak di bidang usaha kesejahteraan sosial dikenakan administrasi perizinan sebesar Rp30.000,-

(4).

Pengesahan pengangkatan anak (adopsi):

 

a.

Administrasi perizinan ........................... Rp100.000,-

 

b.

Penggantian biaya pembuatan dokumen ......................... Rp200.000,-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retribusi dipungut di wilayah Daerah Kota Samarinda.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;

(2)

Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 Peraturan Daerah ini disetorkan ke Kas Daerah;

(3)

Pungutan Retribusi tidak boleh diborongkan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 3 (tiga) tahun kecuali ditetapkan lain oleh Kepala Daerah.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus dimuka untuk (satu) kali masa retribusi.

(2)

Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

(3)

tata cara pembayaran, penyetoran, retribusi sebagaimana dimaksud diatas diatur berdasarkan Keputusan Kepala Daerah.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Pengeluaran Surat Teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindak pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo;

(2)

Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang;

(3)

Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.

(2)

Pemberian pengurangan keringanan, retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi antara lain dapat diberikan kepada pengusaha kecil untuk mengangsur.

(3)

Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) antara lain diberikan kepada wajib retribusi yang ditimpa bencana akan atau kerusakan.

(4)

Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Penagihan retribusi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak Surat Terutangnya Retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.

(2)

Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini tertangguh apabila:

 

a.

Diterbitkan Surat Teguran.

 

b.

Ada pengakuan hutang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

(3)

Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kepala Daerah menunjuk pejabat tertentu untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan tidak merampas barang tertentu untuk daerah, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan;

(2)

Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagaimana Penyidik untuk melakukan Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah;

(2)

wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah:

 

a.

Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;

 

b.

Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;

 

c.

Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;

 

d.

Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen –dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;

 

e.

Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tertulis;

 

f.

Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;

 

g.

Menyuruh berhenti melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;

 

h.

Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;

 

i.

Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atas saksi;

 

j.

Penghentian penyidikan;

 

k.

Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3)

Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikan kepada Penuntut Umum.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya maka memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkan dalam Lembaran Daerah Kota Saamarinda.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ditetapkan di Samarinda
Pada tanggal 23 Februari 2001
WALIKOTA SAMARINDA
ttd
Drs. H. ACHMAD AMINS, MM

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Samarinda Nomor 11 tanggal 26 Februari 2001 Seri B Nomor 03.
SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,
ttd.
Drs. H. MARDIANSJAH MARHAT