bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);

3.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5.

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

6.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

7.

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Persetujuan Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);

8.

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646);

9.

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu Atas Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6848);

10.

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERATURAN DAERAH KOTA PARIAMAN TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.

Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2.

Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

3.

Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenai Pajak.

4.

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5.

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.

6.

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut Retribusi tertentu.

7.

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.

8.

Bumi adalah permukaan Bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.

9.

Bangunan adalah adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.

10.

Nilai Jual Objek pajak, yang selanjutnya disingkat NJOP, adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenisnya, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.

11.

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan.

12.

Perolehan Hak atas Tanah dan atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau Bangunan oleh pribadi atau Badan.

13.

Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta Bangunan diatasnya, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang di bidang pertanahan dan Bangunan.

14.

Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.

15.

Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa tertentu yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir.

16.

Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.

17.

Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan Makanan dan/atau Minuman dengan dipungut bayaran.

18.

Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.

19.

Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.

20.

Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar Badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor.

21.

Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/atau keramaian untuk dinikmati.

22.

Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.

23.

Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.

24.

Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

25.

Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.

26.

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan Bumi untuk dimanfaatkan.

27.

Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara.

28.

Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.

29.

Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga collocalia, yaitu collocalia fuchliap haga, collocalia maxina, collocalia esculanta, dan collocalia linchi.

30.

Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.

31.

Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

32.

Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

33.

Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.

34.

Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan.

35.

Pajak Yang Terutang adalah Pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.

36.

Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Pajak atau Retribusi, penentuan besarnya Pajak atau Retribusi yang terutang sampai kegiatan Penagihan Pajak atau Retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.

37.

Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.

38.

Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

39.

Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD atau surat untuk melakukan tagihan Pajak atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

40.

Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian surat pemberitahuan atau dokumen lain yang dipersamakan dan lampiran-lampirannya termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan penghitungannya serta kesesuaian antara surat pemberitahuan dengan SSPD.

41.

Penagihan adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan Penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita.

42.

Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur Wajib Pajak untuk melunasi utang Pajaknya.

43.

Pembayaran Pajak adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh Wajib Pajak sesuai dengan SPTPD, surat ketetapan Pajak Daerah, surat ketetapan pajak daerah kurang bayar, surat ketetapan pajak daerah kurang bayar tambahan, dan STPD ke kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan.

44.

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan Retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan Retribusi Daerah.

45.

Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Wali Kota paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang Wali Kota paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak Yang Terutang.

46.

Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.

47.

Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

48.

Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

49.

Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

50.

Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan daerah yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan daerahnya.

51.

Nomor Objek Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NOPD adalah nomor identitas objek Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan dengan ketentuan tertentu.

52.

Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat SPOP adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek PBB-P2 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.

53.

Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

54.

Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

55.

Daerah adalah Kota Pariaman.

56.

Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.

57.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pariaman.

58.

Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat.

59.

Wali Kota adalah Wali Kota Pariaman.

60.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

61.

Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Pajak dan/atau Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

62.

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan usaha milik negara atau Badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk Badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

63.

Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.

64.

Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja Perangkat Daerah atau unit satuan kerja Perangkat Daerah pada satuan kerja Perangkat Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan Daerah pada umumnya.

65.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disebut Penyidik adalah Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah Kota Pariaman yang memuat ketentuan pidana.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bertujuan untuk:

a.

meningkatkan pendapatan asli Daerah dalam rangka meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat di Daerah;

b.

memberikan pedoman bagi aparatur Daerah serta masyarakat dalam melakukan pungutan terhadap Pajak dan Retribusi; dan

c.

optimalisasi tata kelola penyelenggaraan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Jenis Pajak terdiri atas:

 

a.

PBB-P2;

 

b.

BPHTB;

 

c.

PBJT atas:

 

 

1.

Makanan dan/atau Minuman;

 

 

2.

Tenaga Listrik;

 

 

3.

Jasa Perhotelan;

 

 

4.

Jasa Parkir; dan

 

 

5.

Jasa Kesenian dan Hiburan;

 

d.

Pajak Reklame;

 

c.

PAT;

 

f.

Pajak MBLB;

 

g.

Pajak Sarang Burung Walet;

 

h.

Opsen PKB; dan

 

i.

Opsen BBNKB.

(2)

Jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dipungut berdasarkan penetapan Wali Kota terdiri atas:

 

a.

PBB-P2;

 

b.

Pajak Reklame;

 

c.

PAT;

 

d.

Opsen PKB; dan

 

e.

Opsen BBNKB.

(3)

Jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak terdiri atas:

 

a.

BPHTB;

 

b.

PBJT atas:

 

 

1.

Makanan dan/atau Minuman;

 

 

2.

Tenaga Listrik;

 

 

3.

Jasa Perhotelan;

 

 

4.

Jasa Parkir; dan

 

 

5.

Jasa Kesenian dan Hiburan;

 

c.

Pajak MBLB; dan

 

d.

Pajak Sarang Burung Walet.

(4)

Dokumen yang digunakan sebagai dasar Pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:

 

a.

surat ketetapan Pajak;

 

b.

surat pemberitahuan Pajak Terutang; dan/atau

 

c.

dokumen lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5)

Dokumen yang digunakan sebagai dasar Pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:

 

a.

surat pemberitahuan Pajak; dan/atau

 

b.

dokumen lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6)

Dokumen surat pemberitahuan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib diisi dengan benar dan lengkap serta disampaikan oleh Wajib Pajak kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Objek PBB-P2 yaitu Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

(2)

Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk permukaan Bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengurukan.

(3)

Yang dikecualikan dari objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan atas:

 

a.

Bumi dan/atau Bangunan kantor Pemerintah, kantor Pemerintah Daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;

 

b.

Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;

 

c.

Bumi dan/atau Bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat makam (kuburan), peninggalan purbakala, atau yang sejenis;

 

d.

Bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;

 

e.

Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;

 

f.

Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh Badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan;

 

g.

Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu, lintas raya terpadu, atau yang sejenis;

 

h.

Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan oleh Wali Kota; dan

 

i.

Bumi dan/atau Bangunan yang dipungut Pajak Bumi dan Bangunan oleh Pemerintah.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Subjek Pajak PBB-P2 yaitu orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

(2)

Wajib Pajak PBB-P2 yaitu orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Dasar pengenaan PBB-P2 yaitu NJOP.

(2)

NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2.

(3)

NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek Pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayah Daerah.

(4)

Besaran NJOP ditetapkan oleh Wali Kota.

(5)

NJOP tidak kena Pajak ditetapkan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.

(6)

Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBB-P2 di Daerah, NJOP tidak kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap Tahun Pajak.

(7)

Dasar pengenaan PBB-P2 ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena pajak.

(8)

Besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (7) atas kelompok objek PBB-P2 dilakukan dengan mempertimbangkan:

 

a.

kenaikan NJOP hasil penilaian;

 

b.

bentuk pemanfaatan objek pajak; dan/atau

 

c.

klasterisasi NJOP dalam satu wilayah Daerah.

(9)

Ketentuan mengenai besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

(10)

Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali Kota yang berpedoman pada peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara mengenai penilaian PBB-P2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Tarif PBB-P2 ditetapkan sebesar:

 

a.

untuk Nilai NJOP diatas Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah) sebesar 0,05% (nol koma nol lima persen); atau

 

b.

untuk Nilai NJOP lebih dari Rp1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah) sebesar 0,1% (nol koma satu persen)

(2)

Tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berupa lahan produksi pangan dan ternak ditetapkan sebesar 0,03% (nol koma nol tiga persen).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (7) dengan tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Tahun Pajak PBB-P2 yaitu jangka waktu 1 (satu) tahun kalender.

(2)

Saat terutang PBB-P2 ditetapkan pada saat terjadinya kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan Bumi dan/atau Bangunan.

(3)

Saat yang menentukan untuk menghitung PBB-P2 yang terulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu menurut keadaan objek PBB-P2 pada tanggal 1 Januari.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Wilayah Pemungutan PBB-P2 yang terutang merupakan wilayah Daerah yang meliputi letak objek PBB-P2.

(2)

Termasuk dalam wilayah pemungutan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wilayah Daerah tempat Bumi dan/atau Bangunan berikut berada:

 

a.

laut pedalaman dan perairan darat serta Bangunan di atasnya; dan

 

b.

bangunan yang berada diluar laut pedalaman dan perairan darat yang konstruksi tekniknya terhubung dengan Bangunan yang berada di daratan, kecuali pipa dan kabel bawah laut.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Objek BPHTB yaitu Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan.

(2)

Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

 

a.

pemindahan hak karena:

 

 

1.

jual beli;

 

 

2.

tukar-menukar;

 

 

3.

hibah;

 

 

4.

hibah wasiat;

 

 

5.

waris;

 

 

6.

pemasukan dalam perseroan atau Badan hukum lain;

 

 

7.

pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;

 

 

8.

penunjukan pembeli dalam lelang;

 

 

9.

pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;

 

 

10.

penggabungan usaha;

 

 

11.

peleburan usaha;

 

 

12.

pemekaran usaha; dan

 

 

13.

hadiah;

 

b.

pemberian hak baru karena:

 

 

1.

kelanjutan pelepasan hak; atau

 

 

2.

di luar pelepasan hak.

(3)

Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

 

a.

hak milik;

 

b.

hak guna usaha;

 

c.

hak guna Bangunan;

 

d.

hak pakai;

 

e.

hak milik atas satuan rumah susun; dan

 

f.

hak pengelolaan.

(4)

Yang dikecualikan dari objek BPHTB yaitu Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan:

 

a.

untuk kantor pemerintah, Pemerintahan Daerah, penyelenggara negara dan lembaga negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;

 

b.

oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;

 

c.

untuk Badan atau perwakilan lembaga internasional dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas Badan atau perwakilan lembaga tersebut yang diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan;

 

d.

untuk perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;

 

e.

oleh orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;

 

f.

oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf;

 

g.

oleh orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah; dan

 

h.

untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5)

Kriteria pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf h yaitu untuk kepemilikan rumah pertama dengan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Wali Kota.

(6)

Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diselaraskan dengan kebijakan pemberian kemudahan pembangunan dan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekeijaan umum dan perumahan rakyat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Subjek Pajak BPHTB yaitu orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan.

(2)

Wajib Pajak BPHTB yaitu orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Dasar pengenaan BPHTB yaitu nilai perolehan objek pajak.

(2)

Nilai perolehan objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:

 

a.

harga transaksi untuk jual beli;

 

b.

nilai pasar untuk tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau Badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak. pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah; dan

 

c.

harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang untuk penunjukan pembeli dalam lelang.

(3)

Dalam hal nilai perolehan objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan BPHTB yang digunakan yaitu NJOP yang digunakan dalam pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun terjadinya perolehan.

(4)

Besarnya nilai perolehan objek Pajak tidak kena Pajak ditetapkan sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk perolehan hak pertama Wajib Pajak di wilayah Daerah.

(5)

Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a angka 4 dan angka 5 yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat atau waris, termasuk suami/istri, nilai perolehan objek Pajak tidak kena Pajak ditetapkan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

(6)

Selain perolehan hibah wasiat atau waris sebagaimana dimaksud pada ayat (5) untuk hibah wasiat atau waris yang diterima berupa tanah ulayat tidak untuk dijual dan harus diwariskan kembali ditetapkan nilai perolehan objek Pajak tidak kena Pajak sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarif BPHTB ditetapkan sebesar 5% (lima persen).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) setelah dikurangi nilai perolehan objek Pajak tidak kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) atau ayat (6), dengan tarif BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Saat terutangnya BPHTB ditetapkan pada saat terjadinya perolehan tanah dan/atau Bangunan dengan ketentuan:

 

a.

pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli untuk jual beli;

 

b.

pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta untuk tukar-menukar, hibah, hibah wasiat, pemasukan dalam perseroan atau Badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan/atau hadiah;

 

c.

pada tanggal penerima waris atau yang diberi kuasa oleh penerima waris mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan untuk waris;

 

d.

pada tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk putusan hakim;

 

e.

pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak;

 

f.

pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak; atau

 

g.

pada tanggal penunjukan pemenang lelang untuk lelang.

(2)

Dalam hal jual beli tanah dan/atau Bangunan tidak menggunakan perjanjian pengikatan jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, saat terutang BPHTB untuk jual beli yaitu pada saat ditandatanganinya akta jual beli.

(3)

Wilayah Pemungutan BPHTB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat tanah dan/atau Bangunan berada.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi Barang dan Jasa Tertentu yang meliputi:

a.

Makanan dan/atau Minuman;

b.

Tenaga Listrik;

c.

Jasa Perhotelan;

d.

Jasa Parkir; dan

c.

Jasa Kesenian dan Hiburan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a meliputi Makanan dan/atau Minuman yang disediakan oleh:

 

a.

Restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian Makanan dan/atau Minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum;

 

b.

penyedia jasa boga atau katering yang melakukan:

 

 

1.

proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan;

 

 

2.

penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan

 

 

3.

penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.

(2)

Yang dikecualikan dari objek PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu penyerahan Makanan dan/atau Minuman:

 

a.

dengan peredaran usaha tidak melebihi sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) per bulan;

 

b.

dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual Makanan dan/atau Minuman; atau

 

c.

dilakukan oleh pabrik Makanan dan/atau Minuman.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Konsumsi Tenaga Listrik yang menjadi Objek PBJT Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b yaitu penggunaan Tenaga Listrik oleh pengguna akhir.

(2)

Yang dikecualikan dari konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

 

a.

konsumsi Tenaga Listrik oleh instansi pemerintah, Pemerintah Daerah dan penyelenggara negara lainnya;

 

b.

konsumsi Tenaga Listrik pada tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan asing berdasarkan asas timbal balik;

 

c.

konsumsi Tenaga Listrik pada rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan

 

d.

konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 huruf c meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat/pertemuan pada penyedia Jasa Perhotelan seperti:

 

a.

hotel;

 

b.

hostel;

 

c.

vila;

 

d.

pondok wisata;

 

e.

motel;

 

f.

losmen,

 

g.

wisma pariwisata;

 

h.

pesanggrahan;

 

i.

rumah penginapan/guest house/bungalo/resort/cottage;

 

j.

tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel; dan

 

k.

(2)

Yang dikecualikan dari Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

 

a.

jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh pemerintah atau Pemerintah Daerah;

 

b.

jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;

 

c.

jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;

 

d.

jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata; dan

 

e.

jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Jasa Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d meliputi:

 

a.

penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir; dan/atau

 

b.

pelayanan memarkirkan kendaraan (Parkir Valet).

(2)

Yang dikecualikan dari jasa penyediaan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

 

a.

jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh pemerintah dan Pemerintah Daerah;

 

b.

jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri;

 

c.

jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik; dan

 

d.

jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh Rumah Ibadah.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf e meliputi:

 

a.

tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu;

 

b.

pergelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana;

 

c.

kontes kecantikan;

 

d.

kontes binaraga;

 

e.

pameran;

 

f.

pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap;

 

g.

pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor;

 

h.

permainan ketangkasan;

 

i.

olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran;

 

j.

rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang;

 

k.

panti pijat dan pijat refleksi; dan

 

l.

karaoke dan mandi uap/spa.

(2)

Yang dikecualikan dari Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Jasa Kesenian dan Hiburan yang semata-mata untuk:

 

a.

promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran;

 

b.

kegiatan layanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran; dan/atau

 

c.

pergelaran kesenian untuk kegiatan amal dan/atau kegiatan keagamaan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Subjek Pajak PBJT yaitu konsumen Barang dan Jasa Tertentu.

(2)

Wajib Pajak PBJT yaitu orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi Barang dan Jasa Tertentu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Dasar pengenaan PBJT yaitu jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang atau jasa tertentu yang meliputi:

 

a.

jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;

 

b.

nilai jual Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;

 

c.

jumlah pembayaran kepada penyedia Jasa Perhotelan untuk PBJT alas Jasa Perhotelan;

 

d.

jumlah pembayaran kepada penyedia atau penyelenggara tempat parkir dan/atau penyedia pelayanan memarkirkan kendaraan untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan

 

e.

jumlah pembayaran yang diterima oleh penyelenggara Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas kesenian dan hiburan.

(2)

Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan voucher atau bentuk lain yang sejenis yang memuat nilai rupiah atau mata uang lain, dasar pengenaan PBJT ditetapkan sebesar nilai rupiah atau mata uang lain tersebut.

(3)

Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di wilayah Daerah.

(4)

Dalam hal Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan pengendalian penggunaan kendaraan pribadi dan tingkat kemacetan, khusus untuk PBJT atas Jasa Parkir, Pemerintah Daerah dapat menetapkan dasar pengenaan sebesar tarif parkir sebelum dikenakan potongan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Nilai jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b ditetapkan untuk:

 

a.

Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran; dan

 

b.

Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri.

(2)

Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dihitung berdasarkan:

 

a.

jumlah tagihan biaya/beban tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik, untuk pascabayar; dan

 

b.

jumlah pembelian Tenaga Listrik untuk prabayar.

(3)

Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan:

 

a.

kapasitas tersedia;

 

b.

tingkat penggunaan listrik;

 

c.

jangka waktu pemakaian listrik; dan

 

d.

harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Daerah.

(4)

Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ketentuan tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3), penyedia Tenaga Listrik sebagai Wajib Pajak melakukan penghitungan dan Pemungutan PBJT atas Tenaga Listrik untuk penggunaan Tenaga Listrik yang dijual atau diserahkan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Tarif PBJT ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

(2)

Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada karaoke dan mandi uap/spa ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen).

(3)

Khusus tarif PBJT atas Tenaga Listrik untuk:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dengan tarif PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).

(2)

Saat terutangnya PBJT ditetapkan pada saat:

 

a.

pembayaran atau penyerahan atas Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;

 

b.

konsumsi atau pembayaran atas Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;

 

c.

pembayaran atau penyerahan atas Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;

 

d.

pembayaran atau penyerahan atas jasa penyediaan tempat parkir untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan

 

e.

pembayaran atau penyerahan atas Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.

(3)

Wilayah Pemungutan PBJT yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi Barang dan Jasa Tertentu dilakukan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Objek Pajak Reklame yaitu semua penyelenggaraan Reklame.

(2)

Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

 

a.

Reklame papan/billboard/videotron/megatron;

 

b.

Reklame kain;

 

c.

Reklame melekat/stiker;

 

d.

Reklame selebaran;

 

e.

Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan,

 

f.

Reklame udara;

 

g.

Reklame apung;

 

h.

Reklame film/slide; dan

 

i.

Reklame peragaan.

(3)

Yang dikecualikan dari objek Pajak Reklame yaitu:

 

a.

penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;

 

b.

label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;

 

c.

nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada Bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi yang jenis, ukuran, bentuk, dan bahan Reklamenya diatur dalam Peraturan Wali Kota dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur tentang nama pengenal usaha atau profesi tersebut;

 

d.

Reklame yang diselenggarakan oleh pemerintah atau Pemerintah Daerah; dan

 

e.

Reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Subjek Pajak Reklame yaitu orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame.

(2)

Wajib Pajak Reklame yaitu orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Dasar Pengenaan Pajak Reklame yaitu nilai sewa Reklame.

(2)

Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.

(3)

Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu penayangan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media Reklame.

(4)

Dalam hal nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

(5)

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perhitungan nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dengan tarif Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31.

(2)

Saat terutang Pajak Reklame ditetapkan pada saat terjadinya penyelenggaraan Reklame.

(3)

Wilayah Pemungutan Pajak Reklame yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat penyelenggaraan Reklame.

(4)

Khusus untuk Reklame berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf e, wilayah pemungutan Pajak Reklame yang terutang yaitu wilayah Daerah tempat usaha penyelenggara Reklame terdaftar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Objek PAT yaitu pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

(2)

Yang dikecualikan dari objek PAT yaitu pengambilan untuk:

 

a.

keperluan dasar rumah tangga;

 

b.

pengairan pertanian rakyat;

 

c.

perikanan rakyat;

 

d.

peternakan rakyat;

 

e.

keperluan keagamaan; dan

 

f.

panti jompo, panti asuhan dan panti sosial.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Subjek PAT yaitu orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

(2)

Wajib PAT yaitu orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Dasar pengenaan PAT yaitu nilai perolehan Air Tanah

(2)

Nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu hasil perkalian antara harga air baku dengan bobot Air Tanah.

(3)

Harga air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Tanah.

(4)

Bobot Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan atas faktor-faktor berikut:

 

a.

jenis sumber air;

 

b.

lokasi sumber air;

 

c.

tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;

 

d.

volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;

 

e.

kualitas air; dan

 

f.

tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.

(5)

Besarnya nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Daerah ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota dengan berpedoman pada nilai perolehan Air Tanah yang ditetapkan oleh Gubernur.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarif PAT ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Besaran pokok PAT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) dengan tarif PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36.

(2)

Wilayah pemungutan PAT terutang merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

(3)

Saat terutang PAT ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Objek Pajak MBLB yaitu kegiatan pengambilan MBLB yang meliputi:

 

a.

asbes;

 

b.

batu tulis;

 

c.

batu setengah permata;

 

d.

batu kapur;

 

e.

batu apung;

 

f.

batu permata;

 

g.

bentonit;

 

h.

dolomit;

 

i.

 

j.

garam batu;

 

k.

grafit;

 

l.

granit/andesit;

 

m.

gips;

 

n.

kalsit;

 

o.

kaolin;

 

p.

leusit,

 

q.

magnesit;

 

r.

mika;

 

s.

marmer;

 

t.

nitrat;

 

u.

opsidien;

 

v.

oker;

 

w.

pasir dan kerikil;

 

x.

pasir kuarsa;

 

y.

perlit;

 

z.

phospat;

 

aa.

talk;

 

bb.

tanah serap;

 

cc.

tanah diatome;

 

dd.

tanah liat;

 

ee.

tawas;

 

ff.

tras;

 

gg.

yarosit;

 

hh.

zeolit;

 

ii.

basal;

 

jj.

trakkit;

 

kk.

belerang;

 

ll.

MBLB ikutan dalam suatu pertambangan mineral; dan

 

mm.

MBLB lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2)

Yang dikecualikan dari objek Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pengambilan MBLB:

 

a.

untuk keperluan rumah tangga dan tidak diperjualbelikan/dipindahtangankan; dan

 

b.

untuk keperluan pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel, penanaman pipa, dan sejenisnya yang tidak mengubah fungsi permukaan tanah.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Subjek Pajak MBLB yaitu orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.

(2)

Wajib Pajak MBLB yaitu orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Dasar pengenaan Pajak MBLB yaitu nilai jual hasil pengambilan MBLB.

(2)

Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian volume/tonase pengambilan MBLB dengan harga patokan tiap-tiap jenis MBLB.

(3)

Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan harga jual rata-rata tiap-tiap jenis MBLB pada mulut tambang yang berlaku di wilayah Daerah.

(4)

Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batu bara.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarif Pajak MBLB ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Besaran pokok Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) dengan tarif Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41.

(2)

Saat terutang Pajak MBLB ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan MBLB di mulut tambang.

(3)

Wilayah Pemungutan Pajak MBLB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan MBLB.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Objek Pajak Sarang Burung Walet yaitu pengambilan dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet.

(2)

Yang dikecualikan dari objek Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pengambilan sarang Burung Walet yang telah dikenakan penerimaan negara bukan pajak.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Subjek Pajak Sarang Burung Walet yaitu orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet.

(2)

Wajib Pajak Sarang Burung Walet yaitu orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet yaitu nilai jual sarang Burung Walet.

(2)

Nilai jual sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum sarang Burung Walet yang berlaku di Daerah yang bersangkutan dengan volume sarang Burung Walet.

(3)

Saat terutangnya Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet.

(4)

Wilayah pemungutan Pajak Sarang Burung Walet yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Besaran pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) dengan tarif Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opsen PKB dikenakan atas Pajak terutang dari PKB.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Wajib Pajak Opsen PKB merupakan Wajib PKB.

(2)

Pemungutan Opsen PKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari PKB.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarif Opsen PKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen) dihitung dari besaran pajak terutang.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Besaran pokok Opsen PKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Opsen PKB dengan tarif Opsen PKB.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Dasar pengenaan Opsen PKB merupakan PKB terutang.

(2)

Saat terutang Opsen PKB ditetapkan pada saat terutangnya PKB.

(3)

Wilayah pemungutan opsen PKB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opsen BBKNB dikenakan atas Pajak terutang dari BBNKB.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Wajib Pajak Opsen BBNKB merupakan Wajib Pajak BBNKB.

(2)

Pemungutan Opsen BBNKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari BBNKB.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarif Opsen BBNKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen) dihitung dari besaran pajak terutang.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Besaran pokok Opsen BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Opsen BBNKB dengan tarif Opsen BBNKB.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Dasar pengenaan Opsen BBNKB merupakan BBNKB terutang.

(2)

Saat terutang Opsen BBNKB ditetapkan pada saat terutangnya BBNKB.

(3)

Wilayah pemungutan Opsen BBNKB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Opsen dipungut secara bersamaan dengan Pajak yang dikenakan Opsen.

(2)

Tata cara pemungutan Opsen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Hasil penerimaan atas jenis Pajak berikut:

 

a.

Opsen PKB;

 

b.

PBJT atas Tenaga Listrik; dan

 

c.

PAT.

 

dapat dialokasikan untuk mendanai kegiatan yang telah ditentukan penggunaannya.

(2)

Opsen PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit 10% (sepuluh persen) dialokasikan untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.

(3)

Hasil penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit sebesar 10% (sepuluh persen) wajib dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan umum.

(4)

Kegiatan penyediaan penerangan jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:

 

a.

penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum; dan

 

b.

pembayaran biaya atas konsumsi Tenaga Listrik untuk penerangan jalan umum.

(5)

Hasil penerimaan PAT dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit 10% (sepuluh persen) dialokasikan untuk pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam Daerah yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas Air Tanah, yang meliputi:

 

a.

penanaman pohon;

 

b.

pembuatan lubang atau sumur resapan;

 

c.

pelestarian hutan atau pepohonan;

 

d.

pengelolaan limbah; dan/atau

 

e.

kegiatan pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup lainnya yang berdampak terhadap Air Tanah.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Saat terutang Pajak ditetapkan pada saat orang pribadi atau Badan telah memenuhi syarat subjektif dan objektif atas suatu jenis Pajak dalam satu kurun waktu tertentu dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.

(2)

Masa Pajak berlaku untuk jenis Pajak yang dibayar sendiri berdasarkan penghitungan oleh Wajib Pajak, kecuali untuk BPHTB.

(3)

Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak Yang Terutang.

(4)

Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.

(5)

Ketentuan lebih lanjut mengenai Masa Pajak dan tahun Pajak diatur dengan Peraturan Wali Kota.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Pemerintah Daerah melakukan konfirmasi status Wajib Pajak sebelum memberikan layanan publik tertentu.

(2)

Konfirmasi status Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sistem informasi pada Pemerintah Daerah atau aplikasi lainnya setelah berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang keuangan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selain melakukan konfirmasi status Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan Penelitian terhadap pemenuhan kewajiban Pajak Daerah dari pemohon layanan tertentu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara konfirmasi status Wajib Pajak dan Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 dan Penelitian terhadap pemenuhan kewajiban Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 diatur dengan Peraturan Wali Kota.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) Pasal 12 ayat (2), Pasal 23 ayat (2). Pasal 29 ayat (2), Pasal 39 ayat (2), Pasal 44 ayat (2), Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 54 ayat (1), wajib membayar Pajak Terutang.

(2)

Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:

 

a.

teguran lisan;

 

b.

teguran tertulis;

 

c.

pemasangan stiker, spanduk, papan pengumuman dan/atau pengumuman di media massa bahwa Wajib Pajak tidak taat dalam melakukan Pembayaran Pajak; dan/atau

 

d.

denda administratif sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Pajak Terutang yang tidak atau kurang dibayar atau disetor, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan dan ditagih dengan menggunakan STPD.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jenis retribusi terdiri atas:

a.

retribusi Jasa Umum;

b.

retribusi Jasa Usaha; dan

c.

retribusi Perizinan Tertentu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Subjek Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan Jasa Umum.

(2)

Wajib Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Umum.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retribusi Jasa Umum merupakan Retribusi yang dipungut atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan pemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum meliputi:

 

a.

pelayanan kesehatan;

 

b.

pelayanan kebersihan;

 

c.

pelayanan parkir di tepi jalan umum; dan

 

d.

pelayanan pasar.

(2)

Jenis pelayanan dalam Retribusi Jasa Umum yang tidak dipungut oleh Pemerintah Daerah yaitu pelayanan pengendalian lalu lintas.

(3)

Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.

(4)

Pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5)

Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyesuaian detail rincian objek diatur dalam Peraturan Wali Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6)

Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan dengan ketentuan:

 

a.

tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

 

b.

tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan

 

c.

tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.

(7)

Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Wali Kota ditetapkan.

(8)

Dikecualikan dari objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan jasa umum yang dilakukan oleh pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan jasa yang bersangkutan.

(2)

Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum ditetapkan dengan ketentuan:

 

a.

pelayanan kesehatan diukur berdasarkan jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pelayanan;

 

b.

pelayanan kebersihan diukur berdasarkan jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, volume dan/atau jenis sampah atau Limbah kakus atau limbah cair;

 

c.

pelayanan parkir di tepi jalan umum diukur berdasarkan jenis kendaraan, jenis atau kawasan lokasi parkir, frekuensi pelayanan dan/atau jangka waktu pemakaian tempat parkir; dan

 

d.

pelayanan pasar diukur berdasarkan frekuensi pelayanan, jangka waktu pemakaian fasilitas pasar dan/atau jenis pemakaian fasilitas pasar.

(3)

Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan kesehatan bagi penjamin BPJS Kesehatan atau BPJS Ketenagakerjaan dihitung berdasarkan nilai kapitasi dan atau klaim paket pelayanan sesuai peraturan perundang-undangan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.

(2)

Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.

(3)

Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4)

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Besaran Retribusi Jasa Umum yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 dengan tarif Retribusi.

(2)

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Jasa Umum tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2) huruf a yaitu pelayanan kesehatan di pusat kesehatan masyarakat, pusat kesehatan masyarakat keliling, pusat kesehatan masyarakat pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum Daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan administrasi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf b yaitu pelayanan kebersihan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah meliputi:

 

a.

pengambilan atau pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;

 

b.

pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan akhir sampah atau pengolahan atau pemusnahan akhir sampah;

 

c.

penyediaan lokasi pembuangan atau pengolahan atau pemusnahan akhir sampah;

 

d.

penyediaan dan/atau penyedotan kakus; dan

 

e.

pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri.

(2)

Dikecualikan dari pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:

 

a.

pelayanan kebersihan jalan umum;

 

b.

pelayanan kebersihan taman;

 

c.

pelayanan kebersihan tempat ibadah;

 

d.

pelayanan kebersihan panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial; dan

 

e.

pelayanan kebersihan tempat pemakaman umum.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf c merupakan penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pelayanan pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf d merupakan penyediaan fasilitas pasar tradisional atau sederhana berupa pelataran, los, dan kios yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Tarif Retribusi Jasa Umum ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.

(2)

Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian tanpa melakukan penambahan objek retribusi.

(3)

Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali kota.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2), wajib membayar atas pelayanan yang diterima.

(2)

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:

 

a.

teguran lisan;

 

b.

teguran tertulis;

 

c.

pemasangan stiker, spanduk, papan pengumuman dan/atau pengumuman di media massa dan/atau di tempat lainnya bahwa Wajib Retribusi tidak taat dalam melakukan pembayaran Retribusi; dan/atau

 

d.

denda administratif sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan ditagih dengan menggunakan STRD.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Pemanfaatan dari penerimaan jenis Retribusi Jasa Umum diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.

(2)

Penerimaan Retribusi Jasa Umum yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(3)

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan penerimaan Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Subjek Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan Jasa Usaha.

(2)

Wajib Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas jenis pelayanan Jasa Usaha.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Jenis penyediaan atau pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha meliputi:

 

a.

penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;

 

b.

penyediaan tempat khusus parkir di luar Badan jalan;

 

c.

penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila;

 

d.

pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;

 

e.

pelayanan jasa kepelabuhan;

 

f.

pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;

 

g.

pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air;

 

h.

penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan

 

i.

pemanfaatan Aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi Aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2)

Jenis pelayanan dalam Retribusi Jasa Usaha yang tidak dipungut oleh Pemerintah Daerah meliputi Retribusi penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak hasil Bumi, dan hasil hutan, termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan.

(3)

Penyediaan atau pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan jasa atau pelayanan yang diberikan dan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4)

Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.

(5)

Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), penyesuaian detail rincian objek diatur dalam Peraturan Wali Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6)

Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan dengan ketentuan:

 

a.

tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

 

b.

tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan

 

c.

tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.

(7)

Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Wali Kota ditetapkan.

(8)

Dikecualikan dari objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan jasa yang dilakukan oleh pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan jasa yang bersangkutan.

(2)

Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:

 

a.

penyediaan tempat kegiatan usaha diukur berdasarkan luas tempat usaha, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas pasar grosir, pertokoan, dan/atau tempat usaha lainnya; dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas pasar grosir, pertokoan, dan/atau tempat usaha lainnya;

 

b.

penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat khusus parkir di luar badan jalan;

 

c.

atau pesanggrahan atau vila diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila;

 

d.

pelayanan rumah pemotongan hewan ternak diukur berdasarkan jenis hewan ternak, jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas rumah potong hewan;

 

e.

pelayanan jasa kepelabuhan diukur berdasarkan frekuensi pelayanan, jangka waktu pemakaian fasilitas kepelabuhan, jenis pelayanan, dan/atau volume penggunaan pelayanan;

 

f.

pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;

 

g.

penjualan produksi usaha Daerah diukur berdasarkan jenis dan/atau volume produksi usaha Daerah; dan

 

h.

retribusi jasa usaha atas pemanfaatan aset daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah dan/atau optimalisasi aset daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diukur berdasarkan jenis pemanfaatan aset, jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemanfaatan aset Daerah.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha ditujukan untuk memperoleh keuntungan yang layak.

(2)

Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan Jasa Usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

(3)

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Usaha yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Besaran Retribusi Jasa Usaha yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 dengan tarif Retribusi.

(2)

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha tercantum dalam lampiran V, Lampiran VI, Lampiran VII, Lampiran VIII, lampiran IX, Lampiran X, Lampiran XI, dan Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) huruf a yaitu penyediaan tempat kegiatan usaha berupa fasilitas pasar grosir, dan fasilitas pasar atau pertokoan yang dikontrakkan, serta tempat kegiatan usaha lainnya yang disediakan atau diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penyediaan tempat khusus parkir di luar Badan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) huruf b yaitu penyediaan tempat khusus parkir diluar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) huruf c merupakan penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pelayanan rumah pemotongan hewan ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) huruf d yaitu pelayanan penyediaan fasilitas pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan Hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pelayanan jasa kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) huruf e yaitu pelayanan kepelabuhanan pada pelabuhan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh oleh Pemerintah Daerah.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) huruf f yaitu pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) huruf g yaitu pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) huruf h yaitu penjualan hasil produksi usaha daerah oleh Pemerintah Daerah.

(2)

Dikecualikan dari objek Retribusi penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:

 

a.

penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui kelompok tani atau kelompok budi daya perikanan:

 

b.

penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah untuk kegiatan sosial dan budaya;

 

c.

penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah untuk kegiatan keagamaan; dan

 

d.

penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah untuk kegiatan pendidikan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Pemanfaatan Aset Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) huruf i yaitu pemanfaatan dan/atau optimalisasi aset Pemerintah Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan Lugas dan fungsi organisasi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi Aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk tujuan meningkatkan perekonomian masyarakat atau layanan umum.

(2)

Dikecualikan dari Objek Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi Aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:

 

a.

pemakaian kendaraan, mesin, alat berat yang digunakan oleh Pemerintah Daerah;

 

b.

pemakaian kendaraan, kapal cepat, kapal motor dan sarana perikanan yang digunakan oleh Pemerintah Daerah; dan

 

c.

pemakaian tanah dan/atau Bangunan yang digunakan untuk kepentingan Pemerintah Daerah atau pelajar sepanjang tidak untuk kepentingan komersial.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Penghitungan besaran tarif pelayanan pemanfaatan barang milik Daerah ditetapkan dengan ketentuan:

 

a.

besaran tarif sewa barang milik Daerah berupa hasil perkalian dari tarif pokok sewa dan faktor penyesuaian sewa;

 

b.

hasil KSP berupa pendapatan daerah yang terdiri atas kontribusi tetap dan pembagian keuntungan ditetapkan oleh Tim berdasarkan hasil perhitungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

 

c.

hasil BGS/BSG berupa kontribusi tahunan yang merupakan pendapatan daerah dihitung oleh Tim yang dibentuk oleh Wali Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

 

d.

besaran pendapatan daerah dari kerja sama penyediaan infrastruktur berupa pembagian kelebihan keuntungan (clawback) dihitung berdasarkan hasil kajian oleh Tim KSPI sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2)

Barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) khusus untuk pemanfaatan barang milik Daerah berupa:

 

a.

sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun;

 

b.

kerja sama pemanfaatan;

 

c.

bangun guna serah atau bangun serah guna; atau

 

d.

kerja sama penyediaan infrastruktur.

(3)

Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk pemanfaatan barang milik Daerah dan tata cara penghitungan besaran tarif pelayanan pemanfaatan barang milik Daerah diatur dalam Peraturan Wali Kota dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan barang milik Daerah.

(4)

Penetapan Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan untuk setiap pelaksanaan pemanfaatan barang milik Daerah.

(5)

Bentuk pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan ketentuan:

 

a.

tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

 

b.

tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan

 

c.

tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.

(6)

Pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan barang milik Daerah.

(7)

Tarif Retribusi Jasa Usaha ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.

(8)

Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek retribusi.

(9)

Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali Kota. Bagian Kesebelas Kewajiban Wajib Retribusi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (2) wajib membayar atas pelayanan yang diterima.

(2)

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:

 

b.

teguran tertulis;

 

c.

pemasangan stiker, spanduk, papan pengumuman dan/atau pengumuman di media massa dan/atau di tempat lainnya bahwa Wajib Retribusi tidak taat dalam melakukan pembayaran Retribusi; dan/atau

 

d.

denda administratif sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan ditagih dengan menggunakan STRD.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Pemanfaatan dari penerimaan jenis Retribusi Jasa Usaha diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan barang atau pelayanan jasa yang bersangkutan.

(2)

Penerimaan Retribusi Jasa Usaha yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(3)

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan penerimaan Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retribusi Perizinan Tertentu merupakan Retribusi yang dipungut atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu meliputi:

 

a.

PBG; dan

 

b.

penggunaan tenaga kerja asing

(2)

Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3)

Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan perizinan yang dilakukan oleh pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Pelayanan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1) huruf a meliputi penerbitan PBG dan SLF oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2)

Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

 

a.

kegiatan pelayanan konsultasi pemenuhan standar teknis;

 

b.

penerbitan PBG;

 

c.

inspeksi bangunan gedung;

 

d.

penerbitan SLF dan SBKBG; dan

 

e.

pencetakan plakat SLF.

(3)

Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk permohonan persetujuan:

 

a.

pembangunan baru;

 

b.

Bangunan Gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki PBG dan/atau SLF;

 

c.

PBG perubahan untuk:

 

 

1.

perubahan fungsi Bangunan Gedung;

 

 

2.

perubahan lapis Bangunan Gedung;

 

 

3.

perubahan luas Bangunan Gedung;

 

 

4.

perubahan tampak Bangunan Gedung;

 

 

5.

perubahan spesifikasi dan dimensi komponen pada Bangunan Gedung yang mempengaruhi aspek keselamatan dan/atau kesehatan;

 

 

6.

perkuatan Bangunan Gedung terhadap tingkat kerusakan sedang atau berat;

 

 

7.

perlindungan dan/atau pengembangan Bangunan Gedung cagar budaya; atau

 

 

8.

perbaikan Bangunan Gedung yang terletak di kawasan cagar budaya.

(4)

Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pemberian izin persetujuan Bangunan milik pemerintah. Pemerintah Daerah, dan Bangunan yang memiliki fungsi keagamaan atau peribadatan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Subjek Retribusi Perizinan Tertentu merupakan Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pemberian Perizinan Tertentu.

(2)

Wajib Retribusi Perizinan Tertentu merupakan Orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pemberian Perizinan Tertentu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan jasa yang bersangkutan.

(2)

Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:

 

a.

pelayanan PBO diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan pelayanan; dan

 

b.

pelayanan penggunaan tenaga kerja asing diukur berdasarkan frekuensi penyediaan pelayanan dan/atau jangka waktu pelayanan.

(3)

Formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:

 

a.

formula untuk Bangunan Gedung, meliputi:

 

 

1.

luas total lantai;

 

 

2.

indeks lokalitas;

 

 

3.

indeks terintegrasi; dan

 

 

4.

indeks bangunan gedung terbangun.

 

b.

formula untuk Prasarana Bangunan Gedung, meliputi:

 

 

1.

volume;

 

 

2.

indeks prasarana bangunan gedung; dan

 

 

3.

indeks bangunan gedung terbangun.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.

(2)

Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penerbitan dokumen izin, pengawasan, penegakan hukum, penatausahaan, dan/atau biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

(3)

Pelayanan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1), biaya penyelenggaraan layanan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Bangunan Gedung.

(4)

Pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (2), biaya penyelenggaraan pemberian izin mengacu pada ketentuan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Besaran Retribusi Perizinan Tertentu yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 dengan tarif Retribusi.

(2)

Khusus untuk Retribusi Perizinan Tertentu atas pelayanan PBG, besaran Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa atas penyediaan pelayanan PBG dengan harga satuan Retribusi PBG.

(3)

Harga satuan Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:

 

a.

SHST untuk Bangunan Gedung, atau

 

b.

HSPBG untuk Prasarana Bangunan Gedung.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Pelayanan penggunaan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.

(2)

Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu penggunaan tenaga kerja asing oleh instansi pemerintah, instansi Pemerintah Daerah, perwakilan negara asing, badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan tertentu di lembaga pendidikan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Tarif Retribusi merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besaran Retribusi yang terutang.

(2)

Dalam hal tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam satuan mata uang selain rupiah, pembayaran Retribusi dimaksud tetap harus dilakukan dalam satuan mata uang rupiah dengan menggunakan kurs yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang keuangan untuk kepentingan perpajakan.

(3)

Struktur dan besaran tarif Retribusi Perizinan Tertentu atas persetujuan bangunan gedung tercantum dalam Lampiran XIII dan atas penggunaan tenaga kerja asing tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(4)

Tarif Retribusi Perizinan Tertentu ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.

(5)

Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek retribusi.

(6)

Peninjauan besaran tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) khusus pelayanan PBG hanya dilakukan terhadap besaran harga atau indeks dalam tabel HSBGN atau SHST dan Indeks Lokalitas.

(7)

Peninjauan besaran tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) khusus pelayanan PTKA berdasarkan tarif yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah mengenai jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

(8)

Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (2) wajib membayar atas pelayanan yang diterima.

(2)

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:

 

a.

teguran lisan;

 

b.

teguran tertulis;

 

c.

pemasangan stiker, spanduk, papan pengumuman dan/atau pengumuman di media massa dan/atau di tempat lainnya bahwa Wajib Retribusi tidak taat dalam melakukan pembayaran Retribusi; dan/atau

 

d.

denda administratif sebesar 2% (dua persen) dari tarif untuk setiap bulan keterlambatan, paling lama 12 (dua belas) bulan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Pemanfaatan dari penerimaan jenis Retribusi Perizinan Tertentu diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.

(2)

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan penerimaan Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Pemungutan Pajak dan Retribusi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan umum dan tata cara Pemungutan Pajak dan Retribusi.

(2)

Ketentuan umum dan tata cara Pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengaturan mengenai:

 

a.

pendaftaran dan pendataan;

 

b.

penetapan besaran Pajak dan Retribusi terutang;

 

c.

pembayaran dan penyetoran;

 

d.

pelaporan;

 

e.

pengurangan, pembetulan. dan pembatalan ketetapan;

 

f.

pemeriksaan Pajak dan Retribusi;

 

g.

penagihan Pajak dan Retribusi;

 

h.

keberatan;

 

i.

gugatan;

 

j.

penghapusan piutang Pajak dan Retribusi oleh Wali Kota; dan

 

k.

pengaturan lain yang berkaitan dengan tata cara Pemungutan Pajak dan Retribusi.

(3)

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali Kota dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Dalam rangka penyelenggaraan Pajak, Pemerintah Daerah memberikan NPWPD kepada Wajib Pajak.

(2)

Pemberian NPWD kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:

 

a.

untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Walikota, Wajib Pajak wajib mendaftarkan objek Pajak kepada Pemerintah Daerah, dengan menggunakan:

 

 

1.

surat pemberitahuan objek Pajak untuk PBB-P2; dan

 

 

2.

surat pendaftaran objek Pajak untuk Pajak Reklame, Pajak Air tanah, Opsen PKB, dan Opsen BBNKB;

 

b.

untuk jenis Pajak yang dibayar sendiri berdasarkan penghitungan oleh Wajib Pajak, Wajib Pajak wajib mendaftarkan diri kepada Pemerintah Daerah.

(3)

Untuk jenis Pajak yang memerlukan registrasi objek Pajak, Pemerintah Daerah dapat menerbitkan nomor registrasi, NOPD, atau jenis penomoran lain yang dipersamakan untuk jenis Pajak yang memerlukan pendaftaran objek Pajak.

(4)

NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk orang pribadi dihubungkan dengan nomor induk kependudukan.

(5)

NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk Badan dihubungkan dengan nomor induk berusaha.

(6)

Khusus untuk:

 

a.

Wajib Pajak bahan bakar kendaraan bermotor dan pemungut Pajak bahan bakar kendaraan bermotor yang berstatus BUMN atau BUMD; dan

 

b.

Wajib Pajak penyedia Tenaga Listrik yang berstatus BUMN atau BUMD.

 

dapat didaftarkan dengan nomor pokok Wajib Pajak yang digunakan dalam administrasi perpajakan pusat.

(7)

Dalam hai Wajib Pajak tidak mendaftarkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wali Kota menerbitkan NPWPD berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Pemerintah Daerah.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Pemerintah Daerah melakukan pendataan Wajib Pajak dan objek Pajak.

(2)

Khusus untuk PBB-P2, pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi seluruh Bumi dan/atau Bangunan dalam wilayah Daerah.

(3)

Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak yakni BPHTB, PBJT, Pajak MBLB, dan Pajak Sarang Burung Walet, wajib mengisi SPTPD.

(4)

SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencakup BPHTB, PBJT, Pajak MBLB, dan Pajak Sarang Burung Walet, terutang yang telah dibayar oleh Wajib Pajak.

(5)

SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat peredaran usaha dan jumlah Pajak Terutang perjenis Pajak dalam satu Masa Pajak.

(6)

SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Wali Kota setelah berakhirnya Masa Pajak dengan dilampiri SSPD sebagai bukti pelunasan Pajak.

(7)

Khusus untuk BPHTB, SSPD dipersamakan sebagai SPTPD.

(8)

SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dianggap telah disampaikan setelah dilakukannya pembayaran.

(9)

Pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setiap Masa Pajak.

(10)

Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (9) merupakan jangka waktu yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk menghitung Pajak Terutang yang harus dibayarkan atau disetorkan ke kas Daerah dan dilaporkan dalam SPTPD.

(11)

Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (10), Wali Kota menetapkan jangka waktu penyampaian SP1PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah berakhirnya Masa Pajak.

(12)

Ketentuan Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat

(11)

dikecualikan untuk BPHTB.

(13)

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengisian dan penyampaian SPTPD, penentuan Masa Pajak untuk setiap jenis Pajak, dan batas waktu penyampaian SPTPD diatur dengan Peraturan Wali Kota.

(14)

Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (12) ditetapkan dengan STPD sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk setiap SPTPD.

(15)

Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (14) tidak dikenakan jika Wajib Pajak mengalami keadaan kahar (force majeure).

(16)

Keadaan kahar (force majeure) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (14) meliputi:

 

a.

bencana alam;

 

b.

kebakaran;

 

c.

kerusuhan massal atau huru-hara;

 

d.

wabah penyakit; dan/atau

 

e.

keadaan lain berdasarkan pertimbangan Wali Kota.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Dalam hal Wajib Pajak tidak lagi memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (2), Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan secara jabatan atau atas dasar permohonan Wajib Pajak.

(2)

Dalam hal penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan dilakukan berdasarkan permohonan Wajib Pajak, Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk harus menerbitkan keputusan dalam jangka waktu 3 (tiga| bulan sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap.

(3)

Penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang Wajib Pajak:

 

a.

tidak memiliki tunggakan pajak; dan/atau

 

b.

tidak sedang mengajukan upaya hukum berupa keberatan, banding, gugatan, atau peninjauan kembali.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Dalam rangka penyelenggaraan Retribusi, pemungutan Retribusi diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dengan ketentuan:

 

a.

Wajib Retribusi melakukan pembayaran Retribusi terutang yang ditetapkan dalam surat ketetapan Retribusi Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan ke kas Daerah, atau

 

b.

melalui Wajib Retribusi yang bertindak selaku pemungut.

(2)

Wajib Retribusi yang bertindak selaku pemungut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyetorkan seluruh penerimaan Retribusi yang dipungut ke kas Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3)

Dalam hal Retribusi dipungut atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD, pembayaran Retribusi oleh Wajib Retribusi disetorkan ke Rekening Kas BLUD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4)

Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan sekaligus sebelum pelayanan diberikan.

(5)

Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, Wajib Retribusi dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan ditagih dengan menggunakan STRD.

(6)

Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) didahului dengan Surat Teguran.

(7)

Tata cara pelaksanaan Pemungutan Retribusi diatur dengan Peraturan Wali Kota.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama atau penunjukan pihak ketiga dalam melakukan Pemungutan Retribusi.

(2)

Kerja sama atau penunjukan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk penetapan tarif, pengawasan, dan Pemeriksaan.

(3)

Pemungutan Retribusi oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pertimbangan, efisiensi, dan efektivitas pemungutan Retribusi dengan tidak menambah beban Wajib Retribusi

(4)

Penerimaan Retribusi yang dilaksanakan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke rekening kas umum Daerah secara bruto.

(5)

Pemberian imbal jasa kepada pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui belanja anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

(6)

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan kerja sama atau penunjukan pihak ketiga dalam melakukan Pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Dalam penyelenggaraan Pajak dan Retribusi, Pemerintah Daerah dapat membentuk dan mengembangkan sistem informasi Pajak dan Retribusi secara elektronik.

(2)

Pemerintah Daerah dapat melakukan Pemungutan Pajak dan Retribusi secara elektronik dalam rangka efisiensi dan efektifitas Pemungutan Pajak dan Retribusi.

(3)

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembangan sistem informasi dan pemungutan Pajak dan Retribusi secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Wali Kota dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok Pajak dan Retribusi dan/atau sanksi Pajak dan Retribusi.

(2)

Pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi

(3)

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Wali Kota dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha.

(2)

Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya.

(3)

Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak dan Wajib Retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Wali Kota berdasarkan pertimbangan:

 

a.

kemampuan membayar Wajib Pajak dan Wajib Retribusi;

 

b.

kondisi tertentu objek Pajak;

 

c.

untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;

 

d.

untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau

 

e.

untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional.

(4)

Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan kepada DPRD dengan melampirkan pertimbangan Wali Kota dalam memberikan insentif fiskal tersebut.

(5)

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali Kota.