Perda Kota Pangkal Pinang Nomor: 6 Tahun 2009

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a.

bahwa dalam rangka menjaga kebersihan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam hal pembuangan limbah tinja, perlu dilakukan upaya pengaturan dan pengelolaan agar tidak terjadi gangguan dan pencemaran terhadap lingkungan hidup, kesehatan dan masyarakat;

b.

bahwa untuk mewujudkan dan meningkatkan upaya pelayanan, pengaturan dan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu pembiayaan dan adanya dukungan, kesadaran serta partisipasi dari seluruh masyarakat;

c.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang tentang Retribusi Pelayanan dan Pengelolaan Limbah Tinja;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

3.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);

4.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

5.

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1018);

6.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

7.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

8.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

9.

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

10.

Peraturan-Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

11.

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

12.

Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 01 Tahun 2005 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2005 Nomor 01 ,Seri C Nomor 01);

13.

Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 03 Tahun 2006 tentang Penggelolaan Persampahan/Kebersihan dalam Wilayah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2006 Nomor 03 ,Seri E Nomor 01);

14.

Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 07 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2007 Nomor 07, Seri E Nomor 03);

15.

Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2008 Nomor 02, Seri D Nomor 01);

16

Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Pemerintah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2008 Nomor 03, Seri D Nomor 02) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 07 Tahun 2008 (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2008 Nomor 07, Seri D Nomor 05);

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN DAN PENGELOLAAN LIMBAH TINJA.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.

Kota adalah Kota Pangkalpinang;

2.

Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pangkalpinang;

3.

Walikota adalah Walikota Pangkalpinang;

4.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang;

5.

Dinas Kebersihan dan Kebakaran adalah Dinas Kebersihan dan Kebakaran Kota Pangkalpinang;

6.

Pejabat yang ditunjuk adalah Pegawai yang diberikan tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

7.

Kas Daerah adalah kas Pemerintah Kota Pangkalpinang;

8.

Limbah Tinja adalah limbah hasil buangan biologis atau kotoran manusia yang ditampung dalam septictank;

9.

Instalasi Pengolahan Limbah Tinja selanjutnya disebut IPLT adalah Instalasi Pengolahan Limbah Tinja yang disediakan dan dikelola oleh Pemerintah Kota Pangkalpinang;

10.

Badan adalah suatu Badan Usaha yang Meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, bentuk Usaha Tetap serta Badan Usaha lainnya;

11.

Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Kota dengan menganut prinsip komersial karena pelayanan tersebut dapat pula dilakukan oleh sektor Swasta;

12.

Retribusi Pelayanan dan Pengelolaan Limbah Tinja yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan Pengelolaan Limbah Tinja meliputi penyedotan, pengangkutan dan atau pembuanga/penggelolaan limbah tinja

13.

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retyribusi;

14.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah untuk selanjutnya disingkat SKRD atau dokumen yang dipersamakan adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang;

15.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah Surat Keputusan yang memutuskan besarnya retribusi daerah yang terutang;

16.

Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD atau dokumen yang dipersamakan adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi yang berupa bunga atau denda;

17.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi daerah yang telah ditetapkan;

18.

Surat Keputusan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;

19.

Utang Retribusi adalah sisa utang retribusi atas nama wajib retribusi yang tercantum pada STRD,SKRDKB, SKRDKBT yang belum kadaluarsa dan retribusi lainnya yang masih terutang;

20.

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah;

21.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang yang memuat ketentuan pidana;

22.

Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut penyidikan untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dengan nama Retribusi Pelayanan penyedotan dan Pengolahan Limbah Tinja dipungut retribusi atas setiap jasa pelayanan pengelolaan limbah tinja meliputi penyedotan, pengangkutan dan pembuangan/pengolahan Limbah Tinja.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Obyek Retribusi adalah setiap jasa pelayanan penyedotan dan Pengelolaan limbah tinja di IPLT.

2.

Dikecualikan dari obyek retribusi adalah pelayanan dan pengelolaan Limbah Tinja yang dikelola oleh swasta.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan retribusi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retribusi Pelayanan dan Pengelolaan Limbah Tinja digolongkan Retribusi Jasa Usaha.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tingkat Penggunaan Jasa diukur berdasarkan ukuran kubikasi/ volume Tinja.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada kepentingan umum.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a.

Struktur Tarif digolongan berdasarkan pelayanan yang diberikan serta volume/isi (m³).

b.

Besarnya tarif didasarkan atas jumlah pembayaran persatuan unit pelayanan per satuan unit pelayanan/jasa yang merupakan jumlah unsur-unsur tarif yang meliputi:

 

1.

unsur biaya per satuan penyediaan jasa; atau

 

2.

unsur keuntungan yang dikehendaki per satuan jasa.

c.

Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan sebagai berikut:

 

1.

Penyedotan, pengangkutan dan pengolahan Limbah Tinja yang berasal dari:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Pembuangan limbah tinja di Instalasi Pengolahan Limbah Tinja (IPLT) dikenakan biaya sebesar Rp 25.000/ m³

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Semua pendapatan hasil retribusi disetor ke Kas Daerah.

2.

Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebesar 5% dipergunakan untuk biaya operasional yang diperuntukan bagi dinas/instansi pelaksana dalam rangka peningkatan pelayanan yang pengaturannya ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah tempat pelayanan diberikan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Masa retribusi adalah jangka waktu selama pelayanan diberikan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saat terutang retribusi adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.

2.

Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

3.

Bentuk dan isi SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Walikota.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.

2.

Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

3.

Tata cara pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Walikota.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan SKRD.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.

(2)

Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.

(3)

Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atas kelebihan Pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota.

Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.

Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (1), langsung diperhitungan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.

(2)

Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (3) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.

(3)

Apabila pengambilan kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat bayar jangka waktu 2 (dua) bulan, Walikota memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan, atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Pengembalian Kelebihan Retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.

(2)

Apabila Kelebihan Pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksudkan pada Pasal 18 ayat (1), pembayaran dilakukan dengan cara pemindah bukuan dan bukti pemindah bukuan juga dilakukan sebagaimana bukti pembayaran.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Walikota melalui Kepala Dinas dengan sekurang- kurangnya menyebutkan:

 

a.

nama dan alamat wajib retribusi;

 

b.

masa Retribusi;

 

c.

besarnya Kelebihan Pembayaran; dan

 

d.

alasan yang singkat dan jelas.

(2)

Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.

(3)

Bukti penerimaan oleh pejabat Pemerintah Kota atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Walikota.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Walikota berdasarkan permohonan wajib retribusi dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan besarnya retribusi.

(2)

Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.

(3)

Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Walikota.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Penagihan retribusi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.

(2)

Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:

 

a.

diterbitkan Surat Teguran; atau

 

b.

ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapus.

(2)

Walikota menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi daerah yang kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Setiap orang atau Badan yang akan menyelenggarakan usaha pelayanan penyedotan, pengangkutan dan pembuangan/pengolahan limbah Tinja harus mendapat izin dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

(2)

Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

 

b.

izin usaha penyedotan dan pengangkutan;

 

c.

izin usaha tempat pembuangan dan pengolahan; dan

 

d.

izin usaha penyediaan mobil /truk tanki tinja.

(3)

Tata cara perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Walikota.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Setiap orang atau Badan dilarang melakukan kegiatan usaha dibidang pelayanan dan pengolahan Limbah Tinja tanpa izin dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

(2)

Setiap orang atau Badan dilarang menimbulkan kekotoran di jalan- jalan pada saat pengangkutan Limbah Tinja menuju IPLT.

(3)

Setiap orang atau Badan dilarang membuang Limbah Tinja di sungai, hutan, selokan, laut, kolong, lahan kosong, dan tempat-tempat lainnya selain di IPLT yang telah disediakan oleh Pemerintah Kota.

(4)

Setiap orang dilarang buang air besar disembarang tempat, kecuali pada tempat-tempat yang telah disediakan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Kota diberi kewenangan khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah.

(2)

Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah

 

1.

menerima, Mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah dan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;

 

2.

meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran retribusi daerah tersebut;

 

3.

meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;

 

4.

memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;

 

5.

melakukan pengeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;

 

6.

meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidik tindak pidana di bidang retribusi daerah;

 

7.

menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;

 

8.

memotret seseorang atau yang berkaitan dengan tindak pidana pelanggaran retribusi daerah;

 

9.

memanggil orang untuk mendengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka dan sanksi;

 

10.

menghentikan penyidikan; dan atau

 

11.

melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3)

Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Wajib retribusi yang tidak melakukan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.

(2)

Barang siapa melakukan pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

(3)

Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah pelanggaran.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku setiap orang atau Badan yang telah menjalankan usaha pengelolaan limbah tinja dan belum memiliki izin sebelum diberlakukannya peraturan daerah ini, selambat-lambatnya dalam waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak peraturan daerah ini muali diberlakukan harus menyesuaikan dengan ketentuan yang telah diatur dalam peraturan daerah ini.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis administratif diatur dengan Peraturan Walikota.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 13 Januari 2009
WALIKOTA PANGKALPINANG,
dto
H. ZULKARNAIN KARIM

Diundangkan di Pangkalpinang
pada tanggal 14 Januari 2009
SEKRETARIS DAERAH KOTA PANGKALPINANG,
ttd.
H. HARDI

LEMBARAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2009 NOMOR 6 SERI C