Perda Kota Pangkal Pinang Nomor: 5 Tahun 2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a.

bahwa penetapan penggolongan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang didasarkan pada modal, perlu disesuaikan dengan ketentuan kriteria usaha yang didasarkan pada kekayaan bersih sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;

b.

bahwa untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif, guna mendorong peningkatan investasi, kesempatan berusaha dan kesempatan kerja perlu diberikan kemudahan dalam penyelenggaraan pelayanan penerbitan Izin Usaha Perdagangan sebagai legalitas usaha di bidang perdagangan kepada masyarakat dunia usaha;

c.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Izin Usaha Perdagangan;

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091), Undang- Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

3.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);

4.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

5.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

7.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);

8.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4866);

9.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

10.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

11.

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

12.

Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2008 Nomor 02, Seri D Nomor 01);

13.

Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2010 Nomor 7).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN USAHA PERDAGANGAN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.

Kota adalah Kota Pangkalpinang.

2.

Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pangkalpinang.

3.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang.

4.

Walikota adalah Walikota Pangkalpinang.

5.

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM yang selanjutnya disingkat Dinas Perindagkop dan UMKM adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kota Pangkalpinang.

6.

Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu yang selanjutnya disingkat KPPT adalah Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Pangkalpinang.

7.

Surat Izin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disebut SIUP adalah Surat Izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan.

8.

Pejabat Penerbit SIUP adalah Kepala Dinas yang bertanggung jawab dibidang perdagangan di Kota Pangkalpinang atau pejabat yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan Pelayanan Perizinan Kota Pangkalpinang.

9.

Perusahaan adalah setiap bentuk usaha baik perorangan maupun Badan Hukum yang menjalankan setiap jenis usaha perdagangan yang bersifat tetap dan terus menerus dan didirikan di Kota Pangkalpinang.

10.

Perusahaan Perdagangan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan kegiatan usaha di sektor perdagangan yang bersifat tetap, berkelanjutan, didirikan, bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Kota Pangkalpinang, untuk tujuan memperoleh keuntungan atau laba.

11.

Surat Permohonan Surat Izin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disebut SP- SIUP adalah Formulir Permohonan izin yang diisi oleh Perusahaan yang memuat data-data perusahaan untuk memperoleh Surat Izin Usaha Perdagangan.

12.

Perubahan Perusahaan adalah perubahan data perusahaan yang meliputi perubahan nama perusahaan, bentuk perusahaan, alamat kantor perusahaan, nama pemilik/penanggung jawab, modal dan kekayaan bersih, kelembagaan, kegiatan usaha, dan barang/jasa dagangan utama.

13.

Kekayaan bersih adalah hasil pengurangan total nilai kekayaan usaha (aset) dengan total nilai kewajiban tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Setiap Perusahaan Perdagangan wajib memiliki SIUP.

(2)

SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

 

a.

SIUP Kecil;

 

b.

SIUP Menengah; dan

 

c.

SIUP Besar.

(3)

Selain SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diberikan SIUP Mikro kepada Perusahaan Perdagangan Mikro.

 

 

 

 

 

 

 

 

Klasifikasi Perusahaan Perdagangan dilihat dari kekayaan bersihnya adalah sebagai berikut:

a.

SIUP Kecil wajib dimiliki oleh perusahaan yang kekayaan bersihnya lebih dari Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

b.

SIUP Menengah wajib dimiliki oleh perusahaan perdagangan yang kekayaan bersihnya lebih dari Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

c.

SIUP Besar wajib dimiliki oleh perusahaan perdagangan yang kekayaan bersihnya lebih dari Rp10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Kewajiban memiliki SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), dikecualikan terhadap:

 

a.

Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha di luar sektor perdagangan;

 

b.

Kantor Cabang atau Kantor Perwakilan;

 

c.

Perusahaan Perdagangan Mikro dengan kriteria sebagai berikut:

 

 

1.

usaha perseorangan atau persekutuan;

 

 

2.

kegiatan usaha diurus, dijalankan, atau dikelola oleh pemiliknya atau anggota keluarga/kerabat terdekat; dan

 

 

3.

memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

(2)

Perusahaan Perdagangan Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat diberikan SIUP Mikro, apabila dikehendaki yang bersangkutan.

 

 

 

 

 

 

 

 

SIUP dilarang digunakan untuk melakukan kegiatan:

a.

usaha perdagangan yang tidak sesuai dengan kelembagaan dan/atau kegiatan usaha, sebagaimana yang tercantum di dalam SIUP.

b.

usaha yang mengaku kegiatan perdagangan, untuk menghimpun dana dari masyarakat dengan menawarkan janji keuntungan yang tidak wajar (money game).

c.

usaha perdagangan lainnya yang telah diatur melalui ketentuan peraturan perundang-undangan tersendiri.

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

SIUP diterbitkan berdasarkan tempat kedudukan Perusahaan Perdagangan dan berlaku untuk melakukan usaha perdagangan di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.

(2)

SIUP diberikan kepada Pemilik/Pengurus/Penanggung jawab Perusahaan atas nama Perusahaan.

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

SIUP berlaku selama Perusahaan Perdagangan menjalankan kegiatan usaha.

(2)

Perusahaan Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan pendaftaran ulang setiap 5 (lima) tahun di tempat penerbitan SIUP.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Walikota dapat melimpahkan kewenangan penerbitan SIUP kepada Kepala Dinas yang bertanggung jawab di bidang perdagangan atau pejabat yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan pelayanan perizinan.

 

 

 

 

 

 

 

 

Dinas yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perdagangan pada Pemerintah Kota Pangkalpinang melakukan pembinaan dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan penyelenggaraan penerbitan SIUP.

 

 

 

 

 

 

 

 

Pejabat yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 harus berkoordinasi dengan Dinas teknis yang bertanggung jawab di bidang perdagangan dalam penerbitan SIUP.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Pejabat Penerbit SIUP melayani penerbitan SIUP kepada perusahaan untuk keperluan:

 

a.

Permohonan SIUP baru;

 

b.

Pendaftaran Ulang;

 

c.

Perubahan SIUP;

 

d.

Penggantian SIUP untuk SIUP yang hilang atau rusak.

(2)

Persyaratan dan tata cara penerbitan SIUP akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Pemilik SIUP yang akan membuka Kantor Cabang atau Perwakilan Perusahaan, wajib melapor secara tertulis kepada Pejabat Penerbit SIUP di tempat kedudukan Kantor Cabang atau Perwakilan Perusahaan dengan melampirkan dokumen persyaratan sesuai ketentuan.

(2)

Paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterima laporan dan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara lengkap dan benar, Pejabat Penerbit SIUP mencatat dalam Buku Register Pembukaan Kantor Cabang atau Perwakilan Perusahaan dan membubuhkan tanda tangan dan cap stempel pada halaman depan fotokopi SIUP Perusahaan Pusat.

(3)

Fotokopi SIUP yang telah didaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku sebagai Surat Izin Usaha Perdagangan bagi Kantor Cabang atau Perwakilan Perusahaan untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan sesuai kedudukan Kantor Cabang atau Perwakilan Perusahaan.

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Setiap terjadi perubahan data Perusahaan, Pemilik atau Pengurus atau Penanggung jawab Perusahaan wajib mengajukan SP-SIUP perubahan dengan melampirkan dokumen persyaratan sesuai ketentuan.

(2)

Dalam hal SIUP hilang atau rusak, Pemilik atau Pengurus atau Penanggungjawab Perusahaan yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan penggantian SIUP kepada Pejabat yang menerbitkan SIUP.

(3)

Apabila data, informasi, dan keterangan yang disampaikan dalam:

 

a.

SP-SIUP baru

 

b.

SP-SIUP perubahan dan/atau penggantian yang hilang atau rusak; atau

 

c.

Laporan pendaftaran Kantor Cabang atau Kantor Perwakilan;

 

Ternyata tidak benar, maka SIUP, SIUP Perubahan, dan/atau SIUP Pengganti yang telah diterbitkan dan pencatatan pendaftaran Kantor Cabang atau Kantor Perwakilan yang telah dilakukan dinyatakan batal dan tidak berlaku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pemilik SIUP yang tidak melakukan kegiatan usaha selama 6 (enam) bulan berturut-turut atau menutup perusahaannya wajib menyampaikan laporan secara tertulis kepada Pejabat Penerbit SIUP disertai alasan penutupan dan mengembalikan SIUP Asli.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Pemilik atau Pengurus atau Penanggung jawab Perusahaan yang telah memiliki SIUP, melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 13 dan Pasal 14 ayat dikenakan sanksi administratif berupa Peringatan Tertulis oleh Pejabat Penerbit SIUP.

(2)

Peringatan Tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu 2 (dua) minggu terhitung sejak tanggal surat peringatan dikeluarkan oleh Pejabat Penerbit SIUP.

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Pemilik atau Pengurus atau Penanggung jawab Perusahaan yang telah memiliki SIUP, yang tidak menghiraukan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), dikenakan sanksi administratif berupa pemberhentian sementara SIUP.

(2)

Pemberhentian sementara SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 (tiga) bulan, dilakukan oleh Pejabat Penerbit SIUP dengan mengeluarkan Keputusan Pemberhentian Sementara SIUP.

 

 

 

 

 

 

 

 

Pemilik atau Pengurus atau Penanggung jawab Perusahaan yang telah memiliki SIUP yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 dan Pasal 18 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa Pencabutan SIUP.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIUP Kecil, SIUP Menengah dan SIUP Besar yang diterbitkan sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai waktu pendaftaran ulang.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 04 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 05 Tahun 2002 Tentang Retribusi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

(2)

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

 

 

 

 

 

 

 

 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 

 

 

 

 

 

 

 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 19 Maret 2012
WALIKOTA PANGKALPINANG,
ttd.
H. ZULKARNAIN KARIM

Diundangkan di Pangkalpinang
pada tanggal 19 Maret 2012
SEKRETARIS DAERAH KOTA PANGKALPINANG,
ttd.
H. HARDI

LEMBARAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2012 NOMOR 05