Perda Kota Pangkal Pinang Nomor: 2 Tahun 2020

 

 

 

 

 

 

 

a. 

bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;

b.

bahwa dengan adanya beberapa perubahan dan penambahan substansi didalam Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, sehingga perlu dilakukan perubahan;

c.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha;

 

 

 

 

 

 

1. 

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 1091), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 1091) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 1091) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

3.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

4.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6.

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);

7.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);

8.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);

9.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

10.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

11.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5679);

12.

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

13.

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);

14.

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

15.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

16.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

17.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

18.

Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;

19.

Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2011 Nomor 17) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha Usaha (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2019 Nomor 6);

20.

Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2020 Nomor 1);

 

 

 

 

 

 

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG NOMOR 17 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.

 

 

 

 

 

 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2011 Nomor 17) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2019 Nomor 6) diubah sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

1.

Ketentuan Pasal 1 angka 2, angka 5, angka 16 diubah, angka 18 sampai dengan angka 21 dihapus dan penambahan angka 36 sampai dengan angka 48 sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

 

1.

Kota adalah Kota Pangkalpinang.

 

2.

Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

 

3.

Walikota adalah Walikota Pangkalpinang

 

4.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang.

 

5.

Pejabat adalah Pegawai yang diberikan tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

 

6.

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

 

7.

Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

 

8.

Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

 

9.

Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

 

10.

Kekayaan Daerah adalah kekayaan yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah, baik berupa barang bergerak maupun tidak bergerak.

 

11.

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembiayaan atas penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan kekayaan yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan yang ditujukan untuk dikomersialkan.

 

12.

Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban sebagian atau seluruhnya dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah atau perolehan lainnya yang sah.

 

13.

Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, mall, plasa, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya.

 

14.

Pasar Grosir dan/atau pertokoan adalah pasar grosir berbagai jenis barang dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk yang disediakan oleh Badan Usaha Milik Daerah dan pihak swasta.

 

15.

Terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang serta perpindahan moda angkutan.

 

16.

Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu keadaan yang tidak bersifat sementara.

 

17.

Rumah Potong Hewan adalah fasilitas-fasilitas milik Pemerintah Kota dengan desain dan syarat-syarat tertentu sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang digunakan sebagai tempat memotong hewan bagi konsumsi masyarakat umum.

 

18.

Dihapus.

 

19.

Dihapus.

 

20.

Dihapus.

 

21.

Dihapus.

 

22.

Tempat rekreasi dan Olahraga adalah tempat rekreasi dan olahraga, pariwisata dan olahraga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kota Pangkalpinang.

 

23.

Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Kota Pangkalpinang dengan menganut prinsip komersial, karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

 

24.

Dihapus.

 

25.

Dihapus.

 

26.

Dihapus.

 

27.

Dihapus.

 

28.

Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.

 

29.

Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

 

30.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah untuk selanjutnya disingkat SKRD atau dokumen yang dipersamakan adalah Surat Keputusan yang menentukan besarannya jumlah retribusi yang terutang.

 

31.

Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD atau dokumen yang dipersamakan adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi yang berupa bunga atau denda.

 

32.

Surat Keputusan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.

 

33.

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan/atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah.

 

34.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang yang memuat ketentuan pidana.

 

35.

Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut penyidikan untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

 

36.

Pelayanan Laboratorium Kesehatan Masyarakat merupakan salah satu upaya penunjang untuk upaya kesehatan masyarakat yang mencakup upaya pemeliharaan kesehatan, pemberantasan penyakit menular, pengendalian penyakit tidak menular, penyehatan lingkungan, pengamanan penggunaan zat adiktif dalam makanan dan minuman, serta pengamanan narkotika, psikotropika, zat adiktif dan bahan berbahaya.

 

37.

Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia, dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta mahluk hidup lainnya.

 

38.

Pengujian parameter kualitas lingkungan yang selanjutnya disebut pengujian adalah suatu kegiatan teknis yang terdiri atas penetapan dan penentuan satu sifat atau lebih parameter kualitas lingkungan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.

 

39.

Laboratorium Lingkungan adalah laboratorium yang mempunyai sertifikat akreditasi laboratorium pengujian parameter kualitas lingkungan dan mempunyai identitas registrasi.

 

40.

Pelayanan pengujian Laboratorium Lingkungan adalah pelayanan jasa termasuk fasilitas laboratorium yang disediakan, dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Kota Pangkalpinang.

 

41.

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah berupa pemakaian laboratorium lingkungan adalah retribusi yang dipungut sebagai pembayaran atas layanan pemanfaatan peralatan pengujian sampel lingkungan yang disediakan oleh Pemerintah Kota Pangkalpinang dengan menganut prinsip komersial, karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

 

42.

Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Lingkungan yang selanjutnya disebut UPTD Laboratorium Lingkungan adalah Pelaksana pemungutan Retribusi Laboratorium Lingkungan DLH Kota Pangkalpinang.

 

43.

Pelayanan Kemetrologian adalah Pelayanan jasa tera/tera ulang alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) termasuk fasilitas kalibrasi dan peralatan alat standar yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

 

44.

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah berupa pemakaian jasa kemetrologian adalah retribusi yang dipungut sebagai pembayaran atas jasa layanan tera ulang dan jasa kalibrasi.

 

45.

Ukuran Massa adalah banyak zat yang terkandung dalam suatu benda yang memiliki satuan dalam sistem satuan internasional kilogram (kg) yang didapat dari definisi 1 kg standar dari massa seunit silinder logam yang terbuat dari platina iridium berdiameter 3,9 cm dan tinggi 3,9 cm.

 

46.

Ukuran Volume adalah isi suatu benda yang memiliki satuan meter kubik (m³) atau Liter (1), yang merupakan besaran turunan dari satuan-satuan panjang maupun massa.

 

47.

Ukuran Dimensi adalah jarak satu titik dengan titik lainnya yang memiliki satuan dalam sistem satuan internasional meter (m) yang didapat dari definisi 1 m berupa panjang lintasan yang ditempuh cahaya dalam ruang hampa selama selang waktu (1/299.792.458) sekon.

 

48.

Ukuran Suhu adalah besaran yang menyatakan derajat panas atau dingin suatu benda yang memiliki satuan dalam sistem internasional kelvin (K) yang didefinisikan sebagai satuan suhu mutlak dalam termodinamika yang besarnya sama dengan 1/273,16 dari suhu titik tripel air.

 

 

 

 

 

 

2.

Ketentuan Pasal 2 angka 6 dihapus, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

Jenis Retribusi Jasa Usaha adalah:

 

1.

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;

 

2.

Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;

 

3.

Retribusi Terminal;

 

4.

Retribusi Tempat Khusus Parkir;

 

5.

Retribusi Rumah Potong Hewan;

 

6.

Dihapus;

 

7.

Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;

 

8.

Dihapus.

 

 

 

 

 

 

3.

Ketentuan ayat (2) Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemakaian kekayaan daerah yang dikelola atau dimiliki oleh Daerah.

 

(2)

Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemakaian kekayaan daerah yang meliputi:

 

 

a.

pemakaian tanah/lahan;

 

 

b.

pemakaian bangunan/gedung;

 

 

c.

pemakaian alat pada laboratorium kesehatan masyarakat;

 

 

d.

pemakaian alat pada laboratorium lingkungan; dan

 

 

e.

pemakaian alat pada kemetrologian.

 

(3)

Dikecualikan dari pengertian pemakaian kekayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut.

 

 

 

 

 

 

4.

Ketentuan Pasal 8 Bagian Keenam dihapus.

 

 

 

 

 

 

5.

Ketentuan Pasal 17 Bagian Keenam dihapus.

 

 

 

 

 

 

6.

Ketentuan ayat (1) huruf a dan ayat (2) Pasal 27 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Tipe ukuran bangunan kios Pasar Ratu Tunggal yang dikenakan retribusi pemakaian kekayaan daerah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 26 angka 1 adalah sebagai berikut:

 

 

a.

kios yang berada pada Pasar Burung, terdiri dari:

 

 

 

1.

kios berukuran 2,5 m x 2,5 m berjumlah 23 petak;

 

 

 

2.

kios berukuran 2,5 m x 3 m berjumlah 15 petak;

 

 

 

3.

kios berukuran 3 m x 3 m berjumlah 12 petak;

 

 

 

4.

kios berukuran 4,5 m x 3 m berjumlah 1 petak;

 

 

b.

kios berukuran 2,5 m x 3 m berjumlah 75 petak, yang berada pada Pasar Buah; dan

 

 

c.

kios berukuran 2,5 m x 2 m berjumlah 12 petak, yang terletak pada Pasar Surabaya (dipinggir sungai pasar ikan).

 

(2)

Atas pemakaian bangunan kios sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan besaran retribusi sebagai berikut:

 

 

a.

kios sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:

 

 

 

1.

kios sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 sebesar Rp3.841.450,00 (tiga juta delapan ratus empat puluh satu ribu empat ratus lima puluh rupiah) per petak per tahun;

 

 

 

2.

kios sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2 sebesar Rp4.609.725,00 (empat juta enam ratus sembilan ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah) per petak per tahun;

 

 

 

3.

kios sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 sebesar Rp5.531.670,00 (lima juta lima ratus tiga puluh satu ribu empat ratus lima puluh rupiah) per petak per tahun;

 

 

 

4.

kios sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 sebesar Rp8.297.505,00 (delapan juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus lima rupiah) per petak per tahun;

 

 

b.

kios sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp1.007.989,00 (satu juta tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh sembilan rupiah) per petak per tahun; dan

 

 

c.

kios sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp676.090,00 (enam ratus tujuh puluh enam ribu sembilan puluh rupiah) per petak per tahun.

 

 

 

 

 

 

7.

Ketentuan ayat (1) huruf c dan ayat (2) Pasal 28 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Tipe ukuran bangunan kios Pasar Pagi “Kampung Melayu” yang dikenakan retribusi pemakaian kekayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 angka 2 adalah sebagai berikut:

 

 

a.

kios berukuran 2 m x 2 m dilantai atas berjumlah 128 petak;

 

 

b.

kios berukuran 4 m x 4 m dilantai atas berjumlah 64 petak;

 

 

c.

kios berukuran 4 m x 4 m dilantai dasar berada diluar gedung berjumlah 17 petak; dan

 

 

d.

kios berukuran 4 m x 3 m dilantai dasar berada diluar gedung berjumlah 1 petak.

 

(2)

Atas pemakaian bangunan kios sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan besaran retribusi sebagai berikut:

 

 

a.

kios sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp1.843.882,00 (satu juta delapan ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus delapan puluh dua rupiah) per petak per tahun;

 

 

b.

kios sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp5.531.648,00 (lima juta lima ratus tiga puluh satu ribu enam ratus empat puluh delapan rupiah) per petak per tahun;

 

 

c.

kios sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp12.907.180,00 (dua belas juta sembilan ratus tujuh ribu seratus delapan puluh rupiah) per petak per tahun; dan

 

 

d.

kios sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per petak per tahun.

 

 

 

 

 

 

8.

Ketentuan Pasal 30 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Tipe Bangunan Kios Basement Ramayana yang dikenakan retribusi pemakaian kekayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 angka 4.

 

(2)

adalah sebagai berikut:

 

 

a.

kios berukuran 1,5 m x 1 m berjumlah 5 petak;

 

 

b.

kios berukuran 2 m x 1 m berjumlah 7 petak;

 

 

c.

kios berukuran 2,5 m x 1 m berjumlah 2 petak;

 

 

d.

kios berukuran 2 m x 2 m berjumlah 79 petak;

 

 

e.

kios berukuran 2,5 m x 2 m berjumlah 1 petak;

 

 

f.

kios berukuran 3 m x 1 m berjumlah 6 petak;

 

 

g.

kios berukuran 3 m x 2 m berjumlah 38 petak;

 

 

h.

kios berukuran 4 m x 1 m berjumlah 5 petak;

 

 

i.

kios berukuran 4,5 m x 1 m berjumlah 2 petak;

 

 

j.

kios berukuran 4 m x 2 m berjumlah 302 petak;

 

 

k.

kios berukuran 4 m x 3 m berjumlah 10 petak;

 

 

l.

kios berukuran 4 m x 4 m berjumlah 28 petak;

 

 

m.

kios berukuran 5 m x 1 m berjumlah 1 petak;

 

 

n.

kios berukuran 5 m x 2 m berjumlah 25 petak;

 

 

o.

kios berukuran 6 m x 2 m berjumlah 118 petak;

 

 

p.

kios berukuran 7 m x 1 m berjumlah 1 petak;

 

 

q.

kios berukuran 7 m x 2 m berjumlah 27 petak;

 

 

r.

kios berukuran 7,5 m x 2 m berjumlah 3 petak;

 

 

s.

kios berukuran 8 m x 2 m berjumlah 65 petak;

 

(3)

Atas pemakaian bangunan kios sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan besaran retribusi sebagai berikut:

 

 

a.

kios sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp288.106,00 (dua ratus delapan puluh delapan ribu seratus enam rupiah) per petak per tahun;

 

 

b.

kios sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp384.142,00 (tiga ratus delapan puluh empat ribu seratus empat puluh dua rupiah) per petak per tahun;

 

 

c.

kios sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp480.177,00 (empat ratus delapan puluh ribu seratus tujuh puluh tujuh rupiah) per petak per tahun;

 

 

d.

kios sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp768.284,00 (tujuh ratus enam puluh delapan ribu dua ratus delapan puluh empat rupiah) per petak per tahun;

 

 

e.

kios sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp960.355,00 (sembilan ratus enam puluh ribu tiga ratus lima puluh lima rupiah) per petak per tahun;

 

 

f.

kios sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp576.213,00 (lima ratus ribu tujuh puluh enam ribu dua ratus tiga belas rupiah) per petak per tahun;

 

 

g.

kios sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h sebesar Rp1.152.426,00 (satu juta seratus lima puluh dua ribu empat ratus dua puluh enam rupiah) per petak per tahun;

 

 

h.

kios sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i sebesar Rp768.284,00 (tujuh ratus enam puluh delapan ribu dua ratus delapan puluh empat rupiah) per petak per tahun;

 

 

i.

kios sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j sebesar Rp864.320,00 (delapan ratus enam puluh empat ribu tiga ratus dua puluh rupiah) per petak per tahun;

 

 

j.

kios sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k sebesar Rp1.536.569,00 (satu juta lima ratus tiga puluh enam ribu lima ratus enam puluh sembilan rupiah) per petak per tahun;

 

 

k.

kios sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l sebesar Rp2.304.853,00 (dua juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu seratus dua puluh dua rupiah) per petak per tahun;

 

 

l.

kios sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m sebesar Rp3.073.138,00 (tiga juta tujuh puluh tiga ribu seratus tiga puluh delapan rupiah) per petak per tahun;

 

 

m.

kios sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n sebesar Rp960.355,00 (sembilan ratus enam puluh ribu tiga ratus lima puluh lima rupiah) per petak per tahun;

 

 

n.

kios sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o sebesar Rp1.920.711,00 (satu juta sembilan ratus dua puluh ribu tujuh ratus sebelas rupiah) per petak per tahun;

 

 

o.

kios sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf p sebesar Rp2.304.853,74 (dua juta tiga ratus empat ribu delapan ratus lima puluh tiga rupiah tujuh puluh empat sen) per petak per tahun;

 

 

p.

kios sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf q sebesar Rp1.344.498,00 (satu juta tiga ratus empat puluh empat ribu empat ratus sembilan puluh delapan rupiah) per petak per tahun;

 

 

q.

kios sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf r sebesar Rp2.688.996,00 (dua juta enam ratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus sembilan puluh enam rupiah) per petak per tahun;

 

 

r.

kios sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf t sebesar Rp2.881.067,00 (dua juta delapan ratus delapan puluh satu ribu enam puluh tujuh rupiah) per petak per tahun; dan

 

 

s.

kios sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf s sebesar Rp3.073.138,00 (tiga juta tujuh puluh tiga ribu seratus tiga puluh delapan rupiah) per petak per tahun.

9.

Ketentuan ayat (1) Pasal 34A diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Pemakaian bangunan kios di Pasar Parit Lalang yang dikenakan retribusi pemakaian kekayaan daerah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 26 angka 9 adalah berukuran 2,5 m x 3 m berjumlah 10 (sepuluh) petak;

 

(2)

Atas pemakaian bangunan kios sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan retribusi sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per petak per tahun.

 

 

 

 

 

 

10.

Diantara Pasal 34A dan Pasal 35 disisipkan 4 (tiga) pasal, yakni Pasal 34B, Pasal 34C, Pasal 34D dan Pasal 35 E sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Objek retribusi pemakaian kekayaan daerah berupa pemakaian alat pada laboratorium kesehatan masyarakat, dikenakan kepada masyarakat yang memperoleh pelayanan dari pemanfaatan laboratorium kesehatan masyarakat.

 

(2)

Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Objek retribusi pemakaian kekayaan daerah berupa pemakaian alat pada laboratorium lingkungan dikenakan kepada setiap orang dan/atau badan yang memperoleh pelayanan dari pemanfaatan laboratorium lingkungan.

 

(2)

Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Objek retribusi pemakaian kekayaan daerah berupa pemakaian alat pada kemetrologian dikenakan kepada setiap orang dan/atau badan yang memperoleh pelayanan dari pemanfaatan kemetrologian.

 

(2)

Retribusi pemakaian kekayaan daerah berupa pelayanan kemetrologian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipungut ditempat pelayanan kemetrologian diberikan, yaitu wilayah Pulau Bangka dan wilayah luar Pulau Bangka.

 

(3)

Struktur dan besarnya tarif retribusi digolongkan berdasarkan jasa alat standar dan jasa petugas.

 

(4)

Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

 

(5)

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan tarif retribusi dan pelaksanaan pelayanan kemetrologian diatur dalam Peraturan Walikota.

 

 

 

 

 

 

 

 

Pembayaran atas tarif retribusi pemakaian kekayaan daerah dapat dilakukan pembulatan keatas.

 

 

 

 

 

 

11.

Ketentuan Pasal 38 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Struktur tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis pelayanan, jenis hewan dan jumlah hewan.

 

(2)

Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan pada Peraturan Daerah ini.

 

 

 

 

 

 

12.

Ketentuan Pasal 39 Bagian Keenam dihapus.

 

 

 

 

 

 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 

 

 

 

 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang.

 

 

 

 

 

 

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 24 Agustus 2020
WALIKOTA PANGKALPINANG,
dto.
MAULAN AKLIL

Diundangkan di Pangkalpinang
pada tanggal 24 Agustus 2020
SEKRETARIS DAERAH KOTA PANGKALPINANG,
dto.
RADMIDA DAWAM

LEMBARAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2020 NOMOR 2