Perda Kota Pangkal Pinang Nomor: 10 Tahun 2005

 

 

 

 

 

 

 

a.

bahwa dalam rangka menciptakan ketertiban dan keamanan serta kenyamanan dalam berusaha di bidang penyimpanan bahan bakar minyak, perlu dilakukan pengaturan, pembinaan dan pengawasan terhadap pengusaha yang bergerak di bidang penyimpanan bahan bakar minyak di kota Pangkalpinang;

b.

bahwa penertiban, pembinaan dan pengawasan terhadap penyimpanan bahan bakar minyak dianggap perlu ditetapkan retribusi perizinan tertentu;

c.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang tentang Retribusi Izin Penyimpanan Bahan Bakar Minyak (BBM);

 

 

 

 

1.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4033);

2.

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

3.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4152);

4.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

5.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);

6.

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

7.

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);

8.

Keputusan Presiden Nomor 09 Tahun 2002 tentang Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 5);

9.

Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 15 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kota Pangkalpinang, (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2000 Nomor 18 Seri D Nomor 7);

10.

Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 04 Tahun 2003 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat-Perangkat Pemerintah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2003 Nomor 08 Seri D-Nomor 03);

 

 

 

 

 

 

 

 

PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN PENYIMPANAN BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) DALAM KOTA PANGKALPINANG.

 

 

 

 

 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.

Kota adalah Kota Pangkalpinang;

2.

Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pangkalpinang;

3.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang;

4.

Walikota adalah Walikota Pangkalpinang;

5.

Bagian Perekonomian adalah Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Pangkalpinang;

6.

Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Daerah;

7.

Bahan Bakar Minyak adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi;

8.

Penyimpanan Bahan Bakar Minyak adalah kegiatan penerimaan, pengumpulan, penampungan dan penyaluran minyak bumi;

9.

Izin Penyimpanan Bahan Bakar Minyak adalah izin yang diberikan kepada badan usaha atau perorangan untuk menyediakan tempat penyimpanan dan/atau niaga dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba;

10.

Retribusi izin penyimpanan bahan bakar minyak yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemberian izin penyimpanan bahan bakar minyak kepada orang pribadi atau badan usaha yang akan melakukan kegiatan penyimpanan bahan bakar minyak;

11.

Stasiun pengisian bahan bakar minyak umum yang selanjutnya disebut SPBU adalah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum untuk melayani kendaraan bermotor;

12.

Premium solar packed dealer yang selanjutnya disebut PSPD adalah tempat pengisian bahan bakar umum untuk kendaraan bermotor dan nelayan dengan fasilitas sederhana yang belum bisa dan layak didirikan SPBU;

13.

Agen premium dan minyak solar yang selanjutnya disebut APMS adalah tempat pengisian bahan bakar umum untuk kendaraan bermotor yang berada pada lokasi terpencil;

14.

Tempat penyimpanan bahan bakar minyak klasifikasi A adalah tempat penyimpanan dengan jumlah kapasitas di atas 30.000 (tiga puluh ribu) liter;

15.

Tempat penyimpanan bahan bakar minyak klasifikasi B adalah tempat penyimpanan dengan kapasitas di atas 10.000 (sepuluh ribu) liter;

16.

Tempat penyimpanan bahan bakar minyak klasifikasi C adalah tempat penyimpanan sampai dengan jumlah kapasitas 10.000 (sepuluh ribu) liter;

17.

Pangkalan adalah mata rantai penyaluran dari agen yang menyimpan bahan bakar minyak tanah untuk disalurkan ke konsumen;

18.

Pool konsumen yang selanjutnya disebut distributor adalah orang atau badan yang menyimpan bahan bakar minyak untuk disalurkan ke konsumen.

 

 

 

 

 

Setiap kegiatan/usaha penyimpanan bahan bakar minyak dari sumber yang legal dalam wilayah Kota harus memiliki izin baik SPBU, PSPD, APMS, Distributor, dan Pangkalan Minyak Tanah untuk menyimpan Bahan Bakar Minyak.

 

 

 

 

(1)

Izin Penyimpanan Bahan Bakar Minyak dikeluarkan oleh Walikota.

(2)

Klasifikasi izin penyimpanan Bahan Bakar Minyak adalah sebagai berikut:

 

a.

Klasifikasi A;

 

b.

Klasifikasi B;

 

c.

Klasifikasi C.

 

 

 

 

Izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 (dua) Peraturan Daerah ini dapat diberikan kepada:

a.

Perusahaan Negara;

b.

Perusahaan Daerah;

c.

Badan Usaha/Koperasi;

d.

Usaha Perorangan;

e.

Perusahaan Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri.

 

 

 

 

(1)

Setiap adanya penambahan jumlah kapasitas penyimpanan, harus mendapat persetujuan tertulis dari Walikota sepanjang tidak merubah klasifikasi izin.

(2)

Penambahan jumlah kapasitas penyimpanan dari yang merubah klasifikasi izin diharuskan membuat izin baru.

(3)

Dalam hal pemindahan lokasi usaha dan pengalihan hak atas usaha, diharuskan membuat izin baru.

 

 

 

 

 

(1)

Permohonan untuk mendapatkan izin diajukan kepada Walikota dengan melengkapi syarat-syarat yang telah ditentukan.

(2)

Syarat-syarat permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

 

 

 

 

 

(1)

Izin usaha diberikan untuk waktu yang tidak terbatas selama usaha masih berjalan dan harus didaftar ulang setiap 2 (dua) tahun sekali.

(2)

Apabila izin tidak didaftar ulang, izin tersebut dianggap tidak berlaku lagi dan diwajibkan untuk membuat izin yang baru.

 

 

 

 

 

Dengan nama Retribusi Izin Penyimpanan Bahan Bakar Minyak, dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pemberian izin Penyimpanan Bahan Bakar Minyak.

 

 

 

 

Obyek Retribusi adalah setiap Pemberian Izin Penyimpanan Bahan Bakar Minyak.

 

 

 

 

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan usaha yang memperoleh Izin Penyimpanan Bahan Bakar Minyak.

 

 

 

 

 

Izin Penyimpanan Bahan Bakar Minyak dalam daerah termasuk jenis retribusi perizinan tertentu.

 

 

 

 

 

(1)

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan pemberian izin penyimpanan bahan bakar minyak.

(2)

Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya survey lapangan, pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan penyimpanan bahan bakar minyak.

 

 

 

 

 

(1)

Dasar pengenaan retribusi adalah Nilai Jual Bahan Bakar Minyak.

(2)

Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas adalah jumlah/volume penyimpanan dikalikan Harga Eceran Tertinggi (HET).

(3)

Besarnya Tarif Retribusi Izin Penyimpanan serta pendaftaran ulang ditetapkan sebagai berikut:

 

a.

Setiap permohonan izin baru dikenakan tarif sebesar 4% (empat persen);

 

b.

Untuk Pendaftaran ulang dikenakan tarif sebesar 2% (dua persen).

(4)

Besarnya retribusi yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud ayat (3) dengan dasar pengenaan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1).

 

 

 

 

 

Retribusi yang terutang dipungut di Kota Pangkalpinang.

 

 

 

 

 

Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang lamanya ditetapkan oleh Walikota sebagai dasar untuk menetapkan besarnya retribusi terutang.

 

 

 

 

Saat terutangnya retribusi adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

 

 

 

 

 

Instansi pemungut ditetapkan oleh Walikota.

 

 

 

 

 

(1)

Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.

(2)

Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

 

 

 

 

 

Pembinaan dan pengawasan untuk melaksanakan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Walikota atau pejabat lainnya yang ditunjuk.

 

 

 

 

Pemegang Izin Penyimpanan Bahan Bakar Minyak diwajibkan menyampaikan laporan kegiatan usahanya setiap 6 bulan sekali kepada Walikota atau pejabat lainnya yang ditunjuk.

 

 

 

 

 

Pemegang Izin Penyimpanan Bahan Bakar Minyak atau Wajib retribusi yang melanggar ketentuan akan dicabut izinnya dan tidak diperkenankan lagi melakukan kegiatan penyimpanan bahan bakar minyak.

 

 

 

 

 

(1)

Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu di lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Bahan Bakar Minyak sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

(2)

Wewenang penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

 

a.

Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana;

 

b.

Meneliti, mencari, mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;

 

c.

Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;

 

d.

Memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana;

 

e.

Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;

 

f.

Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;

 

g.

Menyuruh berhenti atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e di atas;

 

h.

Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

 

i.

Menghentikan dan/atau meneruskan penyidikan;

 

j.

Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Bahan Bakar Minyak menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3)

Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

 

 

 

 

 

(1)

Pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan 3 (tiga) bulan atau denda Rp5.000.000,- (lima juta rupiah).

(2)

Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

 

 

 

 

 

(1)

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis, administratif dan prosedur perizinan diatur dengan Peraturan Walikota.

(2)

Semua ketentuan yang mengatur tentang Izin Penyimpanan Bahan Bakar Minyak yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.

 

 

 

 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 

 

 

 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang.

 

 

 

 

Ditetapkan di Pangkalpinang
Pada tanggal 17 Mei 2005
WALIKOTA PANGKALPINANG
ttd.
H. ZULKARNAIN KARIM

Diundangkan di Pangkalpinang
pada tanggal 18 Mei 2005
SEKRETARIS DAERAH KOTA PANGKALPINANG,
ttd.
H. SJAHRUM HS.

LEMBARAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2005 NOMOR 10 SERI C NOMOR 03