Perda Kota Pangkal Pinang Nomor: 04 Tahun 2005

 

 

 

 

 

 

 

 

a.

bahwa Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 05 Tahun 2002 tentang Retribusi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan dipandang masih kurang lengkap, karena tidak mengatur jangka waktu masa retribusi, wilayah pemungutan dan tatacara pemungutan;

b.

bahwa guna menciptakan kejelasan bagi masyarakat pemohon izin dalam Peraturan Daerah perlu diatur mengenai tata cara penagihan dan tata cara pemungutan;

c.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 05 Tahun 2002 tentang Retribusi Penerbitan Surat izin Usaha Perdagangan;

 

 

 

 

 

 

 

1.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4033);

2.

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

3.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

4.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

5.

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

6.

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 119 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);

7.

Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 15 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kota Pangkalpinang, (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2000 Nomor 18 Seri D Nomor 7);

8.

Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 04 Tahun 2003 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat-perangkat Pemerintah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2003 Nomor 08 Seri D Nomor 03).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG NOMOR 05 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI PENERBITAN SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN.

 

 

 

 

 

 

 

Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 05 Tahun 2002 tentang Retribusi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan yang telah disetujui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang dengan surat Nomor 02 Tahun 2002 tanggal 25 Maret 2002 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 05 Tahun 2002 Seri B, tanggal 10 April 2002, diubah sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

1.

Judul BAB VII dan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retribusi yang terhutang dipungut di wilayah Kota Pangkalpinang.

 

 

 

 

 

 

 

2.

Judul BAB VIII Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 5 (lima) Tahun sebagai dasar untuk menetapkan retribusi terhutang.

 

(2)

Tiga bulan sebelum berakhirnya masa retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan perpanjangan kembali.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retribusi terhutang dihitung pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

 

 

 

 

 

 

 

3.

Judul BAB IX Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Pemungutan Retribusi tidak diborongkan.

 

(2)

Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

 

 

 

 

 

 

 

4.

Judul BAB X Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Retribusi yang terhutang harus dilunasi sekaligus dimuka untuk 1 (satu) kali masa retribusi.

 

(2)

Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini diberikan tanda bukti pembayaran.

 

(3)

Pembayaran retribusi dilakukan di Kas Daerah atau melalui Bendaharawan Khusus Penerima sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD.

 

(4)

Dalam hal pembayaran dilakukan melalui Bendaharawan Khusus Penerima, maka hasil penerimaan retribusi harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam.

 

(5)

Judul BAB XI Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Pengeluaran Surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.

 

(2)

Dalam hal jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terhutang.

 

(3)

Surat teguran sebagaimana dimaksud ayat (1) dikeluarkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bentuk formulir yang dipergunakan untuk melaksanakan penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada pasal 14 ayat (1), (2) dan (3) ditetapkan oleh Walikota.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang.

 

 

 

 

 

 

 

Ditetapkan di Pangkalpinang
Pada tanggal 17 Mei 2005
WALIKOTA PANGKALPINANG
ttd
H. ZULKARNAIN KARIM

Diundangkan di Pangkalpinang
pada tanggal 18 Mei 2005
SEKRETARIS DAERAH KOTA PANGKALPINANG,
ttd
H. SJAHRUM HS.

LEMBARAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2005 NOMOR 04 SERI C NOMOR 02