Perda Kota Palu Nomor: 5 Tahun 2009

 

 

 

 

 

 

a. 

bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan urusan Kependudukan dan Catatan Sipil, maka Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 5 Tahun 2001 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil, perlu ditinjau kembali dan disesuaikan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

b.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Palu tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 5 Tahun 2001 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;

 

 

 

 

 

1.

Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

3.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);

4.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

5.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

6.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);

7.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

8.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

9.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);

10.

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

11.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007, tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);

12.

Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008, tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

13.

Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 5 Tahun 2001 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil (Lembaran Daerah Nomor 5 Tahun 2000 seri b Nomor 3);

14.

Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 31 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 5 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 5 Tahun 2001 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil (Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 31 Tahun 2001 seri b Nomor 29);

15.

Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 4 Tahun 2004 tentang Penyidikan Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Palu (Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 4 Tahun 2004 seri E Nomor 2);

16.

Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 8 Tahun 2004 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8 Tahun 2004 seri E Nomor 3);

17.

Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 4 Tahun 2005 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 5 Tahun 2001, tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil (Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 4 Tahun 2004 seri C Nomor 1);

18.

Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kota Palu (Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 3 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 3);

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PALU NOMOR 5 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL.

 

 

 

 

 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 5 Tahun 2001 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil (Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 5 Tahun 2001 Seri B Nomor 3), diubah sebagai berikut:

 

 

 

 

 

1.

Ketentuan Pasal 7 Ayat (2) diubah sehingga keseluruhan Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan;

 

(2)

Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut:

 

 

a.

Pelayanan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Surat Keterangan Kependudukan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b.

Biaya Pelayanan Pencatatan Pengangkatan Anak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c.

Biaya Pelayanan Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Pengakuan Anak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d.

Biaya Pelayanan Pencatatan Pengesahan Anak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e.

Biaya Pelayanan Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Perkawinan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f.

Biaya Pelayanan Pencatatan dan Penerbitan Akta Perceraian

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

g.

Biaya Pelayanan Pencatatan Dan Penerbitan Kutipan Akta Kematian

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

h.

Biaya Pelayanan Pencatatan Dan Penerbitan Kutipan Akta Ganti Nama

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i.

Penerbitan Surat Keterangan Catatan Sipil

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Diantara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 7A yang berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Bagi pencatatan akta kelahiran yang melampaui batas 60 hari dikenakan denda sebanyak Rp50.000,.

 

(2)

Kutipan Kedua dan seterusnya sebagaimana ayat (1) Pasal ini: 

 

 

a.

WNI Rp75.000,.

 

 

b.

WNA Rp100.000,.

 

 

 

 

 

3.

Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga keseluruhan Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

 

 

(1)

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

 

(2)

Tindak pidana yang dimaksud ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

 

 

 

 

 

Peraturan Daerah ini, mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 

 

 

 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palu.

 

 

 

 

 

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 16 April 2009
WALIKOTA PALU,
Cap + Ttd.
RUSDY MASTURA

Diundangkan di Palu
pada tanggal 17 April 2009
SEKRETARIS DAERAH KOTA PALU,
Ttd + Cap.
ARIFIN Hi. LOLO

LEMBARAN DAERAH KOTA PALU TAHUN 2009 NOMOR 5

 

 

 

 

Bahwa retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil adalah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang dimiliki oleh pemerintah daerah Kota Palu dalam rangka pembiayaan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Dengan adanya perkembangan terhadap perubahan Peraturan Perundang-Undangan dan ekonomi masyarakat, maka Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2001 tersebut perlu disesuaikan dengan kemampuan serta pendapatan masyarakat.

Dalam rangka penerbitan dan pengawasan Peraturan Daerah di Wilayah Kota Palu, maka perubahan kedua sebagaimana dimaksud tersebut diatas perlu diatur dengan Peraturan Daerah Kota Palu.

 

 

 

Pasal I

Pasal II

 

 

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PALU NOMOR 5