Perda Kota Palu Nomor: 4 Tahun 2005

 

 

 

 

 

 

a. 

bahwa salah satu Kewenangan Pemerintah Daerah Kota Palu adalah Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 5 Tahun 2001, perlu diubah dan disesuaikan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

b.

bahwa sehubungan dengan huruf a diatas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Palu;

 

 

 

 

 

1. 

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);

2.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

3.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);

5.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

6.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

7.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8.

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

9.

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

10.

Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 5 Tahun 2001 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil (Lembaran Daerah Nomor 5 Tahun 2000 Seri B Nomor 3);

11.

Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 31 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 5 Tahun 2001 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil (Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 31 Tahun 2001 Seri B Nomor 29);

12.

Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 4 Tahun 2004 tentang Penyidikan Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Palu (Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 4 Tahun 2004 Seri E Nomor 2);

13.

Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 8 Tahun 2004 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8 Tahun 2004 Seri E Nomor 3);

14.

Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 13 Tahun 2004 tentang Pokok-pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Kota Palu (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2004 Nomor 13, Seri E Nomor 5).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERATURAN DAERAH KOTA PALU TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PALU NOMOR 5 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTE CATATAN SIPIL.

 

 

 

 

 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 5 Tahun 2001 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil (Lembaran Daerah Nomor 5 Tahun 2001 Seri B Nomor 3) diubah sebagai berikut:

 

 

 

 

 

A.

Ketentuan Pasal 7 Ayat (2) diubah sehingga keseluruhan Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis Pelayanan yang diberikan;

 

(2)

Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

a.

Pelayanan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Surat Keterangan Kependudukan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b.

Biaya Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c.

Biaya Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Perkawinan:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d.

Biaya pencatatan dan penerbitan kutipan Akte Perceraian:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e.

Biaya Pencatatan dan Penerbitan Akta Pengesahan Pengakuan Anak dan Pengangkatan Anak:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f.

Biaya pencatatan dan penerbitan kutipan Akte Kematian:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

g.

 

 

 

 

 

 

 

h.

Penerbitan Surat Keterangan Catatan Sipil

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i.

 

 

 

 

 

B.

Ketentuan Pasal 9 ayat (1) diubah sehingga keseluruhan pasal 9 Berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Masa retribusi untuk kartu tanda penduduk adalah jangka waktunya 5 (lima) tahun;

 

(2)

Penduduk yang berumur 60 tahun keatas dapat memiliki kartu tanda penduduk seumur hidup;

 

 

 

 

 

Peraturan Daerah ini, mulai berlaku pada tanggal diundangkan,

 

 

 

 

 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya,memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palu.

 

 

 

 

 

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 12 Juli 2005
WALIKOTA PALU,
Ttd.
H. SUARDIN SUEBO

Diundangkan di Palu
pada tanggal 14 Juli 2005
Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA PALU,
Ttd.
H. ARIFIN Hi. LOLO, SH

LEMBARAN DAERAH KOTA PALU NOMOR 4 TAHUN 2005 SERI C NOMOR 1

 

 

 

 

Bahwa Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil adalah merupakan salah satu Sumber Pendapatan Asli Daerah yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kota Palu dalam rangka pembiayaan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan.

Dengan adanya perkembangan terhadap Perubahan Peraturan Perundang-undangan dan ekonomi masyarakat, maka Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2001 tersebut perlu disesuaikan dengan kemampuan serta pendapatan masyarakat.

Dalam rangka penertiban dan pengawasan Peraturan Daerah di Wilayah Kota Palu, maka perubahan kedua sebagaimana dimaksud tersebut diatas perlu diatur dengan Peraturan Daerah Kota Palu.

 

 

 

Pasal I

Pasal II