Perda Kota Padang Nomor: 03 Tahun 2007

 

 

 

 

 

 

a.

bahwa dalam upaya memenuhi rasa keadilan, kepatutan dan kemampuan masyarakat, perlu menyesuaikan tarif retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 05 Tahun 2002;

b.

bahwa ketentuan penyidikan dan ketentuan pidana dalam Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 05 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan memuat ketentuan pidana dengan pola maksimal yang telah didelegasikan oleh Undang-Undang dan untuk melaksanakan ketentuan tersebut membutuhkan waktu dan proses panjang;

c.

bahwa menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Daerah dalam penegakan Peraturan Daerah hasil operasi yustisi atas pelanggaran Peraturan Daerah merupakan penerimaan daerah;

d.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 05 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.

 

 

 

 

 

 

1.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);

2.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3289);

3.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

4.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

6.

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);

7.

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

8.

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

9.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4478);

10.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;

11.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasi Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam Penegakan Peraturan Daerah;

12.

Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 05 Tahun 2002 tentang Retribusi Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 26);

13.

Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 33 Tahun 2002 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 56).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PADANG NOMOR 05 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN.

 

 

 

 

 

 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 05 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 26) diubah sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

1.

Ketentuan Pasal 8 ayat (3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

(3)

Besarnya tarif retribusi untuk masing-masing jenis dan kelas bangunan ditetapkan sebagai berikut:

 

 

a.

Penginapan:

 

 

 

1.

Hotel Berbintang sebesar Rp7/M²/hari;

 

 

 

2.

Hotel Melati sebesar Rp6/M²/hari;

 

 

 

3.

Losmen, Wisma sebesar Rp5/M²/hari;

 

 

 

4.

Pondokan, Asrama, Pesantren sebesar Rp4/M²/hari.

 

 

b.

Restoran, Rumah makan, Rumah Makan ampera, Kedai Kopi:

 

 

 

1.

Restoran sebesar Rp7/M²/hari;

 

 

 

2.

Rumah makan sebesar Rp6/M²/hari;

 

 

 

3.

Rumah makan Ampera sebesar Rp5/M²/hari;

 

 

 

4.

Kedai kopi sebesar Rp4/M²/hari.

 

 

c.

Taman Hiburan/Rekreasi, Bioskop, Gedung Pertunjukan sebesar Rp5/M²/hari;

 

 

d.

Sarana Kesehatan:

 

 

 

1.

Rumah Sakit sebesar Rp5/M²/hari;

 

 

 

2.

Klinik, Puskesmas, Praktek Dokter Bersama sebesar Rp4/M²/hari.

 

 

e.

Toko Swalayan, Supermarket, Plaza sebesar Rp7/M²/hari;

 

 

f.

Ruko, Toko, Kios/Kedai:

 

 

 

1.

Ruko sebesar Rp8/M²/hari;

 

 

 

2.

Toko sebesar Rp7/M²/hari;

 

 

 

3.

Kios/Kedai sebesar Rp5/M²/hari.

 

 

g.

Gudang sebesar Rp5/M²/hari;

 

 

h.

Pabrik, Industri, Perbengkelan sebesar Rp7/M²/hari;

 

 

i.

Kantor, Sekolah/Tempat Kursus/Lembaga Pendidikan sebesar Rp2/M²/hari.

 

 

 

 

 

 

2.

Ketentuan Pasal 9 ayat (3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

(3)

Besarnya tarif retribusi untuk penggunaan LPA:

 

 

a.

Non Komersil sebesar Rp5.000/M³ sampah;

 

 

b.

Komersil sebesar Rp12.000/M³ sampah.

 

 

 

 

 

 

3.

Diantara BAB XIII dan BAB XIV disisip 1 (satu) BAB yakni BAB XIIIA sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

 

(2)

Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

 

 

a.

Menerima, mencari mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan yang berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;

 

 

b.

Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;

 

 

c.

Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;

 

 

d.

Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana;

 

 

e.

Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;

 

 

f.

Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;

 

 

g.

Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e;

 

 

h.

Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;

 

 

i.

Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

 

 

j.

Menghentikan penyidikan;

 

 

k.

Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

 

(3)

Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kuasa Penuntut Umum, dalam waktu 3 (tiga) hari sejak Berita Acara Pemeriksaan selesai dibuat, menghadapkan terdakwa beserta barang bukti, saksi ahli dan atau juru bahasa ke sidang Pengadilan.

 

 

 

 

 

 

4.

Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini sehingga merugikan keuangan daerah dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah).

 

(2)

Tindak pidana sebagaimana pada ayat (1) adalah merupakan pelanggaran dan termasuk dalam tindak pidana ringan sebagaimana dimaksud Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981.

 

 

 

 

 

 

5.

Diantara Pasal 18 dan Pasal 19 disisip 1 (satu) Pasal yakni Pasal 18A sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) merupakan penerimaan daerah dan masuk ke kas daerah.

 

 

 

 

 

 

6.

Ketentuan BAB XV Pasal 19 dihapus.

 

 

 

 

 

 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

 

 

 

 

 

 

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Padang.

 

 

 

 

 

 

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 26 Maret 2007
WALIKOTA PADANG
Dto
FAUZI BAHAR

Diundangkan di Padang
pada tanggal 26 Maret 2007
SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG
Dto
H. FIRDAUS K, SE

LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2007 NOMOR 03