Perda Kota Mataram Nomor: 13 Tahun 2018

 

 

 

 

 

 

 

a.

bahwa sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan Pemerintahan Daerah dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat serta mewujudkan kemandirian Daerah;

b.

bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Mataram, perlu dilakukan penyesuaian terhadap nomenklatur Perangkat Daerah;

c.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Sarang Burung Walet.

 

 

 

 

 

 

1.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3531);

3.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

4.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

7.

Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Sarang Burung Walet (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2011 Nomor 5 Seri B);

8.

Peraturan Daerah Kata Mataram Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Mataram (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2016 Nomor 1 Seri D).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK SARANG BURUNG WALET.

 

 

 

 

 

 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kata Mataram Nomor 6 Tahun 2011 tentang tentang Pajak Sarang Burung Walet (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2011 Nomor 5 Seri B), diubah sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

1.

Ketentuan Pasal 1 angka 2, angka 4 dan angka 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah atonom.

 

4.

Badan Keuangan Daerah adalah Badan Keuangan Daerah Kota Mataram.

 

5.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

 

 

 

 

 

 

2.

Diantara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 15, disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (2a) dan ayat (4) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Walikota menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan peyetoran pajak yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah saat terutangnya pajak.

 

(2)

SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan,dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.

 

Seluruh ketetapan yang tidak dibayarkan wajib pajak setelah jatuh tempo dapat dilakukan pemberitahuan.

 

(3)

Walikota atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.

 

(4)

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberitahuan, pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pajak diatur dengan Peraturan Walikota.

 

 

 

 

 

 

3.

Ketentuan Pasal 17 ditambah 1 (ayat) yakni ayat (3), sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Pajak yang terutang berdasarkan SKPDKBT, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dbayar oleh Wajib Pajak pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa.

 

(2)

Penagihan pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

 

(3)

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penagihan pajak diatur dengan Peraturan Walikota.

 

 

 

 

 

 

4.

Ketentuan Pasal 33 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

Kewenangan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditugaskan kepada Badan Keuangan Daerah.

 

 

 

 

 

 

5.

Diantara Pasal 29 dan Pasal 30, disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 29A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalam hal analisis potensi Pajak yang dapat dipertanggungjawabkan untuk tahun berjalan dinilai kecil, maka untuk tahun berjalan tersebut dapat tidak dilakukan pemungutan Pajak yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

 

 

 

 

 

 

6.

Diantara Pasal 33 dan Pasal 34 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 33A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalam hal terjadi perubahan nomenklatur organisasi sebagai akibat perubahan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka kewenangan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini tetap melekat pada Perangkat Daerah terkait sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

 

 

 

 

 

 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 

 

 

 

 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Mataram.

 

 

 

 

 

 

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 3 Agustus 2018
WALIKOTA MATARAM
ttd.
H. AHYAR ABDUH

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 3 Agustus 2018
SEKRETARIS DAERAH KOTA MATARAM
ttd.
H.EFFENDI EKOSASWITO

LEMBARAN DAERAH KOTA MATARAM TAHUN 2018 NOMOR 8 SERI 13
NOREG. PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM, PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT: (44/2018)