Perda Kota Magelang Nomor: 8 Tahun 2009

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a.

bahwa dengan bertambahnya peralatan dan jenis pelayanan kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS) dan Dinas Kesehatan Kota Magelang serta perlunya penyesuaian tarif pelayanan sesuai dengan situasi dan kondisi saat ini, maka Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat dan Dinas Kesehatan Kota Magelang perlu dilakukan perubahan;

b.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a tersebut di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat dan Dinas Kesehatan Kota Magelang;

 

 

 

 

 

 

1.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat;

2.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

3.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);

4.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);

5.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

6.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

7.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

8.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

9.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

10.

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);

11.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

12.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

13.

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

14.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

15.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

16.

Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;

17.

Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat dan Dinas Kesehatan Kota Magelang (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2003 Nomor 30 Seri C Nomor 3);

18.

Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kota Magelang (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2008 Nomor 2);

19.

Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2008 Nomor 4);

20.

Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2009 Nomor 3);

21.

Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2009 Nomor 4);

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 19 TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DAN DINAS KESEHATAN KOTA MAGELANG.

 

 

 

 

 

 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat dan Dinas Kesehatan Kota Magelang (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2003 Nomor 30 Seri C Nomor 3), diubah sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

1.

Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga keseluruhan dalam Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Pelayanan Tindakan yang dilakukan oleh PUSKESMAS terdiri dari tindakan medik dan tindakan Keluarga Berencana.

 

(2)

Tindakan medik meliputi:

 

 

a.

Operatif minor yang terdiri dari:

 

 

 

1.

Jahit luka 1-5 jahitan;

 

 

 

2.

Lebih dari 5 jahitan, tiap jahitan ditambah;

 

 

 

3.

Khitan;

 

 

 

4.

Tindakan operasi kecil (lipoma, atherom kista dan fibroma);

 

 

 

5.

Insisi abses;

 

 

 

6.

Pengambilan corpus alienum;

 

 

 

7.

Pemasangan kateter;

 

 

 

8.

Cabut kuku;

 

 

 

9.

Pemeriksaan dalam (vaginal toucher);

 

 

 

10.

Pengambilan pap smear dan fiksasi;

 

 

 

11.

Pemasangan nebulizer.

 

 

b.

Non operatif yang terdiri dari:

 

 

 

1.

Lepas jahitan dan perawatan luka;

 

 

 

2.

Tindik telinga;

 

 

 

3.

Tindakan pasang bidai/spalk;

 

 

 

4.

Luka bakar (tanpa komplikasi);

 

 

 

5.

Ambil serumen;

 

 

 

6.

Konsultasi gizi;

 

 

 

7.

Pemeriksaan kehamilan stetoscope doppler;

 

 

 

8.

Pemeriksaan mata (ketajaman dan buta warna).

 

(3)

Tindakan medik Keluarga Berencana meliputi:

 

 

a.

Operatif minor yang terdiri dari:

 

 

 

1.

Pemasangan/pencabutan implant;

 

 

 

2.

Vasektomi.

 

 

b.

Non operatif yang terdiri dari:

 

 

 

1.

Pemasangan/pencabutan IUD;

 

 

 

2.

Pelayanan Suntikan KB Mandiri.

 

(4)

Tindakan medik & Tindakan medik Keluarga Berencana operatif minor dilaksanakan oleh Dokter PUSKESMAS dan Dokter PUSKESMAS Pembantu.

 

(5)

Bidan dan Perawat PUSKESMAS serta Bidan dan Perawat PUSKESMAS Pembantu dapat melakukan tindakan medik operatif minor atas dasar pelimpahan wewenang Dokter PUSKESMAS, Dokter PUSKESMAS Pembantu dan/atau dibawah pengawasan Dokter.

 

 

 

 

 

 

2.

Ketentuan Pasal 13 diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (4), sehingga keseluruhan dalam Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

PUSKESMAS mempunyai fasilitas penunjang diagnostik yang terdiri dari laboratorium sederhana dan pemeriksaan elektromedik.

 

(2)

Hasil penunjang diagnostik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk membantu menegakkan diagnosa.

 

(3)

Jenis Pemeriksaan laboratorium meliputi darah, urine, tinja, dahak dan lain-lain.

 

(4)

Jenis pemeriksaan elektromedik meliputi pemeriksaan Ultrasonografi (USG) dan Elektrokardiografi (EKG).

 

 

 

 

 

 

3.

Ketentuan Pasal 22 ayat (2) diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (3) sehingga keseluruhan dalam Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan kesehatan.

 

(2)

Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan kesehatan di PUSKESMAS, PUSKESMAS Pembantu dan PUSKESMAS Keliling sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperinci lebih lanjut pada Lampiran I yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

 

(3)

Struktur dan besarnya tarif retribusi Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperinci lebih lanjut pada Lampiran II yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

 

 

 

 

 

 

4.

Ketentuan Pasal 30 diubah, sehingga keseluruhan dalam Pasal 30 berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Penerimaan retribusi tarif rawat jalan, rawat kunjungan, tindakan/perawatan kesehatan gigi dan mulut, tindakan medis ringan, pemeriksaan kesehatan, pemeriksaan kesehatan calon pengantin, visum et repertum, tindakan medik Keluarga Berencana, pemeriksaan laboratorium PUSKESMAS disetor selambat-lambatnya 1 x 24 jam ke Kas Daerah.

 

(2)

Penggunaan penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pembagiannya diatur lebih lanjut oleh Walikota.

 

 

 

 

 

 

5.

Ketentuan Pasal 31 diubah sehingga keseluruhan dalam Pasal 31 berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Walikota.

 

 

 

 

 

 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 

 

 

 

 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Magelang.

 

 

 

 

 

 

Ditetapkan di Magelang

pada tanggal 29 Juli 2009

WALIKOTA MAGELANG

ttd.

H. FAHRIYANTO

 

Diundangkan di Magelang

pada tanggal 29 Juli 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG

ttd.

SENEN BUDI PRASETYO

 

LEMBARAN DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2009 NOMOR 9

 

 

 

 

 

 

Dengan adanya penambahan fasilitas peralatan dan jenis pelayanan kesehatan di Puskesmas dan Dinas Kesehatan Kota Magelang serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat di bidang Kesehatan, maka pasien pengunjung tidak hanya dari warga Kota Magelang namun juga datang warga luar Kota Magelang.

 

Dari subsidi yang disediakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Magelang ternyata tidak sesuai dengan sasaran yang direncanakan hal ini juga disebabkan tarif yang dikenakan terlalu rendah, sehingga Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat dan Dinas Kesehatan Kota Magelang perlu dilakukan perubahan.

 

Bahwa untuk melakukan penyesuaian tersebut diatas perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat dan Dinas Kesehatan Kota Magelang.

 

 

 

Pasal I

Pasal 9

Pasal 13

Pasal 22

Pasal 30

Pasal 31

Pasal II