Perda Kota Magelang Nomor: 4 Tahun 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a.

bahwa retribusi daerah merupakan kebijakan daerah yang dipungut dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah dan merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah;

b.

bahwa Pemerintah Daerah menyediakan jasa dengan menganut prinsip komersial berupa pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan Daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal dan pelayanan yang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta;

c.

bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dimana barang milik daerah adalah salah satu objek dalam Retribusi Jasa Usaha sehingga Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha perlu diubah;

d.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 18 Tentang Retribusi Jasa Usaha;

 

 

 

 

 

 

 

1.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;

3.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

4.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

7.

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);

8.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);

9.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);

10.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);

11.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

12.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

13.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

14.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

15.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 3258), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 5145);

16.

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3643);

17.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

18.

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);

19.

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

20.

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);

21.

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);

22.

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

23.

Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Tempat Parkir (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2007 Nomor 9);

24.

Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2009 Nomor 3);

25.

Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2009 Nomor 4);

26.

Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 55);

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 18 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.

 

 

 

 

 

 

 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2011 Nomor 18), diubah sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

1.

Ketentuan dalam Pasal 1 angka 3 dan angka 20 diubah, angka 7 sampai dengan angka 12, angka 18, dan angka 19 dihapus, di antara angka 12 dan angka 13 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 12a, sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

 

1.

Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

 

2.

Daerah adalah Kota Magelang.

 

3.

Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

 

4.

Walikota adalah Walikota Magelang.

 

5.

Pejabat yang ditunjuk adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

6.

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

 

7.

Dihapus.

 

8.

Dihapus.

 

9.

Dihapus.

 

10.

Dihapus.

 

11.

Dihapus.

 

12.

Dihapus.

 

12a.

Pusat Kesehatan Hewan yang selanjutnya disingkat Puskeswan adalah pos kesehatan hewan yang memberikan pelayanan di bidang kesehatan hewan.

 

13.

Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air, dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun yang di habitatnya.

 

14.

Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.

 

15.

Memotong adalah menyembelih hewan dan segala perbuatan persiapan langsung untuk menyembelih tersebut, serta tindakan selanjutnya terhadap hewan yang disembelih.

 

16.

Rumah Pemotongan Hewan adalah suatu bangunan atau komplek bangunan di Daerah dengan desain tertentu yang digunakan sebagai tempat pemotongan hewan konsumsi masyarakat luas.

 

17.

Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu, termasuk kendaraan gandengan atau kereta tempelan yang dirangkaikan dengan kendaraan bermotor.

 

18.

Dihapus.

 

19.

Dihapus.

 

20.

Tempat rekreasi dan olahraga adalah tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

 

21.

Terminal adalah pangkalan Kendaraan Bermotor Umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan.

 

22.

Mobil Penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan bagasi.

 

23.

Mobil bis adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.

 

24.

Mobil barang adalah setiap kendaraan bermotor selain dari yang termasuk sepeda motor, mobil penumpang dan mobil bis.

 

25.

Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

 

26.

Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

 

27.

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.

 

Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi.

 

Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.

 

Surat teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur atau memperingatkan Wajib Retribusi untuk melunasi utang Retribusinya, yang diterbitkan 7 (tujuh) hari setelah tanggal jatuh tempo pembayaran Retribusi yang terutang.

 

Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

 

Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Walikota untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Daerah.

 

Insentif pemungutan Retribusi yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Retribusi.

 

Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah yang selanjutnya disebut Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

 

Penyidik adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

 

Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

 

 

 

 

 

 

 

2.

Ketentuan dalam Pasal 3 ayat (2) ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf f, sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Retribusi yang dikenakan atas jasa usaha digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

 

(2)

Jenis Retribusi Jasa Usaha adalah:

 

 

a.

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;

 

 

b.

Retribusi Terminal;

 

 

c.

Retribusi Tempat Khusus Parkir;

 

 

d.

Retribusi Rumah Potong Hewan;

 

 

e.

Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga; dan

 

 

f.

Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

 

 

 

 

 

 

 

3.

Ketentuan dalam Pasal 8 ayat (2) diubah dan ayat (3) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pemakaian Kekayaan Daerah.

 

(2)

Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemakaian peralatan laboratorium dan Puskeswan.

 

(3)

Dihapus.

 

 

 

 

 

 

 

4.

Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah berupa pemakaian peralatan laboratorium dan Puskeswan ditetapkan sebagai berikut:

 

a.

pemakaian peralatan medis veteriner, ruang pemeriksaan/tindakan medik, alat penunjang praktek sebesar Rp30.000,- (tiga puluh ribu rupiah)/tindakan;

 

b.

pemakaian peralatan inseminasi buatan sebesar Rp30.000,- (tiga puluh ribu rupiah)/tindakan;

 

c.

pemakaian ruang bedah dan peralatan bedah mayor hewan sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah)/tindakan;

 

d.

pemakaian ruang dan peralatan bedah minor hewan sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah)/tindakan;

 

e.

dihapus.

 

f.

pemakaian peralatan reproduksi dan kebidanan veteriner sebesar Rp60.000,- (enam puluh ribu rupiah)/tindakan;

 

g.

pemakaian ruang rawat inap hewan sehat dan peralatan rawat inap hewan sehat sebesar Rp25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah)/hari;

 

h.

pemakaian ruang rawat inap hewan sakit dan peralatan rawat inap hewan sakit sebesar Rp35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah)/hari; dan

 

i.

pemakaian peralatan perawatan hewan sebesar Rp30.000,- (tiga puluh ribu rupiah)/tindakan.

 

 

 

 

 

 

 

5.

Ketentuan Pasal 14 ayat (1) diubah dan ayat (2) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Struktur dan besaran tarif Retribusi Terminal ditetapkan sebagai berikut:

 

 

a.

Penyediaan Tempat Parkir Mobil Penumpang Umum:

 

 

 

1.

mobil bis lambat antar kota dalam provinsi (kurang dari 26 kursi) sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah) sekali masuk;

 

 

 

2.

mobil penumpang antar kota dalam provinsi sebesar Rp1.000,- (seribu rupiah) sekali masuk;

 

 

 

3.

mobil penumpang angkutan kota Rp1.000,- (seribu rupiah) per hari;

 

 

 

4.

mobil penumpang angkutan perdesaan Rp1.000,- (seribu rupiah) per hari;

 

 

 

5.

mobil Bis/penumpang menginap sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah) sekali menginap.

 

 

b.

Penyediaan tempat kegiatan usaha:

 

 

 

1.

pemakaian kios kelas A sebesar Rp250,- (dua ratus lima puluh rupiah) per meter persegi per hari;

 

 

 

2.

pemakaian kios kelas B sebesar Rp200,- (dua ratus rupiah) per meter persegi per hari;

 

 

 

3.

pemakaian kios kelas C sebesar Rp150,- (seratus lima puluh rupiah) per meter persegi per hari;

 

 

 

4.

tempat perawatan dan/atau perbaikan ringan serta tempat cuci kendaraan:

 

 

 

 

a)

mobil bis sebesar Rp3.000,- (tiga ribu rupiah) untuk 2 (dua) jam pertama setiap kendaraan, untuk setiap jam berikutnya dikenakan 50% (lima puluh persen) dari tarif;

 

 

 

 

b)

mobil penumpang sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah) untuk 2 (dua) jam pertama setiap kendaraan, untuk setiap jam berikutnya dikenakan 50% (lima puluh persen) dari tarif.

 

 

c.

Penyediaan fasilitas lainnya:

 

 

 

1.

penggunaan tempat parkir kendaraan pribadi dan/atau angkutan umum tidak dalam trayek:

 

 

 

 

a)

mobil Penumpang Taksi/Antar Jemput/Travel sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah) sekali masuk;

 

 

 

 

b)

kendaraan bermotor roda 4 atau lebih Rp2.000,- (dua ribu rupiah) sekali masuk;

 

 

 

 

c)

kendaraan bermotor roda 2 dan 3 Rp1.000,- (seribu rupiah) sekali masuk;

 

 

 

 

d)

sepeda Rp500,- (lima ratus rupiah) sekali masuk.

 

 

 

2.

penggunaan tempat parkir kendaraan angkutan barang:

 

 

 

 

a)

kendaraan bermotor lebih dari 6 (enam) roda sebesar Rp6.000,- (enam ribu rupiah) sekali masuk;

 

 

 

 

b)

kendaraan bermotor roda 6 (enam) sebesar Rp3.000,- (tiga ribu rupiah) sekali masuk;

 

 

 

 

c)

kendaraan bermotor roda 4 (empat) sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah) sekali masuk;

 

 

 

 

d)

kendaraan angkutan barang yang menginap sebesar 3 (tiga) kali besar tarif masuk;

 

 

 

3.

tempat tunggu penumpang/pengantar sebesar Rp500,- (lima ratus rupiah):

 

 

 

4.

tempat penitipan barang penumpang/pengantar sebesar Rp3.000,- (tiga ribu rupiah) per loker per 6 (enam) jam;

 

 

 

5.

penggunaan kamar mandi, cuci dan kakus:

 

 

 

 

a)

mandi Rp3.000,- (tiga ribu rupiah) sekali masuk;

 

 

 

 

b)

buang air Rp2.000,- (dua ribu rupiah) sekali masuk.

 

 

 

 

 

 

 

6.

Ketentuan Pasal 18 di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (1a), ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir ditetapkan sebagai berikut:

 

 

a.

kereta gandengan, kereta tempelan, bus besar, truk besar, dan sejenisnya sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah) untuk dua jam pertama;

 

 

b.

truk sedang, bus sedang, dan sejenisnya sebesar Rp3.000,- (tiga ribu rupiah) untuk dua jam pertama;

 

 

c.

sedan, taksi, mini bus, pick up, jeep, kendaraan bermotor roda tiga dan sejenisnya sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah) untuk dua jam pertama;

 

 

d.

sepeda motor sebesar Rp1.000,- (seribu rupiah) untuk dua jam pertama;

 

 

e.

kendaraan tidak bermotor sebesar Rp500,- (lima ratus rupiah) untuk dua jam pertama.

 

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir untuk Kawasan Wisata Gunung Tidar ditetapkan sebagai berikut:

 

 

a.

kereta gandengan, kereta tempelan, bus besar, truk besar, dan sejenisnya sebesar Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah);

 

 

b.

truk sedang, bus sedang, dan sejenisnya sebesar Rp7.000 (tujuh ribu rupiah);

 

 

c.

sedan, taksi, mini bus, pick up, jeep, kendaraan bermotor roda tiga dan sejenisnya sebesar Rp5.000 (lima ribu rupiah);

 

 

d.

sepeda motor sebesar Rp2.000 (dua ribu rupiah);

 

 

e.

kendaraan tidak bermotor sebesar Rp500 (lima ratus rupiah).

 

(2)

Setelah 2 (dua) jam pertama sampai dengan 12 (dua belas) jam dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (1a) dikenakan tambahan tarif Retribusi sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif Retribusi yang dikenakan.

 

(3)

Setelah 12 (dua belas) jam dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (1a), dikenakan tambahan tarif Retribusi sebesar 100% (seratus persen) dari tarif Retribusi yang dikenakan.

 

 

 

 

 

 

 

7.

Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Rumah Potong Hewan ditetapkan sebagai berikut:

 

a.

sapi jantan, kerbau jantan, dan kuda jantan sebesar Rp25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per ekor;

 

b.

sapi betina, kerbau betina, dan kuda betina sebesar Rp35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) per ekor;

 

c.

babi sebesar Rp25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per ekor;

 

d.

kambing atau domba sebesar Rp7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) per ekor;

 

e.

unggas sebesar Rp500,- (lima ratus rupiah) per ekor.

 

 

 

 

 

 

 

8.

Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga berbunyi:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga untuk tiket masuk kawasan wisata Gunung Tidar ditetapkan sebesar Rp3.000,- (tiga ribu rupiah).

 

 

 

 

 

 

 

9.

Di antara Bab IX dan Bab X disisipkan 1 (satu) BAB yakni BAB IXA dan 4 (empat) pasal yakni Pasal 26a sampai dengan Pasal 26d, sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dengan nama Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah, dipungut Retribusi bagi setiap orang pribadi atau Badan yang membeli hasil produksi usaha Pemerintah Daerah.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Objek Retribusi adalah penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah.

 

(2)

Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

 

 

a.

penjualan bibit tanaman;

 

 

b.

penjualan benih ikan.

 

(3)

Tidak termasuk Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penjualan produksi usaha Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan pihak swasta.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tingkat penggunaan jasa produksi usaha Pemerintah Daerah diukur berdasarkan ukuran, jumlah, volume, jenis, dan/atau biaya produksi hasil produksi usaha daerah yang dijual.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

 

 

 

 

 

 

 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 

 

 

 

 

 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Magelang.

 

 

 

 

 

 

 

Ditetapkan di Magelang

pada tanggal 31 Juli 2017

WALIKOTA MAGELANG,

ttd.

SIGIT WIDYONINDITO

 

Diundangkan di Magelang

pada tanggal 31 Agustus 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG,

ttd.

SUGIHARTO

 

LEMBARAN DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2017 NOMOR 4

 

 

 

 

 

 

Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Kota Magelang mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

 

Untuk menyelenggarakan pemerintahan tersebut, Daerah berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pelaksanaan pemungutan Retribusi Daerah yang membebani masyarakat harus didasarkan pada Peraturan Daerah.

 

Retribusi Daerah di antaranya adalah Retribusi Jasa Usaha merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang penting guna mendukung perkembangan Otonomi Daerah yang nyata, dinamis dan berperan dalam penyelenggaraan Pemerintahan di Kota Magelang.

 

Pemerintah Daerah menyediakan jasa dengan menganut prinsip komersial dan keadilan berupa pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan Daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal dan pelayanan yang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta.

 

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan sebagai upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat perlu meninjau kembali sebagian obyek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha dan menetapkan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha.

 

 

 

Pasal I

Pasal II