Perda Kota Jayapura Nomor: 3 Tahun 2008

 

 

 

 

 

 

 

a.

bahwa Retribusi Izin Gangguan telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Jayapura Nomor 24 Tahun 1998 Tanggal 7 November 1998 dan telah diubah untuk pertama kali dengan Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 22 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Jayapura Nomor 24 Tahun 1998 tentang Retribusi Izin Gangguan Tanggal 31 Agustus 2001;

b.

bahwa Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud huruf a di atas, sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi perkembangan perekonomian masyarakat yang dinamis sehingga untuk kelancaran pengaturan dan tertib administrasi obyek retribusi tersebut, maka perlu merubah tarif retribusi Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Jayapura Nomor 24 Tahun 1998 tentang Retribusi Izin Gangguan;

c.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Jayapura tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Jayapura Nomor 24 Tahun 1998 Tentang Retribusi Izin Gangguan;

 

 

 

 

1.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6);

2.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

3.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Jayapura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3533);

4.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3499);

5.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151);

6.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

7.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

8.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

9.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

10.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);

11.

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

12.

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun;

13.

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165);

14.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

15.

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Jayapura Nomor 24 Tahun 1998 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Jayapura Tahun 1999 Nomor 63 Seri B Nomor 10);

16.

Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 22 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Jayapura tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kota Jayapura Tahun 1999 Nomor 81);

 

 

 

 

 

 

 

 

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II JAYAPURA NOMOR 24 TAHUN 1998 TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN.

 

 

 

 

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Jayapura Nomor 24 Tahun 1998 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Jayapura Tahun 1998 Nomor 63 Seri B Nomor 10) diubah sebagai berikut:

 

 

 

 

1.

Ketentuan Bab IV Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Pasal 6 ayat (2) diubah dan disempurnakan sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

(2)

Luas ruang tempat usaha dimaksud ayat (1) adalah luas bangunan yang dihitung sebagai jumlah luas setiap lantai termasuk halaman bangunan yang digunakan sebagai tempat usaha.

 

 

 

 

2.

Ketentuan Bab VI Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi dalam Pasal 8 ayat (2), diubah dan disempurnakan sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

(2)

Besarnya tarif dimaksud ayat 1 adalah:

 

 

 

 

 

 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 

 

 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Jayapura.

 

 

 

 

Ditetapkan di Jayapura

pada tanggal 5 Juni 2008

WALIKOTA JAYAPURA,

TTD

Drs. M.R. KAMBU, M.Si

 

Diundangkan di Jayapura

pada tanggal 5 Juni 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA JAYAPURA,

TTD

Drs. JESAYA UDAM

 

LEMBARAN DAERAH KOTA JAYAPURA TAHUN 2008 NOMOR 3.