Perda Kota Jambi Nomor: 12 Tahun 2009

 

 

 

a. 

bahwa Taman Hutan Kota Muhammad Sabki merupakan aset Pemerintah Kota Jambi yang perlu dikelola dengan sebaik-baiknya dengan tujuan utama untuk kelestarian, keserasian dan keseimbangan ekosistem perkotaan yang meliputi unsur lingkungan, sosial dan budaya;

b.

bahwa Taman Hutan Kota Muhammad Sabki di samping untuk tujuan utamanya sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat juga dimanfaatkan sebagai objek wisata alam, rekreasi, pendidikan, dan sumber pendapatan asli daerah bagi Kota Jambi;

c.

bahwa untuk menjamin terlaksananya pengelolaan dan pemanfaatan aset daerah sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka setiap pemanfaatan obyek-obyek di Taman Hutan Kota Muhammad Sabki dikenakan pembayaran Retribusi;

d.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Taman Hutan Kota Muhammad Sabki.

 

 

1. 

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);

2.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

3.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5.

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

6.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

7.

Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Kota Jambi (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2008 Nomor 7);

8.

Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kota Jambi (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2008 Nomor 10); Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di bidang Pajak Daerah;

 

 

 

 

PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI TAMAN HUTAN KOTA MUHAMMAD SABKI.

 

 

 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.

Daerah adalah Kota Jambi.

2.

Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

3.

Walikota adalah Walikota Jambi.

4.

Dinas Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kehutanan adalah Dinas Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kehutanan Kota Jambi.

5.

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kehutanan Kota Jambi.

6.

Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Jambi.

7.

Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.

8.

Hutan Kota adalah suatu hamparan lahan yang bertumbuhan pohon-pohon yang kompak dan rapat di dalam wilayah perkotaan baik pada tanah negara maupun tanah hak, yang ditetapkan sebagai hutan kota oleh pejabat yang berwenang.

9.

Retribusi Taman Hutan Kota Muhammad Sabki selanjutnya disebut retribusi taman hutan kota adalah retribusi yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan penyediaan tempat dan/atau jasa usaha di Taman Hutan Kota Muhammad Sabki.

10.

Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan ini diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi Taman Hutan Kota Muhammad Sabki.

11.

Surat Keterangan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang berupa ketetapan untuk menentukan besarnya jumlah pembayaran terhadap pelayanan penyediaan tempat dan/atau jasa usaha di Taman Hutan Kota Muhammad Sabki.

 

 

 

Dengan nama Retribusi Taman Hutan Kota Muhammad Sabki dipungut Retribusi atas pelayanan penyediaan tempat dan/atau jasa usaha.

 

 

Obyek Retribusi Taman Hutan Kota Muhammad Sabki adalah pelayanan penyediaan tempat dan/atau jasa usaha yang meliputi:

a.

wisata alam;

b.

rekreasi;

c.

olahraga;

d.

camping;

e.

bina cinta alam;

f.

Outbound;

g.

bangunan pendopo;

h.

kios-kios pedagang;

i.

penggunaan area serbaguna;

j.

penyewaan peralatan.

 

 

Subyek Retribusi Taman Hutan Kota Muhammad Sabki adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan penyediaan tempat dan/atau jasa usaha.

 

 

Retribusi Taman Hutan Kota Muhammad Sabki digolongkan sebagai retribusi jasa usaha.

 

 

 

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis, jangka waktu, luas ukuran dan bentuk penggunaan obyek retribusi di Taman Hutan Kota Muhammad Sabki.

 

 

 

Prinsip dalam penetapan besarnya tarif retribusi adalah didasarkan pada tujuan memperoleh imbalan atas setiap pelayanan jasa dan/atau pemakaian obyek retribusi di Taman Hutan Kota Muhammad Sabki.

 

(1)

Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan berdasarkan jenis, jangka waktu, luas ukuran, dan bentuk penggunaan obyek retribusi di Taman Hutan Kota Muhammad Sabki.

(2)

Besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

Wilayah pemungutan retribusi adalah Taman Hutan Kota Muhammad Sabki.

 

 

(1)

Pemungutan retribusi dilakukan dengan menggunakan SKRD, Karcis atau dokumen lain yang dipersamakan.

(2)

Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan secara bruto ke Kas Daerah paling lama 1 x 24 jam kecuali hari libur dapat dilakukan pada hari kerja pertama berikutnya.

(3)

Dinas Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kehutanan sebagai instansi pengelola dan pemungut Retribusi Taman Hutan Kota Muhammad Sabki.

 

 

 

(1)

Pembayaran retribusi dilakukan sekaligus atau lunas.

(2)

Setiap pembayaran retribusi diberikan tanda bukti pembayaran yang sah dan dicatat dalam buku penerimaan.

(3)

Lokasi pembayaran retribusi di pintu gerbang, pintu masuk areal parkir atau ruang informasi Taman Hutan Kota Muhammad Sabki.

 

 

(1)

Pembayaran retribusi dilakukan melalui Bendaharawan pada Dinas Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kehutanan.

(2)

Bendaharawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

 

 

 

(1)

Setiap orang atau Badan dengan sengaja melalaikan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dikenakan sanksi administrasi berupa denda membayar 2 (dua) kali lipat dari harga tarif retribusi.

(2)

Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke Kas Daerah.

(3)

Lokasi pembayaran retribusi di pintu gerbang, pintu masuk areal parkir atau ruang informasi Taman Hutan Kota Muhammad Sabki.

 

 

 

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

 

 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Jambi.

 

 

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 10 Desember 2009
WALIKOTA JAMBI,
ttd.
R. BAMBANG PRIYANTO

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Jambi
Nomor 12 Tahun 2009 Seri C
Tanggal 10 Desember 2009
SEKRETARIS DAERAH KOTA JAMBI
ttd.
KAILANI, S.H., M.Hum.