Perda Kota Jambi Nomor: 11 Tahun 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

a.

bahwa untuk mewujudkan pelaksanaan pungutan retribusi daerah dengan prinsip yang baik dan tidak menyebabkan ekonomi biaya tinggi, perlu dilakukan peninjauan kembali tarif retribusi dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian;

b.

bahwa dengan telah diterbitkannya Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah, maka terhadap nomenklatur perangkat daerah sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha, perlu dilakukan penyesuaian;

c.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha.

 

 

 

 

 

1.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);

3.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

4.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5.

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

6.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

7.

Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2012 Nomor 3);

8.

Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2015 Nomor 9);

9.

Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2016 Nomor 14).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA JAMBI NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.

 

 

 

 

 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2012 Nomor 3) diubah sebagai berikut:

 

 

 

 

 

1.

Ketentuan dalam Pasal 1 angka 6 diubah dan menambah 1 (satu) angka sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

 

1.

Daerah Otonom, yang selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan republik Indonesia.

 

2.

Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

 

3.

Walikota adalah Walikota Jambi.

 

4.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kota Jambi.

 

5.

Dinas adalah Dinas Kota Jambi.

 

6.

Badan adalah Badan Kota Jambi.

 

7.

Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di Bidang Pajak Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

 

8.

Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD Daerah Kota Jambi dengan persetujuan bersama Walikota Jambi.

 

9.

Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

 

10.

Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

 

11.

Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

 

12.

Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal dan sepanjang belum disediakan memadai oleh pihak swasta.

 

13.

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.

 

14.

Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

 

15.

Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

 

16.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.

 

17.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

 

18.

Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

 

19.

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.

 

20.

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

 

 

 

 

 

2.

Ketentuan Pasal 8 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Struktur tarif retribusi ditetapkan berdasarkan luas, volume dan jenis serta jangka waktu pemakaian dari masing-masing pemakaian kekayaan daerah.

 

(2)

Besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

 

 

 

 

 

3.

Ketentuan Pasal 52 huruf a diubah, sehingga Pasal 52 berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

Dalam peraturan daerah ini instansi yang melakukan pemungutan adalah:

 

a.

Retribusi Pemakaian kekayaan daerah:

 

 

1)

Pemakaian Tanah Milik Pemerintah Daerah, pemakaian gedung putra retno dan pemakaian Kantin Darma wanita dilakukan oleh Bagian Umum Setda Kota Jambi.

 

 

2)

Pemakaian lapangan tenis dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kota Jambi.

 

 

3)

Pemakaian gedung di jalan KS Tubun RT.16 kel. Simpang Empat Sipin kec. Telanaipura milik pemerintah daerah dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Jambi.

 

 

4)

Pemakaian gedung Diklat dilakukan oleh Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Jambi.

 

 

5)

Pemakaian kendaraan/mobil jenazah, dan alat pemeriksaan kualitas air minum di luar rumah sakit umum daerah dilakukan Dinas Kesehatan Kota Jambi.

 

 

6)

Pemakaian panggung billboard dan videotron/megatron dilakukan oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi.

 

 

7)

Pemakaian Kendaraan/Mobil Kebersihan, dan alat laboratorium pemeriksaan air limbah dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi.

 

 

8)

pemakaian kendaraan/mobil jenazah untuk pemakaman dikelola oleh dinas penata ruang dan kawasan permukiman.

 

 

9)

Pemakaian penginapan pasar induk dilakukan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi.

 

 

10)

Pemakaian Produksi Aspal Mixing Plan (AMP) dan Pemakaian Alat-alat Berat dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Jambi.

 

 

11)

Pemakaian balai adat dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat perempuan dan perlindungan anak.

 

b.

Retribusi Taman Rekreasi Dan Olah Raga pemungutan dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi.

 

c.

Retribusi Pemakaian Pertokoan Milik Daerah pemungutan dilakukan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi.

 

d.

Retribusi terminal pemungutan dilakukan oleh Dinas Perhubungan.

 

e.

Retribusi Rumah Potong Hewan pemungutan dilakukan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Jambi.

 

 

 

 

 

4.

Diantara Pasal 54 dan Pasal 55 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 54A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Lampiran huruf A dalam Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

 

 

 

 

 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Jambi.

 

 

 

 

 

Ditetapkan di Jambi
Pada tanggal 28 Oktober 2017
WALIKOTA JAMBI,
ttd.
SYARIF FASHA

Diundangkan di Jambi
pada tanggal 29 Oktober 2017
Plt.SEKRETARIS DAERAH KOTA JAMBI,
ttd.
OBLIYANI

LEMBARAN DAERAH KOTA JAMBI TAHUN 2017 NOMOR 11