Perda Kota Cimahi Nomor: 7 Tahun 2011

 

 

 

 

 

a.

bahwa dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kota Cimahi, maka perlu meninjau kembali dan mengevaluasi Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 12 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Retribusi Kependudukan khususnya yang mengatur tentang Retribusi;

b.

bahwa sehubungan dengan huruf a diatas, dalam rangka tertib administrasi Retribusi penyelenggaraan administrasi kependudukan di Kota Cimahi, perlu dilakukan pengaturan biaya penyelenggaraan administrasi kependudukan di Kota Cimahi;

c.

bahwa besaran biaya untuk penyelenggaraan administrasi kependudukan di Kota Cimahi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Retribusi Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kota Cimahi;

 

 

 

 

1.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3437);

2.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

3.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3437);

4.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3845);

5.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

6.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001, tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);

7.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);

8.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

9.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

10.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

11.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);

12.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);

13.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);

14.

Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

15.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050);

16.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);

17.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

18.

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

19.

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);

20.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

21.

Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;

22.

Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

23.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Negara, Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Negara;

24.

Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 5 Tahun 2004 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 42 Seri E);

25.

Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 86 Seri D);

26.

Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kota Cimahi (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 108 Seri E);

27.

Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 8 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2008 Nomor 89 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 8 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2011 Nomor 115 Seri D);

 

 

 

 

 

 

 

 

PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI TENTANG RETRIBUSI PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI KOTA CIMAHI.

 

 

 

 

 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.

Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

2.

Daerah adalah Daerah Kota Cimahi.

3.

Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.

4.

Walikota adalah Walikota Cimahi.

5.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cimahi sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.

6.

Instansi Pelaksana adalah Instansi yang melaksanakan urusan kependudukan dan pencatatan sipil.

7.

Pejabat Pencatatan Sipil adalah Pejabat yang diangkat oleh Walikota yang melakukan pencatatan peristiwa penting yang dialami seseorang.

8.

Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang masuk secara sah serta bertempat tinggal di dalam wilayah Indonesia sesuai peraturan perundang-undangan.

9.

Orang Asing adalah orang yang bukan Warga Negara Indonesia.

10.

Orang Asing Tinggal Terbatas adalah Orang Asing yang tinggal dalam jangka waktu terbatas di wilayah Negara Republik Indonesia dan telah mendapat Izin Tinggal Terbatas dari Instansi yang berwenang.

11.

Orang Asing Tinggal Tetap adalah Orang Asing yang berada dalam wilayah Negara Republik Indonesia dan telah mendapat Izin Tinggal Tetap dari Instansi yang berwenang.

12.

Nomor Induk Kependudukan, yang selanjutnya disingkat dengan NIK, adalah Nomor Identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.

13.

Akta Catatan Sipil adalah akta otentik yang memuat catatan lengkap seseorang mengenai kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pengangkatan anak, pengakuan dan pengesahan anak.

14.

Kartu Keluarga, yang selanjutnya disingkat dengan KK, adalah Kartu Identitas Keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta karakteristik anggota keluarga.

15.

Kepala Keluarga adalah:

 

a.

Orang yang bertempat tinggal dengan orang lain baik mempunyai hubungan darah maupun tidak, yang bertanggung jawab dalam keluarga itu;

 

b.

Orang yang bertempat tinggal seorang diri; dan

 

c.

Kepala Kesatrian, asrama, rumah piatu dan lain-lain dimana beberapa orang bertempat tinggal bersama-sama.

16.

Kartu Tanda Penduduk, yang selanjutnya disingkat KTP, adalah identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Cimahi yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

17.

Kutipan Akta adalah catatan pokok yang dikutip dari register Akta Catatan Spil dan merupakan alat bukti sah bagi diri yang bersangkutan maupun pihak lain mengenai kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengangkatan anak, pengakuan dan pengesahan anak, status kewarganegaraan, ganti nama dan pembatalan Akta.

18.

Kutipan Akta Kedua dan Seterusnya adalah kutipan akta catatan sipil yang kedua dan seterusnya yang dapat diterbitkan karena kutipan akta yang asli (pertama) hilang, rusak atau musnah setelah dibuktikan dengan surat keterangan dari pihak yang berwenang.

19.

Salinan Akta adalah salinan lengkap isi Akta Catatan Sipil yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana.

20.

Tanda Bukti Pelaporan adalah tanda bukti yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana atas pelayanan yang dilakukan kepada Warga Negara Indonesia mengenai kelahiran, kematian, perkawinan dan perceraian yang telah dicatatkan di luar negeri.

21.

Surat Keterangan Kependudukan adalah bentuk keluaran sebagai hasil dari kegiatan penyelenggaraan pendaftaran yang meliputi Surat Keterangan Kelahiran, Surat Keterangan Kematian, Surat Keterangan Lahir Mati, Surat Keterangan Pindah, Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Tetap, Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Sementara, Surat Keterangan Rekomendasi Ganti Nama, Surat Keterangan Tempat Tinggal, dan lain-lain.

22.

Surat Keterangan Catatan Sipil adalah bentuk keluaran sebagai hasil dari kegiatan pencatatan sipil sebagai akibat adanya pencatatan peristiwa penting yang dialami penduduk yang meliputi Surat Keterangan Penolakan, Surat Keterangan Belum kawin, dan lain-lain.

23.

Kartu Identitas Penduduk Musiman, yang selanjutnya disebut KIPEM, adalah kartu tanda pengenal bagi penduduk musiman di Kota Cimahi.

24.

Kartu Identitas Kerja, yang selanjutnya disebut KIK, adalah kartu tanda pengenal bagi penduduk di luar Kota Cimahi yang mempunyai pekerjaan/kegiatan tetap di Kota Cimahi.

25.

Pencatatan Peristiwa Penting adalah pencatatan atas kejadian yang dialami seseorang meliputi Kelahiran, Kematian, Lahir Mati, Perkawinan, Perceraian, Pengakuan Anak, Pengesahan Anak, Pengangkatan Anak, Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan.

26.

Pencatatan peristiwa penting lainnya adalah pencatatan atas peristiwa penting yang telah ditetapkan oleh pengadilan negeri dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dicatatkan pada instansi pelaksana antara lain perubahan jenis kelamin.

27.

Retribusi adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau yang diberikan oleh pemerintah Kota Cimahi di bidang pelayanan kependudukan dan catatan sipil berupa penerbitan Kartu Identitas Penduduk, akta-akta catatan sipil, surat keterangan kependudukan dan surat keterangan catatan sipil lainnya.

28.

Retribusi Jasa umum adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan dan pemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh pribadi/badan hukum.

 

 

 

 

 

Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil dipungut Retribusi atas pelayanan penyelenggaraan administrasi kependudukan.

 

 

 

 

Objek Retribusi adalah pelayanan Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil yang terdiri dari:

a.

Kartu Keluarga (KK);

b.

Kartu Tanda Penduduk (KTP);

c.

Kartu Identitas Penduduk Musiman (KIPEM);

d.

Kartu Identitas Kerja (KIK);

e.

Akta Catatan Sipil yang Meliputi Akta Perkawinan, Akta Perceraian, Akta Pengakuan Anak dan Pengesahan Anak, Akta Kematian, dan Perubahan/Ganti Nama bagi Warga Negara Asing.

 

 

 

 

Subjek Retribusi adalah setiap Warga Negara Indonesia atau Orang Asing yang memperoleh pelayanan penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

 

 

 

 

 

Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil termasuk Golongan Retribusi Jasa Umum.

 

 

 

 

 

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah produk dan jenis pelayanan di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang diberikan atau diterbitkan.

 

 

 

 

 

(1)

Prinsip dalam penetapan tarif Retribusi didasarkan pada jenis jasa pelayanan yang diberikan dengan memperhatikan biaya yang dikeluarkan (biaya pokok dan penunjang) atas produk dan jasa pelayanan serta dengan mempertimbangkan tingkat kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

(2)

Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini bertujuan sebagai pengganti biaya pencetakan dan pengadministrasian produk yang diterbitkan.

 

 

 

 

 

(1)

Setiap orang yang mendapat Pelayanan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil wajib membayar Retribusi.

(2)

Struktur dan besarnya tarif Retribusi dibedakan berdasarkan jenis dan golongan pelayanan yang diberikan.

(3)

Besarnya Tarif Retribusi ditetapkan sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil diberikan/diterbitkan.

 

 

 

 

 

(1)

Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.

(2)

Retribusi dipungut pada saat orang/pribadi mengajukan permohonan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

(3)

Hasil pemungutan disetor ke Kas Daerah.

 

 

 

 

 

(1)

Penagihan Retribusi dilakukan oleh Instansi Pelaksana atau petugas yang ditunjuk Walikota.

(2)

Penagihan Retribusi terutang didahului dengan Surat Teguran.

(3)

Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/Surat Lainnya yang sejenis sebagai tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dilakukan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.

(4)

Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran dengan peringatan/surat lainnya yang sejenis dikeluarkan, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang.

 

 

 

 

 

(1)

Pembayaran Retribusi terutang dilakukan sekaligus lunas dimuka.

(2)

Pembayaran Retribusi dilakukan di Instansi Pelaksana atau di tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan.

(3)

Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka penerimaan Retribusi tersebut harus disetorkan ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam.

 

 

 

 

(1)

Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 diberikan tanda bukti pembayaran.

(2)

Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.

 

 

 

 

 

(1)

Walikota dapat membebaskan biaya retribusi administrasi kependudukan bagi keluarga tidak mampu.

(2)

Kriteria Keluarga tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan teknis pelaksanaanya diatur dalam Keputusan Walikota.

 

 

 

 

 

(1)

Apabila terdapat kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota untuk perhitungan pengembalian kelebihan tersebut.

(2)

Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka atas kelebihan pembayaran Retribusi dapat diperhitungkan kembali.

 

 

 

 

 

(1)

Hak untuk melakukan penagihan Retribusi Kedaluwarsa apabila telah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan Tindak Pidana di bidang Retribusi.

(2)

Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:

 

a.

diterbitkan Surat Teguran; atau

 

b.

ada pengakuan Utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.

(3)

Dalam hal diterbitkannya Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.

(4)

Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

(5)

Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

 

 

 

 

 

(1)

Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.

(2)

Walikota menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3)

Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Walikota.

 

 

 

 

 

(1)

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda pidana 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

(2)

Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

(3)

Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Penerimaan Negara.

 

 

 

 

 

(1)

Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Kota Cimahi diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

(2)

Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:

 

a.

menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;

 

b.

meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;

 

c.

meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;

 

d.

memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;

 

e.

melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

 

f.

meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;

 

g.

menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan sedang memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e;

 

h.

memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana administrasi di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;

 

i.

memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

 

j.

menghentikan penyidikan;

 

k.

melakukan tindakan lain yang perlu untuk pelancaran penyidikan tindak pidana di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3)

Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, melalui Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

 

 

 

 

 

Hal-hal yang bersifat teknis dan belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

 

 

 

 

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, maka Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 12 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Dan Retribusi Kependudukan serta peraturan teknis pelaksanaannya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

 

 

 

 

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

 

 

 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Cimahi.

 

 

 

 

Ditetapkan di Cimahi
pada tanggal 10 Februari 2011
WALIKOTA CIMAHI,
Ttd.
ITOC TOCHIJA

Diundangkan di CIMAHI
pada tanggal 10 Februari 2011
SEKRETARIS DAERAH KOTA CIMAHI
Ttd.
Drs. H. ENCEP SAEPULLOH, M.Si.

LEMBARAN DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN 2011 NOMOR 120 SERI C