Perda Kota Banjar Nomor: 12 Tahun 2012

 

 

 

 

 

 

 

a.

bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat termasuk kebutuhan tempat pemakaman agar sesuai dengan perencanaan pembangunan daerah, rencana kota dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat perlu disediakan tanah untuk keperluan tempat pemakaman;

b.

bahwa dalam rangka penyediaan tanah sebagaimana dimaksud dalam huruf a juga diharapkan sebagai upaya antisipasi terjadi konflik di masyarakat;

c.

bahwa dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu dilakukan usaha-usaha untuk meningkatkan sumber-sumber pendapatan Daerah;

d.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c diatas, perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;

 

 

 

 

1.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

2.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);

3.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4244);

4.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4400);

7.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

8.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

9.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

10.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

11.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

12.

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3109);

13.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);

14.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah untuk Keperluan Tempat Pemakaman, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 15 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050);

15.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

16.

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

17.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

18.

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

19.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

20.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan;

21.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

22.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 1989 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah untuk Keperluan Tempat Pemakaman;

23.

Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 6 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2004 Nomor 6 Seri E);

24.

Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 18 Tahun 2004 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2004 Nomor 18 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 16);

25.

Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2008 Nomor 7 Seri E);

 

 

 

 

 

 

 

 

PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PEMAKAMAN DAN PENGABUAN MAYAT.

 

 

 

 

 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.

Daerah adalah Kota Banjar.

2.

Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.

3.

Walikota adalah Walikota Banjar.

4.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjar yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjar.

5.

Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan dan retribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6.

Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Banjar.

7.

Dinas Kebersihan, Pertamanan, Pemakaman dan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kebersihan, Pertamanan, Pemakaman dan Lingkungan Hidup Kota Banjar.

8.

Jenazah adalah jasad orang yang secara medis dinyatakan telah meninggal dunia.

9.

Tempat Pemakaman adalah areal tanah yang digunakan untuk TPU, tempat pemakaman bukan umum, tempat pemakaman khusus dan makam keluarga.

10.

Tempat Pemakaman Umum yang selanjutnya disingkat TPU adalah areal tanah yang digunakan untuk keperluan pemakaman jenazah yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.

11.

Tempat Pemakaman Bukan Umum yang selanjutnya disingkat TPBU adalah areal tanah bukan milik Pemerintah Daerah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah yang pengelolaannya dilakukan oleh Badan Sosial, Badan Keagamaan dan Badan Usaha Lainnya.

12.

Tempat Pemakaman Khusus yang selanjutnya disingkat TPH adalah areal tanah yang disediakan untuk pemakaman yang karena faktor sejarah dan kebudayaan mempunyai arti khusus.

13.

Tempat Pemakaman Keluarga yang selanjutnya disingkat TPK adalah areal tanah bukan milik Pemerintah Daerah yang penyediaan dan pengelolaannya dilakukan oleh keluarga.

14.

Tanah Makam adalah areal tanah yang disediakan dan/atau digunakan untuk memakamkan jenazah dengan ukuran yang telah ditentukan.

15.

Makam adalah areal tanah tempat jenazah dimakamkan.

16.

Krematorium adalah tempat untuk kremasi.

17.

Pemakaman adalah kegiatan memakamkan jenazah/kerangka jenazah di tempat pemakaman.

18.

Kremasi adalah kegiatan pembakaran jenazah/kerangka jenazah di tempat krematorium.

19.

Rumah Abu adalah tempat penyimpanan abu jenazah setelah dilakukan kremasi.

20.

Rumah Duka adalah tempat penitipan jenazah sementara menunggu pelaksanaan pemakaman atau kremasi.

21.

Jenazah yang terlantar adalah jenazah yang tidak diketahui identitas dan ahli warisnya.

22.

Tanah Makam Cadangan adalah tanah makam yang dipesan dan dicadangkan untuk makam di kemudian hari.

23.

Makam Tumpang adalah tanah makam yang digunakan untuk dua jenazah atau lebih dalam suatu keluarga.

24.

Mobil jenazah adalah sebuah mobil yang diperuntukkan untuk mengangkut jenazah.

25.

Yayasan adalah yayasan yang berbentuk badan hukum yang bergerak di bidang sosial keagamaan dan kemanusiaan.

26.

Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

27.

Retribusi Pelayanan Pemakaman jenazah yang selanjutnya dapat disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan pemakaman jenazah yang meliputi pelayanan dan penyediaan tempat pemakaman jenazah yang dimiliki atau dikelola Pemerintah Daerah.

28.

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Daerah.

29.

Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa pelayanan pemakaman jenazah dan kremasi.

30.

Pendaftaran dan pendataan adalah serangkaian kegiatan untuk memperoleh data/informasi serta penatausahaan yang dilakukan oleh petugas Retribusi dengan cara penyampaian Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah kepada Wajib Retribusi untuk diisi secara lengkap dan benar.

31.

Nomor Pokok Wajib Pajak Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat NPWRD adalah Nomor Wajib Retribusi yang didaftar dan menjadi identitas bagi setiap Wajib Retribusi.

32.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya Retribusi yang terutang.

33.

Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

34.

Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran Retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Walikota.

35.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar dari pada Retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.

36.

Perhitungan Retribusi Daerah adalah Perincian besarnya Retribusi yang harus dibayar oleh Wajib Retribusi baik Pokok Retribusi, bunga, kekurangan pembayaran Retribusi, kelebihan pembayaran Retribusi, maupun sanksi administrasi.

37.

Pembayaran Retribusi Daerah adalah besarnya kewajiban harus dipenuhi oleh Wajib Retribusi sesuai dengan SKRD dan STRD ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk dengan batas waktu yang ditentukan.

38.

Utang Retribusi Daerah adalah sisa utang retribusi atas nama Wajib Retribusi yang tercantum pada STRD, SKRDKB atau SKRDKBT yang belum kedaluwarsa dan Retribusi lainnya yang masih terutang.

39.

Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.

40.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

41.

Penyidikan Tindak Pidana adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindakan pidana yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

 

 

 

 

 

 

Setiap ahli waris dan/atau pihak yang bertanggung jawab wajib memakamkan jenazah di Tempat Pemakaman sesuai dengan tata cara menurut agama dan kepercayaan yang dianut oleh jenazah yang bersangkutan.

 

 

 

 

(1)

Pemakaman jenazah harus dilakukan dalam jangka waktu paling lama 24 jam setelah yang bersangkutan meninggal dunia.

(2)

Pemakaman dapat ditunda untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) hari dan hanya dapat dilakukan setelah mendapat izin dari Dinas Kesehatan.

(3)

Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku bagi jenazah yang mengidap penyakit menular.

(4)

Setiap jenazah yang pemakamannya ditunda harus disimpan dalam peti yang di dalamnya berlapiskan aluminium dan tertutup rapat atau dengan cara lain yang persyaratannya ditetapkan oleh instansi yang berwenang.

 

 

 

 

 

Tempat pemakaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, meliputi:

a.

Tempat Pemakaman Umum (TPU);

b.

Tempat Pemakaman Bukan Umum (TPBU);

c.

Tempat Pemakaman Khusus (TPH);

d.

Tempat Krematorium; dan

e.

Tempat Pemakaman Keluarga (TPK).

 

 

 

 

(1)

TPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a adalah meliputi tempat pemakaman yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

(2)

TPBU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b meliputi tempat pemakaman yang dikelola oleh Badan Sosial atau Badan Keagamaan dan Badan Usaha lainnya.

(3)

TPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c meliputi tempat pemakaman karena faktor sejarah mempunyai arti khusus.

(4)

Tempat Krematorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d adalah tempat untuk kremasi.

(5)

TPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e adalah tempat pemakaman yang disediakan, dikelola dan diperuntukkan khusus untuk keluarga.

 

 

 

 

 

(1)

Areal yang dipergunakan untuk tempat pemakaman dapat disediakan oleh Pemerintah Daerah maupun masyarakat.

(2)

Lokasi tempat pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat sebagai berikut:

 

a.

tidak berada di tengah permukiman;

 

b.

tidak menggunakan lahan subur; dan

 

c.

tidak berada di dekat sumber mata air.

(3)

Lokasi tempat pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diperuntukkan bagi:

 

a.

warga Kota Banjar yang meninggal di dalam atau di luar Kota Banjar; dan

 

b.

warga lainnya yang meninggal di Kota Banjar.

 

 

 

 

(1)

Penyediaan lokasi tanah untuk kepentingan lokasi TPU dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai ketentuan yang berlaku.

(2)

Penyediaan tanah sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk pemesanan tempat makam ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari area makam yang tersisa.

(3)

Penyediaan tanah untuk kepentingan lokasi TPBU dilakukan oleh Badan Sosial, Badan Keagamaan dan/atau Badan Usaha lainnya.

(4)

Penyediaan tanah untuk TPK disediakan oleh keluarga yang bersangkutan.

(5)

Untuk kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota dapat menerima wakaf tanah dari perorangan atau Badan Hukum.

 

 

 

 

(1)

Kepala Dinas menyusun rencana induk pemakaman yang memuat kebutuhan lahan pemakaman, lokasi pemakaman, dan kebutuhan prasarana dan sarana pemakaman sebagai bagian dari rencana pembangunan daerah.

(2)

Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana induk pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

 

 

 

 

Areal Lahan Pemakaman disediakan untuk petak dan fasilitas pendukung area pemakaman antara lain berupa:

a.

kantor pelayanan;

b.

area parkir;

c.

palereman atau rest area;

d.

jalan (pedestrian);

e.

penghijauan; dan

f.

lampu penerangan.

 

 

 

 

(1)

Pengusaha/Pengembang Perumahan wajib menyediakan fasilitas sosial/umum yang berbentuk makam/tempat pemakaman umum dengan ukuran luas paling sedikit 2% dari lahan lokasi perumahan yang akan dibangun/dibebaskan.

(2)

Bagi kawasan yang luas arealnya kurang dari 250 ha, penyediaan tempat pemakamannya dapat di luar kawasan sepanjang masih di sekitar wilayah kawasan Kelurahan/Kecamatan, sedangkan areal yang lebih dari 250 ha maka penyediaan tempat pemakamannya harus berada di dalam kawasan.

(3)

Walikota dapat menunjuk lokasi lain sebagai pengganti lahan pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

 

 

 

 

Seluruh tempat pemakaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 harus sesuai dengan rencana tata ruang kota.

 

 

 

 

 

(1)

Bentuk makam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dan huruf b, ditetapkan berbentuk persegi panjang dengan ukuran 100 cm x 200 cm dan di atasnya ditanami rumput.

(2)

Setiap petak makam tidak diizinkan didirikan bangunan dengan bentuk apapun kecuali tanda nisan atau batu nisan berbentuk trapezium dengan ukuran 40 x 50 cm dengan tinggi 10 sampai dengan 20 cm.

(3)

Jarak antar baris makam dan jarak antar petak makam di tempat pemakaman ditetapkan dengan ukuran 50 cm.

 

 

 

 

Tanda nisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) berupa plakat bertuliskan:

a.

nomor register;

b.

nama orang yang meninggal; dan

c.

tanggal lahir dan tanggal meninggal.

 

 

 

 

 

(1)

Penggunaan tanah makam yang akan digunakan untuk tempat pemakaman yang dikelola oleh Badan Sosial/Keagamaan, Badan Usaha lainnya dan Keluarga harus mendapat izin Walikota.

(2)

Penggalian tanah untuk pemakaman di TPU yang dikelola oleh Pemerintah Kota dilaksanakan oleh Dinas bekerjasama dengan masyarakat setempat.

 

 

 

 

(1)

Penggunaan tanah makam untuk pemakaman jenazah di TPU yang dikelola oleh Pemerintah Daerah ditentukan tiap petak makam dengan ukuran maksimal lebar 100 cm (seratus centimeter), panjang 200 cm (dua ratus centimeter) dengan kedalaman minimal 150 cm (seratus lima puluh centimeter) dari permukaan tanah.

(2)

Penggunaan tanah makam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimungkinkan adanya makam tumpang ditentukan dengan ukuran maksimal lebar 100 cm (seratus centimeter), panjang 200 cm (dua ratus centimeter) dengan kedalaman maksimal 300 cm (tiga ratus centimeter).

(3)

Walikota dapat menetapkan ukuran perpetakan tanah makam yang menyimpang dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila terdapat pemakaman massal.

 

 

 

 

(1)

Jangka waktu penggunaan petak makam di TPU ditetapkan 3 (tiga) tahun, dengan kewajiban melakukan perpanjangan setiap 3 (tiga) tahun.

(2)

Apabila dalam jangka waktu 2 (dua) kali masa daftar ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan perpanjangan, maka petak makam dimaksud dapat digunakan untuk pemakaman jenazah orang yang lain dan/atau dilakukan pembongkaran.

 

 

 

 

 

 

(1)

Setiap orang yang meninggal dunia harus dilaporkan kepada Dinas.

(2)

Kewajiban melapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Ketua RT atau masyarakat setempat bagi jenazah orang terlantar atau tidak mempunyai keluarga.

(3)

Tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

 

 

 

 

(1)

Setiap jenazah yang akan dimakamkan di tempat pemakaman, ahli waris wajib memperoleh izin pemakaman dari Dinas.

(2)

Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan syarat-syarat sebagai berikut:

 

a.

surat keterangan kematian dari Lurah setempat;

 

b.

foto copy KTP/identitas ahli waris/pemohon, dan

 

c.

membayar retribusi pemakaman sesuai ketentuan yang berlaku untuk jenazah yang dimakamkan di TPU.

(3)

Tata cara perizinan pemakaman sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota

 

 

 

 

(1)

Setiap jenazah yang akan dimakamkan di luar daerah harus dilengkapi dengan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Dinas.

(2)

Setiap jenazah yang akan dimakamkan ke luar wilayah Indonesia, ahli waris atau pihak yang bertanggung jawab memakamkan jenazah dimaksud wajib melaporkan kepada Dinas, dengan melampirkan:

 

a.

surat keterangan pemeriksaan jenazah dari Rumah Sakit Pemerintah/Puskesmas;

 

b.

surat keterangan dari Duta Besar atau Kepala Perwakilan Negara asal orang yang meninggal; dan

 

c.

surat keterangan dari Menteri Luar Negeri atau Pejabat yang ditunjuk, dan kelengkapan dokumen keimigrasian.

 

 

 

 

Setiap jenazah dari Luar Negeri yang akan dimakamkan di Wilayah Daerah harus dilampiri:

a.

surat kematian dari Negara asal jenazah meninggal;

b.

surat keterangan pemeriksaan jenazah dari rumah sakit Negara asal dimana jenazah meninggal;

c.

surat keterangan pemeriksaan dari instansi yang berwenang di Indonesia;

d.

paspor yang bersangkutan;

e.

foto copy Kartu Keluarga (KK) yang bersangkutan; dan

f.

foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang bersangkutan.

 

 

 

 

Pemerintah Daerah wajib melaksanakan pemakaman bagi jenazah orang terlantar atau tidak mampu yang tidak mempunyai keluarga atas beban Pemerintah Daerah melalui Dinas.

 

 

 

 

 

(1)

Jenazah yang akan dibawa ke Rumah Duka atau ke tempat Pemakaman/krematorium harus dalam keadaan tertutup.

(2)

Jenazah yang akan dibawa ke rumah duka atau dimakamkan/dikremasi dibawa dengan menggunakan mobil jenazah dengan persyaratan:

 

a.

kendaraan harus sesuai peruntukkannya;

 

b.

kendaraan harus memenuhi persyaratan teknis di jalan;

 

c.

dipasang sirine dan lampu sirine pada bagian atas kendaraan, dinyalakan serta dibunyikan pada saat membawa jenazah;

 

d.

memiliki izin pengangkutan jenazah dari Dinas;

 

e.

dilengkapi dengan alat pengusung jenazah disertai dengan kain lurub; dan

 

f.

pada sisi kanan dan kiri kendaraan bertuliskan “MOBIL JENAZAH”, dan nama pengelola;

 

 

 

 

 

(1)

Jenazah yang sudah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 20 harus segera dimakamkan.

(2)

Pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan tata cara menurut keyakinan agama dan kepercayaan yang dianut oleh jenazah yang bersangkutan.

 

 

 

 

 

(1)

Pemindahan dan/atau pembongkaran kerangka jenazah dapat dilakukan atas permintaan ahli waris/pihak yang bertanggung jawab.

(2)

Pemindahan dan/atau pembongkaran kerangka jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila telah dimakamkan paling singkat 3 (tiga) tahun.

(3)

Pemindahan dan/atau pembongkaran kerangka jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk kepentingan penyidikan dikecualikan pada ayat (2).

(4)

Pembongkaran makam jenazah untuk kepentingan penyidikan dapat dilakukan atas permintaan pejabat yang berwenang atas izin Walikota dengan memberitahukan kepada ahli waris/keluarga atau pihak yang bertanggung jawab atas jenazah yang bersangkutan.

 

 

 

 

 

(1)

Walikota dengan persetujuan DPRD menetapkan Penutupan dan/pemindahan, dan/atau pembongkaran tempat-tempat pemakaman serta menetapkan perubahan peruntukkannya.

(2)

Penutupan dan pemindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila:

 

a.

lokasi tempat pemakaman telah penuh;

 

b.

keberadaannya sudah tidak sesuai dengan rencana kota;

 

c.

diperlukan untuk kepentingan umum; dan

 

d.

tidak memenuhi syarat-syarat kesehatan, ketertiban, keindahan dan keamanan lingkungan.

 

 

 

 

(1)

Penutupan, pembongkaran dan/atau pemindahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) diberitahukan kepada ahli waris/keluarga atau pihak yang bertanggung jawab atas makam tersebut.

(2)

Biaya yang dikeluarkan untuk kepentingan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), dibebankan kepada ahli waris/keluarga atau pihak yang bertanggung jawab atas makam tersebut.

(3)

Apabila ahli waris/keluarga atau pihak yang bertanggung jawab atas makam tersebut tidak diketahui, maka dilakukan dengan pengumuman penutupan, pemindahan dan/atau pembongkaran makam secara terbuka.

(4)

Dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari setelah pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ahli waris/keluarga atau pihak yang bertanggung jawab atas makam yang dimaksud tidak mengadakan penutupan, pembongkaran dan/atau pemindahan makam, maka pembongkaran dan/atau pemindahannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

 

 

 

 

 

Pelayanan Pemakaman meliputi:

a.

Penyediaan Tempat Pemakaman;

b.

Perawatan Jenazah;

c.

Pengangkutan Jenazah;

d.

Pelayanan Rumah Duka;

e.

Pelayanan Pengabuan Jenazah;

f.

Penyimpanan Abu Jenazah/Rumah Abu; dan

g.

Kegiatan-kegiatan lain yang berhubungan dengan pelayanan pemakaman.

 

 

 

 

Pelayanan Pemakaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau badan sosial keagamaan, atau badan usaha lainnya.

 

 

 

 

(1)

Pelayanan Pemakaman yang diselenggarakan oleh badan sosial keagamaan dan/atau badan usaha lainnya, harus mendapat izin dari Walikota.

(2)

Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan persyaratan:

 

a.

Akta Pendirian Badan Sosial, Badan Keagamaan, dan/atau badan usaha lainnya yang bergerak di bidang sosial atau keagamaan; dan

 

b.

Rekomendasi dari Kementerian Sosial dan/atau Kementerian Agama bagi yang berbentuk Yayasan.

(3)

Tata cara permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

(4)

Pelayanan pemakaman yang dilakukan oleh Badan Sosial dan Badan Keagamaan tidak boleh dikomersilkan

 

 

 

 

 

Dengan nama Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat dipungut retribusi atas pelayanan pemakaman jenazah.

 

 

 

 

(1)

Obyek Retribusi adalah jasa pelayanan pemakaman Jenazah yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

(2)

Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

 

a.

pelayanan penyediaan tempat pemakaman dan perpanjangannya;

 

b.

pelayanan pemakaman tumpang dan perpanjangannya;

 

c.

pemesanan tanah makam;

 

d.

pelayanan pembongkaran makam; dan

 

e.

pelayanan pemeliharaan kebersihan lingkungan makam.

 

 

 

 

Subyek Retribusi adalah orang atau badan sosial, badan keagamaan dan/atau badan usaha lainnya yang memperoleh jasa pelayanan pemakaman dari Pemerintah Daerah.

 

 

 

 

 

Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

 

 

 

 

 

Tingkat penggunaan jasa ditetapkan berdasarkan jenis layanan dan jumlah jenazah yang dimakamkan.

 

 

 

 

 

(1)

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.

(2)

Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.

(3)

Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

 

 

 

 

 

Besarnya tarif Retribusi untuk setiap jenis jasa pelayanan pemakaman jenazah ditetapkan sebagai berikut:

a.

tarif penyediaan tempat pemakaman untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun adalah sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap jenazah;

b.

tarif perpanjangan penyediaan tempat pemakaman jenazah untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun adalah sebagai berikut:

 

1.

tarif penyediaan tempat pemakaman perpanjangan pertama dikenakan tambahan sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif sebagaimana dimaksud huruf a;

 

2.

tarif penyediaan tempat pemakaman perpanjangan kedua dikenakan tambahan sebesar 100% (seratus persen) dari tarif sebagaimana dimaksud huruf a;

 

3.

tarif penyediaan tempat pemakaman perpanjang ketiga dikenakan tambahan sebesar 150% (seratus lima puluh persen) dari tarif sebagaimana dimaksud huruf a; dan

 

4.

tarif penyediaan tempat pemakaman perpanjangan keempat dan seterusnya dikenakan tambahan 200% (dua ratus persen) dari tarif sebagaimana dimaksud huruf a.

c.

tarif pelayanan pemakaman tumpang dan perpanjangannya adalah sebagaimana diatur pada huruf a dan huruf b;

d.

tarif pelayanan pembongkaran makam adalah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

e.

tarif pemesanan tanah makam adalah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan perpanjangannya sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 1, angka 2, angka 3 dan angka 4; dan

f.

tarif pelayanan pemeliharaan kebersihan lingkungan makam adalah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)/tahun.

 

 

 

 

(1)

Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.

(2)

Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.

(3)

Perubahan tarif Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

 

 

 

 

 

Retribusi dipungut di wilayah Daerah.

 

 

 

 

 

Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.

 

 

 

 

Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

 

 

 

 

 

Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa/pelayanan pemakaman jenazah dari Pemerintah Daerah.

 

 

 

 

Retribusi terutang dalam masa retribusi terjadi pada saat penggunaan/pemakaian jasa Pelayanan Pemakaman Jenazah.

 

 

 

 

 

(1)

Pembayaran Retribusi dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Walikota sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SSRD, SKRD, dan STRD.

(2)

Apabila pembayaran Retribusi dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan Retribusi harus disetor ke Kas Daerah paling lambat 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan dengan Peraturan Walikota.

 

 

 

 

(1)

Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas.

(2)

Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan izin kepada wajib retribusi untuk mengangsur retribusi terutang dalam waktu tertentu, setelah melunasi persyaratan yang ditentukan.

(3)

Angsuran pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut.

(4)

Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan izin kepada wajib retribusi untuk menunda pembayaran retribusi sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.

(5)

Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta tata cara pembayaran angsuran, ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

 

 

 

 

(1)

Setiap pembayaran Retribusi diberikan tanda bukti pembayaran.

(2)

Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.

(3)

Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku penerimaan dan tanda bukti pembayaran penerimaan ditetapkan dengan Peraturan dan/atau Keputusan Walikota.

 

 

 

 

 

(1)

Penagihan Retribusi terutang ditagih dengan menggunakan STRD.

(2)

Pengeluaran surat teguran/surat peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.

(3)

Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/surat peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.

(4)

Surat teguran/surat peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

 

 

 

 

 

(1)

Walikota berdasarkan permohonan wajib retribusi dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.

(2)

Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

 

 

 

 

 

(1)

Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi dapat dilakukan dengan cara Wajib Retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota.

(2)

Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi dan/atau utang retribusi lainnya kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi dan/atau retribusi dimaksud.

 

 

 

 

(1)

Terhadap kelebihan pembayaran retribusi yang masih tersisa setelah dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 diterbitkan SKRDLB paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.

(2)

Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada wajib retribusi paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB.

 

 

 

 

 

(1)

Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan:

 

a.

pembetulan SKRD dan STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangandi bidang retribusi;

 

b.

pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa denda dan kenaikan Retribusi yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikarenakan kekhilafan wajib retribusi atau bukan karena kesalahannya; dan

 

c.

pengurangan atau pembatalan ketetapan retribusi yang tidak benar.

(2)

Permohonan pembetulan, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis oleh wajib retribusi kepada Walikota, atau Pejabat yang ditunjuk selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterima SKRD dan STRD.

(3)

Walikota atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima sudah harus memberikan keputusan.

(4)

Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Walikota atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, permohonan pembetulan, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dan pembatalan dianggap dikabulkan.

 

 

 

 

 

(1)

Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.

(2)

Kedaluwarsa penagihan Retribusi tertangguh jika:

 

a.

diterbitkan Surat Teguran; atau

 

b.

ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

(3)

Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.

(4)

Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Kota.

(5)

Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

 

 

 

 

(1)

Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.

(2)

Walikota menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3)

Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Walikota.

 

 

 

 

 

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

 

 

 

 

 

(1)

Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberikan wewenang khususnya sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

(2)

Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:

 

a.

menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;

 

b.

meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;

 

c.

meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;

 

d.

menerima buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;

 

e.

melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

 

f.

meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;

 

g.

menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;

 

h.

memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;

 

i.

memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

 

j.

menghentikan penyidikan; dan/atau

 

k.

melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3)

Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya Penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

 

 

 

 

 

(1)

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

(2)

Setiap orang atau Badan yang dengan sengaja dan/atau kelalaiannya melanggar ketentuan Pasal 2, Pasal 5 ayat (2), Pasal 9, Pasal 10 ayat (1), Pasal 12 ayat (1) Pasal 14 ayat (1), Pasal 17 ayat (1), Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 22 ayat (1), Pasal 23 ayat (1) dan Pasal 29 ayat (1) Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah).

(3)

Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah pelanggaran.

 

 

 

 

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) dan ayat (2), merupakan penerimaan negara.

 

 

 

 

 

(1)

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka tempat pemakaman, bentuk dan bangunan makam yang sudah ada tetap diakui keberadaannya.

(2)

izin pemakaman yang diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai berakhirnya jangka waktu izin.

 

 

 

 

 

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota dan/atau Keputusan Walikota.

 

 

 

 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 

 

 

 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjar.

 

 

 

 

Ditetapkan di Banjar

pada tanggal 23 Oktober 2012

WALIKOTA BANJAR,

ttd.

HERMAN SUTRISNO

 

Diundangkan di Banjar

pada tanggal 23 Oktober 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR,

ttd.

YAYAT SUPRIYATNA

 

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2012 NOMOR 12

 

 

 

 

 

 

 

 

Bahwa dewasa ini jumlah dan perkembangan penduduk di Kota Banjar semakin pesat, terlebih dengan semakin banyak pengembang yang berada di Kota Banjar. Dengan meningkatnya pembangunan sebagai akibat pertambahan penduduk tersebut, diperlukan lebih banyak penyediaan tanah dimana setiap penggunaan tanah dilakukan secara produktif dan efisien.

 

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu adanya pengaturan penggunaan tanah untuk tempat pemakaman jenazah sesuai dengan Perencanaan Pembangunan Daerah Rencana Kota.

 

Untuk melaksanakan maksud tersebut Pemerintah Kota Banjar memandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat di Kota Banjar yang mendasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah untuk keperluan tempat pemakaman dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 1989 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah untuk tempat pemakaman, yang di dalamnya antara lain mengatur ketentuan-ketentuan tentang penggunaan tanah makam, penyediaan tanah untuk tempat pemakaman, krematorium dan rumah abu.

 

Bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut dipandang perlu menerbitkan Peraturan Daerah yang mengatur tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat.

 

 

 

 

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 31

Pasal 32

Pasal 33

Pasal 35

Pasal 36

Pasal 37

Pasal 38

Pasal 39

 

Pasal 40

Pasal 41

Pasal 42

Pasal 43

Pasal 44

Pasal 45

Pasal 46

Pasal 47

Pasal 48

Pasal 49

Pasal 50

Pasal 51

Pasal 52

Pasal 53

Pasal 54

Pasal 55

Pasal 56

Pasal 57

Pasal 58

Pasal 59

 

 

 

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BANJAR NOMOR 9