Perda Kabupaten Temanggung Nomor: 14 Tahun 2004

 

 

 

 

 

 

 

a.

bahwa dalam rangka meningkatkan populasi dan mutu ternak, maka perlu ditingkatkan upaya pelayanan inseminasi buatan terhadap ternak itik milik Peternakan Rakyat maupun Perusahaan Peternakan;

b.

bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

 

 

 

 

1.

Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2834);

3.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);

4.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

5.

Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang­-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

6.

Peraturan Daerah nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);

7.

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Nomor 7 Tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Dati II Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Tahun 1989 Seri C Nomor 1);

8.

Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 4 Tahun 2004 tentang Dinas Daerah, Unit Pelaksana Teknis Dinas, dan Rumah Sakit umum Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2004 Nomor 4).

 

 

 

 

 

 

 

 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN INSEMINASI BUATAN

 

 

 

 

 

1.

Daerah adalah Kabupaten Temanggung;

2.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Temanggung;

3.

Bupati adalah Bupati Temanggung;

4.

Dinas Pertanian adalah Dinas Pertanian Kabupaten Temanggung;

5.

Kepala Dinas Pertanian adalah Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Temanggung;

6.

Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

7.

Inseminasi Buatan yang selanjutnya disebut IB adalah memasukkan mani (semen) ke dalam alat kelamin hewan betina dengan menggunakan alat inseminasi dengan tujuan agar hewan tersebut bunting;

8.

Mani beku adalah semen berasal dari pejantan unggul, disimpan dalam bentuk straw, yang dipergunakan untuk IB;

9.

Inseminator adalah orang yang telah dididik dan lulus dalam latihan keterampilan khusus untuk melakukan IB;

10.

Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Inseminasi Buatan yang selanjutnya disebut UPTD BIB adalah UPTD BIB pada Dinas Pertanian;

11.

Ternak adalah sapi potong, sapi perah, kerbau, dan kambing;

12.

Peternakan rakyat adalah usaha peternakan yang diselenggarakan oleh petani;

13.

Perusahaan Peternakan adalah usaha yang dijalankan secara teratur dan terus-menerus pada suatu tempat dan jangka waktu dan jumlah tertentu untuk tujuan menghasilkan ternak dan hasil ternak;

14.

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara dan Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik, atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Bentuk Usaha Tetap dan bentuk Badan lainnya;

15.

Retribusi Jasa Usaha adalah Retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta;

16.

Retribusi Pelayanan IB yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan pengadaan dan penyimpanan mani beku serta penggunaan peralatan IB yang diselenggarakan dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah;

17.

Wajib Retribusi adalah orang atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi wajib melakukan pembayaran retribusi;

18.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya retribusi yang terutang;

19.

Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi atau denda;

20.

Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh PNS di lingkungan Pemda untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

 

 

 

 

 

Dengan nama Retribusi Pelayanan Inseminasi Buatan, dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan IB.

 

 

 

 

(1)

Obyek retribusi adalah jasa Pelayanan IB yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

(2)

Tidak termasuk obyek retribusi adalah pelayanan IB yang diselenggarakan oleh swasta.

 

 

 

 

Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa pelayanan retribusi.

 

 

 

 

 

Retribusi ini digolongkan sebagai retribusi jasa usaha.

 

 

 

 

 

Pemerintah Daerah menyediakan sarana bagi jasa pelayanan IB.

 

 

 

 

Penyelenggaraan jasa pelayanan IB dilakukan oleh Dinas Pertanian.

 

 

 

 

 

Tingkat penggunaan pelayanan IB diukur berdasarkan penggunaan peralatan IB, penyimpanan mani beku, dan jasa lainnya.

 

 

 

 

 

Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi dimaksudkan untuk pengganti biaya penyelenggaraan pelayanan IB.

 

 

 

 

 

Struktur tarif berdasarkan jenis fasilitas penggunaan peralatan dan jumlah pemakai.

 

 

 

 

Besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut:

a.

Jasa penggunaan peralatan IB: Rp1.000,-;

b.

Jasa penyimpanan mani beku: Rp1.500,-;

c.

Biaya pembelian bahan baku dan jasa lainnya diatur dengan surat Keputusan Bupati.

 

 

 

 

 

(1)

Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan;

(2)

Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

 

 

 

 

 

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Kabupaten Temanggung.

 

 

 

 

 

(1)

Masa retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa pelayanan IB;

(2)

Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

 

 

 

 

 

(1)

Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas;

(2)

Tata cara pembayaran, tempat pembayaran, dan penyetoran retribusi diatur dengan Keputusan Bupati.

 

 

 

 

 

(1)

Bupati dapat memberikan pengurangan atau keringanan retribusi;

(2)

Tata cara pengurangan atau keringanan retribusi ditetapkan oleh Bupati.

 

 

 

 

 

(1)

Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga merugikan Daerah, diancam kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali retribusi terutang;

(2)

Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

 

 

 

 

 

(1)

Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;

(2)

Wewenang penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah:

 

a.

Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan tersebut menjadi lengkap dan jelas;

 

b.

Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi daerah;

 

c.

Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;

 

d.

Memeriksa buku-buku, catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;

 

e.

Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti berupa pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

 

f.

Meminta bantuan tenaga ahli dalam pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;

 

g.

Menyuruh berhenti atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;

 

h.

Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;

 

i.

Memanggil seseorang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

 

j.

Menghentikan penyidikan;

 

k.

Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

 

 

 

 

 

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini diserahkan kepada Kepala Dinas Pertanian.

 

 

 

 

Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Pengawas Fungsional dan Tim Penegak Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung.

 

 

 

 

 

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya, diatur lebih lanjut oleh Bupati.

 

 

 

 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung.

 

 

 

 

Disahkan di Temanggung

pada tanggal 13 Juni 2004

BUPATI TEMANGGUNG,

ttd.

TOTOK ARY PRABOWO

 

Diundangkan di Temanggung

pada tanggal 13 Juni 2004

SEKRETARIS DAERAH,

ttd.

M. SETYO ADJI

 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2004 NOMOR:

 

 

 

Bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka Pendapatan asli Daerah merupakan salah satu sumber pembiayaan untuk melaksanakan Otonomi dan diharapkan mampu menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan rakyat.

 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2001 tentang Retribusi Daerah yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-undang nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang­-undang Nomor 34 Tahun 2000, maka Retribusi Pelayanan Inseminasi Buatan dapat menjadi salah satu golongan Retribusi Jasa Usaha.

 

Bahwa dalam rangka meningkatkan populasi dan mutu ternak sekaligus upaya meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani ternak maka perlu ditingkatkan upaya pelayanan Inseminasi Buatan terhadap ternak milik peternakan rakyat maupun perusahaan peternakan.

 

Pasal 1 s/d 11 huruf b

Pasal 11 huruf c

 

Pasal 12 s/d pasal 22