Perda Kabupaten Tegal Nomor: 16 Tahun 2020

 

 

 

 

 

a.

bahwa dengan adanya perkembangan keadaan dan perubahan kebijakan peraturan perundang-undangan dalam rangka penyelenggaraan dan pelayanan kesehatan, maka Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kesehatan dan Retribusi Pelayanan Kesehatan perlu ditinjau kembali;

b.

bahwa dengan telah terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, maka beberapa ketentuan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Kesehatan dan Retribusi Pelayanan Kesehatan perlu dilakukan penyesuaian;

c.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kesehatan dan Retribusi Pelayanan Kesehatan.

 

 

 

 

1.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950, Nomor 42);

3.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

4.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

5.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang­ undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

6.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7.

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);

8.

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012, Nomor 171);

9.

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5942);

10.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

11.

Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2007 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2014 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 86);

12.

Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kesehatan Dan Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 48);

 

 

 

 

 

 

 

 

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN KESEHATAN DAN RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

 

 

 

 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kesehatan Dan Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 48), diubah sebagai berikut:

1.

Ketentuan ayat (2) Pasal 39 diubah, sehingga Pasal 39 berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

(1)

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut Retribusi atas Pelayanan Kesehatan oleh Pemerintah Daerah.

 

(2)

Obyek Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu dan laboratorium kesehatan yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan pendaftaran.

 

(3)

Subyek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan jasa pelayanan kesehatan.

 

(4)

Dikecualikan dari Obyek Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan yang telah menerapkan pola BLUD.

 

 

 

 

2.

Ketentuan ayat (3) Pasal 42 diubah, sehingga Pasal 42 berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

(1)

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk mengganti biaya, pemeriksaan, pengobatan, penginapan, konsumsi, bahan dan alat.

 

(2)

Prinsip dan sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.

 

(3)

Besaran Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

 

 

 

 

3.

Ketentuan Pasal 43 diubah, sehingga Pasal 43 berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

(1)

Penerimaan dari Retribusi Pelayanan Kesehatan disetor ke Kas Daerah dalam jangka waktu 1 x 24 jam.

 

(2)

Penerimaan dari Retribusi Pelayanan Kesehatan dapat digunakan untuk membiayai kegiatan operasional, jasa sarana, Jasa pelayanan, pembinaan manajemen pelayanan kesehatan, pengembangan sumber daya manusia, pembinaan pelayanan kesehatan dan kegiatan lain yang diperlukan sesuai mekanisme pengelolaan keuangan daerah.

 

 

 

 

4.

Pasal 45 dihapus.

 

 

 

 

5.

Pasal 46 dihapus.

 

 

 

 

6.

Pasal 47 dihapus.

 

 

 

 

7.

Pasal 48 dihapus.

 

 

 

 

8.

Pasal 49 dihapus.

 

 

 

 

9.

Pasal 50 dihapus.

 

 

 

 

10.

Pasal 51 dihapus.

 

 

 

 

11.

Pasal 52 dihapus.

 

 

 

 

12.

Pasal 53 dihapus.

 

 

 

 

13.

Pasal 54 dihapus.

 

 

 

 

14.

Pasal 55 dihapus.

 

 

 

 

15.

Pasal 56 dihapus.

 

 

 

 

16.

Pasal 57 dihapus.

 

 

 

 

17.

Pasal 58 dihapus.

 

 

 

 

18.

Pasal 59 dihapus.

 

 

 

 

19.

Pasal 60 dihapus.

 

 

 

 

20.

Pasal 61 dihapus.

 

 

 

 

21.

Pasal 62 dihapus.

 

 

 

 

22.

Pasal 63 dihapus.

 

 

 

 

23.

Pasal 64 dihapus.

 

 

 

 

24.

Pasal 65 dihapus.

 

 

 

 

25.

Pasal 66 dihapus.

 

 

 

 

26.

Pasal 67 dihapus.

 

 

 

 

27.

Pasal 68 dihapus.

 

 

 

 

28.

Ketentuan Pasal 70 diubah dan diantara Pasal 70 dan Pasal 71 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yaitu Pasal 70A sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

Jenis pemeriksaan di Laboratorium Kesehatan terdiri atas:

 

a.

Pemeriksaan sampel air secara bakteriologi, fisika, dan Kimia;

 

b.

Pemeriksaan sampel tanah/sayuran secara parasit;

 

c.

Pemeriksaan sampel makanan secara bakteriologi dan kimia;

 

d.

Pemeriksaan sampel darah secara toksikologi, kimia klinik, hematologi, dan serologi;

 

e.

Pemeriksaan sampel urine secara klinis;

 

f.

Pemeriksaan sampel udara/lantai/ruang secara bakteriologi dan fisika; dan

 

g.

Pemeriksaan mikroskopis BTA, narkoba dan pemeriksaan lainnya

 

 

 

 

 

 

Laboratorium Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 dapat digunakan sebagai lahan praktik siswa dan mahasiswa serta konsultasi dokter.

 

 

 

 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 

 

 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tegal.

 

 

 

 

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal 16 November 2020
BUPATI TEGAL,
dto.
UMI AZIZAH

Diundangkan di Slawi
pada tanggal 16 November 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL,
dto.
WIDODO JOKO MULYONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2020 NOMOR

 

 

 

 

 

Bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, Daerah berwenang untuk melakukan pungutan sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan di Kabupaten Tegal. Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat dan Laboratorium Kesehatan Daerah sebagai salah satu jenis Retribusi jasa Umum, merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah.

Berkenaan dengan itu, dalam rangka sinkronisasi Peraturan Perundang-undangan di Kabupaten Tegal, perlu mengubah Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kesehatan dan Retribusi Pelayanan Kesehatan agar dalam pengaturannya tidak saling tumpang tindih maupun bersimpangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya baik peraturan perundang-undangan di tingkat pusat maupun peraturan perundang-undangan di tingkat daerah.

 

 

 

 

Pasal I

Pasal II

 

 

 

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEGAL NOMOR