Perda Kabupaten Tasikmalaya Nomor: 9 Tahun 2002

 

 

 

 

a.

bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum hak-hak atas tanah dan menerapkan fungsi pengendalian dan pemantauan perubahan tanah untuk berbagai kegiatan pembangunan perlu memperhatikan tertib hukum pertanahan, tertib administrasi pertanahan, tertib penggunaan tanah, serta tertib pemeliharaan tanah dan lingkungan hidup;

b.

bahwa pelaksanaan pembangunan perlu dukungan pemerintah dan peran serta aktif dari seluruh potensi masyarakat dalam pembiayaannya;

c.

bahwa retribusi Daerah merupakan sumber pendapatan asli daerah guna membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat;

d.

bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf “a, b dan c” di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Izin Perubahan Penggunaan Tanah dan Retribusi Pendaftaran Hak Atas Tanah di Kabupaten Tasikmalaya.

 

 

 

1.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);

2.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);

3.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);

4.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);

5.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

6.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000;

7.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

8.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

9.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);

10.

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3452);

11.

Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);

12.

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);

13.

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);

14.

Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 07 Tahun 2000 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya;

15.

Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 05 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tasikmalaya;

16.

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2002 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

 

 

 

 

 

 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TENTANG IZIN PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH DAN RETRIBUSI PENDAFTARAN HAK ATAS TANAH DI KABUPATEN TASIKMALAYA.

 

 

 

 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

a.

Daerah adalah Daerah Kabupaten Tasikmalaya;

b.

Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Kabupaten Tasikmalaya;

c.

Bupati adalah Bupati Tasikmalaya;

d.

Dinas adalah Dinas Pertanahan Kabupaten Tasikmalaya;

e.

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanahan Kabupaten Tasikmalaya;

f.

Hak Atas Tanah adalah Hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;

g.

Izin Perubahan Penggunaan Tanah adalah Izin yang diberikan kepada setiap orang atau Badan sebagai pertimbangan dalam mengusulkan penyelesaian permohonan hak atas tanah untuk menggunakan tanah berdasarkan Rencana Tata Ruang yang telah ditetapkan;

h.

Pendaftaran Hak Atas Tanah adalah didaftarkannya Hak atas Tanah di dalam daftar umum;

i.

Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan;

j.

Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Tasikmalaya;

k.

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya;

l.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;

m.

Penyidik adalah Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 yaitu Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan;

 

 

 

 

(1)

Setiap orang pribadi dan/atau badan yang akan melakukan perubahan penggunaan tanah, wajib mengajukan permohonan untuk mendapatkan izin dari Bupati;

(2)

Persyaratan, tata cara memperoleh izin dan bentuk izin ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

 

 

 

Setiap orang pribadi dan/atau badan yang telah mendapatkan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini, wajib membayar retribusi.

 

 

 

 

(1)

Dengan nama Retribusi Izin Perubahan Penggunaan Tanah dan Retribusi Pendaftaran Hak Atas Tanah adalah sebagai pembayaran bagi pemberian izin dan pendaftaran hak atas tanah, baik tanah yang sudah terdaftar maupun yang belum terdaftar.

(2)

Objek retribusi adalah izin perubahan penggunaan tanah dan pendaftaran hak atas tanah.

(3)

Subjek Retribusi adalah setiap orang pribadi dan/atau badan yang memperoleh izin perubahan penggunaan tanah dan yang melaksanakan pendaftaran hak atas tanah.

 

 

 

 

Izin berlaku selama tanah dimaksud digunakan sesuai dengan izin yang diberikan.

 

 

 

 

Retribusi Izin Perubahan Penggunaan Tanah dan Pendaftaran Hak Atas Tanah digolongkan sebagai Retribusi Perizinan tertentu.

 

 

 

 

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi yaitu:

a.

Izin perubahan penggunaan tanah didasarkan pada tujuan untuk terciptanya tertib penggunaan tanah melalui pemberian izin;

b.

Pendaftaran hak atas tanah didasarkan pada perkembangan keadaan nilai ekonomi, harga tanah yang dihasilkan secara regional.

 

 

 

 

Besarnya tarif retribusi yang harus dibayar oleh setiap orang pribadi dan/atau badan yang memperoleh izin perubahan penggunaan tanah ditetapkan sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

Besarnya tarif retribusi pendaftaran hak atas tanah Pendaftaran pertama (sertifikat) adalah sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Pemungutan retribusi dilakukan oleh Dinas;

(2)

Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;

(3)

Bentuk dan isi SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

 

 

 

 

(1)

Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus dimuka.

(2)

Hasil pungutan retribusi disetor ke Kas Daerah.

(3)

Tata cara pembayaran dan penyetoran retribusi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

 

 

 

 

(1)

Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi;

(2)

Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

 

 

 

 

(1)

Barang siapa yang melanggar ketentuan pasal 2 ayat (1), pasal 3 dan pasal 11 Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan/atau denda setinggi-tingginya Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

(2)

Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

 

 

 

 

Penyidikan terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik, dalam hal ini Penyidik Polisi Republik Indonesia dan/atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

 

 

 

 

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dan/atau telah diatur dalam Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

 

 

 

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

 

 

 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 

 

 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

 

 

 

Ditetapkan di Tasikmalaya
Pada Tanggal 8 Januari 2002
BUPATI TASIKMALAYA
ttd.
Drs. T. FARHANUL HAKIM

Diundangkan di Tasikmalaya
Pada tanggal 9 Januari 2002
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
ttd.
Drs. H. BUBUN BUNYAMIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2002 NOMOR 6 SERI B