Perda Kabupaten Tasikmalaya Nomor: 7 Tahun 2011

 

a.

bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tasikmalaya, Pemerintah Daerah dapat mengenakan pungutan retribusi kepada masyarakat;

b.

bahwa berdasarkan Pasal 110 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Pelayanan Kesehatan merupakan jenis retribusi daerah Kabupaten/Kota;

c.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

 

1.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

3.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

6.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);

7.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

8.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

9.

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

10.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 6), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);

11.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

12.

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

13.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

14.

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

15.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

16.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 07/PMK.02/2006 tentang Persyaratan Administratif Dalam Rangka Pengusulan dan Penetapan Satuan Kerja Instansi Pemerintah Untuk Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

17.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;

18.

Peraturan Bersama Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan Menteri Dalam Negeri Nomor 138/Menkes/PB/II/2009 dan Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman Tarif Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta PT Askes (Persero) dan Anggota Keluarganya di Puskesmas, Balai Kesehatan Masyarakat dan Rumah Sakit Daerah;

19.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 340/Menkes/Per/III/2010 tentang Klasifikasi Rumah Sakit;

20.

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 582/Menkes/SK/VI/1997 tentang Pola Tarif Rumah Sakit Pemerintah;

21.

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 069/Menkes/SK/II/2006 tentang Pencatuman Harga Eceran Tertinggi (HET) Pada Label Obat;

22.

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 686/Menkes/SK/VI/2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS);

23.

Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2005 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Produk Hukum Daerah Kabupaten Tasikmalaya;

24.

Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tasikmalaya;

25.

Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

 

 

PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

 

BAB I
KETENTUAN UMUM
 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.

Daerah adalah daerah Kabupaten Tasikmalaya.

2.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

3.

Bupati adalah Bupati Kabupaten Tasikmalaya.

4.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Tasikmalaya.

5.

Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

6.

Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

7.

Dokter adalah dokter dari jabatan fungsional yang bertugas pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

8.

Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di ruang rawat inap.

9.

Karcis adalah tanda pembayaran/retribusi berobat rawat jalan untuk sekali kunjungan.

10.

Pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan, baik secara langsung maupun tidak langsung di rumah sakit.

11.

Pelayanan Rawat Darurat adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi resiko kematian atau cacat.

12.

Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik, dan atau kesehatan lainnya dengan menempati ruang rawat inap.

13.

Rujukan Swasta adalah pasien yang dikirim oleh dokter praktek swasta atau rumah sakit swasta ke rumah sakit untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.

14.

Pelayanan Rawat Sehari (one day care) adalah pelayanan kepada pasien untuk pemeriksaan, diagnosis, observasi, perawatan, pengobatan, rehabilitasi medik, dan atau pelayanan kesehatan lain dengan menempati tempat tidur kurang dari satu hari (<24 jam).

15.

Pelayanan Rawat Gabung adalah perawatan ibu dan bayinya digabung dalam ruangan perawatan ibu.

16.

Pelayanan Rawat Bersama adalah perawatan terhadap pasien oleh dua orang dokter atau lebih secara bersama-sama sesuai dengan indikasi medik.

17.

Konsul dokter adalah konsultasi dari perawat/dokter jaga kepada dokter yang merawat/konsulen.

18.

Konsultasi antara dokter adalah konsultasi dari dokter yang memeriksa/merawat pasien kepada dokter lain atas dasar indikasi medik.

19.

Konsultasi gizi adalah konsultasi yang diberikan kepada pasien mengenai pengaturan makanan.

20.

Visite adalah pemeriksaan langsung terhadap pasien di ruang rawat inap oleh dokter.

21.

Jasa visite adalah imbalan yang diterima dokter yang berkaitan dengan kegiatan visite.

22.

Pelayanan Medik adalah pelayanan terhadap pasien yang dilaksanakan oleh tenaga medik.

23.

Operator Tindakan Operasi adalah dokter yang melaksanakan tindakan operasi.

24.

Tindakan Medik Operatif adalah tindakan pembedahan yang menggunakan pembiusan umum atau pembiusan lokal.

25.

Tindakan Medik Non Operatif adalah tindakan medik tanpa pembedahan.

26.

Tindakan medik terencana adalah tindakan medik yang waktu pelaksanaannya telah direncanakan sebelumnya.

27.

Cito adalah tindakan yang dilakukan segera untuk menyelamatkan jiwa atau memulihkan fungsi organ tubuh.

28.

Pelayanan Penunjang Medik adalah pelayanan untuk penunjang penegakan diagnosis dan terapi.

29.

Pelayanan Rehabilitasi Medik adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk pelayanan fisioterapi, terapi okupasional, terapi wicara, ortotik dan prostetik.

30.

Pelayanan Rehabilitasi Mental adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk bimbingan sosial medik dan jasa psikologi.

31.

Pelayanan Medik Gigi dan Mulut adalah pelayanan paripurna meliputi upaya penyembuhan dan pemulihan yang selaras dengan upaya pencegahan penyakit gigi dan mulut serta peningkatan kesehatan gigi dan mulut.

32.

pelayanan Penunjang Non Medik adalah pelayanan yang diberikan secara tidak langsung berkaitan dengan pelayanan medik.

33.

Pelayanan Keperawatan adalah pelayanan terhadap pasien yang diberikan oleh perawat.

34.

Pelayanan Konsultasi Khusus adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk konsultasi psikologi dan konsultasi lainnya.

35.

Pelayanan Medico Legal adalah pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan kepentingan hukum.

36.

Pemulasaraan/Perawatan Jenazah adalah kegiatan yang meliputi perawatan jenazah untuk kepentingan pemakaman.

37.

Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah retribusi atas pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

38.

Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik dan atau pelayanan lainnya.

39.

Jasa sarana adalah imbalan yang diterima RSUD atas pemakaian sarana, fasilitas RSUD yang digunakan langsung dalam rangka diagnosis, pengobatan, perawatan, observasi dan rehabilitasi termasuk makan untuk rawat inap.

40.

Jasa anastesi adalah imbalan yang diterima dokter yang berkaitan dengan tindakan anastesi.

41.

Jasa penolong persalinan adalah imbalan yang diterima dokter atau bidan berkaitan dengan pertolongan persalinan.

42.

Jasa operator tindakan operasi adalah imbalan yang diterima dokter yang berkaitan dengan tindakan operasi.

43.

Jasa perawatan adalah imbalan yang diterima atas pelaksanaan perawatan di rumah sakit.

44.

Bahan dan alat habis pakai adalah bahan, alat-alat, bahan kimia, reagent, film dan alat kesehatan habis pakai yang digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan rehabilitasi.

45.

Paket Perawatan adalah fasilitas sarana yang ada pada ruang perawatan tertentu.

46.

Penjamin adalah orang atau badan hukum sebagai penanggung biaya pelayanan kesehatan dari seseorang yang menggunakan/mendapat pelayanan di RSUD.

47.

Penerimaan Fungsional RSUD adalah penerimaan yang diperoleh sebagai imbalan atas pelayanan baik berupa barang dan atau jasa yang diberikan oleh RSUD dalam menjalankan fungsinya melayani kepentingan masyarakat atau instansi pemerintah lainnya.

48.

Peserta Asuransi Kesehatan Indonesia, selanjutnya disebut peserta askes adalah pegawai negeri sipil, pensiunan, veteran dan pegawai swasta beserta anggota keluarganya yang membayar iuran untuk jaminan pemeliharaan kesehatan yang diselenggarakan oleh PT. Askes.

49.

Jaminan Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Jamkesmas adalah program bantuan sosial untuk pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu.

50.

Jaminan Kesehatan Masyarakat Daerah yang selanjutnya disingkat Jamkesda adalah program bantuan sosial pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu di Daerah.

51.

Veteran adalah mereka yang mempunyai tanda anggota veteran republik Indonesia beserta keluarganya yang tercantum dalam tanda pengenal yang sah.

52.

Perintis Kemerdekaan adalah mereka yang termasuk dalam Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1960 dan mempunyai tanda pengenal yang sah beserta anggota keluarganya.

53.

Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

54.

Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

55.

Penyidik adalah penyidik kepolisian Republik Indonesia dan atau penyidik Pegawai Negeri Sipil yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

56.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil yang diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan daerah yang memuat ketentuan pidana.

 

BAB II
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

Bagian Kesatu
Nama, Objek dan Subjek Retribusi
 

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan pada RSUD, dipungut retribusi atas pelayanan kesehatan pada RSUD.

 

(1)

Objek Retribusi adalah pelayanan kesehatan yang disediakan atau diberikan RSUD yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan pendaftaran.

(2)

Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

 

a.

Kelompok Pelayanan

 

 

1.

Rawat jalan;

 

 

2.

Rawat darurat;

 

 

3.

Rawat inap, meliputi:

 

 

 

a)

Kelas VIP;

 

 

 

b)

Kelas Utama;

 

 

 

c)

Kelas I;

 

 

 

d)

Kelas II;

 

 

 

e)

Kelas III.

 

b.

Jenis-jenis Pelayanan

 

 

1.

Pelayanan medik meliputi:

 

 

 

a)

Pelayanan tindakan medik operatif;

 

 

 

b)

Pelayanan tindakan medik non operatif.

 

 

2.

Pelayanan penunjang medik meliputi:

 

 

 

a)

Pemeriksaan laboratorium klinik dan patologi anatomi;

 

 

 

b)

Pemeriksaan radiologi/radiodiagnostik;

 

 

 

c)

Pemeriksaan diagnostik elektromedik.

 

 

3.

Pelayanan penunjang non medik meliputi:

 

 

 

a)

Pelayanan Ambulance;

 

 

 

b)

Pelayanan kereta jenazah.

 

 

4.

Pelayanan kebidanan dan ginekologi meliputi:

 

 

 

a)

Persalinan normal;

 

 

 

b)

Persalinan dengan penyulit.

 

 

5.

Pelayanan rehabilitasi medik.

 

 

6.

Pelayanan konsultasi khusus/rehabilitasi mental meliputi:

 

 

 

a)

Konsultasi psikologi;

 

 

 

b)

Konsultasi psikoterapi;

 

 

 

c)

Konseling;

 

 

 

d)

Visum et repertum.

 

 

7.

Konsultasi gizi.

 

 

8.

Pelayanan transfusi darah.

 

 

9.

Pelayanan jenazah.

 

 

10.

Pelayanan medico legal.

(3)

Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

 

(1)

Subjek Retribusi Pelayanan Kesehatan pada RSUD Kabupaten Tasikmalaya adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan kesehatan pada RSUD Kabupaten Tasikmalaya.

(2)

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan dan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut dan pemotong retribusi.

 

Bagian Kedua
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
 

Tingkat penggunaan jasa pada RSUD ditetapkan berdasarkan jenis pelayanan dan fasilitas yang digunakan oleh wajib retribusi.

 

Bagian Ketiga
Golongan Retribusi
 

Retribusi pelayanan kesehatan pada RSUD digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

 

Bagian Keempat
Komponen Pelayanan dan Prinsip Penetapan Retribusi
 

(1)

Tarif pelayanan kesehatan terdiri dari 2 (dua) komponen yaitu:

 

a.

Jasa pelayanan;

 

b.

Jasa sarana.

(2)

Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a Pasal ini terdiri dari:

 

a.

Jasa perawatan;

 

b.

Jasa visite;

 

c.

Jasa anastesi;

 

d.

Jasa operator tindakan operasi;

 

e.

Jasa penolong persalinan.

(3)

Pengaturan pembagian besaran jasa pelayanan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini diatur lebih lanjut dengan keputusan direktur.

(4)

Jasa sarana sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b Pasal ini belum termasuk bahan dan alat habis pakai yang digunakan.

 

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan ditetapkan untuk menutup sebagian biaya penyediaan bahan dan jasa pelayanan kesehatan dengan memperhatikan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

 

Bagian Kelima
Struktur dan Besarnya Tarif
 

(1)

Setiap orang/pasien yang mendapat pelayanan kesehatan dan fasilitas penunjangnya dari RSUD wajib membayar retribusi.

(2)

Struktur/Penjelasan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan pada RSUD Kabupaten Tasikmalaya, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

 

(1)

Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan ditetapkan berdasarkan perhitungan unit cost yang disesuaikan dengan memperhatikan kemampuan ekonomi masyarakat dan rumah sakit sekitarnya.

(2)

Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk obat-obatan dan alat habis pakai.

(3)

Tarif retribusi untuk rawat darurat, rawat jalan dan rawat inap tidak termasuk obat-obatan, penunjang medik, serta tindakan medik.

(4)

Tarif retribusi untuk gawat darurat ditetapkan sebesar 125% (seratus dua puluh lima persen) dari karcis rawat jalan yang berlaku untuk satu kali kunjungan.

(5)

Tarif retribusi untuk pemeriksaan penunjang medik, tindakan medik, dan rehabilitasi medik untuk pasien rawat jalan ditetapkan sama dengan tarif sejenis dari tarif pasien rawat inap kelas III.

(6)

Tarif retribusi untuk pemeriksaan penunjang medik, tindakan medik, dan rehabilitasi medik untuk pasien rawat jalan yang berasal dari rujukan swasta dan pasien instalasi gawat darurat ditetapkan sama dengan tarif sejenis pasien rawat inap kelas II.

(7)

Tarif retribusi untuk rawat sehari (one day care) ditetapkan sama dengan tarif rawat inap kelas II.

(8)

Jasa pelayanan medik anastesi tindakan operatif ditetapkan sebagai berikut:

 

a.

ASA I/II sebesar setinggi-tingginya 50%;

 

b.

ASA III sebesar setinggi-tingginya 60%; dan

 

c.

ASA IV sebesar setinggi-tingginya 70%.

(9)

Tarif retribusi untuk tindakan medik operatif yang sifatnya cito, ditambah 25% (dua puluh lima persen) dari jasa pelayanan.

(10)

Tarif retribusi untuk pelayanan uji kesehatan (general check up) disesuaikan dengan jenis pelayanan rawat jalan dan pemeriksaan penunjang yang diperlukan.

 

Besaran tarif obat, bahan dan alat habis pakai yang digunakan dalam pelayanan kesehatan ditetapkan berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

a.

Faktur yang diterbitkan oleh rekanan ditambah 25% (dua puluh lima persen) dari harga pokok yang tercantum dalam faktur untuk obat-obat Over The Counter (OTC) dan untuk obat-obat Ethical, Psikotrapika dan Narkotika ditambah sebesar 30%;

b.

Besaran tarif obat, bahan dan alat habis pakai yang memerlukan sarana dan prasarana dalam pengolahannya ditetapkan berdasarkan alat yang digunakan.

 

(1)

Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan bagi peserta askes berpedoman kepada ketentuan yang berlaku.

(2)

Bagi pasien peserta askes yang menerima pelayanan kesehatan melebihi haknya, selisih tarif menjadi tanggung jawab peserta.

(3)

Tarif retribusi untuk cuci darah bagi peserta Askes ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi peserta askes yang telah ditetapkan oleh PT. Askes Indonesia.

 

Bagian Keenam
Peninjauan/Perubahan Tarif Retribusi
 

(1)

Tarif Retribusi dapat ditinjau kembali dan/atau diubah paling lama 3 (tiga) tahun sekali.

(2)

Peninjauan dan/atau perubahan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.

(3)

Perubahan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah mendapat persetujuan pimpinan DPRD.

 

Bagian Ketujuh
Wilayah Pemungutan
 

Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

 

Bagian Kedelapan
Pengelolaan Keuangan
 

(1)

Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan, kecuali pada pelayanan kesehatan dengan sistem Diagnostic Related Group (DRG) oleh pihak ketiga/Asuransi Kesehatan.

(2)

Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan.

 

(1)

Pengelolaan Keuangan RSUD berpola BLUD setelah memenuhi persyaratan menurut ketentuan yang berlaku.

(2)

Setiap pembayaran retribusi pelayanan kesehatan pada RSUD disetor kepada bendahara penerima yang bersangkutan yang diangkat oleh Bupati untuk disetor ke rekening RSUD.

(3)

Seluruh pendapatan retribusi pelayanan kesehatan pada RSUD dapat digunakan secara langsung untuk biaya pengeluaran RSUD.

 

(1)

Retribusi terutang pada saat diterbitkan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan

(2)

Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan

 

(1)

Pembayaran retribusi dilakukan di kas daerah atau di tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

(2)

Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi daerah harus disetor ke kas daerah paling lambat 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

 

(1)

Pembayaran retribusi harus dilunasi sekaligus.

(2)

Retribusi yang terutang dilunasi paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

 

(1)

Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 diberikan tanda bukti berupa Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD) atau dokumen lain yang dipersamakan.

(2)

Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.

 

Bagian Kesembilan
Keringanan, Pengurangan dan Pembebasan Retribusi
 

(1)

Pasien yang dapat diberikan keringanan, pengurangan dan pembebasan pembayaran biaya pelayanan kesehatan adalah:

 

a.

Pasien tidak mampu yang dibuktikan dengan surat keterangan tidak mampu dari pejabat yang berwenang;

 

b.

Perintis kemerdekaan yang dibuktikan dengan kartu anggota atau tanda pengenal lainnya yang sah;

 

c.

Pasien yang tidak dikenal jati dirinya maupun keluarganya;

 

d.

Korban bencana.

(2)

Syarat-syarat dan tata cara pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini diatur lebih lanjut oleh Direktur.

 

Bagian Kesepuluh
Jamkesmas dan Jamkesda
 

(1)

Pelayanan Jaminan Kesehatan Masyarakat dan Jaminan Kesehatan Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(2)

Biaya obat dan alat kesehatan diluar ketentuan Jaminan Kesehatan Masyarakat dan Jaminan Kesehatan Daerah dibebankan kepada Pemerintah Daerah.

 

Apabila wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua perseratus) setiap bulan dari besarnya retribusi terutang atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

 

Bagian Kesebelas
Penagihan Retribusi
 

(1)

Penagihan retribusi terutang menggunakan STRD dengan didahului Surat Teguran.

(2)

Surat teguran atau peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi diterbitkan oleh Bupati atau Pejabat paling lama 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.

(3)

Paling lambat setelah 7 (tujuh) hari setelah surat teguran atau peringatan atau surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.

 

Bagian Kedua belas
Penghapusan Piutang Retribusi yang Kedaluwarsa
 

(1)

Hak untuk melakukan penagihan retribusi kedaluwarsa setelah melampui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.

(2)

Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:

 

a.

Diterbitkan Surat Teguran; atau

 

b.

Ada pengakuan Utang Retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

(3)

Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.

(4)

Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

(5)

Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b Pasal ini diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

 

(1)

Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.

(2)

Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah Kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3)

Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

 

BAB III
KETENTUAN PIDANA
 

(1)

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

(2)

Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

(3)

Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.

 

BAB VI
KETENTUAN PENYIDIKAN
 

(1)

Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah Kabupaten Tasikmalaya dan/atau penyidik POLRI sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2)

Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

 

a.

Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;

 

b.

Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;

 

c.

Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;

 

d.

Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;

 

e.

Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

 

f.

Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;

 

g.

Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;

 

h.

Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;

 

i.

Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

 

j.

Menghentikan penyidikan;

 

k.

Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang bertanggung jawab.

(3)

Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik POLRI, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

 

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
 

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya, diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

 

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 31 Maret 2011
BUPATI TASIKMALAYA,
ttd.
H. U. RUZHANUL ULUM

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 31 Maret 2011
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA,
ttd.
H. ABDUL KODIR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2011 NOMOR 7