Perda Kabupaten Tasikmalaya Nomor: 7 Tahun 2006

 

 

 

 

 

 

 

a.

bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan pengelolaan pasar dan sebagai salah satu sumber pendapatan asli Daerah, dipandang perlu untuk menyesuaikan besarnya tarif retribusi pasar di Kabupaten Tasikmalaya sehingga hasil pemungutan retribusi pasar dapat menunjang kegiatan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Tasikmalaya;

b.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang Retribusi Pasar.

 

 

 

 

 

 

1.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);

2.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);

3.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

4.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

5.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4473), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493), yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);

6.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);

7.

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

8.

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);

9.

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 420/MPP/KEP/10/1197 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar dan Pertokoan;

10.

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor: 23/MPP/KEP/I/1998, tentang Lembaga-lembaga Usaha Perdagangan;

11.

Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Pasar;

12.

Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2002 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;

13.

Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2003 tentang Kewenangan Kabupaten Tasikmalaya;

14.

Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Tasikmalaya;

15.

Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2005 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Produk Hukum Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TENTANG RETRIBUSI PASAR.

 

 

 

 

 

 

 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.

Daerah adalah Daerah Kabupaten Tasikmalaya;

2.

Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Kabupaten Tasikmalaya;

3.

Bupati adalah Bupati Tasikmalaya;

4.

Dinas adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Tasikmalaya;

5.

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Tasikmalaya;

6.

UPTD Pengelolaan Pasar adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas yang mengelola Pasar Kabupaten Tasikmalaya;

7.

Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Kabupaten Tasikmalaya;

8.

Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Tasikmalaya;

9.

Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku;

10.

Pasar Tradisional selanjutnya dalam Peraturan Daerah ini disebut Pasar adalah pasar yang dibangun dan/atau dikelola baik oleh Pemerintah Kabupaten ataupun Desa, Swasta, Koperasi atau swadaya masyarakat dengan tempat usaha dapat berupa toko, kios, los dan tenda, yang dimiliki/dikelola oleh Pedagang Kecil, Menengah dan Koperasi Usaha skala kecil dan dengan proses jual beli melalui tawar menawar;

11.

Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, Bentuk Usaha Tetap serta badan usaha lainnya;

12.

Pedagang adalah setiap orang atau Badan yang melakukan tawar menawar barang dan/atau jasa di dalam pasar, pelataran dan tempat penjualan umum;

13.

Toko adalah ruang dagang yang dibatasi secara permanen dan letaknya paling strategis di lingkungan pasar;

14.

Los adalah ruang dagang yang memanjang dan beratap dan tidak dibatasi oleh dinding dan/atau sekat dan diisi oleh beberapa pedagang;

15.

Kios/Jongko adalah ruang dagang dibatasi dengan dinding dan/atau sekat yang dapat ditutup/dibuka;

16.

Ruang Dagang adalah bagian dari bangunan pasar baik yang beratap maupun terbuka yang dipergunakan untuk berdagang;

17.

Pelataran adalah tempat milik Pemerintah Kabupaten baik yang terletak di dalam pasar maupun di luar pasar yang dipergunakan untuk berjualan;

18.

Fasilitas adalah penunjang yang ada di lingkungan pasar;

19.

Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;

20.

Retribusi Pasar yang selanjutnya dapat disebut Retribusi adalah pembayaran atas penyediaan fasilitas pasar tradisional yang berupa halaman/pelataran, los dan/atau kios/jongko yang dikelola Pemerintah Kabupaten dan khusus disediakan untuk pedagang atau bangunan berbentuk lainnya serta tempat perdagangan umum dan jasa yang berlokasi di lingkungan pasar;

21.

Kios/Jongko atau Los Kelas I adalah Kios/Jongko atau Los yang lokasinya berada di blok yang menghadap jalan di lingkungan Pasar;

22.

Kios/Jongko atau Los Kelas II adalah Kios/Jongko atau Los yang lokasinya berada di blok yang menghadap gang di lingkungan Pasar;

23.

Tempat Strategis adalah lokasi tempat berdagang yang berada di jalur keluar masuk pengunjung Pasar;

24.

Tempat Biasa adalah lokasi tempat berdagang yang berada di luar Tempat Strategis;

25.

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Daerah;

26.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya pokok Retribusi.

 

 

 

 

 

 

 

Dengan nama Retribusi Pasar di pungut retribusi atas pelayanan penyediaan fasilitas pasar tradisional yang dibangun dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kabupaten dan tempat-tempat umum yang dipergunakan untuk tempat berdagang.

 

 

 

 

 

 

(1)

Objek Retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas pasar tradisional yang dibangun dan/atau dikelola Pemerintah Kabupaten dan tempat-tempat umum yang dipergunakan untuk tempat berdagang

(2)

Tidak termasuk objek Retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas pasar tradisional yang dibangun dan dikelola oleh pihak swasta/perorangan/badan.

 

 

 

 

 

 

Subjek Retribusi adalah orang pribadi dan/atau badan yang menggunakan fasilitas pasar tradisional yang dibangun dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kabupaten dan tempat-tempat umum yang dipergunakan untuk tempat berdagang.

 

 

 

 

 

 

 

Retribusi Pasar digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

 

 

 

 

 

 

 

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan Tipe pasar, Kelas kios/jongko atau los, dan luas bangunan yang digunakan.

 

 

 

 

 

 

 

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan atas tujuan untuk mengendalikan permintaan dan penggunaan jasa pelayanan dalam rangka menunjang kegiatan perdagangan dengan tetap memperhatikan biaya penyelenggaraan pelayanan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Pengenaan retribusi pasar dikenakan terhadap:

 

a.

Pedagang yang berjualan di kios/jongko atau los serta bangunan lainnya yang dipergunakan di pasar dikenakan Retribusi Pasar;

 

b.

Pedagang yang tidak memiliki kios yang berjualan di lingkungan pasar dikenakan Retribusi Pasar;

 

c.

Pengelola WC atau pelayanan jasa umum di dalam Pasar dikenakan Retribusi Pasar;

 

d.

Pemanfaatan pelataran dan halaman di lingkungan Pasar bagi kendaraan, untuk kegiatan bongkar barang dikenakan Retribusi Bongkar Barang;

 

e.

Pemilik Toko/Ruko yang berada di lingkungan Pasar dikenakan Retribusi Pasar;

(2)

Kepada para pedagang yang berjualan di tempat-tempat umum pada radius 2 (dua) kilometer dari lokasi Pasar dikenakan Retribusi Pasar;

(3)

Kepada pemegang izin yang menempati/menggunakan kios/jongko dan fasilitas lainnya di dalam Pasar diwajibkan melaksanakan daftar ulang (herregistrasi), setiap setahun sekali dengan biaya sebesar Rp5.000,-/kios.

 

 

 

 

 

 

 

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pasar ditetapkan sebagai berikut:

a.

Pasar Tipe A.

 

1.

Di dalam Pasar:

 

 

a)

Yang memiliki Kios/Jongko Toko:

 

 

 

1)

Kelas I sebesar Rp4.500,-/m²/bulan;

 

 

 

2)

Kelas II sebesar Rp3.750,-/m²/bulan;

 

 

 

3)

Retribusi Keamanan dan Kebersihan (KK) sebesar Rp6.000,-/bulan;

 

 

b)

Yang tidak memiliki kios/Jongko:

 

 

 

1)

Di tempat Strategis sebesar Rp1.200,-/hari;

 

 

 

2)

Di tempat Biasa sebesar Rp600,-/hari;

 

 

 

3)

Retribusi Keamanan dan Kebersihan (KK) sebesar Rp200,-/hari.

 

 

c)

Kendaraan yang memanfaatkan lahan fasilitas penunjang pasar untuk keperluan bongkar barang:

 

 

 

1)

Truk/Box roda 6 sebesar Rp2.500,-/kegiatan;

 

 

 

2)

Pick-up/Box roda 4 sebesar Rp2.000,-kegiatan;

 

 

d)

Pemilik toko/ruko yang berada di lingkungan pasar sebesar Rp1.500,-/hari;

 

2.

Para pedagang yang berjualan di tempat/fasilitas umum pada radius 2 (dua) kilometer dari lokasi pasar dikenakan Retribusi sebesar Rp500,-/hari.

b.

Pasar Tipe B.

 

1.

Di dalam Pasar:

 

 

a)

Yang memiliki Kios/Jongko Toko:

 

 

 

1)

Kelas I sebesar Rp3.750,-/m²/bulan;

 

 

 

2)

Kelas II sebesar Rp2.550,-/m²/bulan;

 

 

 

3)

Retribusi Keamanan dan Kebersihan (KK) sebesar Rp6.000,-/bulan;

 

 

b)

Yang tidak memiliki kios/Jongko:

 

 

 

1)

Di tempat Strategis sebesar Rp1.000,-/hari;

 

 

 

2)

Di tempat Biasa sebesar Rp500,-/hari;

 

 

 

3)

Retribusi Keamanan dan Kebersihan (KK) sebesar Rp200,-/hari.

 

 

c)

Kendaraan yang memanfaatkan lahan fasilitas penunjang pasar untuk keperluan bongkar barang:

 

 

 

1)

Truk/Box roda 6 sebesar Rp2.500,-/kegiatan;

 

 

 

2)

Pick-up/Box roda 4 sebesar Rp2.000,-/kegiatan;

 

 

d)

Pemilik toko/ruko yang berada di lingkungan Pasar sebesar Rp1.000,-/hari.

 

2.

Para pedagang yang berjualan di tempat/fasilitas umum pada radius 2 (dua) kilometer dari lokasi pasar dikenakan retribusi sebesar Rp500,-/hari.

c.

Pasar Tipe C.

 

1.

Di dalam Pasar:

 

 

a)

Yang memiliki Kios/Jongko Toko:

 

 

 

1)

Kelas I sebesar Rp2.400,-/ m²/bulan;

 

 

 

2)

Kelas II sebesar Rp1.800,-/m²/bulan;

 

 

 

3)

Retribusi Keamanan dan Kebersihan (KK) sebesar Rp6.000,-/bulan;

 

 

b)

Yang tidak memiliki kios/Jongko:

 

 

 

1)

Di tempat Strategis sebesar Rp800,-/hari;

 

 

 

2)

Di tempat Biasa sebesar Rp400,-/hari;

 

 

 

3)

Retribusi Keamanan dan Kebersihan (KK) sebesar Rp200,-/hari.

 

 

c)

Kendaraan yang memanfaatkan lahan fasilitas penunjang pasar untuk keperluan bongkar barang:

 

 

 

1)

Truk/Box roda 6 sebesar Rp2.500,-/kegiatan;

 

 

 

2)

Pick-up/Box roda 4 sebesar Rp2.000,-/kegiatan.

 

 

d)

Pemilik toko/ruko yang berada dilingkungan pasar sebesar Rp700,-/hari.

 

2.

Para pedagang yang berjualan di tempat/fasilitas umum pada radius 2 (dua) kilometer dari lokasi pasar dikenakan retribusi sebesar Rp500,-/hari.

 

 

 

 

 

 

 

Retribusi Pasar dipungut di Daerah tempat penyediaan fasilitas pasar.

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Retribusi yang terutang dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

(2)

Hasil pemungutan Retribusi disetor secara bruto ke Kas Daerah.

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Keterlambatan pembayaran yang melebihi tanggal 7 bulan berjalan dikenakan sanksi administrasi berupa denda 2% (dua persen) setiap hari keterlambatan.

(2)

a.

Apabila 3 (tiga) bulan berturut-turut tidak membayar retribusi tanpa alasan yang jelas, maka Pemakai/Kios/Toko/Jongko tersebut dicabut Surat Izinnya dan setelah diberi peringatan sebanyak 3 (tiga kali) berturut-turut tidak ditaati, maka Pemakai/Kios/Toko/Jongko tersebut harus mengosongkan tempat dengan tanpa tuntutan ganti rugi apapun;

 

b.

Ketentuan tersebut dalam huruf “a” di atas tidak berlaku bagi Pemakai Kios/Toko/Jongko yang dibangun atas beban biaya Pemakai itu sendiri atas dasar perjanjian dengan Pemerintah Kabupaten sebelum jangka waktu perjanjian berakhir, namun kepada mereka hanya dapat dikenakan penutupan Kios/Toko/Jongko untuk sementara sampai dengan kewajibannya dipenuhi.

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Pembayaran retribusi terutang harus dilunasi sekaligus;

(2)

Tata cara pembayaran, tempat pembayaran retribusi diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

 

 

 

 

 

 

 

Setiap pemindahtanganan izin terlebih dahulu harus mendapat persetujuan Bupati dan kepada pemegang izin baru harus menyelesaikan balik nama surat izin tersebut dengan dikenakan biaya sebesar 5% dari jumlah harga jual/beli berdasarkan harga pasar.

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan-ketentuan Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya yang diberi wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

(2)

Dalam pelaksanaan penyidikan sebagaimana dimaksud ayat (1), Penyidik mempunyai wewenang:

 

a.

Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;

 

b.

Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah;

 

c.

Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah;

 

d.

Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah;

 

e.

Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

 

f.

Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah;

 

g.

Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf “e”;

 

h.

Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi Daerah;

 

i.

Memanggil orang untuk mendengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

 

j.

Menghentikan penyidikan;

 

k.

Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah menurut hukum yang berlaku.

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Barang siapa yang melanggar ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);

(2)

Tindak pidana yang dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.

 

 

 

 

 

 

 

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2000 tentang Retribusi Pasar, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

 

 

 

 

 

 

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

 

 

 

 

 

 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 

 

 

 

 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

 

 

 

 

 

 

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 10 Agustus 2006
BUPATI TASIKMALAYA
ttd.
H. T. FARHANUL HAKIM

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 11 Agustus 2006
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
ttd.
H. ASEP ACHMAD DJAELANI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2006 NOMOR 7