Perda Kabupaten Tasikmalaya Nomor: 4 Tahun 2003

 

 

 

 

 

 

 

a.

bahwa Koperasi dan Usaha Kecil Menengah merupakan kegiatan ekonomi rakyat sebagai bagian integral dari perekonomian nasional yang mempunyai kedudukan, potensi dan peranan yang penting dan strategis dalam mewujudkan pembangunan ekonomi nasional yang kokoh;

b.

bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dipandang perlu meningkatkan pembinaan dan pengembangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah secara berdayaguna dan berhasil guna serta berkesinambungan dengan disertai peran serta koperasi dan Usaha Kecil Menengah berupa kontribusi langsung terhadap Pendapatan Asli Daerah;

c.

bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan b di atas, pengaturan dan penetapannya perlu dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya;

 

 

 

 

1.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);

2.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3502);

3.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3611);

4.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

5.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

6.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);

7.

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3540);

8.

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1994 tentang Pembubaran Koperasi oleh Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3549);

9.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3591);

10.

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3743);

11.

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1998 tentang Modal Penyertaan pada Koperasi (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3744);

12.

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

13.

Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);

14.

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);

15.

Keputusan Menteri Koperasi dan PPK Nomor 145/KEP/M/VII/1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penanaman Modal Penyertaan pada Koperasi;

16.

Keputusan Menteri Koperasi dan PPK Nomor 194/KEP/M/VII/1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam;

17.

Keputusan Menteri Koperasi dan PPK Nomor 351/KEP/M/XII/1998 tentang Petunjuk Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi;

18.

Keputusan Menteri Koperasi dan PPK Nomor 09/KEP/M/I/1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengendalian Simpan Pinjam;

19.

Keputusan Menteri Negara Urusan Koperasi dan UKM Nomor 20/KEP/Meneg/XI/2000 tentang Pedoman Penetapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Koperasi dan UKM yang Wajib Dilakukan Kabupaten/Kota;

20.

Keputusan Menteri Negara Urusan Koperasi dan UKM Nomor 21/KEP/Meneg/IV/2001 tentang Penunjukan Pejabat yang Berwenang untuk Memberikan Pengesahan Akta Pendirian, Perubahan Anggaran Dasar dan Pembubaran Koperasi;

21.

Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 07 Tahun 2000 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya;

22.

Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 05 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tasikmalaya;

23.

Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2002 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

 

 

 

 

 

 

 

 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN BIDANG KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

 

 

 

 

 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

a.

Daerah adalah Daerah Kabupaten Tasikmalaya;

b.

Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Kabupaten Tasikmalaya;

c.

Bupati adalah Bupati Tasikmalaya;

d.

Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya;

e.

Dinas adalah Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Tasikmalaya;

f.

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Tasikmalaya;

g.

Koperasi adalah Badan Usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan;

h.

Usaha Kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih paling banyak Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha) atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah);

i.

Usaha Menengah adalah kegiatan ekonomi rakyat yang mempunyai kriteria di atas usaha kecil;

j.

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan lainnya;

k.

Pendaftaran Koperasi adalah kegiatan pencatatan, pemberian akta pendirian dan pengesahan badan hukum koperasi;

l.

Perubahan Anggaran Dasar adalah permohonan pengesahan untuk melakukan perubahan anggaran dasar koperasi;

m.

Kegiatan Usaha Simpan Pinjam adalah kegiatan yang dilakukan untuk menghimpun dana dan menyalurkannya melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk anggota koperasi, calon anggota koperasi yang bersangkutan, koperasi lainnya dan/atau anggotanya;

n.

Koperasi Simpan Pinjam adalah Koperasi yang kegiatannya hanya usaha simpan pinjam;

o.

Unit Simpan Pinjam adalah Koperasi yang bergerak di bidang usaha simpan pinjam, sebagai bagian dari kegiatan usaha koperasi yang bersangkutan;

p.

Kantor Cabang Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam adalah Kantor yang berfungsi mewakili Kantor Pusat dalam menjalankan kegiatan usaha untuk menghimpun dana dan menyalurkannya serta mempunyai wewenang memutuskan pemberian pinjaman;

q.

Akta Pendirian Koperasi adalah akta pendirian yang dibuat oleh para pendiri dalam rangka pembentukan koperasi dan menurut anggaran dasar;

r.

Anggaran dasar Koperasi adalah anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;

s.

Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;

t.

Retribusi Pelayanan Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah yang selanjutnya dapat disingkat Retribusi adalah pembayaran atas pemberian pelayanan perizinan penyelenggaraan koperasi dan usaha kecil menengah yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten;

u.

Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Tasikmalaya;

v.

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;

w.

Masa retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah;

x.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang dapat disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;

y.

Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda;

z.

Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Tasikmalaya;

aa.

Penyidik adalah Penyidik Polisi Republik Indonesia dan/atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

bb.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang dan kewajiban untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat ketentuan pidana.

 

 

 

 

 

Dengan nama Retribusi Pelayanan Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan perizinan penyelenggaraan koperasi dan pemberian rekomendasi usaha kecil menengah yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten melalui Dinas untuk kepentingan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.

 

 

 

 

(1)

Objek Retribusi adalah setiap pelayanan perizinan penyelenggaraan Koperasi dan pemberian rekomendasi usaha kecil menengah, yang meliputi:

 

a.

Pendaftaran dan pengesahan akta pendirian koperasi sebagai badan hukum koperasi;

 

b.

Pengesahan akta perubahan anggaran dasar koperasi;

 

c.

Pemberian izin USP;

 

d.

Penilaian Kesehatan KSP/USP;

 

e.

Pemberian izin operasional pembukaan Kantor Cabang/perwakilan koperasi;

 

f.

Penilaian klasifikasi koperasi;

 

g.

Biaya jasa audit usaha koperasi oleh Kantor Akuntan Publik/Koperasi Jasa Audit (KAP/KJA).

(2)

Subjek Retribusi adalah setiap orang pribadi atau badan yang menerima pelayanan bidang koperasi dan usaha kecil menengah.

 

 

 

 

 

Retribusi Pelayanan Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

 

 

 

 

 

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan volume dan jenis pelayanan penyelenggaraan koperasi dan usaha kecil menengah yang diberikan.

 

 

 

 

 

(1)

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian biaya penyelenggaraan pemberian pelayanan bidang koperasi dan usaha kecil menengah.

(2)

Biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini meliputi biaya transportasi, penyuluhan, konsultasi, bimbingan, perlindungan serta penggantian biaya cetak.

 

 

 

 

 

Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retribusi yang terutang dipungut di Daerah.

 

 

 

 

 

(1)

Retribusi yang terutang dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

(2)

Retribusi yang terutang dipungut oleh Bendaharawan Penerima pada Dinas.

(3)

Pemungutan dan pengelolaan retribusi dipertanggungjawabkan oleh Kepala Dinas kepada Bupati.

 

 

 

 

(1)

Pembayaran retribusi harus dilaksanakan sekaligus lunas.

(2)

Hasil pemungutan retribusi disetor ke Kas Daerah.

(3)

Tata cara pembayaran dan penyetoran retribusi diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

 

 

 

 

 

(1)

Masa Retribusi untuk Akta Pendirian Koperasi adalah jangka waktu yang lamanya 3 (tiga) bulan.

(2)

Masa Retribusi untuk Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi adalah jangka waktu yang lamanya 3 (tiga) bulan.

(3)

Masa Retribusi untuk Pemberian Izin USP adalah jangka waktu yang lamanya 3 (tiga) bulan.

(4)

Masa Retribusi untuk izin pembukaan Kantor Cabang1Perwakilan adalah jangka waktu yang lamanya 3 (tiga) bulan.

(5)

Masa Retribusi untuk penilaian klasifikasi adalah jangka waktu yang lamanya 3 (tiga) bulan.

(6)

Masa Retribusi untuk fee audit adalah jangka waktu yang lamanya 3 (tiga) bulan.

 

 

 

 

 

(1)

Bupati dapat memberikan keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi.

(2)

Pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi harus memperhatikan kemampuan masyarakat.

(3)

Tata cara pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

 

 

 

 

 

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, maka dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari jumlah retribusi yang terutang atau dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

 

 

 

 

 

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang teknis pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

 

 

 

 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 

 

 

 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

 

 

 

 

Ditetapkan di Tasikmalaya
Pada tanggal 12 Mei 2003
BUPATI TASIKMALAYA
ttd.
Drs. H. T. FARHANUL HAKIM, M.Pd.

Diundangkan di Tasikmalaya
Pada tanggal 13 Mei 2003
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
ttd.
Drs. ACHMAD SALEH K.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2003 NOMOR 2 SERI B