Perda Kabupaten Tasikmalaya Nomor: 21 Tahun 2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a.

bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat serta dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah, khususnya di bidang pelayanan kesehatan maka tarif retribusi pelayanan kesehatan pada Puskesmas dan sarana pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas dan Sarana Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya, perlu untuk ditinjau kembali.

b.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas dan Sarana Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya.

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);

2.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);

3.

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3237);

4.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);

5.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

6.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

7.

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4431);

8.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4473), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4993), yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);

9.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

10.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);

11.

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1991 tentang Pemeliharaan Kesehatan Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiun, Veteran dan Perintis Kemerdekaan beserta Keluarganya (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 90, Lembaran Negara Nomor 3456);

12.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

13.

Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 93/Menkes/SKB/II/1996 dan Nomor 17 Tahun 1996 tentang Pedoman Pelaksanaan Pungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas;

14.

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1394/Menkes/SK/2002 tentang Penyelenggaraan Kesehatan Haji;

15.

Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 128/Menkes/SK/II/2004 tentang Kebijakan Dasar Pusat Kesehatan Masyarakat;

16.

Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2002 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;

17.

Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Tasikmalaya;

18.

Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2005 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Produk Hukum Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSKESMAS DAN SARANA PELAYANAN KESEHATAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN TASIKMALAYA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.

Daerah adalah Daerah Kabupaten Tasikmalaya;

2.

Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Kabupaten Tasikmalaya;

3.

Bupati adalah Bupati Tasikmalaya;

4.

Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya;

5.

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya;

6.

Puskesmas adalah Pusat Kesehatan Masyarakat dan atau Unit Sarana Kesehatan Dasar/Rawat Jalan Tingkat Pertama, baik yang dilengkapi Ruang Rawat Inap maupun tidak;

7.

Unit Sarana Kesehatan adalah unit-unit Kesehatan yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat terdiri dari Laboratorium Kesehatan, Puskesmas tanpa Ruang Inap, Puskesmas dengan Ruang Inap, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling;

8.

Kepala Puskesmas adalah Kepala Puskesmas baik Puskesmas dengan Perawatan/rawat inap maupun tanpa ruang perawatan;

9.

Pemimpin adalah Pemimpin Puskesmas Pembantu di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya;

10.

Sarana Pelayanan Kesehatan Dinas adalah Unit Sarana Pelayanan Kesehatan lainnya di luar Puskesmas di lingkungan Dinas, seperti Rumah Bersalin dan Laboratorium Kesehatan Daerah;

11.

Kepala Unit Sarana Pelayanan Kesehatan Dinas adalah Kepala Unit Sarana Pelayanan Kesehatan lainnya di lingkungan Dinas di luar Puskesmas seperti Kepala Rumah Bersalin;

12.

Dokter adalah Dokter yang bertugas pada Puskesmas dan atau pada Unit Sarana Pelayanan Kesehatan;

13.

Pelayanan Kesehatan Dasar adalah Pelayanan kesehatan terhadap orang yang berkunjung ke Puskesmas/Sarana Pelayanan Kesehatan Dinas untuk keperluan pemeriksaan, penentuan Diagnosa, upaya promotif, preventif, kuratif atau pengobatan rawat jalan, rehabilitasi medik, dan atau pelayanan kesehatan lainnya tanpa perawatan inap;

14.

Rawat Jalan adalah pelayanan kesehatan terhadap orang/pasien yang datang/masuk Puskesmas atau Sarana Pelayanan Kesehatan Dinas untuk keperluan observasi/pemeriksaan, Diagnosa, Perawatan, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di ruang rawat inap;

15.

Pasien adalah orang atau pengguna jasa pelayanan kesehatan yang memperoleh pelayanan/jasa Puskesmas dan atau Sarana Pelayanan Kesehatan Dinas;

16.

Peserta Askes adalah Pegawai Negeri Sipil, Pensiunan, Veteran dan Pegawai Swasta beserta anggota keluarganya yang membayar iuran untuk jaminan pemeliharaan kesehatan yang diselenggarakan oleh PT. (Persero) Asuransi Kesehatan Indonesia;

17.

Retribusi Pelayanan Kesehatan Dasar adalah biaya yang dipungut oleh Pemerintah Daerah kepada seseorang atas jasa pelayanan kesehatan di Puskesmas dan atau sarana pelayanan kesehatan Dinas;

18.

Tarif adalah sejumlah pembayaran dalam nilai uang yang dikeluarkan oleh orang/pasien atau walinya sebagai imbalan jasa pelayanan kesehatan/perawatan di tempat pelayanan kesehatan/perawatan;

19.

Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima Puskesmas dan sarana kesehatan lainnya atas pemakaian sarana yang digunakan dalam rangka pengobatan, perawatan, observasi dan rehabilitasi medik;

20.

Jasa Manajemen adalah biaya-biaya yang dipergunakan untuk manajemen pelayanan kesehatan masyarakat;

21.

Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosa, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur;

22.

Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosa, pengobatan, konsultasi visite, rehabilitasi medik dan atau pelayanan lainnya;

23.

Keuring adalah kegiatan medis dalam rangka pengujian kesehatan;

24.

Kas Daerah adalah Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya;

25.

Penyidik adalah Penyidik Polisi Republik Indonesia dan atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil;

26.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya yang diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah;

27.

Pemeriksaan Kesehatan Calon Jemaah Haji adalah rangkaian kegiatan yang meliputi anamnesis, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang medis dan penetapan diagnosis calon jemaah haji, Pemeriksaan kesehatan dikelompokan menjadi pemeriksaan pokok, pemeriksaan lanjut dan pemeriksaan khusus.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pelayanan Kesehatan yang diberikan pada Puskesmas dan Sarana Pelayanan Kesehatan Dinas terdiri dari:

a.

Pelayanan Kesehatan Dasar;

b.

Pelayanan untuk Tindakan Medik;

c.

Pelayanan untuk Rawat Inap;

d.

Pelayanan untuk Persalinan dan Tindakan Kebidanan;

e.

Pelayanan Perawatan;

f.

Pelayanan Tindakan Gigi;

g.

Pelayanan untuk Pengujian Kesehatan (Keuring);

h.

Pelayanan di Laboratorium Kesehatan Dinas dan Laboratorium Puskesmas;

i.

Perizinan/Rekomendasi Sarana Pelayanan kesehatan dan Rujukan;

j.

Pelayanan Kesehatan untuk Calon Jemaah Haji;

k.

Pelayanan Penggunaan Kendaraan Ambulance.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Pelayanan Kesehatan hanya dilakukan oleh Dokter atau Petugas Paramedis yang diberi wewenang untuk memberikan Pelayanan Kesehatan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

(2)

Untuk Program Pelayanan Kesehatan yang secara Nasional telah ditentukan, tidak dipungut biaya dan Pelaksanaan di Daerah disesuaikan dengan ketentuan dan atau Petunjuk dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Untuk Puskesmas-puskesmas yang memiliki Tempat Rawat Inap dan Sarana Pelayanan Kesehatan Dinas disamping melayani pelayanan Kesehatan Dasar/Rawat Jalan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini, juga melaksanakan pelayanan rawat inap sesuai dengan batas kewenangan dan kemampuan Puskesmas dan Sarana Pelayanan Kesehatan Dinas;

(2)

Rawat Inap pada Puskesmas dan Sarana Pelayanan Kesehatan Dinas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, apabila keadaan umum pasien memerlukan tindakan pengobatan dan perawatan di luar batas kemampuan Puskesmas dan atau Sarana Pelayanan Kesehatan Dinas, harus segera dirujuk ke RSU yang sarana dan ketenagaannya lebih lengkap.

 

 

 

 

 

 

 

 

Setiap pasien yang memerlukan Rawat Inap sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah ini, terlebih dahulu harus mendaftarkan kepada dan atas seizin Kepala Puskesmas dan atau Unit Sarana Pelayanan Kesehatan Dinas.

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Selama dalam Perawatan Inap, pasien dilarang membawa barang-barang berharga, perkakas atau benda tajam, senjata api dan lain-lain yang dianggap berbahaya;

(2)

Barang atau surat masuk untuk pasien yang dirawat harus disampaikan melalui Kepala Puskesmas/Unit Sarana Pelayanan Kesehatan Dinas atau petugas yang ditunjuk;

(3)

Berdasarkan pertimbangan Kepala Puskesmas/Unit Sarana Pelayanan Kesehatan Dinas, barang atau surat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, dapat disimpan untuk sementara.

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Jadwal waktu berkunjung atau besuk kepada pasien selama dalam perawatan diatur dan ditentukan oleh Kepala Puskesmas/Unit Sarana Pelayanan Kesehatan Dinas;

(2)

Untuk mengetahui keadaan penyakit pasien yang berhubungan dengan rahasia jabatan selama dalam perawatan, diajukan melalui permohonan tertulis di atas kertas bermaterai cukup, kepada Kepala Puskesmas dengan disertai hubungan/alasan dari permohonan tersebut.

 

 

 

 

 

 

 

 

Pasien yang meninggal dunia dalam Rawat Jalan atau Rawat Inap harus segera diberitahukan kepada keluarganya.

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Biaya rawat inap dapat dibayarkan ketika pasien masuk perawatan atau pasien akan keluar;

(2)

Apabila terdapat biaya kelebihan yang telah dibayarkan oleh pasien, kelebihannya harus dikembalikan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pasien yang berhak mendapat Pelayanan Kesehatan Dasar, rawat jalan dan atau rawat inap dengan reduksi atau cuma-cuma adalah:

a.

Pemegang Kartu Sehat yang dikeluarkan oleh Pemerintah/Departemen Kesehatan;

b.

Pasien yang tidak mampu dalam segi ekonomi dengan membawa surat keterangan dari Kepala Desa/Kelurahan setempat;

c.

Pasien yang berasal dari Rumah Yatim Piatu/Lembaga sosial dengan membawa surat keterangan dari pimpinan Yayasan/Badan Sosial yang bersangkutan;

d.

Cacat Veteran Perintis Kemerdekaan dengan membawa surat keterangan yang sah dari instansi berwenang;

e.

Bencana.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Setiap orang dan atau badan hukum yang menerima pelayanan kesehatan di Puskesmas dan Sarana Kesehatan Dinas Kesehatan diwajibkan membayar retribusi sesuai dengan jenis pelayanan kesehatan dan pelayanan penerbitan izin/rekomendasi yang diterimanya.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Objek Retribusi adalah pemberian pelayanan kesehatan oleh Pemerintah Daerah pada Puskesmas, Unit Sarana Kesehatan dan sarana pelayanan kesehatan Dinas sebagaimana tercantum pada Pasal 2 Peraturan Daerah ini dan memperoleh pelayanan penerbitan izin/rekomendasi sarana kesehatan;

(2)

Subjek Retribusi adalah orang pribadi dan atau badan hukum yang menggunakan jasa pelayanan kesehatan dan yang menerima izin/rekomendasi untuk menyelenggarakan kegiatan sarana pelayanan kesehatan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Masa retribusi yang terutang untuk retribusi pelayanan kesehatan pada Puskesmas, Unit Sarana Kesehatan dan sarana pelayanan kesehatan Dinas adalah pada saat diberikannya pelayanan kesehatan;

(2)

Masa retribusi yang terutang untuk retribusi pemberian izin/rekomendasi adalah selama masa berlakunya izin/rekomendasi sebagai berikut:

 

a.

Masa berlaku izin Praktek Dokter Spesialis adalah selama 5 (lima) tahun;

 

b.

Masa berlaku izin Praktek Dokter Gigi Spesialis Bedah Mulut adalah selama 5 (lima) tahun;

 

c.

Masa berlaku izin Praktek Dokter Umum/Dokter Gigi adalah selama 5 (lima) tahun;

 

d.

Masa berlaku izin Balai Pengobatan adalah selama 5 (lima) tahun;

 

e.

Masa berlaku izin Balai Pengobatan Khusus adalah selama 5 (lima) tahun;

 

f.

Masa berlaku izin Klinik Khitan adalah selama 5 (lima) tahun;

 

g.

Masa berlaku izin Praktek Bidan adalah selama 5 (lima) tahun;

 

h.

Masa berlaku izin Laboratorium Pratama adalah selama 5 (lima) tahun;

 

i.

Masa berlaku izin Klinik Rontgen adalah selama 5 (lima) tahun;

 

j.

Masa berlaku izin Sinshe Akupuntur adalah selama 5 (lima) tahun;

 

k.

Masa berlaku izin Pengobatan Tradisional adalah selama 5 (lima) tahun;

 

l.

Masa berlaku izin Apotik adalah selama 5 (lima) tahun;

 

m.

Masa berlaku izin Toko Obat adalah selama 5 (lima) tahun;

 

n.

Masa berlaku izin Tukang Gigi adalah selama 5 (lima) tahun;

 

o.

Masa berlaku izin Optik adalah selama 5 (lima) tahun;

 

p.

Masa berlaku izin Rumah Bersalin adalah selama 5 (lima) tahun;

 

q.

Masa berlaku izin Praktek Konsultasi Gizi adalah selama 5 (lima) tahun;

 

r.

Masa berlaku izin Rumah Sakit Pemerintah Kelas C dan Kelas D adalah selama 5 (lima) tahun;

 

s.

Masa berlaku izin Rumah Sakit Swasta yang setara dengan Rumah Sakit Pemerintah Kelas C dan Kelas D adalah selama 5 (lima) tahun;

 

t.

Masa berlaku Rekomendasi Pendirian/penyelenggaraan Rumah Sakit Khusus adalah selama berlakunya izin Rumah Sakit Khusus;

 

u.

Masa berlaku Rekomendasi Pendirian/penyelenggaraan Rumah Sakit Swasta adalah selama berlakunya izin Rumah Sakit Swasta;

 

v.

Masa berlaku Rekomendasi Izin Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Perusahaan Besar Alat Kesehatan adalah selama berlakunya izin Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Perusahaan Besar Alat Kesehatan.

 

w.

Masa berlaku Rekomendasi Industri Kecil Obat Tradisional (IKOT) adalah selama berlakunya izin Industri Kecil Obat Tradisional (IKOT)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas, Unit Sarana Kesehatan dan Sarana Pelayanan Kesehatan Dinas meliputi:

 

a.

Jasa Pelayanan;

 

b.

Jasa Sarana;

 

c.

Jasa Manajemen.

(2)

Besarnya tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas, Unit Sarana Kesehatan dan Sarana Pelayanan Kesehatan Dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Setiap orang pribadi dan atau badan yang akan menyelenggarakan kegiatan sarana pelayanan kesehatan diwajibkan memiliki izin dan atau rekomendasi dari Dinas;

(2)

Untuk setiap penerbitan izin/rekomendasi dikenakan retribusi;

(3)

Besarnya retribusi perizinan/rekomendasi Sarana Pelayanan Kesehatan ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah ini.

 

 

 

 

 

 

 

 

Tata cara pemberian izin/rekomendasi akan diatur dan ditetapkan oleh Bupati.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Hasil pemungutan retribusi Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas, Unit Sarana Kesehatan dan Sarana Pelayanan Kesehatan Dinas dan retribusi perizinan/rekomendasi pelayanan kesehatan secara administratif disetor ke Kas Daerah;

(2)

Hasil pungutan retribusi Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas, Unit Sarana Kesehatan dan Sarana Pelayanan Kesehatan Dinas seluruhnya dikembalikan dan atau dipergunakan untuk Anggaran Puskesmas dan Dinas;

(3)

Penggunaan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Hasil pungutan retribusi perizinan/rekomendasi Sarana Pelayanan Kesehatan seluruhnya dikembalikan ke Dinas sebagai pengganti administrasi, alat kantor dan dana operasional Tim Pemeriksa;

(2)

Penggunaan dan pengaturan hasil pungutan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini pelaksanaannya diatur oleh Kepala Dinas.

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarif dan tatalaksana pelayanan kesehatan dasar bagi peserta ASKES beserta anggota keluarganya yang meliputi Rawat Jalan Tingkat Pertama, rawat inap pada Puskesmas yang terdapat fasilitas perawatan dan perawatan pada sarana pelayanan kesehatan dasar sesuai dengan tarif yang telah ditetapkan atas dasar ketentuan yang berlaku bagi peserta ASKES.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Barang siapa yang melanggar Ketentuan Pasal 12 serta ketentuan lainnya dalam Peraturan Daerah ini sehingga merugikan keuangan Daerah, diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan atau denda paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

(2)

Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran;

(3)

Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disetorkan ke Kas Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan-ketentuan Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya yang diberi wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

(2)

Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

 

a.

Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana, agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;

 

b.

Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;

 

c.

Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana;

 

d.

Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;

 

e.

Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukaan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

 

f.

Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;

 

g.

Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;

 

h.

Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;

 

i.

Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

 

j.

Menghentikan penyidikan;

 

k.

Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

(3)

Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulai penyidikan dan menyampaikan hasil penyelidikannya kepada Penyidik Pejabat Polisi Negara Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas dan Sarana Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

 

 

 

 

 

 

 

 

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

 

 

 

 

 

 

 

 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 

 

 

 

 

 

 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 24 Oktober 2007
BUPATI TASIKMALAYA
ttd.
H. T. FARHANUL HAKIM

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 25 Oktober 2007
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
ttd.
H. ASEP ACHMAD DJAELANI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2007 NOMOR 21